Bombana, sultranet.com | Tim Penilai Adipura Tahun 2025 dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) RI melakukan peninjauan lapangan di Kabupaten Bombana dan disambut langsung oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup pada Senin, 1 Desember 2025.

Penilaian tersebut merupakan tahap akhir dari rangkaian proses yang telah berlangsung sejak Juli 2025. Tim KLH/BPLH RI menilai berbagai indikator pengelolaan lingkungan daerah, mulai dari sistem pengelolaan sampah dan kebersihan yang memiliki bobot penilaian terbesar, hingga kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, serta kebijakan pemerintah daerah.

Wakil Bupati Bombana menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas kebersihan dan penataan lingkungan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, petugas kebersihan, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam memperkuat gerakan lingkungan yang selama ini digaungkan melalui tagline “Berani Bersih Wonuaku.”

“Pemkab Bombana berkomitmen memperkuat program lingkungan dan terus melakukan pembenahan. Ini bukan menjadi akhir, tetapi awal dari upaya besar kita bersama untuk menghadirkan Bombana yang lebih bersih. Kami berharap penilaian tahun ini membawa hasil terbaik bagi daerah,” ujar Ahmad Yani.

Ia juga berharap seluruh masyarakat Bombana ikut memberikan dukungan dan doa agar daerah tersebut dapat meraih penghargaan Adipura untuk pertama kalinya. Ahmad Yani menegaskan bahwa upaya menjaga kebersihan tidak hanya untuk memenuhi penilaian, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan layak untuk generasi mendatang.

Dalam rangkaian kunjungan, tim KLH/BPLH RI meninjau sejumlah lokasi strategis yang menjadi indikator penilaian, di antaranya sekolah-sekolah, kantor dinas terkait, terminal, rumah sakit, hingga ruang terbuka hijau. Pada setiap titik pemantauan, jajaran Dinas Lingkungan Hidup Bombana memberikan penjelasan mengenai progres, inovasi, serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan.

Tim penilai juga melakukan verifikasi terhadap kebersihan fasilitas umum, efektivitas pengangkutan sampah, kualitas penataan ruang publik, serta komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan lingkungan.

Hasil akhir penilaian Adipura 2025 akan diumumkan oleh KLH/BPLH RI setelah seluruh rangkaian verifikasi nasional selesai. Pemerintah Kabupaten Bombana menyatakan optimis dapat memperoleh hasil terbaik berdasarkan langkah-langkah pembenahan yang telah dilakukan selama beberapa tahun terakhir. (IS)

Bombana, sultranet.com | Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si, didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, secara resmi menutup kegiatan Road Race Bupati Cup I yang digelar di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Bombana. Penutupan ditandai dengan penyerahan piala dan hadiah kepada para juara pada Minggu, 30 November 2025.

Ajang balap motor perdana yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Bombana ini berlangsung meriah dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Ribuan penonton memenuhi area sirkuit non permanen yang digunakan sebagai arena balap, sekaligus menjadi bukti tingginya minat terhadap olahraga otomotif di daerah tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya atas suksesnya penyelenggaraan event yang menjadi sejarah baru bagi dunia otomotif Bombana. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini akan menjadi agenda tahunan yang terus diperbaiki dan dikembangkan, termasuk peningkatan kualitas sirkuit balap agar lebih aman dan representatif.

“Alhamdulillah, Road Race Bupati Cup I berjalan dengan sukses. Ini adalah event perdana kita, dan insyaallah akan terus kita lanjutkan pada tahun-tahun berikutnya. Pemerintah daerah berkomitmen memperbaiki dan meningkatkan kualitas sirkuit agar para pembalap dapat berkompetisi dengan aman,” ujar Bupati di hadapan peserta dan masyarakat.

Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa seluruh kegiatan hiburan masyarakat yang digelar pemerintah daerah akan tetap berlangsung secara gratis sebagai bentuk komitmen menghadirkan ruang ekspresi dan rekreasi bagi warga Bombana. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung berbagai agenda pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah daerah.

