Bombana, sultranet.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Syahrun, S.T., M.P.W.K., memimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di Halaman Kantor Bupati Bombana. Upacara tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dan seluruh peserta dalam menjaga persatuan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Kamis (1/10/2026).

Upacara tersebut mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Peringatan berlangsung dengan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bombana, pejabat eselon II, jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), Pengurus TP PKK Kabupaten Bombana, serta para guru dan pelajar.

Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam memperingati salah satu momentum penting dalam sejarah kebangsaan Indonesia. Upacara juga menjadi ruang untuk kembali mengingat peran Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman kehidupan berbangsa.

Rangkaian upacara berlangsung dengan tertib dan khidmat. Para peserta mengikuti setiap tahapan upacara sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan sekaligus refleksi atas pentingnya menjaga persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu bagian penting dalam upacara tersebut adalah pembacaan naskah ikrar. Ikrar dibacakan oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bombana Zalman, S.IP.

Pembacaan ikrar menjadi bagian dari peneguhan komitmen bersama untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Ikrar tersebut juga mengingatkan seluruh elemen bangsa mengenai pentingnya menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Momentum tersebut memiliki arti penting di tengah kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar untuk membangun hubungan sosial yang menghargai perbedaan dan mengutamakan kepentingan bersama.

Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap 1 Oktober. Peringatan tersebut tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk melihat kembali perjalanan bangsa serta memperkuat kesadaran mengenai pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, peringatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan di lingkungan pemerintahan dan masyarakat. Nilai Pancasila diharapkan tidak hanya dipahami sebagai bagian dari materi kebangsaan, tetapi juga diterapkan melalui sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari.

Penerapan nilai Pancasila dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Sikap saling menghargai, menjaga kebersamaan, menghormati perbedaan, serta menyelesaikan persoalan melalui musyawarah merupakan bagian dari nilai yang perlu terus dipelihara.

Lingkungan pemerintahan juga memiliki peran penting dalam menjaga nilai tersebut. Aparatur pemerintah dituntut memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan tidak membeda-bedakan. Prinsip tersebut sejalan dengan semangat Pancasila yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Keterlibatan para guru dan pelajar dalam upacara juga memiliki makna tersendiri. Generasi muda merupakan bagian penting dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai kebangsaan. Karena itu, pengenalan dan pengamalan Pancasila perlu terus diperkuat melalui lingkungan pendidikan.

Sekolah tidak hanya menjadi tempat untuk memperoleh pengetahuan akademik. Lingkungan pendidikan juga menjadi ruang untuk membentuk karakter, menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta memperkuat sikap menghargai keberagaman.

Melalui keterlibatan pelajar dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila, nilai kebangsaan diharapkan dapat terus diperkenalkan kepada generasi muda. Mereka diharapkan tumbuh sebagai generasi yang memahami pentingnya persatuan dan mampu menerapkan nilai tersebut dalam kehidupan sosial.

Hal yang sama berlaku bagi seluruh elemen masyarakat. Keberagaman masyarakat merupakan bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Perbedaan latar belakang, budaya, suku, maupun pandangan tidak seharusnya menjadi penghalang untuk membangun kehidupan bersama.

Pancasila menjadi titik temu yang mempersatukan berbagai perbedaan tersebut. Karena itu, penguatan nilai Pancasila perlu dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui pendidikan, pemerintahan maupun kehidupan sosial masyarakat.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kabupaten Bombana juga menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Kebersamaan tersebut diperlukan dalam menjaga stabilitas daerah dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan daerah membutuhkan kondisi sosial yang aman dan kondusif. Persatuan masyarakat menjadi salah satu unsur yang mendukung terciptanya lingkungan yang memungkinkan pemerintah menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik secara optimal.

