Bombana, sultranet.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana terus mempercepat pekerjaan peningkatan ruas jalan Dongkala–Sikeli–Pongkalaero di Pulau Kabaena. Proyek strategis yang kini memasuki tahap kritis ini memanfaatkan material berstandar tinggi, Aspal Hot Mix Asphalt Concrete – Binder Course (AC-BC), untuk memastikan kekuatan dan ketahanan konstruksi jalan. Pekerjaan ini mencakup total panjang penanganan 5 kilometer yang menghubungkan dua kecamatan utama di Kabaena. (20/11/2025)

Pekerjaan peningkatan infrastruktur tersebut dibagi menjadi tiga segmen. Segmen pertama sepanjang 1,75 kilometer berada di Desa Emokolo, Kecamatan Kabaena Utara, dengan fokus memperbaiki struktur jalan utama desa. Segmen kedua mencapai panjang sekitar 2,8 kilometer yang menghubungkan Desa Tedubara di Kabaena Utara dan Desa Lamonggi di Kabaena Tengah. Segmen ini menjadi titik terpanjang dan menjadi jalur konektivitas antar kecamatan. Sementara segmen ketiga sepanjang 465,5 meter berada di Desa Lamonggi sebagai titik perbaikan prioritas di wilayah Kabaena Tengah.

Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, menegaskan bahwa penggunaan material AC-BC merupakan langkah untuk memastikan mutu konstruksi jalan yang lebih kuat, stabil, dan tahan lama. “Kami menggunakan AC-BC karena material ini memiliki kepadatan dan kekakuan yang tinggi, sehingga mampu menjadi pondasi kokoh untuk menahan beban lalu lintas. Ini adalah upaya kami memberikan kualitas jalan terbaik bagi masyarakat Kabaena,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa proses pengerjaan di lapangan diawasi secara ketat. Penggunaan alat berat modern seperti tandem roller diterapkan untuk memastikan pemadatan lapisan aspal berjalan optimal. Tim teknis juga rutin melakukan pengambilan sampel coring untuk diuji di laboratorium, guna memastikan ketebalan dan campuran aspal sesuai dengan spesifikasi teknis.

Selain pengawasan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap hasil pekerjaan dilakukan bersama PPK, tim teknis, penyedia jasa, dan Tim Probity Audit Inspektorat Bombana. Kolaborasi ini diharapkan menghasilkan pekerjaan berkualitas yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peningkatan ruas Dongkala–Sikeli–Pongkalaero diyakini akan membawa dampak signifikan bagi warga. Jalan yang lebih baik diproyeksikan mampu meningkatkan keselamatan pengguna jalan, mempercepat mobilitas barang dan hasil bumi, serta mendorong kegiatan ekonomi lokal, termasuk akses wisata dan usaha masyarakat. Pemerintah daerah mengimbau warga untuk bersabar selama pekerjaan berlangsung dan ikut menjaga fasilitas yang telah dibangun.

Dengan terus didorongnya pembangunan infrastruktur dasar, PUPR Bombana berharap kualitas layanan publik dan konektivitas antardesa di Kabaena semakin meningkat, membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di wilayah kepulauan tersebut.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mulai melaksanakan program pengecatan dan perbaikan trotoar serta penyelenggaraan jalan dalam wilayah ibu kota kabupaten. Program ini merupakan bagian dari implementasi 100 hari kerja Bupati Bombana H. Burhanuddin dan Wakil Bupati Ahmad Yani dalam bidang infrastruktur dasar.

Pekerjaan perbaikan tersebut menargetkan 10 ruas jalan utama di dalam kota yang akan dikerjakan sejak 14 April hingga 30 Mei 2025. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari program penataan infrastruktur kota yang sebelumnya telah dimulai, dengan fokus utama pada peningkatan kenyamanan pejalan kaki dan keindahan kota.

Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, ST., M.PW., menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk menunjang langsung visi dan misi kepala daerah dalam membangun kawasan perkotaan yang aman, tertata dan ramah bagi masyarakat.

“Trotoar bukan hanya tempat berjalan kaki. Di sinilah wajah kota diperlihatkan. Karena itu, kita pastikan trotoar dalam kota ini bersih, aman, dan estetis. Semua akan kita cat ulang, kita perbaiki yang rusak, supaya masyarakat bisa berjalan dengan nyaman dan kota ini terlihat lebih tertata,” ujar Sofian saat dikonfirmasi pada Selasa, 20 Mei 2025.

Menurut Sofian, ruas jalan yang menjadi sasaran merupakan jalan-jalan protokol dan kawasan padat aktivitas publik seperti jalur kantor pemerintahan, pusat pendidikan, dan kawasan perdagangan. Perbaikan trotoar meliputi pengecatan ulang, perbaikan permukaan lantai, serta penataan ulang beberapa titik yang dianggap berpotensi membahayakan pengguna jalan.

