Jakarta, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana bersama 29 perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut menyepakati kerja sama Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di bidang kesehatan dan infrastruktur. Kesepakatan ini dicapai dalam Executive Meeting yang dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, di Yuan Garden Hotel, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Juli 2025.

Pertemuan strategis itu bertujuan menyatukan komitmen antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada sektor layanan dasar. Hadir dalam forum tersebut Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, yang mewakili Gubernur Sultra, serta jajaran pejabat tinggi pemerintah, pimpinan perusahaan, dan perwakilan legislatif.

“Potensi Bombana di sektor pertambangan dan perkebunan sangat besar. Tapi yang terpenting adalah bagaimana potensi ini diterjemahkan menjadi manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Sekda Sultra, Asrun Lio, saat membuka kegiatan.

Ia menekankan pentingnya PPM sebagai bentuk nyata kepedulian perusahaan terhadap pembangunan daerah. Menurutnya, dua bidang yang menjadi fokus — kesehatan dan infrastruktur — merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi demi terwujudnya masyarakat sejahtera.

“Kolaborasi hari ini mencerminkan semangat kebersamaan. Kita harus memastikan setiap investasi memberi dampak yang berkeadilan dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sekda juga menyoroti bahwa langkah Pemkab Bombana dan para perusahaan sudah sejalan dengan visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni menciptakan daerah yang aman, maju, sejahtera, dan religius. Ia menyebutkan, pemenuhan layanan kesehatan dan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi penting dalam mengejar visi tersebut.

Menurutnya, penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkab Bombana dan 29 perusahaan merupakan tonggak penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha. Ia berharap perusahaan tidak hanya menjalankan PPM sebagai kewajiban administratif, melainkan menjadikannya bagian dari investasi sosial jangka panjang.

“Gubernur Sultra berpesan agar setiap pelaku usaha menjadikan PPM sebagai bentuk komitmen sosial yang memberikan perubahan positif di masyarakat sekitar,” tutur Asrun Lio.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si juga menggarisbawahi bahwa kehadiran perusahaan di Bombana tidak hanya membawa kontribusi ekonomi, tetapi juga tanggung jawab sosial yang harus diwujudkan lewat program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Melalui sinergi ini, kami ingin melihat program-program konkret yang bisa dinikmati masyarakat, bukan hanya dalam bentuk formalitas,” ujarnya.

Selain sambutan dari para pejabat daerah, agenda juga diisi dengan pemaparan materi dari Deputi Kementerian Investasi/BKPM yang menjelaskan mengenai regulasi dan kewajiban perusahaan dalam pembangunan daerah. Jajaran perusahaan pun diberikan pemahaman lebih mendalam terkait bentuk pelaksanaan PPM yang tepat sasaran.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Wakil Bupati Bombana, Ketua DPRD Kabupaten Bombana bersama Wakil Ketua dan anggota DPRD, Pj. Sekda Bombana, para Kepala OPD, serta perwakilan dari Kementerian Investasi/BKPM. Para direktur dan pimpinan perusahaan pun turut ambil bagian dalam diskusi dan kesepakatan yang dibangun dalam suasana kolaboratif.

Executive Meeting ini menjadi simbol semangat bersama untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan merata, serta membuka ruang partisipasi aktif sektor swasta dalam pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Sultra juga menegaskan dukungan penuh terhadap langkah-langkah strategis yang memperkuat kemitraan lintas sektor.

Bombana, sultranet.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong peran aktif perusahaan dalam memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., saat mewakili Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, dalam acara executive meeting yang digelar di Kabupaten Bombana, Kamis (3/7).

Dalam sambutannya saat membuka acara, Sekda menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dan terlibat, khususnya Pemerintah Kabupaten Bombana serta jajaran perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha merupakan langkah strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan di daerah.

“Potensi Bombana sangat besar, mulai dari sektor pertambangan, perkebunan, hingga sektor lainnya. Potensi ini harus dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat melalui komitmen perusahaan dalam pelaksanaan PPM,” ujar Asrun Lio.

Menurutnya, pelaksanaan program PPM yang tepat sasaran sangat penting untuk mendukung visi pembangunan Sulawesi Tenggara yang aman, maju, sejahtera, dan religius. Fokus pada peningkatan layanan kesehatan dan pembangunan infrastruktur menjadi bagian dari langkah konkret mewujudkan visi tersebut.