Selain memberi apresiasi kepada para pembalap, panitia, dan komunitas otomotif, Bupati juga menyampaikan doa dan harapan untuk peserta yang mengalami insiden saat balapan. “Kita doakan bersama agar saudara kita yang sempat mengalami kecelakaan saat mengikuti race dapat segera pulih. Keamanan dan kesehatan para pembalap adalah prioritas utama kita,” ujarnya.

Penyelenggaraan Road Race Bupati Cup I tidak hanya menjadi tontonan menarik, tetapi juga harapan baru bagi pembinaan atlet otomotif daerah. Pemerintah daerah menilai ajang ini dapat menjadi ruang pembibitan atlet yang berpotensi mengharumkan nama Bombana di berbagai kompetisi, termasuk Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) dan event otomotif tingkat nasional.

Sejumlah komunitas balap memberikan apresiasi atas dukungan penuh pemerintah daerah, khususnya keberanian menghadirkan event resmi perdana yang memfasilitasi bakat anak-anak muda Bombana. Banyak di antara pembalap menyebut event ini sebagai momentum penting pembinaan dan peningkatan kualitas atlet lokal.

Dinas terkait juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan tahun ini menjadi bahan evaluasi bagi perbaikan teknis ke depan, baik dari segi pengamanan lintasan, kualitas permukaan sirkuit, hingga manajemen lomba agar dapat menyesuaikan standar kompetisi profesional. Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan kesiapan menjadikan event ini sebagai kalender tetap pembinaan olahraga otomotif.

Masyarakat yang memadati area RTH turut menikmati berbagai rangkaian kegiatan pendukung yang disiapkan panitia, menciptakan suasana hiburan rakyat yang aman dan tertib. Antusiasme penonton menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan yang diharapkan semakin baik pada edisi berikutnya.

Bombana, sultranet.com – DPRD Kabupaten Bombana resmi mengesahkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Bombana Tahun 2026 serta Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah. Pengesahan tersebut dilakukan melalui Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang DPRD Bombana dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bombana, Iskandar, SP, Kamis (27/11/2025).

Rapat paripurna dihadiri oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., Wakil Ketua II DPRD, para anggota dewan, serta kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana. Agenda ini menjadi tahap final setelah sebelumnya dilakukan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar Bupati mengenai Rancangan APBD 2026.

Pengesahan Propemperda 2026 dan APBD Tahun Anggaran 2026 menandai selesainya rangkaian pembahasan panjang antara legislatif dan eksekutif. Proses tersebut bertujuan memastikan seluruh kebijakan pembangunan dan regulasi daerah tersusun secara akuntabel, terukur, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Ketua DPRD Bombana, Iskandar, SP menegaskan bahwa penetapan agenda paripurna kali ini merupakan wujud sinergi yang kuat antara DPRD dan pemerintah daerah dalam memantapkan dokumen perencanaan pembangunan. “Propemperda 2026 adalah dasar penting bagi penyusunan regulasi daerah tahun mendatang. Sedangkan APBD 2026 menjadi instrumen utama untuk menjalankan program pembangunan secara berkesinambungan,” ujarnya.

Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si mengapresiasi kerja sama seluruh unsur DPRD dalam menyelesaikan pembahasan APBD dan Propemperda tahun 2026. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan penetapan dua dokumen strategis tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

“Pengesahan Propemperda dan APBD 2026 ini akan memberikan kepastian arah pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen menjalankan seluruh program dengan efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” kata Bupati dalam kesempatan tersebut.

Lebih jauh, Bupati Burhanuddin menilai dokumen APBD 2026 akan mendorong percepatan pembangunan berbagai sektor mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan bekerja maksimal untuk memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran.

Rapat paripurna ini juga menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Bombana untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan program pembangunan. Penetapan Propemperda 2026 menjadi fondasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun regulasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung implementasi visi pembangunan jangka panjang.

Di sisi lain, pengesahan APBD 2026 memastikan keberlanjutan program prioritas daerah yang telah direncanakan, termasuk kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, layanan dasar pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur strategis. Pemerintah Kabupaten Bombana menargetkan implementasi APBD 2026 dapat berjalan lebih efektif dan memberi dampak positif bagi pertumbuhan daerah.

