Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana secara resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si di Aula Tanduale, Kamis (17/4/2025). Musrenbang ini mengangkat tema “Peningkatan Ekonomi Berbasis Agrominapolitan, Infrastruktur dan SDM Berkualitas.”

Kegiatan strategis tahunan ini menjadi ajang untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan kebutuhan riil masyarakat.

Dalam sambutannya, Ahmad Yani menegaskan pentingnya perencanaan yang matang dan partisipatif agar pembangunan daerah berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Tahun 2026 adalah momentum penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Kita harus fokus pada pendekatan agrominapolitan yang menyeluruh, mulai dari produksi hingga pemasaran, dibarengi pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.

Ahmad Yani juga mengajak semua pemangku kepentingan agar bersinergi dalam merancang program pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat. “Kita tidak boleh lagi berpikir sektoral. Agrominapolitan bukan hanya pertanian dan perikanan, tapi juga mencakup pengolahan, distribusi, dan promosi produk lokal agar memiliki daya saing,” tambahnya.

Kepala Bappeda Bombana, Husrifnah Rahim, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa RKPD 2026 akan difokuskan pada lima pilar utama: Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan daya saing SDM, peningkatan infrastruktur dan konektivitas, daya saing budaya dan ekologi, serta birokrasi yang efisien, akuntabel, dan transparan.

“Dari seluruh tahapan Musrenbang yang telah dilalui, kami mencatat ada 2.430 usulan program yang masuk dalam aplikasi SIPD-RI. Sebanyak 615 berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD dan 1.815 lainnya dari Musrenbang desa, kelurahan, dan kecamatan,” jelas Husrifnah.

Musrenbang RKPD tahun ini diikuti oleh 150 peserta, terdiri dari unsur DPRD, Forkopimda, kepala OPD, camat, lurah, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, perempuan, organisasi kepemudaan, hingga akademisi. Kehadiran mereka mencerminkan keterlibatan aktif seluruh elemen dalam merancang masa depan pembangunan Bombana.

Tak hanya paparan teknis, Musrenbang juga dirangkaikan dengan diskusi kelompok terarah (FGD) untuk menggali isu-isu strategis dari berbagai sektor. Forum ini menjadi wadah bagi peserta untuk menyampaikan masukan langsung agar perencanaan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

Musrenbang RKPD 2026 diharapkan menghasilkan rumusan kebijakan yang aplikatif dan program-program unggulan yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat serta memperkuat kemandirian ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen menjadikan pembangunan yang partisipatif sebagai budaya kerja dalam menciptakan daerah yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif.

Pewarta : Abdul Muis

Baubau, Sultranet.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, untuk segera mempercepat penyusunan dan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di seluruh wilayah provinsi, termasuk kabupaten dan kota. Arahan tersebut disampaikan saat pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sultra Tahun 2026 yang berlangsung di Ballroom Nirwana Buton Villa, Kota Baubau, Senin, 14 April 2025.

Permintaan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, yang menekankan pentingnya satu data nasional dalam mendukung program strategis pembangunan nasional. Wamendagri menyebut, penyelesaian RTRW dan penetapan batas wilayah, termasuk batas desa, sangat penting untuk mewujudkan integrasi data dan penataan ruang yang tertib serta terarah.

“Saya minta tolong pesan dari Pak Menteri untuk kita selesaikan RTRW-nya, baik provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk batas desa, karena kita akan menuju satu data nasional,” kata Ribka Haluk saat menyampaikan arahannya.

Ia menambahkan, RTRW yang disusun dengan komprehensif akan menjadi fondasi utama bagi pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Tenggara. Menurutnya, tata ruang yang tertata dengan baik akan mempermudah identifikasi potensi daerah serta memperkuat daya tarik investasi di berbagai sektor, termasuk pariwisata, pertanian, hingga industri.