Karena itu, semangat persatuan tidak hanya diperlukan dalam momentum peringatan hari nasional. Nilai tersebut perlu diwujudkan dalam berbagai aktivitas masyarakat, termasuk dalam lingkungan pemerintahan, pendidikan, ekonomi, dan kehidupan sosial.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga menjadi kesempatan bagi setiap elemen masyarakat untuk melakukan refleksi. Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan, tetapi perlu diterjemahkan dalam tindakan yang menunjukkan sikap menghormati sesama dan menjaga kepentingan bersama.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap semangat yang dibangun melalui peringatan tersebut dapat terus diterapkan setelah upacara selesai. Nilai persatuan diharapkan menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan dan perbedaan.

Dengan tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, peringatan tahun ini menekankan kembali pentingnya Pancasila sebagai dasar dalam membangun kehidupan berbangsa yang bersatu dan berkeadilan.

Bagi Kabupaten Bombana, semangat tersebut dapat menjadi bagian dari upaya membangun daerah yang tetap mengedepankan kebersamaan. Pemerintah daerah bersama masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga suasana yang harmonis dan memperkuat rasa memiliki terhadap daerah serta bangsa Indonesia.

Peringatan yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati Bombana tersebut ditutup dengan suasana tertib dan penuh penghormatan. Seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai perjuangan dan kebangsaan.

Momentum Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 di Kabupaten Bombana diharapkan tidak berhenti pada pelaksanaan upacara. Lebih dari itu, peringatan tersebut menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan semangat tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana bersama seluruh elemen masyarakat diharapkan terus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila diharapkan tetap menjadi pedoman dalam membangun kehidupan masyarakat yang saling menghormati, menjunjung keadilan, dan mengutamakan kepentingan bersama.

Bombana, Sultranet.com – Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., mendorong hasil identifikasi sumber mata air di seluruh Pulau Kabaena segera ditindaklanjuti menjadi dasar kebijakan perlindungan kawasan. Pemerintah Kabupaten Bombana akan memproses data tersebut melalui verifikasi, pemetaan kawasan sempadan, serta penyesuaian dengan tata ruang dan aktivitas pemanfaatan ruang agar keberadaan sumber air tetap terjaga, Kamis (1/10/2026).

Hal tersebut disampaikan Ahmad Yani saat memimpin Rapat Evaluasi dan Tindak Lanjut Identifikasi Sumber Mata Air se-Pulau Kabaena di Aula Kantor Desa Rahadopi, Kecamatan Kabaena.

Rapat tersebut membahas hasil identifikasi titik-titik sumber mata air yang dilakukan oleh pemerintah desa dan kelurahan se-Pulau Kabaena pada April 2026. Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bombana memastikan data yang telah dihimpun tidak berhenti sebagai informasi administratif, tetapi dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan dan perlindungan lingkungan.

Rapat dihadiri unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup, para camat, serta lurah dan kepala desa se-Pulau Kabaena.

Ahmad Yani mengatakan, data sumber mata air memiliki nilai penting bagi pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, keberadaan sumber mata air tidak cukup hanya dicatat berdasarkan lokasi dan titik koordinat.

“Pertemuan hari ini bukan sekadar mengevaluasi data yang telah dikumpulkan oleh desa dan kelurahan. Kita ingin memastikan bahwa data tersebut menjadi dasar tindakan dan kebijakan pemerintah,” ujar Ahmad Yani.

Ia menilai sumber mata air harus dipandang sebagai bagian dari sumber kehidupan masyarakat. Karena itu, keberadaannya perlu dilindungi melalui kebijakan yang jelas dan pengelolaan ruang yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Menurut Ahmad Yani, langkah berikutnya adalah memastikan data yang telah dihimpun memiliki tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah daerah akan melakukan proses verifikasi terhadap data sumber mata air yang telah disampaikan oleh desa dan kelurahan.

Setelah proses verifikasi, data tersebut akan diarahkan untuk mendukung pemetaan kawasan sempadan sumber mata air. Pemerintah Kabupaten Bombana juga akan melakukan overlay dengan rencana tata ruang serta aktivitas pemanfaatan ruang yang telah maupun sedang berlangsung di wilayah Pulau Kabaena.