“Kesehatan dan infrastruktur adalah kebutuhan dasar. Maka kolaborasi ini mencerminkan semangat bersama dalam mengurangi kesenjangan dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Bombana,” tambahnya.

Executive meeting ini juga menghadirkan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dari Kementerian Investasi/BKPM yang memaparkan kewajiban serta peran penting perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah. Sesi ini diharapkan mampu memperluas pemahaman para pelaku usaha dalam mengarahkan program CSR mereka secara strategis dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kami harap perusahaan-perusahaan tidak melihat PPM hanya sebagai kewajiban administratif, tapi juga sebagai bentuk investasi sosial jangka panjang yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar,” tegas Asrun.

Lebih lanjut, ia menyambut baik langkah penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan 29 perusahaan dalam kegiatan tersebut. Ia menyebut langkah ini sebagai bagian dari penguatan komitmen dunia usaha dalam menjalankan tanggung jawab sosial secara berkelanjutan dan terukur.

“Gubernur mengajak seluruh perusahaan untuk menjadikan PPM sebagai bagian dari kepedulian nyata terhadap masyarakat. Investasi harus mampu membawa perubahan positif, tidak hanya keuntungan ekonomi semata,” ujarnya.

Menurut Asrun, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara siap mendukung penuh segala bentuk sinergi yang mengedepankan pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan. Kolaborasi multipihak antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha, menurutnya, merupakan kunci keberhasilan dalam membangun Sultra yang lebih inklusif.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Bombana, Ketua DPRD Bombana bersama jajaran Komisi II, serta para pimpinan OPD dan perwakilan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bombana.

Acara berlangsung dalam suasana kondusif dan penuh komitmen untuk membangun sinergi antara sektor publik dan swasta, sekaligus menjadi wadah konsolidasi dalam memperkuat arah kebijakan pembangunan daerah yang berpihak kepada masyarakat.

KOLAKA UTARA, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menyerahkan tiga dokumen strategis kepada DPRD dalam sidang paripurna yang digelar pada Senin (30/6). Tiga dokumen tersebut adalah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, serta Ranperda tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Multiguna.

Penyerahan ini menjadi langkah penting Pemkab Kolaka Utara dalam memastikan keberlanjutan pembangunan yang terukur dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, menegaskan bahwa sidang paripurna ini bukan sekadar agenda formal, melainkan bentuk komitmen bersama antara pemerintah dan DPRD dalam merumuskan arah pembangunan daerah ke depan.

“Sidang ini memiliki makna strategis karena menjadi forum bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk membahas serta menyerahkan tiga dokumen penting yang akan menjadi arah dan pijakan pembangunan ke depan,” ujar Bupati dalam pidatonya.

Terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, Bupati menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran tidak hanya dilihat dari sisi nominal, tetapi harus dipahami sebagai hasil dari kerja keras melayani masyarakat.

“Realisasi APBD 2024 alhamdulillah telah mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan. Mulai dari peningkatan akses layanan dasar, pembangunan infrastruktur yang inklusif, penguatan ketahanan ekonomi masyarakat, hingga pengendalian inflasi dan penurunan angka kemiskinan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, laporan tersebut telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Namun demikian, kami menyadari masih banyak ruang perbaikan. Karena itu, kami sangat terbuka terhadap dialog dan koreksi dari DPRD sebagai mitra pembangunan,” kata Bupati.

Untuk Rancangan Awal RPJMD 2025–2029, Pemkab Kolaka Utara menyusunnya secara teknokratik, partisipatif, dan politis, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Dokumen ini lahir dari proses yang matang dan inklusif. Kami hadirkan visi Kolaka Utara sebagai daerah yang madani, maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Kami berharap DPRD dapat memberikan masukan agar dokumen ini mampu mengakomodasi harapan masyarakat dan mencerminkan cita-cita pembangunan yang adil dan terarah,” ucapnya.

Sementara itu, Ranperda tentang Pembentukan Perumda Multiguna diusulkan sebagai strategi untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah dan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

“Melalui Perumda Multiguna ini, pemerintah ingin membangun holding bisnis daerah yang akan bergerak di berbagai sektor strategis seperti logistik, pangan, jasa, dan energi. Harapannya, Perumda ini bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta membangun kemitraan produktif dengan masyarakat,” jelas Bupati.

Ia menutup sambutannya dengan mengajak DPRD untuk bersama-sama mengawal dan mendukung pembahasan ketiga dokumen ini demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan daerah yang berdampak luas.