“Sehingga kita bisa lihat kawasan-kawasan mana peruntukannya, untuk wisata, pembangunan, dan lainnya. RTRW harus diselesaikan,” tegas Ribka.

Wamendagri juga menggarisbawahi pentingnya peran aktif Gubernur dalam mengoordinasikan percepatan ini melalui kolaborasi lintas sektor antara Bappeda provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta kementerian dan lembaga terkait. Ia menyebut, Kemendagri telah berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh RTRW secara nasional tahun ini sebagai bagian dari percepatan pembangunan daerah.

Selain itu, dalam Musrenbang tersebut, Gubernur Andi Sumangerukka juga diminta untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui langkah-langkah inovatif dan kebijakan yang pro-investasi. Peningkatan PAD dinilai krusial dalam memperkuat kemandirian fiskal dan menurunkan ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pusat.

Seluruh kebijakan pembangunan daerah, termasuk RKPD, ditegaskan harus sejalan dengan arah pembangunan nasional yang saat ini disusun dalam visi Asta Cita oleh Presiden Prabowo Subianto. Ribka menilai keselarasan tersebut penting agar pembangunan daerah mampu menopang prioritas nasional secara sinergis dan terukur.

Gubernur Andi Sumangerukka dalam tanggapannya menyatakan siap menindaklanjuti arahan Wamendagri dan mempercepat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Ia menegaskan bahwa penataan ruang menjadi prioritas dalam mendukung visi pembangunan Sultra yang inklusif dan berbasis potensi lokal.

“Saya menyambut baik arahan ini. Kami akan segera memperkuat sinergi lintas sektor agar penyusunan RTRW bisa tuntas dan menjadi peta jalan pembangunan Sultra yang lebih terarah,” ujarnya di hadapan peserta Musrenbang.

Musrenbang RKPD 2026 ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sultra Hugua, para Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Tenggara, termasuk Wali Kota Baubau Yusran Fahim, Ketua DPRD Provinsi Sultra La Ode Tariala, jajaran Forkopimda, serta pejabat tinggi lainnya. Forum ini menjadi ajang konsolidasi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun rencana kerja dan pembangunan Sultra tahun depan secara partisipatif dan berkelanjutan.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta komitmen menyusun tata ruang yang inklusif dan adaptif, Provinsi Sulawesi Tenggara diyakini mampu menjawab tantangan pembangunan di era modern. RTRW yang baik bukan hanya soal peta, tetapi landasan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan demi masa depan generasi mendatang.

BOMBANA, SULTRANET.COM – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bombana menggelar Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Forum ini berlangsung pada Kamis, 10 April 2025, di ruang rapat utama Bappeda Bombana dan dihadiri para Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Forum ini menjadi agenda penting bagi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memastikan program kerja antar-OPD berjalan selaras, terarah, dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Kepala Bappeda Bombana, Husrifnah Rahim, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah melalui koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah.

“Forum ini bertujuan mempertajam indikator serta target kinerja program, kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Selain itu, kami juga menyelaraskan pendanaan berdasarkan pagu indikatif masing-masing OPD,” kata Husrifnah dalam sambutannya.

Menurutnya, forum ini menjadi ruang strategis untuk menyesuaikan rencana kerja perangkat daerah dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RKPD di tingkat kecamatan. Dengan begitu, perencanaan pembangunan bisa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dari tingkat paling bawah.

Lebih lanjut ia menjelaskan, hasil dari forum perangkat daerah ini akan menjadi salah satu landasan utama dalam penyempurnaan rancangan RKPD dan rencana kerja (Renja) OPD untuk Tahun Anggaran 2026. Harapannya, perangkat daerah dapat mengintegrasikan hasil pembahasan forum ke dalam dokumen perencanaan masing-masing, sehingga tidak ada lagi program yang tumpang tindih maupun menyimpang dari tujuan pembangunan daerah.