Langkah tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi sumber mata air, lokasi kawasan yang perlu dilindungi, serta kemungkinan adanya aktivitas yang berpotensi memengaruhi keberadaan sumber air.

Ahmad Yani menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bombana telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Garis Sempadan. Regulasi tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah daerah dalam mengatur pemanfaatan, pengendalian, dan perlindungan kawasan sempadan, termasuk kawasan yang berkaitan dengan sumber mata air.

Menurutnya, keberadaan regulasi harus diikuti dengan data dan pemetaan yang memadai. Dengan demikian, penerapan kebijakan di lapangan dapat dilakukan berdasarkan kondisi wilayah dan informasi yang jelas.

“Data kita satukan, aturan kita tegakkan, ruang kita tata, dan lingkungan kita jaga bersama,” pungkasnya.

Ia menilai kebutuhan terhadap data yang akurat semakin penting karena Pemerintah Kabupaten Bombana saat ini juga tengah melakukan penyusunan dan penataan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH).

Data sumber mata air yang telah dikumpulkan dari seluruh wilayah Pulau Kabaena diharapkan dapat menjadi salah satu informasi pendukung dalam proses tersebut. Pemerintah dapat menggunakan data tersebut untuk mempertimbangkan aspek perlindungan sumber air dalam perencanaan pemanfaatan ruang.

Dengan pendekatan tersebut, perlindungan sumber mata air tidak berdiri sendiri. Kebijakan perlindungan lingkungan perlu terhubung dengan kebijakan tata ruang dan pembangunan daerah.

Pulau Kabaena memiliki masyarakat yang menggantungkan berbagai aktivitas kehidupan pada ketersediaan sumber daya alam. Karena itu, perlindungan sumber air menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan kebutuhan masyarakat, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun aktivitas sosial dan ekonomi.

Ahmad Yani juga mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam proses perlindungan sumber mata air. Pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, masyarakat, serta organisasi masyarakat sipil yang memiliki data maupun kemampuan pendampingan dinilai dapat mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing.

Pelibatan masyarakat dinilai penting karena warga yang berada di sekitar sumber mata air memiliki pengetahuan mengenai kondisi lingkungan dan perubahan yang terjadi di wilayahnya. Informasi tersebut dapat menjadi bahan tambahan bagi pemerintah dalam melakukan verifikasi dan pemetaan.

Pemerintah desa dan kelurahan juga diharapkan tidak berhenti pada proses pendataan. Pemerintah di tingkat lokal dapat ikut mengawasi kondisi sumber mata air dan menyampaikan apabila terdapat perubahan atau aktivitas yang berpotensi mengganggu kawasan tersebut.

Menurut Ahmad Yani, proses tersebut harus menghasilkan langkah yang konkret. Data yang telah dikumpulkan harus memiliki tindak lanjut yang jelas, mulai dari verifikasi, pemetaan, penetapan kawasan yang perlu dilindungi, hingga pengawasan terhadap pemanfaatan ruang.

“Saya ingin forum ini menghasilkan langkah yang konkret. Dengan demikian, kita tidak berhenti pada ‘data mata air’, tetapi bergerak menuju ‘kawasan perlindungan mata air’,” katanya.

Pernyataan tersebut menegaskan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bombana yang ingin mengubah hasil pendataan menjadi instrumen perlindungan lingkungan. Dengan adanya kawasan perlindungan, pemerintah memiliki dasar yang lebih jelas dalam menjaga sumber air dari aktivitas yang berpotensi mengancam keberlanjutannya.

Namun, Ahmad Yani juga mengingatkan bahwa perlindungan sumber mata air harus berjalan seiring dengan kebutuhan pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Kebijakan lingkungan tidak boleh mengabaikan kebutuhan masyarakat, tetapi harus mampu mengatur pemanfaatan ruang agar tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam.

Karena itu, pengelolaan ruang membutuhkan keseimbangan antara kepentingan pembangunan, aktivitas ekonomi, kebutuhan masyarakat, dan perlindungan lingkungan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pemanfaatan ruang tidak mengurangi fungsi sumber mata air bagi masyarakat.

