Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si. melakukan kunjungan silaturahmi dengan masyarakat sekaligus menghadiri kegiatan panen ikan air tawar di Dusun Sangkama dan Dusun Tuturpo, Desa Tongkoseng, Kecamatan Tontonunu. Kegiatan tersebut menjadi momentum dialog langsung antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam membahas pengembangan potensi desa, khususnya di sektor perikanan air tawar, Sabtu (14/2/2026).

Kunjungan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan. Bupati Burhanuddin memanfaatkan kesempatan itu untuk berdialog secara langsung dengan masyarakat, mendengarkan berbagai aspirasi, serta melihat kondisi riil di lapangan terkait potensi ekonomi yang berkembang di wilayah pedesaan.

Dalam dialog tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah harapan kepada pemerintah daerah, terutama terkait peningkatan akses jalan menuju kawasan produksi perikanan dan permukiman warga. Infrastruktur jalan dinilai sangat penting untuk memperlancar distribusi hasil panen ikan serta mendukung aktivitas perekonomian masyarakat desa.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Bombana menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu faktor penting dalam mendukung pengembangan potensi ekonomi daerah.

“Akses infrastruktur, khususnya jalan, memang menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pengembangan potensi daerah. Aspirasi yang disampaikan masyarakat tentu akan menjadi perhatian pemerintah daerah sesuai dengan perencanaan dan kemampuan anggaran yang ada,” ujar Burhanuddin.

Selain berdialog, Bupati juga ikut menyaksikan sekaligus mengikuti proses panen ikan air tawar bersama para petani dan kelompok usaha perikanan setempat. Kehadirannya di tengah masyarakat menjadi bentuk dukungan langsung pemerintah daerah terhadap pengembangan usaha perikanan air tawar sebagai salah satu sektor ekonomi yang memiliki potensi besar di Kabupaten Bombana.

Menurutnya, sektor perikanan air tawar dapat menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan bagi masyarakat desa apabila dikelola secara optimal dan didukung oleh akses pemasaran yang baik.

“Kami berharap hasil panen ikan dari desa ini tidak hanya dipasarkan di sekitar wilayah Tontonunu, tetapi juga dapat menjangkau pasar yang lebih luas sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” katanya.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Bupati Bombana juga menyerahkan bantuan untuk mendukung perbaikan masjid di desa setempat. Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat fungsi masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat.

Selain itu, Bupati juga menyempatkan diri meninjau kondisi sekolah di sekitar lokasi kegiatan. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia serta memastikan fasilitas pendidikan di desa dapat mendukung proses belajar mengajar secara optimal.

Kunjungan tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Syahrun, M.P.W.K., Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., para camat, kepala desa, serta masyarakat setempat yang antusias mengikuti rangkaian kegiatan.

Kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat desa diharapkan mampu memperkuat komunikasi sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah dan warga. Melalui dialog terbuka seperti ini, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diketahui secara langsung sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga terus mendorong pengembangan potensi desa secara berkelanjutan, baik melalui penguatan sektor perikanan, peningkatan kualitas infrastruktur, maupun dukungan terhadap sektor pendidikan dan keagamaan.

Melalui pendekatan yang partisipatif dan berbasis aspirasi masyarakat, pemerintah berharap pembangunan daerah dapat berjalan lebih merata dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga di seluruh wilayah Kabupaten Bombana.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan layanan air bersih untuk masyarakat pedesaan. Upaya ini diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan MC 0 pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Wumbulasa, Kecamatan Kabaena Utara, serta Desa Lora dan Desa Pulau Tambako, Kecamatan Mataoleo.

Kegiatan MC 0 untuk Desa Lora dan Desa Pulau Tambako telah dilaksanakan pada 23 September 2025. Sementara itu, MC 0 untuk Desa Wumbulasa digelar sehari kemudian, pada 24 September 2025. Program ini menjadi langkah awal pelaksanaan fisik proyek penyediaan air bersih di tiga desa tersebut.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Bombana, Semuel Kadmaerubun, ST., M.P.W.K., menjelaskan bahwa pembangunan SPAM di Desa Wumbulasa mencakup dua unit sumur bor besar yang dilengkapi dengan bak penampung setinggi 6 meter. Selain itu, juga akan dibangun 100 sambungan rumah (SR) untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat setempat. Tak hanya itu, tersedia pula lima titik sumur bor individual, di mana satu sumur akan melayani 2 hingga 3 rumah warga di sekitarnya. Total anggaran yang digelontorkan untuk proyek ini mencapai Rp1 miliar.

