Kolaka Utara, SultraNET. | Momentum penting terjadi hari ini di Kabupaten Kolaka Utara dengan penyerahan sebuah gedung yang diselenggarakan oleh PT. Vale Indonesia Tbk. kepada Pemerintah Daerah, bersamaan dengan peresmian Rumah Tahfidz Kolaka Utara. Acara berlangsung dengan meriah di hadapan para undangan yang hadir. Sabtu (23/9/2023).

Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Kolaka Utara, Dr. Ir. Sukanto Toding, menekankan pentingnya kerja sama antara pihak swasta dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Ia mengungkapkan bahwa PT. Vale Indonesia memiliki misi untuk mengubah sumber daya alam menjadi kemakmuran, dan hal ini sejalan dengan tema pembangunan Kolaka Utara, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi dukungan infrastruktur dan pelayanan publik yang berkualitas.

Rumah Tahfidz Kolaka Utara, yang diresmikan pada acara ini, diharapkan akan menjadi sarana penting dalam memajukan pendidikan agama di daerah ini. Dr. Ir. Sukanto Toding juga mengajak semua pihak untuk memanfaatkan Pondok Tahfidz ini dalam mewujudkan Kolaka Utara yang beragama dan berakhlak.

Acara ini turut dihadiri oleh Forkopimda, Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan sejumlah undangan penting lainnya. Penyerahan gedung dan peresmian Rumah Tahfidz Kolaka Utara menjadi bukti nyata komitmen PT. Vale Indonesia Tbk. untuk berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara. (KomInfo)

Kendari, SultraNET. | Bupati Konawe Utara (Konut), H. Ruksamin menjadi pembicara dalam seminar serantau terkait isu kemasyarakatan, di Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Rabu (20/9/2023)

Kegiatan yang diinisiasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) UHO Kendari ini mengangkat tema, transformasi inovasi meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan masyarakat di era society 5.0.

Selain menghadikan Bupati Konut sebagai pembicara, juga menghadirkan Direktur IPSAS Malaysia, Haslinda Abdullah, Rektor Universitas Abulyatama Aceh, Agung Efriyo dan Rektor Universitas Teuku Umar, Ishak Hasan.

Dalam pemaparannya, Ruksamin memperkenalkan nilai-nilai adat Kabupaten Konawe Utara (Konut) yakni Konasara kepada para hadirin, dimana beberapa diantaranya berasal dari mancanegara.

Dalam momen tersebut Bupati Konut H. Ruksamin juga memberikan cendramata Konasara yang merupakan simbolisasi dari Kabupaten Konut kepada pembicara lainnya, seperti Rektor UHO Kendari, Muhammad Zamrun Firihu dan Dekan Fisip UHO Kendari, Eka Suaib.

“Alhamdulillah, saya bersyukur bisa diundang dalam seminar mengenai masalah isu-isu serantau. Begitu bersyukurnya saya di momen ini, kita bisa pertama sejajar dengan para profesor, rektor-rektor semua. Itu suatu kebanggaan,” kata Ruksamin saat ditemui usai menjadi pembicara dalam seminar tersebut.

Ruksamin mengatakan, bahwa dalam giat tersebut ia tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk memperkenalkan nilai-nilai adat dari Kabupaten Konut.

“Saya juga tidak lupa bahwa nilai-nilai adat yang dari Konawe Utara yang saya titip sudah sampai di Malaysia, Konasara itu sudah sampai disana, saya bagikan kepada mereka semua sekaligus saya sampaikan pesannya Konasara apa,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor UHO Kendari, Muhammad Zamrun Firihu mengatakan, seminar tersebut membahas tentang isu-isu komunitas terkait kesejahteraan di Indonesia maupun Malaysia.

“Tujuannya agar wawasan mahasiswa dan pola pikirnya bisa segera terbuka untuk melihat pendidikan dan dunia penelitian, melalui informasi yang diberikan dari berbagai narasumber yang berasal dari Indonesia maupun Malaysia,” pungkasnya.