Pendekatan tersebut juga penting untuk kepentingan jangka panjang. Sumber mata air yang masih tersedia saat ini perlu dijaga agar tetap dapat dimanfaatkan masyarakat pada masa mendatang.

Bagi masyarakat Pulau Kabaena, keberadaan sumber mata air memiliki arti penting dalam memenuhi kebutuhan air. Perlindungan terhadap sumber air karena itu bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Rapat evaluasi tersebut menjadi salah satu langkah awal untuk memperkuat pengelolaan sumber mata air secara lebih terarah. Data dari desa dan kelurahan akan menjadi bahan yang perlu diperiksa, disatukan, dan dipetakan sebelum digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga perlu memastikan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah berjalan baik. Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah kecamatan, serta pemerintah desa dan kelurahan memiliki peran yang saling berkaitan dalam proses penataan ruang dan perlindungan sumber daya air.

Dengan koordinasi tersebut, data sumber mata air dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Hasilnya diharapkan tidak hanya berupa daftar lokasi sumber air, tetapi juga gambaran mengenai kawasan yang perlu dijaga dan bagaimana ruang di sekitarnya dapat dimanfaatkan secara tepat.

Ahmad Yani berharap proses tindak lanjut dapat dilakukan secara konsisten dan melibatkan seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap keberlanjutan sumber air di Pulau Kabaena.

Pemerintah Kabupaten Bombana pada akhirnya menargetkan agar hasil identifikasi sumber mata air dapat menjadi dasar kebijakan perlindungan yang lebih konkret. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan air sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam memanfaatkan ruang secara berkelanjutan.

Melalui penyatuan data, penerapan regulasi, penataan ruang, dan pengawasan lingkungan secara bersama, Pemerintah Kabupaten Bombana berupaya memastikan sumber mata air di Pulau Kabaena tetap terjaga. Langkah tersebut menjadi bagian dari pembangunan yang tidak hanya mengejar kebutuhan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan lingkungan untuk generasi mendatang.

Bombana, sultranet.com — Enam pejabat yang baru dilantik mulai menjalankan tugas di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana. Kehadiran mereka melengkapi sejumlah posisi strategis yang sebelumnya belum terisi dan diharapkan memperkuat koordinasi serta kinerja organisasi. Mereka mengikuti apel perdana bersama jajaran Kesbangpol yang dipimpin Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana, Ir. Husrifnah Rahim, ST., MM., Senin (28/9/2026).

Enam pejabat tersebut masing-masing menduduki jabatan Sekretaris Badan Kesbangpol, Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan, serta Kepala Subbagian Umum.

Pejabat yang mulai menjalankan tugas tersebut yakni Asdar, S.Sos., sebagai Sekretaris Badan Kesbangpol; Amirullah, S.STP., M.A.P., sebagai Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; Arifuddin, S.Kom., sebagai Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional; Sarwana Amir, S.P., M.Si., sebagai Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan.

Selanjutnya Dian Hadiarni Z.Y., SE., MM., dipercaya sebagai Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan, serta Arlinka Angraeni R., ST., M.M., sebagai Kepala Subbagian Umum.

Dalam apel tersebut, Husrifnah menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bergabung kepada enam pejabat baru. Ia meminta seluruh pejabat segera memahami tugas dan fungsi masing-masing agar dapat beradaptasi serta menjalankan tanggung jawab secara optimal.

“Selamat datang dan selamat bergabung di Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana. Dengan terisinya seluruh posisi kepala bidang, kita berharap koordinasi dan pelaksanaan tugas ke depan dapat semakin baik,” ujar Husrifnah.

Menurutnya, kelengkapan struktur organisasi harus menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas, bukan sekadar memenuhi kebutuhan jabatan. Setiap pejabat, kata dia, memiliki tanggung jawab yang harus dijalankan secara profesional sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Husrifnah juga menjelaskan secara umum tugas dan fungsi setiap bidang kepada pejabat yang baru bergabung. Pemahaman tersebut dinilai penting agar setiap bidang dapat bekerja secara terarah sekaligus membangun koordinasi yang lebih kuat dalam menjalankan program Kesbangpol.