“Kami berharap seluruh OPD memanfaatkan forum ini untuk berkoordinasi lebih intensif, menyusun program prioritas, dan menghindari tumpang tindih kegiatan, sehingga program pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran,” ujar Husrifnah.

Ia juga menyampaikan bahwa forum ini merupakan implementasi dari amanat Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tentang tata cara perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hingga RKPD yang bersifat tahunan.

Di sisi lain, forum ini juga menjadi media koordinasi antarsektor untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya penyelarasan program, kegiatan dan pendanaan, target-target prioritas pembangunan daerah dapat dicapai lebih cepat dan terukur.

Forum Perangkat Daerah ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam membangun sistem perencanaan pembangunan yang partisipatif, terukur, dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat. Proses ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam merancang masa depan daerah secara bersama-sama.

Melalui forum ini, seluruh OPD didorong untuk tidak hanya sekadar menyusun program tahunan, tetapi juga menyelaraskan setiap rencana kerja dengan arah kebijakan jangka panjang daerah. Ini sekaligus menjadi momen refleksi atas pelaksanaan program pembangunan sebelumnya agar ke depan, perencanaan yang disusun benar-benar menjawab tantangan dan kebutuhan daerah.

Kegiatan berlangsung dalam suasana dinamis dan produktif, dengan diskusi terbuka serta pertukaran pandangan yang konstruktif antarpeserta. Forum ini menjadi salah satu langkah nyata menuju perencanaan yang adaptif, inklusif, dan pro rakyat.

Dengan semangat kolaborasi dan sinergi, Forum Perangkat Daerah RKPD 2025 diharapkan mampu memperkuat fondasi pembangunan Kabupaten Bombana yang berdaya saing dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Sultranet.com, Kolaka Utara – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RKPD tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2025–2029, Rabu (9/4). Kegiatan ini berlangsung di salah satu hotel di Kolaka Utara dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD), pelaku usaha, organisasi kepemudaan, serta pemangku kepentingan lainnya.

Musrenbang ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan dokumen perencanaan pembangunan tahunan dengan arah kebijakan jangka menengah yang akan dijalankan oleh kepala daerah terpilih. Konsultasi publik RPJMD juga menjadi tahapan awal dalam menyerap masukan masyarakat guna menyempurnakan rancangan arah pembangunan Kolaka Utara lima tahun ke depan.

“Untuk RKPD, ini adalah rangkaian panjang yang dimulai dari tingkat desa dan kecamatan. Hari ini, kita berada di tingkat kabupaten sebagai forum penyempurnaan. Ada lebih dari 800 usulan yang masuk, mayoritas menyoroti kebutuhan di sektor infrastruktur,” kata Kepala Bappeda Kolaka Utara, Ir. Ikhwan.

Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan konsultasi publik RPJMD ini dilakukan karena kepala daerah yang baru telah terpilih. Menurutnya, RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah harus ditetapkan paling lambat enam bulan setelah pelantikan kepala daerah.

“Proses RPJMD ini masih panjang. Kita baru di tahap rancangan awal. Tapi yang penting, RKPD 2026 harus tetap selaras dengan arah pembangunan dalam RPJMD. Meski RKPD disusun lebih dahulu, arah dan rohnya harus satu,” jelasnya.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar semua pihak dalam menyusun pembangunan daerah ke depan. Menurutnya, forum ini bukan sekadar agenda tahunan, tapi kesempatan untuk menyatukan visi dan komitmen dalam mewujudkan Kolaka Utara yang lebih baik.

“Kita punya visi besar: Kolaka Utara madani, maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Madani mencerminkan masyarakat yang harmonis dan religius. Maju berarti kita tidak boleh stagnan. Berdaya saing artinya kita harus siap bersaing dengan daerah lain. Dan berkelanjutan menandakan semua pembangunan harus berpihak pada lingkungan dan generasi masa depan,” ujarnya.