“Dengan sistem ini, kami berharap kebutuhan air bersih masyarakat Wumbulasa dapat terpenuhi secara merata dan berkelanjutan,” ujar Semuel. (25/9)

Sementara itu, pembangunan SPAM di Desa Lora dan Desa Pulau Tambako difokuskan untuk mendekatkan akses air bersih ke kawasan permukiman masyarakat. Masing-masing desa akan memiliki satu unit bak penampung, sehingga masyarakat tidak lagi harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan air bersih. Total anggaran yang dialokasikan untuk dua desa ini sekitar Rp500 juta.

Menurut Semuel, proyek ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga berupaya menciptakan sistem pelayanan air bersih yang lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat. “Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari,” jelasnya.

Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, ST., M.P.W., menyampaikan bahwa dimulainya pembangunan SPAM ini menjadi bagian dari agenda prioritas pemerintah daerah dalam memperluas layanan dasar masyarakat, khususnya air bersih. Ia berharap, proses pembangunan dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat ikut mendukung serta menjaga kelangsungan program ini.

“Pekerjaan akan segera dimulai, dan kami berharap seluruh pihak bisa mendukung agar pembangunannya selesai tepat waktu dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” kata Sofian.

Melalui pembangunan SPAM di tiga desa tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan setiap keluarga dapat menikmati air bersih secara layak. Program ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat serta pembangunan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan dan perdesaan Bombana.

Kendari, Sultranet.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) resmi mencanangkan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan ekonomi desa. Acara peluncuran berlangsung di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sultra, Minggu (25/5/2025), dihadiri Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka dan Menteri Desa PDTT H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd.

Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya agenda besar pembangunan desa berbasis potensi lokal, sekaligus meneguhkan komitmen antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghadirkan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan di seluruh desa dan kelurahan di Bumi Anoa.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan dukungannya terhadap program nasional tersebut yang menurutnya sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat desa. “Koperasi Merah Putih ini menyentuh langsung ekonomi rakyat. Ini bukan hanya program, tapi solusi konkret memperkuat pertanian, UMKM, dan ketahanan pangan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa hingga 24 Mei pukul 18.00 WITA, musyawarah desa dan kelurahan telah dilakukan di 1.557 dari total 2.285 desa dan kelurahan, atau sekitar 68,1 persen. Sebanyak 58 koperasi telah memiliki akta notaris, sementara 113 lainnya masih dalam proses. Targetnya, seluruh musyawarah akan rampung paling lambat 31 Mei 2025.

Sebagai bentuk apresiasi, Gubernur menjanjikan hadiah satu unit motor bagi setiap kepala desa yang berhasil membentuk koperasi sebelum tenggat. “Kalau ini berhasil, tidak ada lagi alasan masyarakat hijrah ke kota. Desa akan menjadi tempat yang sejahtera,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Yandri menekankan bahwa Koperasi Merah Putih merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025. “Ini bukan hanya inisiatif. Ini gerakan nasional. Gubernur menjadi ketua satgas di provinsi, dan bupati/wali kota memimpin di tingkat kabupaten dan kota,” katanya.

Ia menyebut koperasi ini akan berfungsi sebagai koperasi kebutuhan pokok, simpan pinjam, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat, tambahnya, telah menyiapkan seluruh kebutuhan pendirian koperasi termasuk notaris, regulasi, dan anggaran pendukung tanpa membebani Dana Desa.

“Sudah ada contoh sukses, BUMDes dari Banten bisa ekspor ke Prancis. Artinya, desa punya daya saing global. Koperasi ini akan memperbaiki distribusi pangan nasional dan menstabilkan harga,” ujar Menteri Yandri.