“Ini adalah fondasi masa depan Kolaka Utara. Kita ingin seluruh kebijakan dan program pembangunan berjalan dengan landasan hukum yang kuat dan manfaat yang nyata bagi rakyat,” tegas Bupati.

Sidang paripurna DPRD Kolaka Utara yang dipimpin langsung oleh unsur pimpinan dewan turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah, jajaran kepala OPD, serta anggota legislatif. Suasana sidang mencerminkan semangat kolaboratif dalam mengawal pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Jakarta, sultranet.com – Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, MH, menghadiri ajang bergengsi Indonesia Construction and Infrastructure (ICI) 2025 yang digelar di Jakarta Convention Center. Kehadiran kepala daerah dari Sulawesi Tenggara ini menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi pembangunan infrastruktur nasional yang inklusif dan ramah lingkungan.

Dalam forum yang mempertemukan berbagai kepala daerah dan pelaku industri konstruksi dari seluruh Indonesia itu, Bupati Nurrahman menegaskan pentingnya inovasi dan keberlanjutan dalam setiap kebijakan pembangunan infrastruktur. Ia menyampaikan bahwa pembangunan tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan lama yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan generasi masa depan.

“Kita tidak bisa membangun dengan cara lama. Infrastruktur hari ini harus menjawab tantangan masa depan: perubahan iklim, ketahanan energi, dan keberlanjutan,” ujar Nurrahman saat ditemui usai menghadiri sesi diskusi panel, Rabu (11/6).

Selama masa kepemimpinannya, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara telah menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas strategis. Program-program seperti peningkatan jalan produksi pertanian, pembangunan infrastruktur sanitasi desa, hingga pengembangan sistem irigasi ramah lingkungan terus digenjot demi mendukung ketahanan pangan dan menjaga kelestarian sumber daya alam di wilayahnya.

Di sela-sela rangkaian kegiatan ICI 2025, Bupati Nurrahman menyempatkan diri mengunjungi sejumlah booth pameran teknologi konstruksi. Ia tampak antusias saat meninjau langsung beragam inovasi teknologi ramah lingkungan yang dipamerkan, mulai dari material bangunan berkelanjutan, sistem drainase berbasis ekosistem, hingga perangkat digital untuk efisiensi proyek konstruksi.

Menurutnya, pameran seperti ICI 2025 membuka ruang dialog yang sangat penting antara pemerintah daerah dan pelaku industri untuk saling belajar dan berbagi pengalaman. “Apa yang kami lihat di sini bukan hanya soal kecanggihan teknologi, tapi juga soal bagaimana kita bisa mengadaptasinya sesuai dengan karakteristik daerah, terutama daerah pinggiran seperti Kolaka Utara,” jelasnya.

Bupati Nurrahman juga menyampaikan bahwa keikutsertaannya dalam forum tersebut menjadi bagian dari misi ketiga Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, yaitu memperluas pembangunan infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan. Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya terpusat di kota-kota besar, melainkan harus menyentuh wilayah-wilayah terpencil dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem.

“Kami terus berupaya memastikan bahwa setiap pembangunan infrastruktur di Kolaka Utara tidak hanya menjangkau wilayah perkotaan, tetapi juga menyentuh daerah-daerah terpencil dengan memperhatikan kelestarian lingkungan,” katanya.

Bupati juga menambahkan bahwa pihaknya terbuka terhadap kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan para pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memperkuat fondasi pembangunan yang inklusif. Ia menilai bahwa partisipasi aktif seluruh pihak menjadi kunci suksesnya pembangunan infrastruktur yang tidak hanya fungsional, tetapi juga berdaya tahan dan berkelanjutan.

ICI 2025 sendiri menjadi momentum penting dalam menyatukan semangat dan visi pembangunan dari berbagai wilayah di Indonesia. Mengusung tema besar pembangunan berkelanjutan, forum ini menjadi ajang strategis untuk membahas tantangan global seperti perubahan iklim, urbanisasi, hingga pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam konstruksi.

Dengan kehadiran Bupati Kolaka Utara dalam forum tersebut, daerah ini menunjukkan kesiapannya untuk menjadi bagian dari transformasi pembangunan nasional yang lebih hijau dan inklusif. Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara berharap, dari ajang ini akan terjalin kolaborasi yang konkret dengan pihak-pihak strategis yang dapat membantu mempercepat pembangunan infrastruktur yang tidak hanya bermanfaat secara ekonomi, tetapi juga menjaga masa depan lingkungan hidup di Bumi Patowonua.

