Kendari, sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka bersama Wakil Gubernur Ir. Hugua secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029. Kegiatan yang dirangkaikan dengan ekspose capaian 100 hari kerja ASR-Hugua ini digelar di Hotel Azizah Syariah, Kota Kendari, Selasa, 10 Juni 2025.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka (ASR) menyebut Musrenbang RPJMD kali ini sebagai momentum penting untuk menyusun arah pembangunan lima tahun ke depan yang berpihak pada masyarakat.

“RPJMD ini bukan hanya sekadar dokumen, tapi panduan utama pembangunan. Semua program harus menjawab janji politik dan kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.

ASR menegaskan bahwa seluruh anggaran pembangunan berasal dari rakyat, sehingga harus dikelola secara tepat sasaran, akuntabel, dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia juga meminta agar seluruh usulan program dari perangkat daerah disaring dengan pendekatan yang komprehensif, berorientasi solusi, dan memberi efek berganda bagi pembangunan daerah.

Kepala Bappeda Sultra, J. Rober, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini tidak hanya merumuskan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan, tetapi juga menjadi ruang klarifikasi dan sinergi antara rencana pembangunan nasional dan daerah. “RPJMD dan laporan 100 hari kerja adalah satu kesatuan. Ini bentuk pertanggungjawaban publik sekaligus peta jalan lima tahun ke depan,” katanya.

Selama 100 hari pertama pemerintahan ASR-Hugua, empat sektor dijadikan prioritas utama: infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan agromaritim berbasis ketahanan pangan. Delapan program unggulan telah dijalankan, di antaranya Samudra, Mantu, Jamaah, Satria Kepulauan, Laris, Penggaris, Setara, dan Sportika.

Pada misi pembangunan pertama, yakni menjamin hak dan perlindungan sosial, Pemprov telah merealisasikan sejumlah program pendidikan seperti Penggaris (Perlengkapan Gratis untuk Siswa), pemberian beasiswa daerah, serta pengembangan sekolah unggulan di SMA Negeri 1 Kendari. Di sektor kesehatan, layanan Sultra Health Service (SHS) diperkuat, termasuk pelaksanaan operasi aneurisma pertama di Sultra dan dimulainya pembangunan tiga rumah sakit di Buton Tengah, Konawe Kepulauan, dan Kolaka Timur.

Untuk misi kedua, yaitu penguatan ekonomi melalui konektivitas dan pengembangan sektor unggulan, Pemprov Sultra menjalankan program JAMAAH untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan antarwilayah, pembangunan dermaga, Terminal Tipe B Lacararia di Kolaka Utara, program mudik gratis, hingga perbaikan rumah korban gempa. Pemerintah juga mendorong ekonomi perempuan lewat Program MANTU, dan menekan inflasi daerah yang per April 2025 tercatat hanya 1,71 persen—masih dalam rentang aman nasional.

Pada misi ketiga, yaitu penguatan birokrasi, ASR menekankan pentingnya reformasi tata kelola pemerintahan melalui manajemen talenta ASN, sertifikasi kompetensi, hingga seleksi PPPK untuk tenaga teknis, guru, dan tenaga kesehatan. “Kami ingin birokrasi yang bukan hanya bekerja, tapi juga melayani dengan integritas,” ujarnya.

Pembangunan infrastruktur jalan juga menjadi perhatian utama. Dari total 1.076,94 km jalan provinsi, sebanyak 66,57 persen sudah dalam kondisi baik. Targetnya, 95 persen jalan dalam kondisi mantap pada 2030. Di sektor pendidikan, ASR-Hugua juga menggulirkan beasiswa lima tahun untuk 1.000 siswa berprestasi dan kurang mampu sebagai langkah pemerataan kualitas SDM.

Pada sektor ketahanan pangan berbasis agromaritim, Pemprov Sultra menargetkan pencetakan sawah baru seluas 6.750 hektar selama periode RPJMD 2025–2029. Kebijakan ini menjadi fondasi untuk mencapai swasembada dan ketahanan pangan yang kuat.