Acara ini turut dihadiri Wakil Menteri Desa PDTT, Staf Khusus dan Staf Ahli Menteri, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga negara. Selain itu hadir pula Wakil Gubernur Sultra, Ketua DPRD Provinsi, Forkopimda, para kepala daerah kabupaten/kota, camat, lurah, dan kepala desa se-Sultra.

Gubernur Andi juga mengungkap arah baru pembangunan desa di Sultra melalui program desa ekspor, desa tematik, dan desa sejahtera. Ia berharap koperasi desa nantinya mampu menjadi penyedia logistik bagi para pekerja di sekitar desa, sekaligus mengangkat potensi lokal ke panggung nasional dan internasional.

“Kami ingin masyarakat desa menikmati hasil kekayaan alamnya sendiri. Jangan hanya jadi penonton. Pemerintah hadir untuk memastikan desa tumbuh menjadi pusat kesejahteraan,” ujarnya.

Sebagai penutup, Menteri Yandri menyampaikan apresiasi atas kesiapan Sultra melaksanakan percepatan pembentukan koperasi. Ia optimistis Koperasi Merah Putih akan menjadi pendorong utama ekonomi desa menuju Indonesia Emas 2045. “Desa yang kuat akan menjadikan Indonesia sejahtera. Koperasi ini kendaraan menuju ke sana,” pungkasnya.

Seluruh kepala daerah dan perangkat desa se-Sultra sepakat mempercepat proses pembentukan koperasi dan menargetkan selesai pada akhir Juni 2025, sejalan dengan Instruksi Presiden yang menjadi pijakan hukum dan arah pembangunan desa secara nasional.

Konawe, Sultranet.com – Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Arinta Andi Sumangerukka, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Konawe pada Sabtu, 24 Mei 2024. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antarlevel pemerintahan dalam pelaksanaan enam layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Posyandu, sekaligus menyerap aspirasi langsung dari masyarakat desa.

Dalam lawatannya, Arinta menegaskan bahwa Posyandu kini tak lagi sekadar tempat layanan kesehatan dasar, tetapi telah berkembang menjadi pusat pembinaan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat desa. “Kunjungan ini bukan sekadar seremonial. Ini adalah langkah nyata untuk memberikan pembinaan langsung kepada para kader agar kualitas pelayanan benar-benar meningkat,” ujarnya.

Enam layanan dasar yang menjadi fokus pembinaan meliputi kesehatan ibu dan anak, imunisasi, gizi, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, kesehatan lingkungan, serta pelayanan kesehatan usia produktif dan lanjut usia.

Kegiatan diawali di Posyandu Desa Ameroro, Kecamatan Uepai, lalu dilanjutkan ke Posyandu Desa Kasumeia, Kecamatan Onembute. Mengusung tema “Posyandu Anak Bangsa”, kegiatan ini menjadi simbol komitmen pemerintah dalam memperkuat pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat desa.

Arinta menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Pemerintah Kabupaten Konawe dan partisipasi aktif kader Posyandu. Ia juga menekankan pentingnya data yang akurat di Posyandu sebagai dasar perencanaan pembangunan. “Data yang valid adalah fondasi pembangunan yang tepat sasaran. Hal ini juga selaras dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 yang memperkuat peran Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa,” tuturnya.

Ia mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah desa, OPD kabupaten, hingga pemerintah provinsi agar Posyandu mampu menjadi ujung tombak pelayanan dasar di masyarakat. “Semua pihak harus terlibat aktif. Dengan gotong royong, kita bisa wujudkan Posyandu yang inklusif dan berdampak,” tambah Arinta.

Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Konawe, Hj. Hania, menyampaikan rasa syukur atas kunjungan tim provinsi. “Kehadiran Ibu Arinta memberi semangat baru. Ini motivasi bagi para kader untuk bekerja lebih giat dan bersinergi dalam mengembangkan Posyandu,” katanya.