Ia kemudian merinci tujuh fokus utama yang akan menjadi fondasi RPJMD ke depan. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pendidikan dan kesehatan. Kedua, penguatan sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Ketiga, pemerataan layanan dasar hingga ke pelosok. Keempat, pembangunan infrastruktur strategis seperti bandara dan pelabuhan.

Kelima, pengembangan ekonomi digital dan pelayanan publik berbasis teknologi. Keenam, pelestarian lingkungan hidup, dan terakhir, pemberdayaan tokoh agama dan lembaga keagamaan sebagai penguat moral dan sosial masyarakat.

“Pembangunan bukan hanya tentang membangun jalan dan gedung, tapi juga soal memperkuat jiwa dan moral masyarakat. Karena itu, pesantren, tokoh agama, dan lembaga keagamaan akan mendapat perhatian dalam RPJMD,” tambahnya.

Jumarding juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak mungkin dicapai tanpa keterlibatan semua pihak. Pemerintah, menurutnya, hanya salah satu elemen dari keseluruhan proses yang harus melibatkan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, hingga kelompok muda.

“Kita ingin pembangunan yang merata, dari pesisir Pakue hingga pelosok Wawo. Tidak boleh ada yang tertinggal. Kritik dan masukan dari masyarakat adalah energi kita untuk melangkah lebih jauh,” pungkasnya.

Musrenbang RKPD dan Konsultasi Publik RPJMD ini menjadi bukti komitmen Pemkab Kolaka Utara dalam menyusun perencanaan pembangunan yang inklusif dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Dengan kolaborasi dan semangat gotong royong, harapan untuk menjadikan Kolaka Utara sebagai daerah yang maju dan sejahtera perlahan mulai diletakkan pondasinya.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2025 guna memperkuat implementasi Satu Data Indonesia (SDI) di daerah. Kegiatan yang berlangsung di Aula Utama Lantai 4 Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra ini dibuka secara virtual oleh Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M. Ling., melalui Zoom Meeting pada Kamis, 20 Maret 2025.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Hugua mengapresiasi sinergi antara BPS, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam mengintegrasikan berbagai data sektoral. Menurutnya, pengelolaan data yang akurat dan mutakhir sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah.

“Saya berharap dengan sinergi ini, data sektoral kita semakin berkualitas. Dalam 100 hari pertama Quick Win ASR-Hugua, kita harus mulai membangun dasar-dasar penting untuk sistem satu data ini. Paling tidak, pada akhir 2025 nanti, peringkat Sulawesi Tenggara yang saat ini berada di posisi keenam bisa meningkat ke level yang lebih baik,” ujar Hugua.

Ia menekankan bahwa sinergitas yang kuat antar instansi akan menjadi kunci keberhasilan implementasi Satu Data Indonesia di Sulawesi Tenggara. Selain itu, data yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan akan membantu perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Sultra, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., M.M., menegaskan bahwa pembinaan statistik sektoral menjadi bagian penting dalam Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Statistik (EPSS). Menurutnya, nilai EPSS Sultra tahun lalu mencapai 2,9 dan harus terus ditingkatkan.

“Implementasi Perpres Satu Data Indonesia di Sultra hingga saat ini masih belum maksimal. Oleh karena itu, saya berharap OPD, walidata, dan sekretariat forum dapat bekerja sama dalam membangun data sektoral yang lebih baik. Satu Data menjadi salah satu program 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur, yang harus menjadi penguat bagi kita semua untuk bekerja lebih optimal,” kata Ridwan.

Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurutnya, setiap data publik yang dimiliki pemerintah daerah harus dipublikasikan secara umum agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Bappeda, serta 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi target pembinaan statistik sektoral. Di antaranya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, serta Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Di akhir acara, Wakil Gubernur Hugua secara resmi membuka kegiatan secara virtual dan mengajak seluruh OPD untuk berkolaborasi dalam membangun sistem data yang lebih baik. Ia berharap sinergi yang terjalin dapat memberikan manfaat besar bagi pembangunan daerah.