Kendari, Sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menegaskan bahwa pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah langkah strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa. Hal itu ia sampaikan saat membuka kegiatan “Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih” yang digelar di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Minggu, 25 Mei 2025.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Yandri Susanto, Wakil Gubernur Sultra, Sekda Provinsi, para bupati dan walikota, termasuk Bupati Bombana H. Burhanuddin, serta para kepala desa, lurah, anggota BPD, tenaga pendamping desa, penyuluh, notaris, hingga perangkat dinas terkait.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi menyampaikan bahwa koperasi Merah Putih menjadi alat penting untuk mempercepat kemandirian ekonomi desa. Menurutnya, jika koperasi dapat berdiri secara merata dan kuat di setiap desa, maka urbanisasi akibat kesenjangan ekonomi bisa ditekan.

“Koperasi Merah Putih adalah alat strategis membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa. Kalau koperasi kuat, tidak ada lagi alasan bagi warga desa untuk pergi mencari penghidupan di kota,” ujar Gubernur Andi.

Ia bahkan memberikan motivasi kepada para kepala desa dengan janji hadiah satu unit sepeda motor untuk setiap desa yang berhasil membentuk koperasi sebelum Juli 2025.

“Kalau koperasi desa berhasil kita bentuk di 2.285 desa hingga Juli 2025, maka setiap desa akan mendapatkan hadiah 1 unit motor. Ini bukan dari APBD, tetapi dari kekuatan saya pribadi,” tegasnya.

Senada dengan itu, Menteri Desa dan PDTT Yandri Susanto menegaskan bahwa program ini bukan semata kebijakan teknis kementerian, melainkan arahan langsung dari Presiden RI sebagai bentuk nyata dari upaya pengentasan kemiskinan di desa.

“Presiden ingin memastikan tidak ada lagi masyarakat desa yang miskin. Karena itu, koperasi ini bukan hanya program ekonomi, tapi juga program pengentasan kemiskinan,” jelas Menteri Yandri.

Ia menyebutkan bahwa program Koperasi Merah Putih telah dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025 dan diperkuat melalui Instruksi Presiden (Inpres) yang melibatkan 18 kementerian dan lembaga.

Yandri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, hingga desa agar program ini benar-benar menjadi tonggak kebangkitan ekonomi desa.

“Saya mengapresiasi kesiapan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menjalankan agenda percepatan pembentukan koperasi. Saya yakin, dengan semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor, Koperasi Merah Putih akan menjadi tulang punggung ekonomi desa,” ujarnya.

Menurut dia, visi besar Presiden Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2045 harus dimulai dari penguatan desa.

“Harapan Presiden Prabowo, Indonesia tahun 2045 harus menjadi negara maju dan rakyatnya sejahtera. Maka desa harus kuat, dan Koperasi Merah Putih adalah kendaraan strategis menuju ke sana,” kata Yandri.

Bupati Bombana H. Burhanuddin yang hadir dalam kegiatan itu menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh percepatan pembentukan koperasi di wilayahnya. Ia menilai, koperasi tidak hanya sebagai wadah ekonomi, tetapi juga ruang kolaborasi yang memperkuat solidaritas dan partisipasi warga desa.

“Kami di Bombana siap bersinergi. Ini bukan sekadar agenda program, tapi amanat moral untuk mengangkat harkat hidup masyarakat desa,” ungkap Burhanuddin usai kegiatan.

Acara ini juga menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi dan langkah antar pemangku kepentingan, termasuk notaris yang akan memfasilitasi legalitas koperasi, serta perangkat daerah yang berperan langsung dalam pemberdayaan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong agar seluruh desa dan kelurahan di wilayahnya segera melaksanakan musyawarah khusus pembentukan koperasi Merah Putih, sebagai bagian dari gerakan nasional yang dicanangkan Presiden RI.

Kendar, Sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama DPRD Sultra resmi menandatangani Nota Kesepakatan Bersama atas Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029. Penandatanganan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Sultra yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Kamis, 15 Mei 2025.

Dalam rapat yang dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, para anggota dewan, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kesepakatan ini menandai dimulainya proses penyusunan dokumen strategis pembangunan lima tahun ke depan.

Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan arah kebijakan utama yang akan menjadi panduan penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah daerah. Menurutnya, RPJMD adalah cerminan janji politik kepala daerah kepada masyarakat Sultra.

