Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana secara resmi menerima 610 mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Berdampak Batch 1 Tahun 2026 dari Universitas Halu Oleo (UHO) untuk melaksanakan pengabdian masyarakat di berbagai wilayah daerah tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan berbasis masyarakat. Kegiatan penerimaan berlangsung di Aula Kantor Bupati Bombana, Senin (2/2/2026).

Acara penerimaan tersebut dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana, pimpinan Universitas Halu Oleo, para dosen pembimbing lapangan, serta ratusan mahasiswa yang akan melaksanakan program KKN di sejumlah desa dan kecamatan di wilayah Bombana.

Program KKN Reguler Berdampak ini merupakan bagian dari agenda pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Universitas Halu Oleo sebagai salah satu implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Syahrun, M.P.W.K., yang mewakili Bupati Bombana dalam kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa kehadiran para mahasiswa diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung program pembangunan daerah.

Menurutnya, mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan yang dapat membawa gagasan baru serta inovasi dalam mendukung berbagai sektor pembangunan di daerah.

“Kami berharap program KKN Reguler Berdampak Universitas Halu Oleo ini dapat selaras dengan peningkatan kualitas pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan masyarakat, serta peningkatan kapasitas masyarakat pesisir,” ujar Syahrun.

Ia menambahkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat diharapkan mampu menghadirkan pendekatan baru dalam pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan edukatif dan inovatif.

“Dengan semangat menumbuhkan keterampilan inovatif mahasiswa, baik melalui edukasi, pendampingan, penerapan teknologi tepat guna, penguatan literasi, maupun pemberdayaan masyarakat, kami berharap kehadiran mahasiswa dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Bombana,” tambahnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Rektor Universitas Halu Oleo Dr. Herman, S.H., LL.M., menjelaskan bahwa KKN Reguler Berdampak Batch 1 Tahun 2026 mengangkat tema “Keberdayaan Masyarakat dan Keberlanjutan Lingkungan.”

Tema tersebut dipilih karena sejalan dengan arah pembangunan global yang berfokus pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

“Kami mengupayakan agar program KKN ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam aspek keberdayaan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Isu ini juga menjadi perhatian utama Universitas Halu Oleo dan sejalan dengan 17 tujuan SDGs,” jelas Herman.

Ia menambahkan bahwa program KKN tidak hanya menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk belajar langsung dari masyarakat.

Mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan pengetahuan akademik dengan kebutuhan riil masyarakat sehingga program yang dilaksanakan benar-benar relevan dan bermanfaat.

“Mahasiswa KKN reguler kali ini akan mencoba mengimplementasikan ilmu yang dimiliki sekaligus menunjukkan kontribusi nyata bagi keberdayaan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, kami akan melakukan pemantauan untuk melihat dampak yang dapat dihasilkan dari program tersebut,” ujarnya.

Selama masa pelaksanaan KKN, para mahasiswa akan terlibat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, mulai dari edukasi kesehatan, penguatan literasi pendidikan, pengembangan sektor pertanian dan perikanan, hingga program yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan.

Program-program tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup sekaligus mendorong pengembangan potensi lokal yang dimiliki setiap wilayah.

Pemerintah Kabupaten Bombana menyambut baik kehadiran mahasiswa KKN Universitas Halu Oleo karena dinilai dapat memberikan dukungan tambahan bagi berbagai program pembangunan daerah yang sedang berjalan.

Kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah juga dipandang sebagai salah satu strategi penting dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Melalui pelaksanaan KKN Reguler Berdampak ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara Universitas Halu Oleo dan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program ini sekaligus menjadi wadah bagi mahasiswa untuk berkontribusi secara langsung dalam pembangunan daerah sekaligus memperkaya pengalaman sosial dan profesional mereka di tengah masyarakat.

MUNA, Sultranet.com – Masyarakat Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, resmi membentuk Koperasi Kelurahan Merah Putih melalui Musyawarah Kelurahan Khusus yang digelar pada Jumat, 30 Mei 2025.

Musyawarah yang berlangsung penuh semangat gotong royong itu dipimpin langsung oleh Lurah Watonea, Hamsin, dan dihadiri oleh tokoh masyarakat serta perwakilan warga. Dalam forum tersebut, seluruh peserta secara bulat menyepakati pendirian koperasi sebagai langkah awal mendorong kemandirian ekonomi di tingkat kelurahan.