Ia menekankan bahwa setiap bidang di lingkungan Kesbangpol memiliki tugas yang saling berkaitan. Karena itu, koordinasi antarpimpinan bidang dan sekretariat perlu terus diperkuat agar pelaksanaan tugas tidak berjalan sendiri-sendiri.

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, misalnya, memiliki peran dalam memperkuat pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan karakter masyarakat. Peran tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga semangat persatuan dan kesatuan di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

Sementara itu, Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional memiliki tanggung jawab dalam mendukung upaya deteksi dan pencegahan dini terhadap berbagai potensi konflik maupun gangguan yang dapat memengaruhi stabilitas daerah.

Husrifnah meminta tugas tersebut dijalankan dengan membangun komunikasi yang baik serta meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak. Menurutnya, kewaspadaan dini tidak hanya berkaitan dengan penanganan persoalan setelah terjadi, tetapi juga bagaimana pemerintah dapat membaca potensi persoalan sejak awal.

“Setiap bidang memiliki peran masing-masing, tetapi semuanya saling berkaitan. Karena itu, komunikasi dan koordinasi harus terus dibangun agar setiap persoalan dapat diantisipasi dan ditangani dengan baik,” katanya.

Di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan, koordinasi dengan berbagai unsur masyarakat juga menjadi perhatian. Kesbangpol memiliki peran dalam membangun komunikasi dengan organisasi kemasyarakatan serta mendukung terciptanya kehidupan sosial dan kemasyarakatan yang kondusif.

Menurut Husrifnah, keberadaan organisasi kemasyarakatan merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, komunikasi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan perlu dijaga agar berbagai kegiatan dapat berjalan dalam suasana yang tertib dan konstruktif.

“Organisasi kemasyarakatan juga memiliki peran dalam kehidupan daerah. Karena itu, komunikasi dan koordinasi harus dibangun dengan baik sehingga setiap unsur dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain unsur bidang, Husrifnah menekankan pentingnya peran sekretariat dalam mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan Kesbangpol. Sekretariat menjadi bagian yang menopang urusan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, serta urusan umum.

Dengan dukungan sekretariat yang tertata, pelaksanaan program pada setiap bidang diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Perencanaan dan administrasi yang baik juga diperlukan agar kegiatan organisasi dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan memiliki arah yang jelas.

Husrifnah meminta pejabat baru tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk beradaptasi. Ia berharap seluruh pejabat segera memahami lingkungan kerja, membangun komunikasi dengan jajaran, serta memetakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

Ia juga mengingatkan agar jabatan yang diberikan tidak dipandang hanya sebagai posisi struktural. Jabatan, menurutnya, harus diikuti dengan tanggung jawab dan kinerja yang dapat dirasakan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

“Dengan kondisi organisasi yang sekarang sudah lengkap, mari kita bekerja lebih maksimal. Jangan hanya sekadar mengisi jabatan, tetapi harus mampu menunjukkan kinerja dan memberikan kontribusi nyata sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” tegas Husrifnah.

Ia mengajak seluruh jajaran Kesbangpol untuk menjaga kekompakan internal dan memperkuat kerja sama lintas bidang. Menurutnya, tantangan yang dihadapi Kesbangpol membutuhkan kerja bersama karena berkaitan dengan dinamika sosial, politik, keamanan, wawasan kebangsaan dan kehidupan organisasi kemasyarakatan.

Koordinasi internal juga dinilai penting agar informasi mengenai berbagai perkembangan di masyarakat dapat diterima dan ditindaklanjuti secara cepat. Dengan struktur organisasi yang lebih lengkap, setiap bidang diharapkan dapat menjalankan fungsi masing-masing secara lebih fokus.

Apel perdana tersebut sekaligus menjadi momentum bagi jajaran Kesbangpol untuk menyatukan langkah setelah enam pejabat baru mulai menjalankan tugas. Kehadiran pejabat baru diharapkan tidak hanya melengkapi struktur organisasi, tetapi juga membawa peningkatan dalam kualitas pelayanan dan pelaksanaan program.