Dua Posyandu yang dikunjungi disebutnya sebagai contoh penguatan program Posyandu di Konawe yang bisa direplikasi di desa lainnya. Ia berharap, pembinaan ini menjadi awal perubahan menuju pelayanan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Selain menjadi agenda pembinaan, kunjungan ini juga merupakan bagian dari persiapan menghadapi Lomba Posyandu Tingkat Nasional yang akan digelar pada Agustus 2024 mendatang. Arinta menekankan pentingnya momentum tersebut sebagai media evaluasi dan perbaikan. “Kita ingin memastikan Posyandu tidak hanya bagus dari tampilan luar, tapi juga aktif menjalankan perannya untuk masyarakat,” tegasnya.

Menurut Arinta, lomba ini bukan sekadar ajang prestasi, tetapi peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari sisi kelembagaan, keterlibatan masyarakat, hingga inovasi. “Saya yakin Konawe bisa tampil sebagai salah satu yang terbaik. Semangat gotong royong di sini sangat kuat,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Bupati Konawe, jajaran kepala OPD, Ketua Tim Penggerak PKK, para kepala desa, unsur Forkopimda, dan para kader Posyandu. Selain dialog dan sambutan, Arinta juga menyerahkan bantuan sosial secara langsung kepada masyarakat sebagai bentuk nyata dukungan Pemerintah Provinsi Sultra.

Kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung transformasi Posyandu menjadi pusat layanan yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan di tingkat desa. Dengan semangat bersama dan fokus pada pengembangan SDM, Posyandu diyakini mampu menjawab tantangan zaman dan membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Bombana, Sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan wilayah pedesaan melalui sinergi lintas sektor. Hal ini ditunjukkan dalam kegiatan Pengawasan dan Evaluasi (WASEV) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 yang digelar Kodim 1431/Bombana di Kecamatan Matausu, Kamis, 15 Mei 2025.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Bombana, dr. H. Sunandar, M.M.Kes., yang hadir mewakili Bupati Bombana, menyampaikan bahwa program TMMD merupakan salah satu bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI dalam membangun desa dari berbagai sisi. Ia menyebut, selain membangun infrastruktur, TMMD juga menjadi sarana memperkuat semangat kebersamaan dan wawasan kebangsaan di tengah masyarakat.

“Kegiatan evaluasi ini juga menjadi momen reflektif bagi kami semua untuk melihat apa yang sudah tercapai, tantangan yang dihadapi, serta upaya perbaikan di masa yang akan datang,” ucap Sunandar saat memberikan sambutan.

Dalam agenda WASEV, Pj. Sekda Bombana bersama jajaran Kodim 1431/Bombana melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik kegiatan fisik, seperti pembukaan dan perintisan jalan desa, rehabilitasi jembatan, serta pembangunan sarana publik lainnya. Ia menilai, TMMD tidak sekadar menyentuh aspek pembangunan fisik, namun juga membangun nilai-nilai sosial dan kebangsaan di tingkat akar rumput.

“Melalui kegiatan TMMD yang pertama kalinya dilaksanakan di Kabupaten Bombana ini, kita tidak hanya melihat jalan dan jembatan yang terbangun, tetapi juga menyaksikan tumbuhnya kesadaran bela negara dan semangat gotong royong masyarakat desa. Ini adalah fondasi penting untuk ketahanan nasional dari bawah,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan TMMD di masa mendatang. “Kami siap mendukung dari sisi anggaran, koordinasi lintas sektor, serta mendorong pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapannya,” katanya.

Kegiatan TMMD ke-124 di Kecamatan Matausu tidak hanya fokus pada infrastruktur. Berbagai kegiatan non-fisik juga dilakukan, seperti penyuluhan wawasan kebangsaan, edukasi kesehatan, dan program pemberdayaan masyarakat. Semua ini sejalan dengan visi pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat kapasitas masyarakat desa.

Kegiatan WASEV ini turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), aparatur kecamatan, tokoh adat, tokoh agama, serta warga setempat. Suasana penuh semangat dan gotong royong tampak menyatu dalam setiap agenda kegiatan.

