Burhanuddin Buka Jalan Santai dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Masaloka Raya

sultranet.com – Bombana– Bupati Bombana, Ir. Burhanuddin, M.Si., didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., membuka kegiatan Jalan Santai dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang digelar sebagai bagian dari upaya mendukung Gerakan Hidup Sehat sekaligus mempererat silaturahmi masyarakat Pulau Masaloka Raya. Kegiatan yang mendapat sambutan antusias dari warga tersebut berlangsung di Lapangan Voli Desa Masaloka, Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya, Kamis (28/5/2026).

Kegiatan itu turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bombana, Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Camat Masaloka Raya, tokoh masyarakat, serta ratusan warga yang memadati lokasi kegiatan sejak pagi hari.

Jalan santai menjadi agenda utama yang menyedot perhatian masyarakat. Ratusan peserta dari berbagai kalangan tampak mengikuti kegiatan tersebut dengan penuh semangat. Rute jalan santai melintasi tiga desa di wilayah Kepulauan Masaloka Raya, menciptakan suasana kebersamaan yang terasa hangat di tengah masyarakat.

Selain jalan santai, panitia juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang dimanfaatkan warga untuk memeriksa kondisi kesehatannya. Berbagai hadiah doorprize yang telah disiapkan panitia turut menambah semarak kegiatan dan meningkatkan antusiasme peserta.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Burhanuddin menyampaikan apresiasi kepada para pemuda dan pelajar yang telah berperan aktif dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan generasi muda menunjukkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat sekaligus semangat menjaga kebersamaan di lingkungan sosial.

“Langkah yang dilakukan ini merupakan bukti nyata bahwa pemuda Bombana tidak hanya kreatif, tetapi juga peduli terhadap kesehatan masyarakat dan pentingnya menjaga kebersamaan,” ujar Burhanuddin.

Ia menilai kegiatan seperti ini memiliki nilai yang lebih luas daripada sekadar aktivitas olahraga. Selain mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat, kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk mempererat hubungan sosial antarwarga yang selama ini mungkin terpisah oleh kesibukan maupun jarak.

Burhanuddin mengatakan momentum tersebut terasa semakin istimewa karena bertepatan dengan suasana pasca-Iduladha, ketika banyak warga yang merantau kembali berkumpul bersama keluarga dan masyarakat di kampung halaman.

“Di titik awal esensi sejati dari silaturahmi hari ini, yaitu tetap kompak, guyub, dan penuh rasa kekeluargaan,” katanya.

Menurutnya, kekompakan dan semangat kebersamaan merupakan modal sosial yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan kepemudaan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang memberikan manfaat langsung bagi warga.

“Pemerintah Kabupaten Bombana akan terus mendukung kegiatan-kegiatan positif yang melibatkan masyarakat, terutama yang mampu memperkuat persatuan, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Bombana juga menyerahkan bantuan sebesar Rp10 juta untuk masjid di wilayah Kepulauan Masaloka Raya. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan keagamaan dan penguatan kehidupan sosial masyarakat.

Penyerahan bantuan itu mendapat apresiasi dari masyarakat setempat karena dinilai menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan sarana ibadah sekaligus mendukung aktivitas keagamaan yang selama ini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat kepulauan.

Sepanjang kegiatan berlangsung, suasana kebersamaan dan kegembiraan terlihat jelas di tengah masyarakat. Warga dari berbagai usia mengikuti seluruh rangkaian acara dengan antusias, mulai dari jalan santai, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga pengundian doorprize yang menjadi penutup kegiatan.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat semakin meningkat. Di sisi lain, kegiatan itu juga diharapkan menjadi sarana memperkuat silaturahmi, mempererat persaudaraan, dan membangun semangat gotong royong dalam mendukung kemajuan wilayah Kepulauan Masaloka Raya serta Kabupaten Bombana secara keseluruhan.