Dengan disahkannya kedua dokumen tersebut, DPRD dan Pemkab Bombana memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjalankan program kerja di tahun 2026. Pemerintah daerah berharap dukungan seluruh elemen masyarakat dapat memperkuat pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bombana. (IS)

Bombana sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si resmi menutup pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang digelar Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW) UPN “Veteran” Yogyakarta bekerja sama dengan DPD PJS Sulawesi Tenggara di Aula Dinas Kominfo dan Statistik Bombana, Sabtu (21/11/2025).

Kegiatan UKW yang berlangsung sejak Jumat, 21 November tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Bombana, Abdul Muslikh, S.Pd., M.P.W. Sebanyak 15 peserta dari berbagai jenjang mengikuti uji kompetensi sebagai upaya meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan di daerah. Seluruh peserta dinyatakan lulus dan berstatus wartawan kompeten.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menyampaikan apresiasi kepada penyelenggara dan menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi jurnalis dalam mendukung pembangunan daerah. “Wartawan berkompeten adalah mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa pemahaman terhadap etika jurnalistik harus menjadi fondasi utama bagi setiap jurnalis dalam menjalankan tugasnya. “Dengan adanya uji kompetensi ini, kami yakin rekan-rekan wartawan semakin memahami etika jurnalistik dan standar kerja yang benar. Wartawan berkompeten sangat penting untuk memastikan informasi publik tersampaikan secara tepat,” katanya.

Bupati juga mengingatkan pentingnya verifikasi dalam setiap pemberitaan agar tidak terjadi kesalahan informasi yang dapat memicu kesalahpahaman publik. “Kami berharap seluruh wartawan terus menyajikan informasi yang dikonfirmasi dan tidak provokatif. Verifikasi dan cross-check menjadi kunci agar tidak terjadi kesalahan informasi,” jelasnya.

Selain itu, Burhanuddin menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana tetap terbuka terhadap kritik yang membangun. Ia menyebut kritik sebagai bagian penting dari dinamika pemerintahan. “Kami tidak anti kritik. Pemerintah justru membutuhkan masukan yang objektif untuk perbaikan pelayanan. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan insan pers harus terus diperkuat,” tuturnya.

Di akhir kegiatan, Bupati menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta UKW yang dinyatakan lulus. Ia berharap pelaksanaan UKW di Bombana dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas jurnalisme daerah sekaligus memperkuat peran pers sebagai pilar penting pembangunan. Baginya, peningkatan kompetensi wartawan akan mendorong lahirnya ekosistem informasi yang sehat, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana menggelar rapat percepatan penyelesaian kerugian daerah pada Senin (3/11/2025).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 100.3.3.2-79 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) Kabupaten Bombana Tahun 2025.

Rapat yang berlangsung di Ruang Auditor Inspektorat Daerah itu dipimpin langsung oleh Inspektur Daerah, Ridwan, S.Sos., M.P.W., selaku Ketua TPKD.

Melalui forum ini, Inspektorat menegaskan komitmennya mempercepat penyelesaian setiap kasus kerugian daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“TPKD akan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah agar setiap kasus kerugian keuangan dapat diselesaikan sesuai prosedur dan ketentuan hukum,” ujar Ridwan dengan tegas.

Pembentukan tim ini, lanjutnya, menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam menegakkan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan serta memberikan kepastian hukum bagi penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah.

Tim TPKD terdiri atas unsur pimpinan dari berbagai instansi kunci, yakni Kepala Badan Keuangan Daerah, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Inspektur Pembantu Khusus Pengaduan Masyarakat dan Investigatif, serta Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah.

Sementara itu, Sekretariat TPKD melibatkan Sekretaris Inspektorat, Kepala Bidang Akuntansi BPKD, Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Umum, serta pejabat fungsional umum di lingkungan Inspektorat. Dengan komposisi ini, diharapkan koordinasi antar instansi semakin solid dan proses penyelesaian kasus lebih efektif.

Langkah ini juga sejalan dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Regulasi tersebut menjadi landasan hukum utama dalam menangani setiap kasus kerugian keuangan daerah, baik yang melibatkan aparatur sipil negara maupun pejabat lainnya.