Kendari, sultranet.com | Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen TNI (Purn) Andi Sumareruka, menegaskan bahwa Bank Sultra harus tetap menjadi pilar utama dalam mendorong pembangunan daerah. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2024 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang digelar di Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Senin (17/3).

Dalam sambutannya, Gubernur mengapresiasi pencapaian Bank Sultra sepanjang tahun 2024 yang dinilai mampu mengelola dana pemerintah daerah secara optimal, mendukung pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Bank Sultra adalah kebanggaan kita semua. Perannya sangat besar dalam pembangunan ekonomi daerah. Kinerja baik yang telah ditunjukkan harus menjadi motivasi untuk terus berkembang,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya inovasi, tata kelola yang baik, serta penguatan integritas agar Bank Sultra tetap menjadi lembaga keuangan yang kuat dan terpercaya. Sejumlah arahan strategis disampaikan untuk memastikan keberlanjutan kinerja Bank Sultra, di antaranya penguatan tata kelola perusahaan agar operasional bank tetap sesuai regulasi, peningkatan kualitas layanan melalui inovasi produk perbankan dan digitalisasi transaksi, serta peningkatan integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan guna mempertahankan kepercayaan masyarakat dan mitra bisnis.

Gubernur juga meminta agar Bank Sultra terus berkontribusi terhadap perekonomian daerah melalui kebijakan yang berpihak pada UMKM dan pembangunan infrastruktur. Komisaris Bank Sultra, Suhud, dalam laporannya menyampaikan bahwa pencapaian Bank Sultra di tahun 2024 merupakan hasil dari strategi bisnis yang selaras dengan kebijakan perusahaan dan regulasi yang berlaku. “Keberhasilan ini berkat perencanaan yang matang, tata kelola yang kuat, serta dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat,” ujarnya. Ia menegaskan pentingnya evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat guna memastikan Bank Sultra tetap berada di jalur pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.

Direktur Utama Bank Sultra, Abdul Latif, melaporkan bahwa hingga 31 Desember 2024, total aset Bank Sultra mencapai Rp14,1 triliun, dengan laba bersih setelah pajak sebesar Rp418,3 miliar. Laporan keuangan ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan dinyatakan wajar dalam semua aspek material.

Untuk memperkuat perannya dalam pembangunan daerah, Bank Sultra menjalankan berbagai strategi, antara lain dukungan terhadap pembangunan daerah termasuk kredit tanpa bunga bagi UMKM, pengelolaan dana dan inovasi layanan seperti tabungan berhadiah dan cashback rekening giro, digitalisasi layanan perbankan termasuk pengembangan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), sistem Host to Host Payment Gateway, dan implementasi QRIS, ekspansi kantor cabang dan renovasi infrastruktur untuk meningkatkan layanan kepada nasabah, serta pemenuhan modal inti guna memenuhi ketentuan OJK terkait modal inti minimum yang telah ditetapkan.

Abdul Latif menegaskan bahwa Bank Sultra akan terus berinovasi dan meningkatkan kinerja guna menghadapi tantangan industri perbankan yang semakin kompetitif. “Kami berkomitmen memperkuat posisi Bank Sultra sebagai lembaga keuangan yang inovatif dan terpercaya. Dengan dukungan pemegang saham, kami optimistis mencapai target pertumbuhan lebih baik di masa mendatang,” tutupnya.

RUPS Tahun Buku 2024 dan RUPS-LB ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Sultra, Asisten II Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Sultra, para Bupati/Wali Kota se-Sulawesi Tenggara, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Pemerintahan, jajaran Komisaris dan Direksi Bank Sultra, serta jajaran pegawai Bank Sultra dan pejabat terkait.