Struktur organisasi koperasi juga telah dibentuk dan disepakati bersama. Faisal, S.IP. dipercaya sebagai Ketua Koperasi, dengan Nita Aprilia, S.Pd. sebagai Wakil Ketua Bidang Usaha dan Harsilam sebagai Wakil Ketua Bidang Keanggotaan. Posisi Sekretaris dijabat oleh Hardiman Ndikade, ST. dan Bendahara dipegang oleh Indra, Amd. Kep. Sementara itu, jajaran pengawas terdiri atas Hamsin, S.Pi (Lurah Watonea), La Ode Muhajirin Sahida, S.Sos., dan Waode Rabiah, SH.

Lurah Watonea, Hamsin, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif dan partisipasi aktif warga yang telah melahirkan koperasi sebagai wadah penguatan ekonomi bersama.

“Semoga koperasi ini menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang mandiri, inklusif, dan transparan,” ujar Hamsin dalam sambutannya.

Ketua terpilih Koperasi Kelurahan Merah Putih, Faisal, menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan menegaskan kesiapannya untuk bekerja secara total demi kemajuan masyarakat Watonea.

“Kami akan mengelola koperasi ini dengan maksimal. Ini bukan hanya organisasi, tapi harapan bersama untuk kesejahteraan warga,” ungkapnya.

Dengan terbentuknya koperasi ini, masyarakat Watonea berharap dapat menciptakan ruang usaha baru yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi keluarga, sekaligus memperkuat nilai-nilai kebersamaan dalam pembangunan kelurahan.

Kendari, Sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menegaskan bahwa pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah langkah strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa. Hal itu ia sampaikan saat membuka kegiatan “Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih” yang digelar di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Minggu, 25 Mei 2025.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Yandri Susanto, Wakil Gubernur Sultra, Sekda Provinsi, para bupati dan walikota, termasuk Bupati Bombana H. Burhanuddin, serta para kepala desa, lurah, anggota BPD, tenaga pendamping desa, penyuluh, notaris, hingga perangkat dinas terkait.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi menyampaikan bahwa koperasi Merah Putih menjadi alat penting untuk mempercepat kemandirian ekonomi desa. Menurutnya, jika koperasi dapat berdiri secara merata dan kuat di setiap desa, maka urbanisasi akibat kesenjangan ekonomi bisa ditekan.

“Koperasi Merah Putih adalah alat strategis membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa. Kalau koperasi kuat, tidak ada lagi alasan bagi warga desa untuk pergi mencari penghidupan di kota,” ujar Gubernur Andi.

Ia bahkan memberikan motivasi kepada para kepala desa dengan janji hadiah satu unit sepeda motor untuk setiap desa yang berhasil membentuk koperasi sebelum Juli 2025.

“Kalau koperasi desa berhasil kita bentuk di 2.285 desa hingga Juli 2025, maka setiap desa akan mendapatkan hadiah 1 unit motor. Ini bukan dari APBD, tetapi dari kekuatan saya pribadi,” tegasnya.

Senada dengan itu, Menteri Desa dan PDTT Yandri Susanto menegaskan bahwa program ini bukan semata kebijakan teknis kementerian, melainkan arahan langsung dari Presiden RI sebagai bentuk nyata dari upaya pengentasan kemiskinan di desa.

“Presiden ingin memastikan tidak ada lagi masyarakat desa yang miskin. Karena itu, koperasi ini bukan hanya program ekonomi, tapi juga program pengentasan kemiskinan,” jelas Menteri Yandri.

Ia menyebutkan bahwa program Koperasi Merah Putih telah dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025 dan diperkuat melalui Instruksi Presiden (Inpres) yang melibatkan 18 kementerian dan lembaga.

Yandri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, hingga desa agar program ini benar-benar menjadi tonggak kebangkitan ekonomi desa.

“Saya mengapresiasi kesiapan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menjalankan agenda percepatan pembentukan koperasi. Saya yakin, dengan semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor, Koperasi Merah Putih akan menjadi tulang punggung ekonomi desa,” ujarnya.

Menurut dia, visi besar Presiden Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2045 harus dimulai dari penguatan desa.

“Harapan Presiden Prabowo, Indonesia tahun 2045 harus menjadi negara maju dan rakyatnya sejahtera. Maka desa harus kuat, dan Koperasi Merah Putih adalah kendaraan strategis menuju ke sana,” kata Yandri.

Bupati Bombana H. Burhanuddin yang hadir dalam kegiatan itu menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh percepatan pembentukan koperasi di wilayahnya. Ia menilai, koperasi tidak hanya sebagai wadah ekonomi, tetapi juga ruang kolaborasi yang memperkuat solidaritas dan partisipasi warga desa.