Ridwan menegaskan, TPKD akan segera melakukan identifikasi dan verifikasi atas setiap temuan yang berpotensi merugikan keuangan daerah. Tindak lanjut penyelesaian dapat dilakukan melalui mekanisme penagihan, sidang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), Lelang Jaminan (Agunan), hingga kerja sama dengan Jaksa Pengacara Negara.

“Langkah ini bukan semata urusan administratif, tetapi bagian dari upaya pemulihan keuangan daerah agar dapat digunakan kembali untuk kepentingan publik,” jelasnya.

Melalui rapat tersebut, Inspektorat juga menekankan pentingnya kesadaran kolektif seluruh perangkat daerah untuk menjaga integritas dan tanggung jawab dalam mengelola anggaran publik.

Dengan percepatan yang terukur dan koordinasi yang baik, Pemerintah Kabupaten Bombana menargetkan seluruh kasus kerugian daerah dapat diselesaikan secara tuntas, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sistem pengawasan internal dan memastikan setiap rupiah uang daerah dapat dipertanggungjawabkan demi pembangunan Bombana yang lebih bersih dan berintegritas.

Bombana, sultranet.com – Suasana haru bercampur bahagia menyelimuti Aula Paviliun Rumah Jabatan Bupati Bombana, Senin (3/11/2025). Puluhan perwakilan Forum Honorer Bombana R4 hadir dengan penuh harap untuk menyampaikan langsung aspirasi mereka kepada Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, terkait nasib mereka pasca pendataan PPPK paruh waktu.

Pertemuan ini tak lepas dari inisiatif cepat anggota DPRD Bombana dari Partai Bulan Bintang (PBB), Yudi Utama Arsyad (YUA), yang merespons keluhan para honorer dengan sigap. Dihari itu, Yudi menerima kedatangan perwakilan Forum Honorer Bombana R4 di kantor DPRD Bombana. Dalam pertemuan itu, para honorer meminta difasilitasi bertemu langsung dengan Bupati untuk menanyakan kepastian masa depan mereka setelah pendataan terakhir.

“Begitu mendengar keluhan teman-teman honorer, saya langsung menghubungi Bupati untuk meminta waktu bertemu hari itu juga. Ini soal nasib orang banyak, jadi tidak boleh ditunda,” ujar Yudi usai pertemuan tersebut.

Permintaan itu pun mendapat sambutan positif dari Bupati Burhanuddin. Tak butuh waktu lama, pertemuan digelar hari itu juga dengan menghadirkan Sekretaris Daerah (Sekda) Ir. Syahrun, ST, M.P.W.K, serta Kepala BKPSDM Bombana, Deddy Fan Alfa Slamet, ST., MM. Bupati mendengarkan satu per satu aspirasi para honorer dengan penuh perhatian.

Pada pertemuan itu, perwakilan para honorer menyampaikan bahwa mereka bersedia bekerja sebagai honorer kendatipun tidak ada kepastian gaji dan tidak digaji jika kondisi keuangan daerah tidak memungkinkan asalkan mereka tetap dimasukkan dalam pendataan ke BKN untuk diusulkan menjadi PPPK paruh waktu.

Merespon itu Bupati kemudian meminta pendapat Kepala BKPSDM terkait regulasi jika hal itu memungkinkan memasukkan para honorer R4 kedalam usulan terlebih mereka siap jika tidak digaji, merespon itu Kepala BKPSDM menyampaikan bahwa regulasi memungkinkan dengan catatan ada Surat Pernyataan dari para Honorer sebagai jaminan dari komitmen mereka tersebut.

Pada kesempatan itu juga, Bupati menyampaikan rasa empatinya terhadap para tenaga honorer kategori R4 yang selama ini telah mengabdi di berbagai instansi, mulai dari kantor OPD, kecamatan, kelurahan, sekolah, hingga Puskesmas dan RSUD.

“Saya memahami perjuangan dan harapan teman-teman honorer. Pemerintah tidak menutup mata, namun kita juga harus realistis dengan kemampuan keuangan daerah,” ujar Burhanuddin dengan nada penuh kehangatan.

Meski begitu, sang Bupati memberikan kabar bahagia. Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen mengusulkan seluruh tenaga honorer R4 ke BKN agar ditetapkan sebagai PPPK paruh waktu, sepanjang itu tidak bertentangan dengan regulasi dan perundang-undangan yang ada.