Menutup pemaparannya, ASR mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus berinovasi dan menggali potensi lokal demi mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kami berdua berkomitmen membangun Sultra yang adil, merata, dan berkelanjutan di semua sektor. Kami ingin rakyat benar-benar merasakan hasil pembangunan,” pungkasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri secara daring oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, serta secara langsung oleh Ketua DPRD Sultra, Forkopimda, Sekda, para Bupati dan Wali Kota se-Sultra atau perwakilannya, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, akademisi, tokoh agama, dan masyarakat sipil.

Kendari, Sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus berkomitmen memperkuat sektor energi dan hilirisasi sebagai penggerak pembangunan daerah dan nasional. Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., saat membuka secara resmi Seminar Nasional Kajian Strategis Energi dan Hilirisasi dalam Mendukung Pembangunan Nasional, Selasa (20/5/2025) di Kendari. Kegiatan ini mewakili Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka.

Dalam sambutannya, Asrun Lio menekankan pentingnya momentum seminar tersebut sebagai ruang strategis untuk membicarakan kembali rencana pengembangan energi daerah. Menurutnya, kebijakan energi yang dirumuskan saat ini sangat penting sebagai acuan pemerintah kabupaten, kota, hingga provinsi dalam meningkatkan komitmen, konsistensi, dan sinergi pembangunan.

“Energi telah memainkan peran yang sangat menentukan dalam ekonomi global. Bahkan, energi telah membentuk peradaban dan keberlangsungan bangsa. Pemerintah Indonesia telah menargetkan bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025, dan ini merupakan bagian dari komitmen menuju Net Zero Emission tahun 2060,” ujar Asrun Lio.

Meski begitu, capaian energi terbarukan di Sultra hingga Desember 2024 baru berada di angka 4,8 persen dari target 5,32 persen sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Hal ini, kata dia, disebabkan masih minimnya pembangunan infrastruktur berbasis energi terbarukan yang hanya mencapai kapasitas 27.925,31 KW, sementara pembangunan energi fosil untuk industri masih mendominasi.

Asrun Lio menegaskan bahwa Sultra merupakan salah satu daerah strategis penghasil nikel di Indonesia, dengan total sumber daya terukur mencapai 1,29 miliar ton. Ia berharap, potensi tersebut dapat dikelola secara optimal agar mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Ketergantungan kita terhadap satu jenis sumber energi tertentu harus dikurangi. Kita harus mulai mengoptimalkan sumber-sumber energi terbarukan, dan mendorong efisiensi teknologi energi. Hal ini penting untuk memperkuat kemandirian energi sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca,” tegasnya.

Ia menyebutkan, berbagai jenis energi terbarukan seperti tenaga air, surya, angin, panas bumi, biomassa, hingga biogas, harus mulai diprioritaskan. Bahkan, energi baru seperti gasifikasi batu bara, hidrogen, hingga nuklir menjadi alternatif yang patut dipertimbangkan untuk masa depan yang berkelanjutan.

“Kami di pemerintah provinsi terus berusaha keras memenuhi kebutuhan energi tersebut, baik melalui program mandiri maupun kerja sama lintas sektor. Ini adalah pekerjaan jangka panjang yang memerlukan dukungan banyak pihak,” ujar Asrun Lio.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para penyelenggara seminar nasional yang telah memberikan ruang diskusi produktif dalam merumuskan strategi energi dan hilirisasi. Menurutnya, tanpa pengelolaan yang tepat serta penguatan sumber daya manusia, potensi energi dan tambang yang dimiliki Sultra hanya akan menjadi angka tanpa makna.

“Harapan kami, seminar ini dapat membuka dan mengembangkan cara pandang kita bersama tentang masa depan energi di Sultra. Jangan hanya berhenti pada potensi, tapi harus didorong oleh kualitas SDM dan tata kelola yang unggul,” tutupnya.

Seminar nasional ini turut dihadiri perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Tenaga Ahli Menteri ESDM Irwanuddin, Anggota Dewan Energi Nasional RI Dr. Ir. Musri, MT, dan tokoh nasional Prof. Dr. La Ode Masihu Kamaludin. Hadir pula Komjen Pol (Purn) Drs. Nanan Soekarna, Ketua Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau yang mewakili, DR. Ir. H. Ruksamin, ST., M.Si., IPU., ASEAN Eng, Presedium MW KAHMI Sultra, Ketua KADIN Sultra Anton Timbang, serta sejumlah kepala OPD lingkup Pemprov Sultra dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Jakarta, SultraNet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar silaturahmi bersama kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih periode 2025–2030, Rabu malam, 19 Februari 2025, di Nusantara Ballroom Hotel Sari Pacific, Jakarta. Agenda ini menjadi momen penting untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan penyamaan visi pembangunan di seluruh wilayah Sultra.