Sementara itu, Dekan Fisip UHO Kendari, Eka Suaib mengatakan, tindak lanjut dari kegiatan seminar ini yakni melakukan pertemuan di Universitas Putra Malaysia, sebagai kelanjutan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun ini.

Diungkapkan, pada 22 September 2023 mendatang, akan ada kolaborasi pengabdian internasional antara beberapa perguruan tinggi Indonesia dan perguruan tinggi Malaysia.

“Untuk lokasi pengabdian internasionalnya berada di Tapulaga,” katanya.

Pengabdian internasional ini akan membahas terkait pembangunan pariwisata, karena berdasarkan hasil diskusi, kekayaan SDM itu tidak bisa diandalkan untuk kemajuan pembangunan, namun harus didorong dengan pembangunan pariwisatanya.

“Kita mendorong masyarakat agar masyarakat yang berada di dalam kawasan pariwisata, dapat berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata, sehingga hasilnya akan menjadi lebih baik,” tutupnya (S)

Surabaya, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut) menghadiri undangan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kelautan dan Perikanan dalam rangka melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara BRSDM dengan Kabupaten Konawe Utara tentang Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan serta Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Konawe Utara. Selasa (19/09/2023)

Bupati Konawe Utara Dr. Ir. H. Ruksamin, ST., M.Si., IPU., ASEAN.Eng didampingi Sekertaris Daerah Drs. H. M. Kasim Pagala, M.Si bersama-sama menghadiri acara yang dilaksanakan di Sheraton Surabaya Hotel and Towers tersebut.

Dalam sambutannya, H. Ruksamin menjelaskan bahwa penandatanganan nota kesepakatan ini sejalan dengan misi 3 Pemerintah Kabupaten Konawe Utara untuk mewujudkan keadilan sosial dan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam guna meningkatkan daya saing ekonomi, dimana yang menjadi sasaran pertama yaitu meningkatnya pertumbuhan sektor – sektor unggulan daerah.

“Strategi yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan produktivitas perikanan melalui pembinaan nelayan tangkap dan budidaya, penyediaan sarana prasarana, dan pengembangan pola kemitraan,” ujar H. Ruksamin.

Bupati Konut dua periode itu menyebut, Kabupaten Konawe Utara dengan panjang garis pantai sebesar 175,9 Km, dengan wilayah perairan laut seluas ±11.960 Km² (10,87 persen dari luas perairan Sulawesi Tenggara), menjadikan Kabupaten yang berdiri 26 tahun yang lalu ini sangat berpontensi di bidang kelautan dan perikanan.

Untuk diketahui, pada sektor perikanan di Konawe Utara, hasil tangkap dan budidaya perikanan sangat melimpah. Konawe Utara cukup kaya dengan sumber daya perikanan tangkap, dengan rata-rata capaian perikanan tangkap sebesar 6,01% dari PDRB Kabupaten Konawe Utara.

Sementara itu, Perikanan Budidaya juga merupakan program unggulan Konawe Utara. Jenis perikanan yang dibudidayakan antara lain udang windu, kepiting, ikan mas, ikan lele, ikan mujair serta masih banyak lagi.

“Kabupaten Konawe Utara dianugerahkan kekayaan yang melimpah oleh Allah SWT. Jadi sudah seharusnya sektor-sektor unggulan ini dikelola dengan sumber daya manusia yang mumpuni sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Konawe Utara,” tegas H. Ruksamin.

Ia memastikan Pemerintah Daerah berkonsentrasi penuh dalam pengelolaan dan peningkatan produksi perikanan yang ada agar peningkatan ekonomi masyarakat dapat tercapai sejalan dengan visi Konawe Utara lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.