Kebijakan ini diambil sebagai solusi sementara agar status para honorer tetap diakui dan tidak kehilangan kesempatan untuk diusulkan secara resmi ke BKN.

“Kita apresiasi semangat pengabdian mereka. Meski dengan keterbatasan, semangat seperti ini yang justru menunjukkan dedikasi tinggi kepada daerah,” tutur Bupati.

Keputusan ini dituangkan dalam notulen rapat yang ditandatangani oleh pihak pemerintah dan perwakilan honorer, termasuk Bupati, Sekda, Kepala BKPSDM, Anggota DPRD, Yudi Utama Arsyad, serta sejumlah perwakilan honorer seperti Nani Mulyani, Sahruni, S.Pd, Saidu Karim, Muchlis Asfian, dan Irma Sari serta perwakilan honorer lainnya yang hadir.

Hasil rapat menyebutkan bahwa seluruh honorer R4 diharuskan menandatangani surat pernyataan dalam waktu 3 x 24 jam dan menyerahkannya ke BKPSDM Bombana. Setelah itu, BKPSDM bersama anggota DPRD dan perwakilan honorer akan berangkat ke BKN untuk menyerahkan langsung berkas usulan tersebut.

Salah satu perwakilan honorer, Muchlis Asfian, menyampaikan rasa syukurnya atas langkah cepat Bupati dan DPRD.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bupati dan Pak Yudi yang sudah mendengar langsung keluh kesah kami. Ini kabar bahagia yang kami tunggu-tunggu,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui pada pengusulan untuk menjadi PPPK Paruh Waktu, yang menjadi prioritas dari BKN adalah Honorer kategori R2 dan R3 sedangkan Kategori R4 yang berjumlah lebih dari 1.500 orang di Bombana tergantung kemampuan daerah masing-masing, namun Pemkab Bombana dengan keterbatasan yang ada memastikan tetap mengusulkan mereka Honorer kategori R4 yang memenuhi syarat agar menjadi PPPK Paruh waktu.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal itu ditandai dengan kunjungan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka Visitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Bombana, yang berlangsung di Aula Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfos) Bombana, Senin (3/11/2025).

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Informasi Sultra, Hasmansyah Umar, bersama Komisioner Divisi Kelembagaan dan Tata Kelola, Andi Ulil Amri, serta jajaran KI Sultra. Bombana menjadi salah satu dari empat besar kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara dengan nilai tertinggi dalam kategori PPID Utama. Visitasi ini menjadi tahap akhir penilaian setelah verifikasi jawaban dari seluruh badan publik di wilayah tersebut.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., yang hadir langsung dalam kegiatan itu, menyambut hangat rombongan KI Sultra. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi tinggi atas perhatian Komisi Informasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di daerahnya.

“Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Komisi Informasi Provinsi yang telah berkenan hadir dan memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bombana,” ujar Burhanuddin.

Bupati menegaskan, predikat “informatif” yang diraih Kabupaten Bombana pada 2024 lalu bukan hanya sekadar prestasi, tetapi bukti nyata komitmen seluruh perangkat daerah dalam memberikan pelayanan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Predikat informatif bukan akhir, tetapi awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Kami bertekad untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, bukan hanya demi memenuhi standar penilaian, tetapi yang lebih penting untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi tentang kegiatan pemerintah daerah,” tegasnya.

Burhanuddin juga menyebut bahwa keterbukaan informasi adalah kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ia telah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bombana untuk lebih aktif dalam menyebarkan informasi kegiatan mereka melalui media sosial resmi masing-masing.

“Saya sudah perintahkan seluruh OPD agar mengaktifkan akun media sosial dan mempublikasikan setiap kegiatan agar masyarakat tahu bahwa pemerintah benar-benar bekerja. Ini juga penting untuk mencegah terjadinya disinformasi di masyarakat,” katanya.

Menurut Burhanuddin, kegiatan visitasi Monev dari KI Sultra menjadi momen penting bagi Bombana untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Ia berharap agar kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga ruang untuk memperkuat komitmen bersama dalam melayani publik dengan informasi yang terbuka dan transparan.