Husrifnah berharap seluruh pejabat mampu bekerja dengan disiplin, bertanggung jawab, serta menjaga komunikasi dengan jajaran internal maupun pihak terkait di luar Kesbangpol. Ia menilai kekompakan dan koordinasi menjadi bagian penting dalam memastikan setiap tugas dapat dilaksanakan secara efektif.

Dengan semakin lengkapnya struktur organisasi, Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana diharapkan mampu meningkatkan perannya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Enam pejabat baru kini mulai menjalankan tanggung jawab masing-masing dengan harapan dapat memperkuat fungsi Kesbangpol dalam menjaga persatuan, meningkatkan kewaspadaan dini, membangun komunikasi dengan masyarakat, serta mendukung kehidupan sosial dan politik yang kondusif di Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si., melantik dan mengambil sumpah/janji 179 pejabat administrasi dan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penataan birokrasi sekaligus upaya memperkuat kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, di Gedung Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Kamis (24/9/2026).

Sebanyak 179 pejabat yang dilantik terdiri atas Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan disaksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, para Asisten dan Staf Ahli Setda, kepala OPD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bombana.

Dalam sambutannya, Burhanuddin mengatakan pelantikan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial. Menurutnya, pengisian dan penataan jabatan merupakan bagian dari kebutuhan organisasi untuk memastikan roda pemerintahan berjalan lebih efektif.

Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Para pejabat juga diminta tidak menunggu terlalu lama untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja baru.

“Pelantikan hari ini adalah amanah dan kepercayaan. Saya minta kepada seluruh pejabat yang baru dilantik untuk segera bekerja, menunjukkan integritas, loyalitas, dan profesionalisme. Jabatan adalah tanggung jawab untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani,” tegas Burhanuddin.

Menurut Bupati, jabatan yang diberikan kepada seorang aparatur harus diikuti dengan tanggung jawab dan kinerja. Karena itu, para pejabat diminta membuktikan kepercayaan tersebut melalui pelaksanaan tugas yang nyata dan terukur.

Ia menilai keberhasilan birokrasi tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi yang lengkap. Kinerja aparatur dalam menjalankan tugas serta kemampuan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam mengukur keberhasilan pemerintahan.

Burhanuddin juga meminta pejabat yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi di lingkungan kerja masing-masing. Konsolidasi diperlukan untuk mengetahui kondisi organisasi, memahami persoalan yang dihadapi, sekaligus menentukan langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerja.

Para pejabat diminta membangun komunikasi dengan pimpinan, bawahan, dan perangkat daerah terkait. Koordinasi tersebut dinilai penting karena pelaksanaan pemerintahan membutuhkan keterhubungan antarunit kerja.

Bupati menekankan bahwa setiap OPD memiliki tugas yang berbeda, tetapi seluruhnya memiliki tujuan yang sama, yakni mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, ia mendorong penguatan kolaborasi antar-OPD. Persoalan pembangunan dan pelayanan publik tidak selalu dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah sehingga membutuhkan koordinasi lintas sektor.

Selain koordinasi, Burhanuddin meminta para pejabat memperhatikan disiplin dan peningkatan kompetensi aparatur. Menurutnya, tuntutan terhadap birokrasi terus berkembang sehingga aparatur perlu meningkatkan kemampuan agar dapat mengikuti kebutuhan organisasi dan masyarakat.

Peningkatan kompetensi juga diperlukan agar pejabat mampu mengambil keputusan sesuai tugas dan kewenangannya. Setiap keputusan harus memperhatikan ketentuan yang berlaku serta kepentingan pelayanan publik.

“Jangan hanya menduduki jabatan. Saudara harus mampu menunjukkan apa yang bisa dikerjakan dan apa yang bisa diberikan kepada organisasi serta masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga mengingatkan para pejabat untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Integritas diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memastikan kewenangan yang diberikan digunakan sesuai ketentuan.