Deskripsi Meta:
Bupati Bombana Burhanuddin membuka kegiatan jalan santai dan pemeriksaan kesehatan gratis di Kepulauan Masaloka Raya sebagai upaya mendukung gerakan hidup sehat serta mempererat silaturahmi masyarakat.




Kemendagri Minta Daerah Serius Kendalikan Inflasi, Sultra Catat Kenaikan IPH 1,43 Persen

Kendari, sultranet.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar rutin oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Rakor yang berlangsung secara hybrid ini dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, dari Kantor Pusat Kemendagri, dan diikuti seluruh pemerintah daerah di Indonesia melalui Zoom Meeting, termasuk Pemprov Sultra yang hadir dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Sultra.

Rakor kali ini juga merangkum evaluasi dua program strategis nasional, yakni Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan Program Tiga Juta Rumah. Dari Pemprov Sultra, hadir Sekretaris Daerah, Asisten II, Kepala Biro Perekonomian, Kadis Ketahanan Pangan, Kadis Perindag, Sekretaris Dinas ESDM, serta perwakilan BPS, Bulog, dan instansi teknis lainnya.

Dalam sesi evaluasi Program Tiga Juta Rumah, Dirjen Perumahan Perdesaan Imran menekankan perlunya kolaborasi antarpemerintah hingga tingkat desa. Ia menyebut delapan langkah percepatan berbasis Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, termasuk pembebasan retribusi BPHTB dan PBG, mendorong peran CSR, serta pencegahan pungli dalam perizinan perumahan.

“Pemerintah daerah tidak perlu ragu mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni,” tegas Imran.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa PKG akan menyasar seluruh tahapan usia, dari bayi hingga lansia, dengan pendekatan melalui tiga momentum: ulang tahun, sekolah, dan layanan khusus. Ia menyoroti pentingnya dukungan lintas sektor, terutama menjelang dimulainya PKG Sekolah pada tahun ajaran baru, Juli 2025.

“Kami butuh sinergi dari sektor pendidikan, sosial, dan agama dalam menyediakan fasilitas, alat, dan tenaga medis,” ujar Menkes.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam paparan datanya menyebutkan bahwa indeks perkembangan harga (IPH) di minggu keempat Juni 2025 mengalami kenaikan di 16 provinsi, salah satunya Sultra, yang mencatatkan kenaikan IPH sebesar 1,43 persen. Komoditas penyumbang terbesar adalah beras, daging ayam ras, dan cabai merah.

Kabupaten Bombana menjadi daerah dengan lonjakan tertinggi IPH di luar Jawa dan Sumatera, yakni 3,57 persen. Disusul Kabupaten Buton dengan IPH 3,10 persen, dipicu oleh naiknya harga beras, cabai merah, dan bawang merah.

Menutup rakor, Sekjen Kemendagri Tomsi Thohir menyoroti rendahnya implementasi enam langkah konkret pengendalian inflasi di berbagai daerah. Ia menyebut hanya sembilan daerah yang melaksanakan semua langkah, sementara ratusan lainnya belum menunjukkan upaya maksimal.

Enam langkah tersebut mencakup: operasi pasar murah, sidak pasar dan distributor, kerja sama antar daerah, gerakan menanam, penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT), dan dukungan transportasi dari APBD.

“Kalau tidak peduli harga naik, tidak peduli masyarakatnya susah, itu artinya tidak bertanggung jawab,” tegas Tomsi. Ia juga meminta kepala daerah mengevaluasi kinerja ASN yang tidak menunjukkan kepedulian terhadap isu pengendalian inflasi.

Menurut Tomsi, pemerintah daerah harus aktif dan serius merespons setiap gejolak harga karena menyangkut langsung kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa kerja-kerja teknis dan operasional harus segera diperbaiki agar program nasional dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh publik.

Dengan IPH yang mengalami kenaikan di Sultra dan sejumlah daerah lainnya, rapat ini menjadi pengingat penting bahwa pengendalian inflasi bukan hanya tugas pusat, tetapi tanggung jawab bersama yang menuntut kecepatan, empati, dan sinergi antarpemerintah.