“Sebagai pemegang amanah rakyat, kita berkewajiban mewujudkan pembangunan yang nyata dan pelayanan publik yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Andi Sumangerukka dalam sambutannya. “Itu semua demi meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional.”

Gubernur juga menekankan pentingnya proses penyusunan RPJMD yang partisipatif dan berbasis data. Ia berharap, rancangan awal yang telah dibahas dan disepakati bersama ini mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di Sulawesi Tenggara selama lima tahun ke depan.

“RPJMD ini disusun dengan prinsip kolaboratif dan inklusif. Kita ingin memastikan bahwa seluruh program pembangunan didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan warga Sultra,” ujarnya.

Visi daerah yang diusung dalam RPJMD kali ini adalah “Sulawesi Tenggara yang Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius.” Gubernur menegaskan bahwa untuk mencapai visi tersebut, dibutuhkan komitmen dan sinergi antara semua unsur pemerintahan, termasuk dukungan legislatif dan masyarakat.

Penandatanganan Nota Kesepakatan dilakukan langsung oleh Gubernur Andi Sumangerukka dan Ketua DPRD Sultra La Ode Tariala, serta disaksikan oleh anggota DPRD, Forkopimda, pejabat tinggi pratama Pemprov Sultra, pimpinan instansi vertikal, kementerian/lembaga, hingga perwakilan BUMN.

Gubernur mengungkapkan apresiasi dan rasa terima kasih kepada DPRD Sultra atas kerja sama yang terjalin selama ini. Ia menyebut bahwa saran dan masukan dari legislatif akan menjadi rekomendasi penting dalam penyempurnaan dokumen RPJMD sebelum dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah.

“Saya sangat menghargai sinergi yang telah dibangun bersama DPRD. Semangat kolektif inilah yang menjadi fondasi kuat dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa RPJMD harus ditetapkan paling lambat enam bulan setelah pelantikan kepala daerah. Hal ini penting untuk menjamin percepatan pelaksanaan program prioritas yang sudah dirancang dalam dokumen tersebut.

Rapat paripurna yang berlangsung penuh keakraban ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Kepala BIN Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi, Danlanal Kendari, Danlanud Haluoleo, serta tokoh-tokoh penting di lingkup pemerintahan dan institusi vertikal lainnya.

Melalui momentum ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama DPRD menunjukkan komitmen bersama dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih terarah, inklusif, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Nota Kesepakatan RPJMD menjadi bukti kuat bahwa semangat gotong royong antara eksekutif dan legislatif masih menjadi fondasi utama dalam menggerakkan roda pembangunan Sultra menuju masa depan yang lebih baik.

Kendari, Sultranet.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., secara resmi menyerahkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029 kepada DPRD Sultra dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Sultra, Kamis, 8 Mei 2025.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, tersebut memuat tiga agenda penting: penetapan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025, penyerahan dan penjelasan Rancangan Awal RPJMD 2025–2029, serta penyerahan dokumen Ranperda perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sultra dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Hugua menegaskan bahwa penyusunan dokumen RPJMD menjadi kewajiban konstitusional yang diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, yang mengharuskan RPJMD disusun dan ditetapkan paling lambat enam bulan setelah kepala daerah dilantik.

“Rancangan awal RPJMD ini kami susun dengan pendekatan holistik, partisipatif, dan akuntabel. Harapannya, dokumen ini mampu menjawab tantangan pembangunan, baik dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan, maupun tata kelola pemerintahan,” kata Hugua dalam pidatonya.

Hugua mengungkapkan bahwa Sulawesi Tenggara tengah menghadapi sejumlah tantangan struktural dan dinamika global, seperti ketimpangan sosial dan antarwilayah, perubahan iklim, serta transformasi digital dan industri. Tak kalah penting, masyarakat kini menuntut layanan publik yang cepat, inklusif, dan berkeadilan.

Untuk itu, RPJMD 2025–2029 mengusung visi pembangunan: “Terwujudnya Sulawesi Tenggara yang Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius.” Visi tersebut diturunkan ke dalam tiga misi pembangunan utama.

“Misi pertama adalah mewujudkan masyarakat yang terjamin hak dan perlindungan sosialnya. Kedua, menumbuhkan perekonomian melalui konektivitas serta penguatan sektor pertanian dalam arti luas, kemaritiman, dan dunia usaha. Dan yang ketiga adalah menguatkan birokrasi yang akuntabel dan berintegritas dengan nilai budaya dan religiusitas,” jelas Hugua.