Kendari, SultraNet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen TNI (Purn) Andi Sumareruka, menegaskan pentingnya peran Bank Sultra sebagai pilar utama dalam pembangunan daerah. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2024 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang digelar di Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Senin, 17 Maret 2025.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumareruka mengapresiasi kinerja Bank Sultra yang dinilai mampu mengelola dana pemerintah daerah secara optimal serta mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai keberhasilan tersebut patut dijadikan motivasi untuk terus berkembang dan berinovasi.

“Bank Sultra adalah kebanggaan kita semua. Perannya sangat besar dalam membangun ekonomi daerah. Kinerja yang telah ditunjukkan selama ini harus dijaga dan ditingkatkan agar bisa terus memberi manfaat luas bagi masyarakat,” kata Gubernur.

Ia juga menegaskan bahwa Bank Sultra harus memperkuat tata kelola, menjaga integritas, serta meningkatkan inovasi layanan berbasis digital agar tetap kompetitif dan dipercaya oleh publik. Selain itu, Gubernur memberikan sejumlah arahan strategis untuk penguatan posisi Bank Sultra di masa depan.

Beberapa arahan yang disampaikan antara lain adalah penguatan tata kelola perusahaan agar kegiatan operasional bank sesuai dengan regulasi dan berkelanjutan, peningkatan kualitas layanan dengan inovasi produk perbankan digital, serta peningkatan integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan.

“Bank Sultra harus terus berpihak pada masyarakat, terutama pelaku UMKM, serta mendukung pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Komisaris Bank Sultra, Suhud, dalam laporannya menyampaikan bahwa keberhasilan Bank Sultra di tahun 2024 merupakan buah dari strategi bisnis yang selaras dengan kebijakan perusahaan serta dukungan pemerintah daerah dan masyarakat.

“Pencapaian ini hasil dari perencanaan yang matang, tata kelola yang konsisten, serta kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Namun demikian, evaluasi dan pengawasan tetap harus diperkuat agar Bank Sultra tetap berada di jalur yang sehat dan berkelanjutan,” ujar Suhud.

Direktur Utama Bank Sultra, Abdul Latif, dalam laporannya menyampaikan capaian keuangan positif sepanjang tahun 2024. Hingga 31 Desember 2024, total aset Bank Sultra tercatat sebesar Rp14,1 triliun, dengan laba bersih setelah pajak mencapai Rp418,3 miliar. Laporan keuangan ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan dinyatakan wajar dalam semua aspek material.

Abdul Latif menjelaskan bahwa Bank Sultra menjalankan sejumlah strategi untuk memperkuat peranannya dalam pembangunan daerah. Di antaranya melalui program kredit tanpa bunga bagi pelaku UMKM, pengembangan produk tabungan dengan hadiah dan program cashback rekening giro, serta digitalisasi layanan perbankan.

“Inovasi digital kami terus berkembang, seperti implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), sistem Host to Host Payment Gateway, hingga QRIS. Selain itu, ekspansi kantor cabang dan peningkatan infrastruktur layanan juga terus kami lakukan,” jelas Latif.

Ia juga menegaskan bahwa Bank Sultra terus berupaya memenuhi ketentuan modal inti minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna menjaga keberlangsungan dan kekuatan permodalan perusahaan.

“Kami berkomitmen memperkuat posisi Bank Sultra sebagai lembaga keuangan yang inovatif dan terpercaya. Dengan dukungan penuh dari para pemegang saham dan pemerintah daerah, kami optimistis bisa mencapai pertumbuhan yang lebih baik di masa depan,” pungkas Latif.

RUPS Tahun Buku 2024 dan RUPS-LB ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Asisten II Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tenggara, kepala Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi, jajaran komisaris dan direksi Bank Sultra, serta para pegawai dan pejabat terkait lainnya.