“Visitasi Monev ini kami pandang sebagai ajang yang sangat penting, bukan hanya untuk dievaluasi, tetapi juga untuk belajar, memperbaiki, dan tumbuh lebih baik agar Bombana terus menjadi pelopor keterbukaan informasi publik di bumi Anoa,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sultra, Hasmansyah Umar, mengapresiasi kehadiran langsung Bupati Bombana dalam kegiatan tersebut. Ia menilai kehadiran pimpinan daerah menjadi simbol dukungan nyata terhadap upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di tingkat daerah.

“Kehadiran langsung Bupati Bombana dalam kegiatan Visitasi ini mencerminkan dukungan nyata dan komitmen kuat dari pimpinan daerah terhadap keterbukaan informasi publik,” kata Hasmansyah.

Di sisi lain, Komisioner KI Sultra, Andi Ulil Amri, mengungkapkan bahwa dari hasil awal Visitasi Monev, PPID Utama Kabupaten Bombana berpeluang besar mempertahankan predikat sebagai daerah dengan peringkat pertama kategori informatif di Sulawesi Tenggara.

“Dari hasil awal dan pelaksanaan visitasi ini, Bombana memiliki peluang besar untuk kembali mempertahankan peringkat pertama predikat informatif,” ungkap Ulil.

Pemerintah Kabupaten Bombana sebelumnya berhasil meraih predikat informatif pada 2024 dan menempati peringkat pertama se-Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Capaian tersebut menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab moral bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.

Dengan semangat kolaborasi dan keterbukaan, Kabupaten Bombana berkomitmen menjadikan transparansi informasi sebagai budaya birokrasi yang berkelanjutan, sekaligus pondasi untuk membangun pemerintahan yang dipercaya publik.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat semangat persaudaraan dan kebersamaan sebagai dasar membangun daerah yang maju dan harmonis. Ajakan itu disampaikan saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-2 Kerukunan Keluarga Buton Bombana (KKB-B) yang digelar di Ruang Terbuka Hijau (RTH) eks MTQ Bombana, Minggu (2/11/2025).

Dalam acara yang berlangsung khidmat dan penuh kekeluargaan itu, Bupati hadir bersama Ketua TP PKK Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos. Turut hadir pula Sultan Buton ke-41 PYM Ir. H. La Ode Muhammad Sjamsul Qamar, M.T., IPU, Raja Moronene-Pauno Rumbia ke-VII Apua Mokole Alfian Pimpie, Ketua KKB-B Ramsi Rafiu, jajaran Forkopimda, Pj. Sekda Bombana Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., para Asisten Setda, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menekankan bahwa kebangkitan suatu daerah tidak hanya bergantung pada program pembangunan, tetapi juga pada semangat kebersamaan antarwarga. Ia menilai, keberagaman suku dan budaya yang ada di Bombana merupakan kekayaan yang harus dijaga dengan persatuan.

“Semangat persaudaraan dan kebersamaan adalah fondasi utama dalam membangun daerah. Daerah akan maju jika seluruh elemen masyarakat saling mendukung dan menjaga persatuan,” ujar Bupati.

Bupati juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana untuk terus melestarikan dan mengembangkan kebudayaan lokal sebagai bagian dari identitas masyarakat. Ia menilai bahwa kebudayaan bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi menjadi kekuatan moral dan sosial yang mempererat hubungan antarwarga.

“Pemerintah Kabupaten Bombana akan terus memberikan ruang bagi masyarakat untuk berekspresi, berkreasi, dan mengembangkan seni serta budaya daerah. Kita harus menjadikan nilai-nilai budaya sebagai jati diri dan kebanggaan bersama,” tutur Burhanuddin.

Ia pun mengapresiasi keberadaan Kerukunan Keluarga Buton Bombana yang dinilainya telah menjadi wadah pemersatu masyarakat lintas suku dan profesi. Menurutnya, organisasi ini memiliki peran penting dalam memperkuat solidaritas sosial sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah.

“Saya mengapresiasi Kerukunan Keluarga Buton Bombana yang selama ini menjadi ruang silaturahmi, tempat berbagi gagasan, dan sarana memperkuat persatuan. Saya berharap KKB-B dapat terus menjadi mitra pemerintah dalam membangun Bombana yang maju dan harmonis,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan antarwarga meski berasal dari latar belakang berbeda. Ia menekankan bahwa Bombana adalah rumah bersama bagi semua suku, agama, dan golongan yang hidup berdampingan dalam semangat toleransi dan persaudaraan.