Dengan semangat kolaborasi yang kuat, diharapkan program TMMD di Kabupaten Bombana tidak hanya berakhir pada pembangunan fisik, tetapi juga meninggalkan dampak jangka panjang berupa penguatan nilai-nilai kebangsaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

Pemerintah daerah percaya bahwa pembangunan sejati bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga menyangkut perubahan pola pikir, peningkatan kapasitas, dan kemandirian masyarakat. Oleh karena itu, setiap kegiatan TMMD ke depan akan terus diarahkan agar tidak hanya membangun desa secara fisik, tetapi juga menumbuhkan jiwa tangguh masyarakat desa dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Dengan pelaksanaan TMMD ke-124 yang berjalan sinergis dan menyentuh banyak sisi kehidupan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap program ini dapat terus dilanjutkan dan menjadi bagian penting dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Bombana, sultranet.com  –  Pemerintah Kabupaten Bombana bersama TNI terus memperkuat sinergi dalam mendorong percepatan pembangunan desa. Hal ini kembali ditegaskan Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, saat membuka secara resmi kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 Kodim 1431/Bombana yang dipusatkan di Desa Wia-Wia, Kecamatan Matausu, Selasa, 6 Mei 2025.

Dalam upacara pembukaan, Bupati Burhanuddin bertindak sebagai inspektur upacara. Ia hadir bersama Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, dan jajaran Forkopimda, serta disambut antusias masyarakat dan tokoh lokal.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa program TMMD merupakan bagian dari 100 hari kerja dirinya bersama Wakil Bupati Bombana. Program ini selaras dengan visi misi daerah, yakni “Bombana Berdaya Saing Berbasis Agrominapolitan.”

“TMMD ini adalah wujud nyata semangat gotong royong antara TNI, pemerintah, dan masyarakat. Ini bagian dari komitmen kami untuk membuka konektivitas antarwilayah, memperluas akses ekonomi, dan memperkuat pembangunan berbasis potensi lokal,” ujar Burhanuddin.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kodim 1431/Bombana atas kontribusi aktif dan konsistennya dalam mendukung pembangunan di wilayah terpencil. Bupati mengajak seluruh elemen—pemerintah daerah, TNI-Polri, hingga masyarakat—untuk bersama-sama mensukseskan program tersebut.

Menurutnya, pelaksanaan TMMD bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga membangun nilai-nilai kebangsaan dan memperkuat kohesi sosial masyarakat desa. Ia berharap kolaborasi ini dapat memberikan dampak yang luas dan berkelanjutan.

“Saya berharap TMMD tidak hanya menyentuh jalan atau bangunan, tapi juga menyentuh hati masyarakat. Nilai gotong royong dan solidaritas sosial harus tumbuh bersama infrastruktur,” tambahnya.

Komandan Kodim 1431/Bombana, Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P., selaku Dansatgas TMMD ke-124, menjelaskan bahwa program ini akan menyasar pembangunan fisik dan nonfisik yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

“Selain membuka akses jalan dan memperbaiki sarana umum, kami juga menyelenggarakan kegiatan nonfisik seperti penyuluhan narkoba, bela negara, wawasan kebangsaan, lingkungan hidup, hingga layanan kesehatan keluarga,” kata Letkol Andi.

Ia menekankan bahwa seluruh kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi infrastruktur tapi juga kesadaran sosial dan wawasan kebangsaan.

Pembukaan TMMD ke-124 turut dihadiri Kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana, Camat Matausu, kepala sekolah, siswa-siswi, dan tokoh masyarakat setempat. Suasana upacara berlangsung khidmat namun penuh semangat, menandai dimulainya kerja bersama antara TNI dan Pemkab Bombana untuk membangun dari desa.

TMMD ke-124 di Desa Wia-Wia diharapkan menjadi momentum penting untuk mempercepat pembangunan berbasis potensi lokal yang dimiliki masing-masing wilayah. Dengan fokus pada sektor pertanian, kelautan, dan penguatan desa, Pemerintah Kabupaten Bombana optimistis bisa mendorong daerah menjadi lebih berdaya saing dan mandiri.

Langkah nyata ini menjadi cermin dari komitmen Burhanuddin yang tidak hanya fokus pada pembangunan kota, tetapi juga memprioritaskan desa sebagai poros utama pembangunan berkelanjutan. Ke depan, sinergi seperti TMMD diharapkan dapat terus berlanjut di wilayah lain di Bombana.