Ia menambahkan, penyerahan dokumen RPJMD ini bukanlah akhir, melainkan awal dari proses kolaboratif antara eksekutif dan legislatif.

“Kami berharap dokumen ini akan dibahas secara konstruktif bersama DPRD agar dapat disempurnakan dan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, DPRD Provinsi Sultra juga menetapkan Propemperda 2025 yang mencakup 21 Rancangan Peraturan Daerah. Ketua Komisi I DPRD, La Isra, menyatakan bahwa penyusunan Propemperda harus disusun secara sistematis dan mendukung prioritas pembangunan daerah.

“Propemperda adalah alat perencanaan hukum yang wajib mematuhi aturan perundang-undangan dan bersinergi dengan arah pembangunan daerah,” ucap La Isra dalam laporannya.

Selain itu, turut diserahkan Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 mengenai perubahan status hukum Bank Pembangunan Daerah Sultra dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas. Perubahan ini didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2020 yang mengatur modal inti minimum perbankan sebesar Rp3 triliun.

“Perubahan status badan hukum ini langkah strategis untuk memperkuat struktur permodalan, memperluas jaringan usaha, dan meningkatkan peran BPD dalam pembangunan daerah,” ujar Hugua.

Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh Forkopimda Sultra, Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama, Kabinda, Kepala BNNP, Danlanal Kendari, Danlanud Haluoleo, Kepala Kanwil Kemenkumham, Sekda Provinsi Sultra, pimpinan instansi vertikal, dan seluruh kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sultra.

Acara ditutup dengan penyerahan dokumen Rancangan Awal RPJMD 2025–2029 yang dilakukan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Hugua kepada Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, didampingi Wakil Ketua DPRD Sultra, Hj. Hasmawati.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, secara resmi membuka kegiatan Rapat Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 di Aula Bappeda Bombana, Senin, 5 Mei 2025.

Kegiatan ini menjadi langkah awal yang sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menyusun arah pembangunan daerah lima tahun ke depan. Rapat tersebut dihadiri oleh Asisten dan Staf Ahli Bupati, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para perencana perangkat daerah, serta sejumlah stakeholder strategis lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa penyusunan RPJMD dan Renstra bukan hanya rutinitas administratif, tetapi merupakan pondasi penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan di Bombana.

“Rencana pembangunan harus selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Saya berharap melalui rapat ini kita bisa menyusun strategi yang tepat untuk membawa Bombana menuju kemajuan yang berkelanjutan,” kata Bupati Burhanuddin.

Menurutnya, dokumen RPJMD dan Renstra yang sedang disusun harus menjadi acuan utama dalam perencanaan pembangunan lima tahun mendatang, dan mampu menjawab berbagai tantangan sekaligus menjawab kebutuhan riil masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh perangkat daerah secara aktif dan terstruktur dalam proses penyusunan.

“Kita harus memperhatikan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen ini. Jika terlambat, maka akan berdampak pada keterlambatan pelaksanaan program-program strategis daerah,” tegasnya.

Burhanuddin menambahkan bahwa RPJMD dan Renstra yang dirancang harus menjadi turunan langsung dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana periode 2025–2030. Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk memahami dengan baik arah kebijakan yang tertuang dalam visi misi tersebut dan mengintegrasikannya ke dalam rencana kerja masing-masing instansi.

“Dokumen ini bukan hanya untuk kepentingan pemerintah, tapi juga untuk masyarakat luas. Karena itu, kita harus menyusunnya dengan penuh tanggung jawab dan semangat kolaboratif,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bombana, Husrifna Rahim, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan bagian dari tahapan awal proses perencanaan jangka menengah daerah yang melibatkan seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.

“RPJMD dan Renstra yang sedang kita susun ini akan menjadi pedoman strategis dalam menentukan prioritas pembangunan lima tahun ke depan. Kita ingin pembangunan yang mendukung pemerataan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ungkap Husrifna dalam laporannya.

Ia menambahkan, proses penyusunan RPJMD dan Renstra tahun 2025–2029 akan berlangsung selama beberapa hari ke depan dengan agenda diskusi, sinkronisasi program, serta pemetaan kebutuhan pembangunan di setiap sektor.