“Kita semua hidup di satu rumah besar, yaitu Wonua Bombana. Boleh jadi kita berasal dari berbagai suku, tetapi di Bombana kita adalah satu keluarga besar yang hidup berdampingan dalam damai dan harmoni,” kata Burhanuddin dengan penuh makna.

Momentum peringatan HUT ke-2 KKB-B, lanjutnya, menjadi pengingat akan pentingnya merawat nilai-nilai persatuan dan kebersamaan. Ia mengajak seluruh warga Buton yang ada di Bombana untuk terus berperan aktif dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan kebudayaan daerah.

“Kebersamaan yang kuat akan membawa Bombana menjadi daerah yang berdaya saing dan sejahtera. Mari kita jaga semangat ini agar terus hidup di tengah masyarakat,” tuturnya.

Mengakhiri sambutannya, Bupati Burhanuddin menyampaikan selamat ulang tahun kepada Kerukunan Keluarga Buton Bombana seraya berharap agar organisasi ini terus berkembang dan berkontribusi positif bagi kemajuan daerah.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bombana, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-2 kepada Kerukunan Keluarga Buton Bombana. Semoga terus menjadi wadah silaturahmi dan kebersamaan dalam membangun Bombana yang lebih baik,” pungkasnya.

Perayaan HUT KKB-B tahun ini berlangsung meriah dengan berbagai rangkaian kegiatan budaya dan pertunjukan seni yang mencerminkan kekayaan tradisi Buton. Acara ditutup dengan doa bersama dan foto bersama seluruh tamu undangan sebagai simbol persatuan dan kebersamaan masyarakat Bombana.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pencapaian Laporan Realisasi Fisik Tahun Anggaran 2025 Triwulan III serta capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, didampingi Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, dan Pj. Sekda Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K, bertempat di Ruang Rapat Measa Laro, Selasa (7/10/2025).

Kegiatan Monev tersebut diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat pengelola keuangan, serta operator pelaporan pembangunan. Forum ini menjadi ruang evaluasi bersama untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program pembangunan dan serapan anggaran hingga triwulan ketiga tahun berjalan.

Dalam arahannya, Bupati Burhanuddin menegaskan pentingnya kegiatan evaluasi sebagai upaya menjaga akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. “Laporan realisasi ini menjadi alat ukur yang sangat penting untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran di masing-masing perangkat daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, hasil evaluasi akan menjadi dasar perbaikan agar pelaksanaan program di sisa tahun anggaran 2025 dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. “Kita ingin memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administrasi,” jelasnya.

Dari hasil rekapitulasi yang disampaikan dalam forum tersebut, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bombana hingga triwulan III tercatat sebesar Rp69,6 miliar dari target Rp75,5 miliar atau mencapai 92,18 persen. Pemerintah daerah optimistis target PAD tahun ini dapat tercapai sepenuhnya seiring dengan langkah-langkah strategis yang tengah dijalankan.

“Pemerintah terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, dan memperbaiki sistem pelaporan serta penatausahaan keuangan di setiap OPD,” kata Burhanuddin.

Wakil Bupati Ahmad Yani menambahkan, pentingnya kolaborasi antar-OPD untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan menjelang akhir tahun anggaran. “Kita harus bergerak cepat dan sinergis. Keterlambatan satu sektor bisa berdampak pada capaian pembangunan daerah secara keseluruhan,” ujarnya.

Sementara itu, Pj. Sekda Bombana, Syahrun, menekankan pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran publik. Ia menyebut, pelaporan yang akurat dan tepat waktu menjadi cerminan profesionalisme pemerintah daerah. “Setiap rupiah yang dikelola harus bisa dipertanggungjawabkan, karena itu adalah amanah masyarakat,” ucapnya.