Ia juga memastikan bahwa pengerjaan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan aktivitas warga agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas maupun kegiatan ekonomi. “Kami atur pengerjaannya agar tidak menghambat mobilitas warga. Di titik-titik sibuk, pengerjaan dilakukan malam hari. Kami juga pasang rambu dan pengaman agar masyarakat tetap merasa aman,” tambahnya.

Program ini merupakan bagian dari langkah awal Pemerintah Kabupaten Bombana di bawah kepemimpinan Burhanuddin dan Ahmad Yani dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur dasar yang layak dan berkelanjutan. Selain perbaikan trotoar, PUPR juga menyiapkan beberapa proyek lanjutan yang difokuskan pada pemeliharaan jalan antar kecamatan dan desa di tahap berikutnya.

Bupati Bombana, H. Burhanuddin, dalam beberapa kesempatan, telah menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur perkotaan akan menjadi prioritas dalam periode awal pemerintahannya. Ia menilai bahwa wajah kota yang tertata rapi adalah bagian penting dari pelayanan dasar kepada masyarakat dan dapat mendorong pertumbuhan sektor lain seperti perdagangan dan pariwisata.

“Kota ini adalah cermin dari seluruh Bombana. Kalau pusat kotanya rapi, bersih dan ramah bagi pejalan kaki, maka daerah ini akan lebih menarik untuk ditinggali dan dikunjungi,” kata Burhanuddin dalam pidatonya saat pencanangan program 100 hari kerja beberapa waktu lalu.

Masyarakat Bombana pun menyambut baik pelaksanaan program ini. Beberapa warga menyampaikan bahwa perbaikan trotoar sangat dibutuhkan, terutama di area yang sebelumnya rusak dan membahayakan pejalan kaki. Mereka berharap agar pelaksanaan program ini berjalan cepat dan merata ke seluruh wilayah kota.

Dengan berjalannya program ini, pemerintah daerah berharap mampu membangun kepercayaan publik dan menunjukkan keseriusan dalam membenahi sektor-sektor pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan aktivitas harian masyarakat. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan trotoar juga diharapkan bisa mengurangi potensi kecelakaan dan meningkatkan kualitas hidup warga Bombana secara umum.

Bombana, sultranet.com – Upaya peningkatan infrastruktur di Kabupaten Bombana kembali mendapat sorotan positif, seiring dengan penetapan Ruas Jalan Kasipute-Lora-Bambaea sebagai jalan berstatus provinsi. Pemerintah Kabupaten Bombana, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), bersama berbagai pihak terkait melakukan pendataan aset untuk kepentingan penyusunan rencana penanganan infrastruktur secara terpadu. Jumat (7/3/2025)

Langkah ini diawali dengan peninjauan lapangan oleh tim gabungan yang terdiri atas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bombana, serta Dinas PUPR Bombana. Peninjauan bersama tersebut bertujuan memastikan data aset jalan sepanjang 53,33 kilometer yang melintasi Kasipute, Lora, hingga Bambaea benar-benar akurat, sehingga memudahkan proses penanganan dan pemeliharaan infrastruktur ke depannya.

Kepala Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi, Ir. Syamsuar, ST., M.Si menjelaskan Ruas Jalan Kasipute-Lora-Bambaea dinilai sangat strategis bagi pergerakan ekonomi lokal, karena menjadi jalur penghubung antardesa dan antarkecamatan. Dengan pengakuan statusnya sebagai jalan provinsi, diharapkan pembangunan dan perbaikan dapat dikelola lebih maksimal melalui sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Selain itu, pengalihan status ini juga diharapkan bisa mempercepat distribusi logistik dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik.

Sebelum terjun ke lapangan, rombongan pejabat dan staf teknis sempat menggelar rapat singkat untuk menyelaraskan langkah kerja. Mereka meninjau dokumen aset yang ada, memverifikasi kondisi riil di lapangan, serta menyusun rencana penanganan infrastruktur jangka pendek maupun jangka panjang. Pendekatan komprehensif ini diharapkan mampu menjawab tantangan pengembangan wilayah Bombana yang terus berkembang.

“Kami mendukung penuh proses pendataan aset ini. PUPR Bombana berkomitmen membantu kelancaran administrasi dan koordinasi, agar status jalan provinsi benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujar Syamsuar

Ia menegaskan bahwa setiap masukan dari pemangku kepentingan, termasuk warga sekitar, akan menjadi acuan dalam merancang langkah perbaikan. Menurutnya, ketersediaan data akurat menjadi fondasi penting pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam proses penganggaran, pelaksanaan pembangunan, hingga evaluasi infrastruktur pascaproyek.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga turut menegaskan komitmennya untuk membantu penataan jalan tersebut. Dalam pertemuan di lapangan, perwakilan instansi provinsi menyampaikan bahwa dukungan teknis dan anggaran akan disesuaikan dengan hasil inventarisasi yang dilakukan bersama. Hal ini sejalan dengan visi membangun jaringan jalan yang terintegrasi, efektif, dan berdampak luas bagi kesejahteraan warga.