Seluruh perangkat daerah diminta untuk menyelaraskan Renstra masing-masing dengan arah kebijakan makro daerah, sehingga semua program yang dihasilkan benar-benar mendukung capaian visi Bombana yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Penyusunan RPJMD ini juga akan mengedepankan prinsip partisipatif, akuntabel, dan transparan. Bappeda Bombana menegaskan bahwa seluruh proses akan melibatkan lintas sektor dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat sebagai bahan dasar perumusan prioritas pembangunan.

Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif dan aplikatif, serta menjadi dasar hukum dan operasional bagi pelaksanaan program kerja pemerintah daerah ke depan. Dengan dokumen yang tersusun rapi dan terukur, pembangunan di Bombana diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Kehadiran para kepala OPD dan stakeholder strategis juga menjadi cerminan komitmen bersama untuk menjadikan perencanaan pembangunan sebagai instrumen utama penggerak perubahan positif di daerah.

Dengan sinergi dan semangat kolektif ini, Pemerintah Kabupaten Bombana optimistis dapat merumuskan strategi pembangunan yang bukan hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Rapat Penyusunan RPJMD dan Renstra Bombana 2025–2029 ini merupakan tonggak awal yang akan menentukan arah dan keberhasilan pembangunan daerah selama lima tahun mendatang. Semua pihak yang terlibat diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal demi terwujudnya Bombana yang lebih baik, maju, dan berdaya saing.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana mulai menyusun arah pembangunan lima tahun ke depan melalui Rapat Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, di Aula Bappeda Bombana, Senin, 5 Mei 2025.

Rapat penting ini dihadiri oleh para asisten dan staf ahli Bupati, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perencana dari masing-masing perangkat daerah, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Agenda utama pertemuan tersebut adalah menyusun peta jalan pembangunan daerah yang lebih terstruktur dan selaras dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana periode 2025–2030.

“Penyusunan RPJMD dan Renstra ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan pembangunan Bombana yang lebih berkualitas, terarah, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujar Bupati Burhanuddin saat membuka rapat.

Menurutnya, dokumen perencanaan ini harus mampu menjawab berbagai tantangan daerah dan menjawab harapan masyarakat. Oleh karena itu, proses penyusunannya perlu dilakukan secara cermat, inklusif, dan tepat waktu.

“Rencana pembangunan yang kita susun harus berangkat dari realitas yang ada. Kita tidak bisa menyusun program tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat atau mengabaikan dinamika yang terjadi di lapangan,” tegas Burhanuddin.

Bupati juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk memastikan ketepatan waktu dalam menyusun dokumen RPJMD dan Renstra. Menurutnya, keterlambatan dalam proses ini dapat berdampak pada tertundanya pelaksanaan berbagai program strategis daerah yang telah dirancang.

“Saya harap tim perencana OPD bisa bekerja secara disiplin dan profesional. Jangan sampai terjadi keterlambatan, karena itu bisa menghambat pelaksanaan kebijakan yang sudah kita rancang,” jelasnya.

Lebih lanjut, Burhanuddin menegaskan bahwa RPJMD dan Renstra harus menjadi turunan langsung dari visi dan misi kepala daerah. Hal ini penting agar arah pembangunan tidak keluar jalur dan tetap dalam bingkai tujuan besar yang telah ditetapkan.

“RPJMD ini adalah wajah kita lima tahun ke depan. Semua program dan kegiatan harus merujuk ke sana. Kita ingin Bombana menjadi lebih baik, lebih maju, dan masyarakatnya makin sejahtera,” tambahnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bombana, Husrifna Rahim, dalam laporannya mengatakan bahwa penyusunan RPJMD dan Renstra tahun 2025–2029 akan berlangsung selama beberapa hari. Ia menyebutkan bahwa kegiatan ini akan melibatkan seluruh perangkat daerah agar dokumen yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah secara menyeluruh.

“Kegiatan ini adalah bagian dari tahapan perencanaan jangka panjang yang melibatkan banyak pihak, termasuk elemen masyarakat. Kita berharap dokumen RPJMD dan Renstra yang lahir nanti bisa menjadi pedoman yang konkret dan implementatif,” ujar Husrifna.

Ia juga menekankan bahwa rencana pembangunan lima tahun ke depan akan difokuskan pada pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif.