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) melanjutkan Safari Ramadan di hari keempat dengan mengunjungi dua kecamatan, Lambai dan Batu Putih. Dalam kegiatan ini, Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH., menghadiri acara di Masjid Raya Nurul Hidayah, Desa Lambai, sementara Wakil Bupati, H. Jumarding, SE., melaksanakan safari di Masjid Raya Batu Putih.  Jumat (15/3/2025)

Dalam sambutannya, Bupati Nur Rahman Umar menekankan pentingnya persatuan pasca-Pilkada dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali bersatu demi kemajuan daerah.

“Kita baru saja melalui proses demokrasi. Kini saatnya kita bersatu, meninggalkan perbedaan yang lalu, dan bersama-sama membangun Kolaka Utara agar lebih maju,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan semakin kompleks dan hanya dengan kebersamaan, pembangunan daerah bisa berjalan dengan baik.

“Mari kita terus menjaga silaturahmi dan saling bahu-membahu. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat,” tambahnya.

Wakil Bupati H. Jumarding dalam kesempatan di Masjid Raya Batu Putih juga mengajak masyarakat menjadikan Ramadan sebagai momentum mempererat kembali persaudaraan.

“Bulan suci ini adalah waktu yang tepat untuk memperkuat keimanan dan kebersamaan. Mari kita manfaatkan momen ini untuk mempererat silaturahmi yang mungkin sempat renggang. Dengan persatuan, kita bisa membawa Kolaka Utara ke arah yang lebih baik,” tuturnya.

Safari Ramadan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sarana bagi pemerintah daerah untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat.

Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara didampingi oleh unsur Forkopimda, termasuk Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kolaka Utara, Kapolres Kolaka Utara, serta para asisten Setda yang turut serta dalam kunjungan tersebut.

Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir untuk mendengarkan tausiah Ramadan serta berdialog langsung dengan pemimpin daerah mereka.

Warga berharap program pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah bisa berjalan dengan baik dan merata di seluruh wilayah.

Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH., mengatakan bahwa Safari Ramadan merupakan bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat.

“Kegiatan ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi juga menjadi wadah bagi pemerintah untuk turun langsung melihat kondisi masyarakat dan menyerap aspirasi mereka,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun daerah.

“Kami berharap masyarakat terus mendukung program-program pembangunan yang telah dicanangkan, karena kemajuan Kolaka Utara adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.

Dengan adanya Safari Ramadan, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara berupaya semakin dekat dengan masyarakat, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta mendorong pembangunan daerah yang lebih inklusif.

Sultranet.com, Kolaka Utara – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melanjutkan Safari Ramadan hari ketiga dengan mengunjungi Kecamatan Rante Angin dan Tiwu. Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH., menghadiri kegiatan di Masjid Raya Rante Angin, sementara Wakil Bupati, H. Jumarding, SE., melaksanakan safari di Masjid Raya Tiwu. Kegiatan ini menjadi ajang untuk mempererat hubungan dengan masyarakat serta menyampaikan pesan pembangunan dan kesejahteraan. (Jumat, 14 Maret 2025)

Dalam sambutannya di Masjid Raya Rante Angin, Bupati Nur Rahman Umar menekankan pentingnya merajut kembali persatuan pasca-Pilkada. Ia mengajak masyarakat untuk bersatu dalam membangun Kolaka Utara agar lebih maju dan sejahtera.

“Kita baru saja sama-sama melalui proses demokrasi dalam Pilkada. Saat ini, saya dan H. Jumarding telah diberi amanah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara. Riak-riak demokrasi yang terjadi kemarin telah selesai, kini saatnya kita bahu-membahu membangun Kolaka Utara,” ujar Bupati Nur Rahman Umar.

Lebih lanjut, Bupati juga menegaskan pentingnya menjaga tali silaturahmi demi menghadapi tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.

“Tantangan ke depan semakin berat, tetapi dengan kebersamaan dan gotong royong, kita bisa mewujudkan Kolaka Utara yang lebih maju dan sejahtera,” tambahnya.