Proses pendataan aset ini juga akan memudahkan penanganan masalah-masalah yang kerap muncul, seperti kerusakan pada badan jalan dan drainase yang kurang memadai. Selain itu, melalui koordinasi intensif antara pemangku kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten, diharapkan rencana perbaikan dapat segera terealisasi dan berjalan lancar tanpa tumpang tindih kewenangan.

Tak hanya itu, keterlibatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bombana menjadi krusial dalam memastikan proses pencatatan, pengalihan, dan pengelolaan aset berjalan sesuai regulasi. Setiap prosedur administrasi diperiksa dengan cermat agar tidak terjadi kendala di kemudian hari.

Melalui sinergi lintas instansi ini, diharapkan Ruas Jalan Kasipute-Lora-Bambaea bisa segera ditingkatkan kualitasnya. Pemerintah daerah dan provinsi menargetkan perbaikan jalur transportasi yang lebih aman, nyaman, dan efisien. Pada gilirannya, akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan publik—termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi—menjadi lebih mudah.

Peran PUPR Bombana dalam mendorong proses pendataan dan penetapan aset ini diakui sangat penting. Dengan kepastian status jalan sebagai milik provinsi, kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi pun semakin kuat. Berbagai pihak meyakini, perbaikan infrastruktur yang tepat sasaran akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di wilayah Bombana.

Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen terus mengawal dan membantu proses ini hingga tuntas. Setelah data terkumpul dan rencana kerja dirumuskan, diharapkan proyek pemeliharaan dan peningkatan jalan dapat segera terealisasi. Selain mempermudah konektivitas antarwilayah, proyek ini juga diharapkan mampu menumbuhkan potensi wisata dan investasi, sehingga turut berkontribusi pada kemajuan daerah.

“Kedepannya, kami akan mengoptimalkan segala sumber daya memberikan dukungan yang diperlukan pihak Pemprov Sultra agar Ruas Jalan Kasipute-Lora-Bambaea bisa menjadi salah satu contoh sukses penanganan infrastruktur secara kolaboratif. Kami mengajak semua pihak, termasuk masyarakat, untuk mendukung proses ini,” tutup Syamsuar.

Melalui pendekatan yang komprehensif dan sinergi berkelanjutan, diharapkan Ruas Jalan Kasipute-Lora-Bambaea dapat memberi manfaat maksimal bagi seluruh warga Bombana. Peningkatan kualitas infrastruktur ini sekaligus menjadi bukti keseriusan PUPR Bombana dalam mewujudkan pembangunan yang merata, inklusif, dan berdaya saing.

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara terus melanjutkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2026. Memasuki hari ketiga, Musrenbang kali ini berlangsung di Gedung Pertemuan Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu, dengan melibatkan tiga kecamatan, yaitu Ngapa, Tiwu, dan Watunohu sebagai tuan rumah. Kamis (27/02/2025)

Asisten II Setda Kolaka Utara Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan, H. Syamsuddin, SH., yang mewakili Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H., membuka kegiatan tersebut secara resmi. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya Musrenbang tingkat kecamatan sebagai bagian strategis dalam penyusunan pembangunan daerah.

“Musrenbang ini merupakan tindak lanjut dari musyawarah desa yang telah dilakukan sebelumnya. Semua usulan yang diajukan akan dievaluasi, apakah sudah terealisasi atau belum. Jika belum, maka akan tetap dilanjutkan dan dimasukkan dalam skala prioritas sesuai dengan kemampuan anggaran daerah,” ujar Syamsuddin.

Dalam proses Musrenbang, setiap desa diberikan kesempatan untuk mengajukan tiga prioritas pembangunan, yang terdiri dari satu usulan pembangunan fisik dan dua usulan nonfisik. Namun, berdasarkan hasil diskusi, mayoritas desa cenderung mengutamakan pembangunan infrastruktur fisik sebagai kebutuhan utama masyarakat.

Kabid IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH., yang turut hadir dalam kegiatan ini, menilai Musrenbang memiliki banyak manfaat dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Musrenbang menjadi wahana brainstorming antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa. Ini juga menjadi forum uji publik terhadap berbagai kebijakan dan keputusan pembangunan yang telah dan akan dilakukan,” katanya.

Lebih lanjut, Syahlan menambahkan bahwa Musrenbang juga menjadi ajang evaluasi efektivitas pembangunan dengan pendekatan kemanfaatan bagi masyarakat. “Pemerintah memang belum mampu merealisasikan semua harapan dan usulan masyarakat, terutama di bidang infrastruktur, tetapi setiap masukan akan menjadi perhatian dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

Musrenbang RKPD Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2026 akan terus berlangsung dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hasil dari pertemuan ini nantinya akan diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.