Kegiatan Monev ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan transparan. Selain menjadi forum evaluasi, kegiatan ini juga berfungsi memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam mempercepat pelaksanaan program prioritas yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah daerah berharap, melalui forum ini, setiap OPD semakin memahami posisi dan tanggung jawabnya dalam mendukung tercapainya visi pembangunan daerah. Evaluasi rutin seperti ini juga diharapkan dapat memacu semangat kerja ASN di lingkup Pemkab Bombana untuk terus berinovasi dan berorientasi pada hasil yang berdampak nyata.

Dalam suasana rapat yang berlangsung hangat, seluruh peserta tampak antusias memberikan laporan dan masukan untuk peningkatan kinerja ke depan. Bupati Burhanuddin menutup kegiatan dengan ajakan agar seluruh jajaran tetap fokus dan disiplin dalam melaksanakan program pembangunan. “Kita semua memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan bahwa pembangunan Bombana berjalan sesuai harapan masyarakat,” pungkasnya.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memastikan efektivitas pembangunan daerah sekaligus memperkuat semangat kolektif dalam mewujudkan Bombana yang maju, transparan, dan berdaya saing.

Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., melaksanakan kegiatan panen jagung dan tomat bersama Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Bombana, para Kepala Perangkat Daerah, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., pengurus PKK, penyuluh pertanian, serta masyarakat setempat di Kebun Percontohan PKK, Desa Langkapa, Kecamatan Rarowatu, Minggu (5/10/2025).

Kegiatan panen ini merupakan bagian dari program kolaboratif Pemerintah Kabupaten Bombana bersama TP-PKK dalam memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan secara produktif. Kebun percontohan yang dikembangkan oleh TP-PKK tersebut menjadi bukti nyata peran aktif perempuan dalam mendukung pembangunan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat keluarga.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif TP-PKK yang telah berkontribusi nyata dalam menggerakkan masyarakat agar mandiri secara pangan. Ia menilai kegiatan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis keluarga.

“Kegiatan seperti ini sangat mendukung ketahanan pangan daerah kita. Saya berharap kebun percontohan ini bisa menjadi inspirasi bagi desa-desa dan OPD lainnya untuk melakukan hal serupa,” ujar Burhanuddin.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bombana bersama TP-PKK berkomitmen untuk terus memperluas kegiatan serupa di berbagai kecamatan. Menurutnya, jika gerakan ini dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, maka ketahanan pangan lokal akan semakin kuat dan berdampak positif terhadap kesejahteraan warga.

“Keberhasilan kebun percontohan ini membuktikan bahwa dengan kerja sama dan kemauan kuat, kita bisa mengoptimalkan potensi lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Ini bukan hanya tentang bertani, tetapi tentang kemandirian dan kepedulian sosial,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, menjelaskan bahwa kebun percontohan ini merupakan bentuk nyata sinergi antara TP-PKK, penyuluh pertanian, dan masyarakat setempat. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada produksi pangan, tetapi juga pada pemberdayaan perempuan agar lebih aktif dalam pengelolaan sumber daya keluarga.

“Kami ingin menunjukkan bahwa lahan sekecil apa pun bisa memberikan manfaat besar jika dikelola dengan baik. Melalui kegiatan ini, kami juga ingin menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan,” kata Fatmawati.

Dalam kegiatan tersebut, hasil panen jagung dan tomat dibagikan secara gratis kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian sosial. Langkah ini sekaligus menjadi motivasi agar masyarakat semakin terdorong untuk memanfaatkan lahan pekarangan mereka secara produktif.

Antusiasme masyarakat tampak tinggi saat ikut serta dalam kegiatan panen bersama. Banyak warga yang mengapresiasi langkah pemerintah dan TP-PKK karena tidak hanya memberikan contoh nyata, tetapi juga membuka ruang pembelajaran langsung bagi warga yang ingin mengembangkan kebun keluarga.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, TP-PKK, dan masyarakat terus terjalin erat sebagai wujud nyata sinergi dalam membangun Bombana yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera.

Gerakan pemanfaatan lahan pekarangan yang diinisiasi TP-PKK Bombana menjadi simbol perubahan pola pikir masyarakat menuju kemandirian pangan berbasis rumah tangga. Dengan semangat kebersamaan dan dukungan semua pihak, Bombana diyakini mampu menjadi salah satu daerah percontohan dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan di Sulawesi Tenggara.