Mewakili Pj. Gubernur Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H, Sekretaris Daerah Sultra Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D menghadiri langsung acara tersebut. Ia menilai, kegiatan silaturahmi ini sangat strategis karena mempertemukan para kepala daerah dalam suasana informal, sebelum menjalani padatnya agenda pemerintahan pasca pelantikan.

“Setelah pelantikan, para kepala daerah langsung mengambil alih kendali pemerintahan. Maka, waktu yang tersedia sangat terbatas. Momen seperti ini sangat efektif untuk saling bertemu dan membangun komunikasi awal,” kata Asrun Lio.

Gubernur Sultra terpilih periode 2025–2030, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, hadir bersama istri. Ia menjadi inisiator sekaligus fasilitator kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Andi Sumangerukka mengapresiasi panitia pelaksana yang telah mengatur seluruh rangkaian kegiatan hingga berjalan lancar.

“Terima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan semua kebutuhan. Momen ini sangat penting karena setelah pelantikan dan orientasi, kita semua akan kembali ke daerah masing-masing dengan kesibukan yang luar biasa,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya kekompakan antarkepala daerah se-Sultra dalam menghadapi tantangan pembangunan. Menurutnya, ke depan akan ada penghematan anggaran dari pusat, sehingga sinergi dan kolaborasi menjadi kunci utama untuk menghadirkan pembangunan yang merata.

“Saya dan Pak Hugua siap membuka diri, bekerja sama dan saling membantu. Kita akan membagi kabupaten/kota dalam klaster pembangunan agar fokus dan efektif. Kota Kendari sebagai ibu kota provinsi juga akan menjadi etalase utama Sultra,” jelasnya.

Wakil Gubernur Sultra terpilih, Ir. Hugua, menyampaikan komitmennya untuk membantu Gubernur membangun daerah secara menyeluruh. Ia juga menyinggung pentingnya harmonisasi dan penghargaan satu sama lain dalam semangat “Rumah Sultra”.

“Kita berada di Rumah Sultra, mari saling menghargai dan bahu membahu. Saya pernah di Komisi II DPR RI dan tahu betul bahwa kekompakan adalah kunci pelaksanaan pemerintahan yang baik,” katanya.

Ketua panitia yang juga Kepala Biro Pemerintahan Setda Sultra melaporkan, silaturahmi ini menjadi bagian dari rangkaian fasilitasi pelantikan kepala daerah terpilih yang digelar 17–21 Februari 2025. Fasilitasi tersebut mencakup akomodasi, transportasi, konsumsi, hingga penyediaan ruang rapat dan fasilitas video conference.

Dalam acara tersebut, para kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih diberi kesempatan menyampaikan sepatah kata. Mereka sepakat mendukung penuh visi dan program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra terpilih.

Wali Kota Kendari terpilih, Hj. Siska Karina Imran, menyampaikan apresiasinya atas perhatian yang diberikan kepada Kota Kendari. “Terima kasih atas atensi dan fasilitas yang kami terima selama di Jakarta. Kami mohon bimbingan dalam menjalankan pemerintahan ke depan,” ujarnya.

Senada, Wali Kota Baubau menyatakan komitmen mendukung kemajuan daerah secara bersama. Bupati Wakatobi mengaku bersyukur atas perhatian Pemprov Sultra, terutama bagi daerah terluar seperti Wakatobi. “Ini menjadi harapan besar bagi kami agar pembangunan bisa terus menjangkau seluruh wilayah,” katanya.

Bupati Konawe, Kolaka, Muna, Buton, dan daerah lainnya juga menyampaikan kesiapan mendukung penuh program pemerintah provinsi. Bahkan, Bupati Kolaka Timur menyatakan siap menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).

Sementara itu, Bupati Muna Barat menegaskan semangat membangun meski saat ini masih berkantor di gedung camat. “Kami tidak menyerah, dan tetap siap bekerja keras untuk membangun,” ucapnya penuh haru.