Bombana, Sultranet.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mempercepat pembangunan desa kembali ditegaskan melalui sinergi bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI). Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 resmi dimulai di Desa Wia-Wia, Kecamatan Matausu, Selasa, 6 Mei 2025.

Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si membuka langsung kegiatan ini dan bertindak sebagai Inspektur Upacara. Didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., Bupati menyampaikan bahwa TMMD merupakan bagian dari program prioritas 100 hari kerja dirinya bersama Wakil Bupati Bombana.

“TMMD ini adalah wujud nyata semangat gotong royong antara TNI, pemerintah, dan masyarakat. Program ini juga bagian dari upaya kami untuk membuka akses wilayah pedesaan, memperkuat pembangunan berbasis potensi lokal, serta mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi rakyat,” ujar Bupati Burhanuddin di hadapan peserta upacara.

Bupati menegaskan bahwa program TMMD sejalan dengan visi misi daerah “Bombana Berdaya Saing Berbasis Agrominapolitan”, di mana pembangunan tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga menyentuh aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat desa.

Ia pun mengapresiasi jajaran TNI, khususnya Kodim 1431/Bombana, atas sinergi dan komitmennya dalam mendukung pembangunan daerah. Bupati juga menyerukan agar semua pihak, mulai dari jajaran pemerintah daerah, TNI-Polri, hingga masyarakat, bergandengan tangan menyukseskan TMMD sebagai bagian dari gerakan bersama membangun desa.

“Kami berharap kegiatan ini bukan hanya memberikan dampak nyata dalam bentuk fisik, tetapi juga mampu memperkuat kesadaran kebangsaan, solidaritas sosial, serta membangun semangat kebersamaan di tengah masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Komandan Kodim 1431/Bombana Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P., yang juga bertindak sebagai Dansatgas TMMD ke-124, menjelaskan bahwa kegiatan ini mencakup dua fokus utama, yakni pembangunan fisik dan non-fisik.

“Pembangunan fisik meliputi perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat seperti jalan desa, drainase, dan fasilitas umum lainnya. Sedangkan kegiatan non-fisik melibatkan penyuluhan tentang narkoba, bela negara, wawasan kebangsaan, penyuluhan lingkungan, hingga program kesehatan keluarga,” jelasnya.

TMMD menurutnya bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga media untuk membangun karakter masyarakat desa agar lebih tangguh, berwawasan kebangsaan, dan sehat secara sosial maupun lingkungan.

Suasana semarak dan penuh kebersamaan menyelimuti pembukaan kegiatan TMMD. Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana, Camat Matausu, Kepala Desa, Kepala Sekolah, para guru, siswa-siswi serta tokoh masyarakat setempat. Antusiasme warga terlihat jelas saat mengikuti jalannya upacara yang juga menandai dimulainya kerja kolaboratif antara TNI dan Pemkab Bombana.

Program TMMD ke-124 ini diharapkan menjadi titik tolak pembangunan berkelanjutan di desa-desa Kabupaten Bombana. Tidak hanya menghadirkan infrastruktur yang memadai, namun juga membangun ketahanan sosial masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup warga desa secara menyeluruh.

Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI, pembangunan desa diharapkan menjadi lebih terarah dan berdaya guna, menciptakan Bombana sebagai daerah yang tangguh, berdaya saing, dan berakar kuat pada nilai-nilai gotong royong.

Pemerintah Kabupaten Bombana terus menegaskan komitmennya untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus fondasi utama pembangunan daerah ke depan. Program TMMD menjadi salah satu bukti nyata bahwa pembangunan harus dimulai dari desa, oleh dan untuk masyarakat desa itu sendiri.