Selanjutnya acara dilanjutkan dengan penandatanganan MoU antara I Nyoman Radiarta selaku Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebagai Pihak I, dan H. Ruksamin selaku Bupati Konawe Utara sebagai Pihak II, yang mempunyai komitmen dan kepentingan bersama dilandasi kemampuan untuk bersama-sama melakukan sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM dan perekonomian masyarakat di Konawe Utara. (S)

Konsel, SultraNET. | Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra)  periode 2023 – 2026 Resmi dikukuhkan oleh Ketua PWI Sultra, Sarjono,.S.Sos.,M.Ap di Ballroom Wonua Monapa, Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konsel. Senin 18/9/2023.

Bupati Konawe Selatan H Surunuddin Dangga ST MM dalam sambutannya, pihaknya sangat mendukung dengan terbentuk pengurus PWI Konsel, karena organisasi-organisasi ini bisa menjadi mitra pemerintah dalam mendorong pembangunan.

“Dengan terbentuk pengurus PWI Konsel ini, bisa memberikan peran informasi yang baik, independen dan mencerdaskan putera-puteri di Konsel,” ucap Bupati Konsel dua periode itu.

Sementara itu, Ketua DPRD Konsel Irham Kalenggo mengucapkan, kehadiran PWI Konsel ini dapat bersinergi dan berkontribusi dalam membangun daerah.

“Yang dilantik ini, kita sudah bersama sekitar 20 tahun lamanya, diharapkan bisa menambah semangat bertugas dan menjadi mitra strategis Pemkab Konsel,”ujarnya.

Sementara itu Ketua PWI Sultra Sarjono menyampaikan, keberadaan PWI di Konsel di harapkan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dalam hal penyampaian informasi yang sehat dan menyehatkan.

“di era sekarang ini jaman Globalisasi dimana adanya berita yang sering menerpa kita banyak hal yang kita dibuat bingung dimana munculnya media sosial yang terkadang banyak yang tak jelas kebenarannya bahkan bentuknya hoax”, ujar Sarjono

Sehingga dalam memilah berita, sambungnya, tentunya harus teliti dalam hal melihat dan menilai berita, tentunya hal ini perlu diketahui apa dan bagaimana syaratnya media yang jelas badan hukumnya dan diakui oleh Dewan Pers.

“profesionalisme Wartawan tentunya diutamakan pula dalam hal pemuatan berita sehingga wartawan yang bergabung di PWI tentunya sudah melalui verifikasi syarat dan aturan yang ditetapkan dalam aturan organisasi PWI sehingga tentunya diharapkan bisa menjaga marwah organisasi sebaik-baiknya”,tegas Ketua PWI Sultra

Terakhir Sarjono berharap kepada Bupati dan Pemerintah Konsel, DPRD dan semua anggota untuk tetap menjalin kerjasama baik dengan PWI Konsel dalam hal kemitraan dalam kegiatan pemberitaan dalam mengangkat dan menjaga nama baik daerah kita Konsel.

Untuk diketahui kegiatan tersebut dihadiri Ketua Koni Konsel Adi Jaya Putra, Ketua KNPI Sultra Muh. Amsar, KPU Konsel, pengurus PWI Sultra dan pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan serta para undangan lainnya.

Rumbia, SultraNET. | Lembaga Swadaya Masyarakat Pemersatu Barisan Anti Korupsi  (LSM-Perisai) Kabupaten Bombana menuding Pembangunan Terminal Khusus (jetty) oleh PT. Artha Mining Industry (AMI) di Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (sultra) dilakukan tanpa prosedur yang sesuai.

Kepada awak media SultraNET.com, Ansar Ahmad selaku Ketua Devisi Investigasi LSM-Perisai, Minggu (28/7/2019) menuturkan bahwa setelah pihaknya melakukan investigasi lapangan, terungkap bahwa PT. AMI belum menyampaikan penetapan lokasi dan izin pembangunan Terminal Khusus dari Menteri Perhubungan ke Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Kami menduga kuat bahwa PT. AMI dalam membangun pelabuhan khusus (jetty.red) mengabaikan prosedur yang berlaku, dan ini tidak bisa dibiarkan,” Tutur Ansar.