Acara silaturahmi ditutup dengan pembacaan doa dan foto bersama seluruh kepala daerah dan undangan yang hadir. Kegiatan ini menjadi langkah awal sinergi menuju Sultra yang lebih maju, solid, dan penuh semangat kolaboratif.

Kendari, sultranet.com – Menjelang akhir masa tugasnya pada 20 Februari 2025, Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, merefleksikan capaian strategis selama kepemimpinannya. Dalam pemaparannya di ruang kerja, Jumat (14/2/2025), ia menegaskan bahwa delapan isu utama yang menjadi prioritas sejak awal masa jabatan telah dituntaskan.

“Saat mulai bertugas pada 5 September 2023, saya memetakan delapan isu strategis yang perlu segera ditangani. Alhamdulillah, saat ini semuanya telah tuntas. Namun, program-program ini tetap membutuhkan keberlanjutan agar manfaatnya lebih maksimal,” ujar Andap.

Delapan isu tersebut meliputi pengendalian harga dan ketersediaan pangan, penurunan angka kemiskinan dan stunting, pemberdayaan UMKM berbasis digital, percepatan proyek strategis nasional, pengembangan pariwisata berkelanjutan, hilirisasi nikel dan aspal ramah lingkungan, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, serta penyelenggaraan Pemilu yang aman dan damai.

Salah satu pencapaian signifikan adalah pengendalian inflasi. Pada September 2023, Sultra berada di posisi kedua inflasi tertinggi nasional. Namun, kebijakan strategis yang diterapkan berhasil menekan inflasi hingga -0,39% pada Januari 2025, menjadikan Sultra provinsi dengan inflasi terendah ketiga di Indonesia. “Bahkan, pada 2024, Sultra meraih TPID Award dari Presiden untuk kategori provinsi berkinerja terbaik dalam pengendalian inflasi di kawasan Sulawesi,” jelas Andap.

Dalam penanganan stunting, Sultra mencatat penurunan menjadi 10,2%, lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 14%. Tingkat kemiskinan pun turun menjadi 10,63%. “Angka ini masih di atas rata-rata nasional, tapi progresnya cukup baik. Kita harus terus bekerja keras,” tambahnya.

Pemberdayaan UMKM juga menjadi perhatian, dengan fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis digital yang diluncurkan pada 28 Oktober 2023. Di sektor infrastruktur, percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) diwujudkan dengan peresmian Bendungan Ameroro yang tak hanya menyediakan air bersih, tetapi juga dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

Sektor pariwisata Sultra turut mendapat pengakuan nasional. “Sultra dinobatkan sebagai Provinsi Terbaik di sektor pariwisata. Pulau Labengki bahkan meraih juara pertama dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024 untuk kategori Desa Wisata Berkembang,” ungkap Andap.

Hilirisasi sumber daya alam, khususnya nikel dan aspal, juga menjadi prioritas. Salah satu pencapaian penting adalah masuknya Aspal Buton dalam katalog elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) setelah lebih dari satu abad produksi.

Di bidang pendidikan dan kesehatan, Pemprov Sultra memberikan beasiswa kepada siswa kurang mampu dan berprestasi, serta meluncurkan seragam karya SMK/SLB se-Sultra. “Cakupan perlindungan kesehatan sudah 100%, dan kami telah membangun 963 unit rumah layak huni,” lanjutnya. Selain itu, kerja sama dengan berbagai pihak menghasilkan 22 kesepakatan layanan kesehatan, termasuk keberhasilan Rumah Sakit Jantung Oputa Yi Koo Sultra dalam melakukan bedah pintas arteri koroner pertama kali.

Dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak, Sultra berhasil menjaga stabilitas keamanan. “Pilkada serentak adalah pengalaman pertama bagi kita. Alhamdulillah, pelaksanaannya berjalan aman dan damai tanpa konflik,” ujarnya.

Andap menegaskan bahwa capaian ini adalah hasil kerja sama semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. “Sultra telah membuktikan bahwa dengan kerja keras dan kebersamaan, kita bisa mencapai banyak hal. Namun, tantangan ke depan masih ada, dan kita harus terus melangkah maju,” pungkasnya.

Turut hadir dalam refleksi akhir tugas ini Sekretaris Daerah Pemprov Sultra, para asisten Sekda, staf ahli gubernur, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sultra.