Jakarta, sultranet.com – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) mengumumkan kolaborasi strategis untuk mempercepat pembangunan desa dan mengoptimalkan potensi lokal melalui berbagai program unggulan.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian ekonomi desa dan mewujudkan visi food security Presiden Prabowo Subianto, di mana 75.265 desa di Indonesia diharapkan tidak lagi bergantung pada impor kebutuhan pokok. Kolaborasi yang diumumkan dalam audiensi di Kantor Kemendes PDT Kalibata, Jakarta, menghadirkan sinergi antara pengalaman GP Ansor dalam pendampingan desa dan program inovatif Kemendes PDT. Kamis (6/3/2025)

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharudin, mengungkapkan bahwa ribuan kader Ansor telah menduduki posisi sebagai kepala desa dan pendamping desa. Hal ini menjadi modal berharga untuk mewujudkan program kolaborasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Para pejabat juga menyoroti pentingnya pembentukan Satgas Patriot Ketahanan Pangan, yang diharapkan akan memastikan setiap potensi desa dapat dioptimalkan guna mendukung kemandirian ekonomi tingkat desa.

Program kerja kolaborasi ini mencakup sejumlah inisiatif, antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia di desa melalui pelatihan bagi kepala desa, perangkat, dan Tenaga Pendamping Profesional (TPP). Salah satu tujuan utama adalah menciptakan siklus ekonomi desa yang berkelanjutan, misalnya melalui pengembangan desa tematik yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk sektor ekspor dan pariwisata. Upaya ini diharapkan mampu mengatasi kendala pemasaran produk desa dan mendorong perputaran ekonomi yang lebih merata serta memberikan manfaat langsung kepada warga.

Sebelum menyampaikan kutipan, pihak penyelenggara menjelaskan bahwa sinergi antara Kemendes PDT dan GP Ansor merupakan respons atas tantangan pengelolaan potensi desa yang selama ini masih terhambat oleh keterbatasan SDM dan pemasaran. Dengan kerja sama ini, diharapkan setiap inisiatif pembangunan desa dapat terintegrasi dengan program pendampingan dan pelatihan kewirausahaan, sehingga peran pendamping desa tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga menjadi katalisator bagi perkembangan usaha lokal.

“Apa yang dilakukan Kemendes sudah luar biasa dan kami siap berkolaborasi serta menandatangani MoU dengan Kemendes PDT untuk kesejahteraan masyarakat desa,” tegas Addin Jauharudin dalam audiensi.

Selanjutnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menyatakan dukungannya terhadap kolaborasi ini. Menurutnya, pengalaman GP Ansor dalam mengawal kebijakan pemerintah di desa merupakan aset penting untuk merealisasikan konsep desa tematik yang tengah dalam tahap perumusan. Ia menambahkan bahwa integrasi program pendampingan, pelatihan kewirausahaan, dan pembentukan pasar baru akan membuka peluang besar bagi desa untuk mengakses pasar domestik bahkan internasional.

“Akan menciptakan siklus ekonomi seperti desa ekspor, desa wisata, dan lain-lain. Ini kolaborasi yang sangat bagus, dibutuhkan, dan terima kasih kepada GP Ansor yang telah melakukan banyak terobosan dalam pembangunan desa,” ujar Yandri Susanto.

Dalam penjelasan tambahan, Menteri Yandri menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pendamping desa agar memiliki jiwa enterpreneur yang kuat. Hal tersebut krusial agar pendamping dapat membantu desa mengembangkan potensi ekonominya dan menghidupkan BUMDesa. Pemerintah pun akan menggelar serangkaian diskusi dan penandatanganan MoU sebagai wujud komitmen bersama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa.

“Kita ingin menaikkan kapasitas dan mobilitas pendamping, termasuk soal enterpreneur. Karena kalau pendamping tidak memiliki jiwa enterpreiner, susah untuk mendampingi desa agar perekonomiannya maju dan BUMDesa semakin hidup,” tambah Yandri.

Kolaborasi antara Kemendes PDT dan GP Ansor ini merupakan terobosan penting yang diharapkan dapat membuka lembaran baru dalam pembangunan desa secara menyeluruh. Dengan sinergi lintas sektor, program ini juga mendukung upaya pemerintah untuk memperluas jangkauan pasar produk desa, sehingga hasil produksi dapat dinikmati oleh masyarakat luas dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional. Diskusi lanjutan akan segera dilakukan guna menetapkan langkah strategis selanjutnya, termasuk pengukuhan Satgas Patriot Ketahanan Pangan yang direncanakan akan dilakukan pada bulan April di Kabupaten Banyumas.