Terlebih lagi lanjut Ansar Ahmad, Pembangunan Terminal Khusus (Jetty) PT. AMI di area yang merupakan zona tangkap ikan nelayan lokal yang terkenal sebagai pemasok ikan terbesar di Kabupaten Bombana itu telah meresahkan nelayan sekitar.

“Jetty itu dibangun dalam wilayah zona tangkap ikan, sehingga dapat dipastikan mata pencarian nelayan di daerah tersebut terancam punah,” Urainya.

Dikonfirmasi terpisah, salah seorang warga setempat yang berprofesi sebagai nelayan menuturkan bahwa akibat pembangunan Jetty tersebut, para nelayan di area tersebut sangat terganggu karena saat hilir mudik kapal tongkang di area tersebut, mereka diharuskan menjauh terlebih dahulu.

“wilayah tangkap ikan di sini sangat sempit pak, kalau kapal tongkangnya datang, kita harus menjauh dulu, dan sebenarnya kalau kami dimintai pendapat jelas kami menolak pak,” Singkatnya sembari meminta identitasnya untuk tidak dipublikasi.

Hingga berita ini kami rilis, belum ada pihak perusahaan yang dapat dikonfirmasi. (IS)

KNPI Bombana me-warning Pemkab Bombana agar tidak gegabah dalam mengambil kebijakan terkait rencana pembangunan Smelter Baja di Kecamatan Mataoleo yang diwacanakan Bupati Bombana H. Tafdil belum lama ini.

Hal ini disampaikan Agustamin saleko, Sekretaris KNPI Bombana kepada awak media ini disalah satu kedai kopi di Bombana (28/3/2019)

Menurutnya tata letak dan luasan rencana pembangunan tersebut harus diperjelas dan informasi yang beredar tidak simpang siur karena dapat menimbulkan polemik dimasyarakat.

Disampingi itu PERDA tentang penetapan Mataoleo sebagai Kawasan Industri perlu dikaji kembali mengingat banyaknya penolakan dari berbagai unsur masyarakat di Mataoleo.

Bahkan Penolakan itu telah nampak saat salah satu perusahaan yang hendak membangun Smelter di Desa Liano, Kecamatan Mataoleo melakukan sosialisasi pembangunan smelter ke masyarakat.

“Penolakan itu sudah ada sejak PT. AMI berencana membangun smelter di Liano itupun yang dimohon hanya luasan seratusan hektar saja” beber Agustamin

Selain itu dampak sosial masyarakat juga perlu dikedepankan sehingga tidak terjadi riak dan terjadi benturan antara Pemkab dan masyarakat atau antara Masyarakat dan pihak Investor.

“Jangan lagi Pemkab mengambil kebijakan yang pada akhirnya membuat bertengkar antara investor dan masyarakat” Tegasnya

Kendati demikian KNPI tidak menampik perlunya investasi di Bombana sebagai upaya percepatan pembangunan Daerah hanya saja harus sesuai prosedur baku dan berasaskan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

“Semua komponen masyarakat harus dilibatkan karena dampak industri itu baik sosial maupun lingkungan yang akan merasakan langsung adalah masyarakat itu sendiri” Tambahnya

Oleh karena itu KNPI Bombana memastikan terus mengawal proses masuk dan pembangunan Smelter di mataoleo secara khusus dan Bombana secara umum.

“Persoalan pembangunan smelter mataoleo menjadi perhatian serius kami di KNPI karena menimbulkan keresahan masyarakat yang khawatir dampak yang akan ditimbulkan dikemudian hari” (Efendi)

Sumber: https://www.harapansultra.com/rencana-pembangunan-smelter-di-mataoleo-knpi-bombana-warning-pemkab-bombana/