Sementara itu, di Masjid Raya Tiwu, Wakil Bupati H. Jumarding mengajak masyarakat untuk menjadikan Ramadan sebagai momentum meningkatkan keimanan dan mempererat persaudaraan. Ia menegaskan bahwa keharmonisan masyarakat sangat penting untuk menciptakan stabilitas dan pembangunan yang berkelanjutan.

“Mari kita manfaatkan bulan suci ini untuk mempererat kembali silaturahmi yang mungkin sempat renggang. Dengan persatuan dan kebersamaan, kita bisa membawa Kolaka Utara ke arah yang lebih baik,” tutur Wakil Bupati Jumarding.

Safari Ramadan ini tidak hanya menjadi wadah silaturahmi, tetapi juga kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam membangun komunikasi yang lebih erat dengan masyarakat.

“Safari Ramadan adalah bentuk nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat. Dengan mendengar langsung masukan dari warga, kebijakan yang diambil ke depan bisa lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan daerah,” kata Syahlan Launu.

Dengan adanya Safari Ramadan ini, diharapkan terjalin hubungan yang lebih erat antara pemerintah dan masyarakat, sehingga pembangunan di Kolaka Utara dapat berjalan lebih efektif dan inklusif.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Aula Kantor Bappeda Bombana, Kamis (14/3/2025). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., didampingi Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., serta dihadiri para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Kasubag Perencanaan OPD.

Forum ini menjadi wadah bagi berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terkait arah pembangunan daerah pada tahun 2026. RKPD yang tengah disusun ini mengakomodir visi dan misi pemerintahan Burhanuddin–Ahmad Yani (BERANI), dengan mengusung tema Peningkatan Ekonomi Berbasis Agrominapolitan Didukung Infrastruktur dan SDM Berkualitas.

Bupati Bombana, Burhanuddin, menegaskan bahwa Bombana memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan perikanan yang harus dimanfaatkan secara optimal. Dengan perencanaan yang matang, RKPD 2026 diharapkan mampu memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan ekonomi berbasis Agrominapolitan.

“Kabupaten Bombana memiliki sumber daya alam melimpah dan produk pertanian serta perikanan berkualitas. RKPD ini harus mampu memaksimalkan potensi tersebut secara berkelanjutan agar sektor pertanian dan perikanan semakin berkembang,” kata Burhanuddin.

Selain sektor pertanian dan perikanan, pembangunan infrastruktur juga menjadi perhatian utama pemerintah. Infrastruktur yang memadai dinilai akan mempercepat distribusi hasil pertanian dan perikanan serta memperkuat konektivitas antara petani, nelayan, dan pasar.

“Kami akan terus membangun dan memperbaiki infrastruktur, mulai dari jalan, irigasi, hingga fasilitas pendukung lainnya. Dengan akses yang lebih baik, petani dan nelayan bisa lebih mudah memasarkan hasil panennya dan meningkatkan kesejahteraan mereka,” jelasnya.

Burhanuddin juga menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung visi Bombana yang lebih maju. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, terutama di sektor pertanian dan perikanan, akan menjadi prioritas dalam RKPD mendatang.

“SDM yang terampil adalah kunci keberhasilan pembangunan. Kita ingin menciptakan masyarakat yang inovatif dan produktif, yang mampu mengelola sumber daya dengan lebih baik dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah,” ujar Burhanuddin.

FKP ini menjadi ajang diskusi terbuka bagi berbagai pihak untuk menyampaikan gagasan, harapan, dan tantangan dalam penyusunan RKPD 2026. Melalui forum ini, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.

“Saya mengajak semua pihak untuk berpartisipasi aktif dan memberikan masukan konstruktif. Bersama-sama, kita wujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bombana,” tutupnya.

Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen menjalankan perencanaan pembangunan yang inklusif dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, RKPD 2026 diharapkan menjadi landasan utama dalam mewujudkan Bombana yang lebih maju dan berdaya saing.