Seluruh peserta rapat menyambut baik proses penyusunan RPJMD dan Renstra ini. Para kepala OPD menyatakan komitmennya untuk berkontribusi aktif dan menyelaraskan program kerja masing-masing dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

Rapat ini menjadi titik awal penting dalam proses perencanaan pembangunan Kabupaten Bombana yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Diharapkan, hasil dari rapat ini mampu melahirkan dokumen perencanaan yang tidak hanya sesuai regulasi, tetapi juga menjawab kebutuhan riil masyarakat Bombana.

Kendari, Sultranet.com – Musyawarah Pimpinan Wilayah (Musypimwil) Muhammadiyah Sulawesi Tenggara resmi dibuka oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., dalam suasana khidmat di Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Kamis malam, 17 April 2025.

Acara ini menjadi momentum penting bagi Muhammadiyah dalam memperkuat peran strategisnya sebagai mitra pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah sosial. Sejumlah tokoh nasional dan daerah hadir, termasuk Sekretaris Jenderal Kementerian Dikdasmen, unsur Forkopimda, pimpinan perguruan tinggi, hingga Ketua DPRD Kota Kendari.

Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., menyampaikan apresiasi atas kontribusi Muhammadiyah yang telah konsisten dalam membangun daerah, bahkan jauh sebelum kepemimpinan saat ini.

“Pemerintah memandang Muhammadiyah sebagai pilar pembangunan. Kami mengajak Muhammadiyah terus menjadi mitra dalam pemberdayaan ekonomi, menjaga kerukunan sosial, dan memperkuat peran di sektor pendidikan serta kesehatan,” ujar Asrun Lio.

Ketua PWM Sultra, H. Akhmad Aljufri, menegaskan bahwa Muhammadiyah selalu bergerak untuk umat. Ia menyoroti perkembangan pesat sektor pendidikan Muhammadiyah di wilayah Sultra. Saat ini terdapat delapan perguruan tinggi Muhammadiyah, tiga di antaranya berstatus universitas.

“Universitas Muhammadiyah Kendari sedang bersiap membuka Fakultas Kedokteran secara mandiri. Gedung dan fasilitasnya telah siap. Semuanya dibangun murni dari kekuatan persyarikatan Muhammadiyah,” kata Aljufri.

Ia juga menyampaikan rencana hibah dari Bupati Buton Tengah berupa sarana pendidikan dan sepuluh bidang tanah kepada Muhammadiyah. Di saat yang sama, pembangunan Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Kendari akan dimulai pada bulan Juni, berbarengan dengan peresmian gedung delapan lantai Universitas Muhammadiyah Kendari oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Haedar Nashir.

Dukungan masyarakat juga tampak dalam penyerahan sertifikat tanah wakaf kepada Ketua PWM Sultra sebagai simbol kepercayaan dan partisipasi dalam gerakan dakwah Muhammadiyah.

Menteri Abdul Mu’ti dalam sambutannya mengungkapkan rasa bahagianya bisa kembali hadir di Kendari setelah satu dekade. “Saya atur jadwal sepadat apa pun karena kecintaan dan tanggung jawab saya terhadap Muhammadiyah,” ungkapnya.

Dalam pesannya, Prof. Mu’ti mengajak peserta Musypimwil untuk tetap menjaga semangat ibadah meski Ramadhan telah usai. Ia menyelipkan pesan melalui pantun:

“Bunga flamboyan berwarna merah,
Jatuh di rumput tanah yang basah,
Walaupun Ramadhan paripurna sudah,
Jangan berhenti beramal ibadah.”

Ia juga menegaskan bahwa tema Musypimwil “Bersama Menghadirkan Kemakmuran untuk Semua” sejalan dengan semangat Tanwir Muhammadiyah yang belum lama digelar di Kupang dan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

Dalam konteks kepemimpinan, Menteri Mu’ti mengangkat kisah Nabi Shalih dari Al-Qur’an sebagai teladan pemimpin yang hidup dekat dengan rakyatnya. “Pemimpin tidak boleh berjarak dengan masyarakat yang dipimpinnya,” tegasnya.

Ia menutup sambutannya dengan menyerukan agar Muhammadiyah terus berperan aktif dalam membangun peradaban melalui pendidikan, dakwah, dan kontribusi nyata untuk umat dan bangsa.

Musypimwil Muhammadiyah Sultra tahun ini menjadi simbol sinergi kuat antara kekuatan keumatan dan komitmen kebangsaan. Kehadiran tokoh-tokoh nasional dan daerah memperkuat harapan agar Muhammadiyah terus menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membentuk masyarakat yang adil, makmur, dan berkemajuan.