“Kami di Bombana siap bersinergi. Ini bukan sekadar agenda program, tapi amanat moral untuk mengangkat harkat hidup masyarakat desa,” ungkap Burhanuddin usai kegiatan.

Acara ini juga menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi dan langkah antar pemangku kepentingan, termasuk notaris yang akan memfasilitasi legalitas koperasi, serta perangkat daerah yang berperan langsung dalam pemberdayaan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong agar seluruh desa dan kelurahan di wilayahnya segera melaksanakan musyawarah khusus pembentukan koperasi Merah Putih, sebagai bagian dari gerakan nasional yang dicanangkan Presiden RI.

Kendari, Sultranet.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) resmi mencanangkan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan ekonomi desa. Acara peluncuran berlangsung di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sultra, Minggu (25/5/2025), dihadiri Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka dan Menteri Desa PDTT H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd.

Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya agenda besar pembangunan desa berbasis potensi lokal, sekaligus meneguhkan komitmen antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghadirkan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan di seluruh desa dan kelurahan di Bumi Anoa.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan dukungannya terhadap program nasional tersebut yang menurutnya sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat desa. “Koperasi Merah Putih ini menyentuh langsung ekonomi rakyat. Ini bukan hanya program, tapi solusi konkret memperkuat pertanian, UMKM, dan ketahanan pangan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa hingga 24 Mei pukul 18.00 WITA, musyawarah desa dan kelurahan telah dilakukan di 1.557 dari total 2.285 desa dan kelurahan, atau sekitar 68,1 persen. Sebanyak 58 koperasi telah memiliki akta notaris, sementara 113 lainnya masih dalam proses. Targetnya, seluruh musyawarah akan rampung paling lambat 31 Mei 2025.

Sebagai bentuk apresiasi, Gubernur menjanjikan hadiah satu unit motor bagi setiap kepala desa yang berhasil membentuk koperasi sebelum tenggat. “Kalau ini berhasil, tidak ada lagi alasan masyarakat hijrah ke kota. Desa akan menjadi tempat yang sejahtera,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Yandri menekankan bahwa Koperasi Merah Putih merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025. “Ini bukan hanya inisiatif. Ini gerakan nasional. Gubernur menjadi ketua satgas di provinsi, dan bupati/wali kota memimpin di tingkat kabupaten dan kota,” katanya.

Ia menyebut koperasi ini akan berfungsi sebagai koperasi kebutuhan pokok, simpan pinjam, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat, tambahnya, telah menyiapkan seluruh kebutuhan pendirian koperasi termasuk notaris, regulasi, dan anggaran pendukung tanpa membebani Dana Desa.

“Sudah ada contoh sukses, BUMDes dari Banten bisa ekspor ke Prancis. Artinya, desa punya daya saing global. Koperasi ini akan memperbaiki distribusi pangan nasional dan menstabilkan harga,” ujar Menteri Yandri.

Acara ini turut dihadiri Wakil Menteri Desa PDTT, Staf Khusus dan Staf Ahli Menteri, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga negara. Selain itu hadir pula Wakil Gubernur Sultra, Ketua DPRD Provinsi, Forkopimda, para kepala daerah kabupaten/kota, camat, lurah, dan kepala desa se-Sultra.

Gubernur Andi juga mengungkap arah baru pembangunan desa di Sultra melalui program desa ekspor, desa tematik, dan desa sejahtera. Ia berharap koperasi desa nantinya mampu menjadi penyedia logistik bagi para pekerja di sekitar desa, sekaligus mengangkat potensi lokal ke panggung nasional dan internasional.

“Kami ingin masyarakat desa menikmati hasil kekayaan alamnya sendiri. Jangan hanya jadi penonton. Pemerintah hadir untuk memastikan desa tumbuh menjadi pusat kesejahteraan,” ujarnya.

Sebagai penutup, Menteri Yandri menyampaikan apresiasi atas kesiapan Sultra melaksanakan percepatan pembentukan koperasi. Ia optimistis Koperasi Merah Putih akan menjadi pendorong utama ekonomi desa menuju Indonesia Emas 2045. “Desa yang kuat akan menjadikan Indonesia sejahtera. Koperasi ini kendaraan menuju ke sana,” pungkasnya.

Seluruh kepala daerah dan perangkat desa se-Sultra sepakat mempercepat proses pembentukan koperasi dan menargetkan selesai pada akhir Juni 2025, sejalan dengan Instruksi Presiden yang menjadi pijakan hukum dan arah pembangunan desa secara nasional.