Ia meminta seluruh pejabat menjaga sikap profesional dan menghindari tindakan yang dapat merusak kepercayaan publik. Jabatan harus digunakan untuk menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan, bukan untuk kepentingan pribadi.

Selain itu, para pejabat diminta menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN). Netralitas menjadi salah satu prinsip penting yang harus dijaga oleh aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Kepada pejabat yang dilantik, saya ucapkan selamat bekerja. Tunjukkan kinerja terbaik. Jaga netralitas ASN dan jadilah contoh yang baik di lingkungan kerja masing-masing,” kata Burhanuddin.

Pesan tersebut menjadi penekanan agar para pejabat tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi contoh bagi aparatur lain di lingkungan kerja masing-masing.

Menurut Burhanuddin, seorang pejabat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana kerja yang baik. Kepemimpinan di lingkungan birokrasi harus mampu mendorong aparatur bekerja secara disiplin, profesional, dan bertanggung jawab.

Ia juga mengingatkan pentingnya membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil. Setiap program dan kegiatan pemerintah perlu diarahkan pada pencapaian tujuan yang jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penataan birokrasi melalui pelantikan tersebut diharapkan dapat memperkuat organisasi Pemerintah Kabupaten Bombana. Para pejabat yang telah dilantik diharapkan segera menjalankan tugas sesuai posisi masing-masing dan mendukung program pembangunan daerah.

Pelantikan juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pimpinan daerah dan jajaran birokrasi. Dengan penempatan pejabat pada posisi yang dibutuhkan, pelaksanaan tugas pemerintahan diharapkan dapat berjalan lebih terarah.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga mendorong agar pelayanan publik terus diperbaiki. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, pejabat yang baru dilantik memiliki peran penting dalam memastikan unit kerja masing-masing mampu memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan. Respons terhadap kebutuhan masyarakat juga harus menjadi bagian dari perhatian setiap perangkat daerah.

Bupati meminta para pejabat tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Sebaliknya, jabatan harus menjadi ruang untuk membuktikan kemampuan, tanggung jawab, dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat.

Ia berharap para pejabat mampu membangun kerja sama yang sehat di lingkungan masing-masing. Hubungan kerja yang baik antara pimpinan dan bawahan akan membantu menciptakan suasana kerja yang produktif.

Dalam pelaksanaan tugas, pejabat juga diminta terbuka terhadap evaluasi. Setiap persoalan yang muncul perlu dibahas dan diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai agar tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Pelantikan 179 pejabat tersebut menjadi salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat kapasitas birokrasi. Penataan organisasi diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan publik.

Burhanuddin berharap pejabat yang menerima amanah dapat menjaga kepercayaan yang diberikan. Kepercayaan tersebut harus dibuktikan melalui kedisiplinan, integritas, profesionalisme, dan hasil kerja.

Dengan pelantikan tersebut, para pejabat mulai menjalankan tanggung jawab di lingkungan kerja masing-masing. Mereka diharapkan segera melakukan konsolidasi, memahami tugas dan fungsi, serta menyusun langkah kerja sesuai kebutuhan organisasi.

Bagi pemerintah daerah, keberhasilan penataan birokrasi akan terlihat dari kemampuan aparatur menjalankan tugas secara efektif dan memberikan pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Karena itu, 179 pejabat yang baru dilantik diharapkan tidak berhenti pada prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan. Amanah tersebut harus diterjemahkan menjadi kerja nyata dalam mendukung pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Kabupaten Bombana.

Pelantikan itu sekaligus menjadi pengingat bahwa jabatan dalam pemerintahan membawa tanggung jawab yang lebih besar. Para pejabat dituntut mampu bekerja secara profesional, menjaga integritas, memperkuat kolaborasi, serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian utama dalam pelaksanaan tugas.

Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., mengambil sumpah dan melantik 179 Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penataan organisasi sekaligus pemenuhan kebutuhan jabatan untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah, di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana, Kamis (24/9/2026).

Dalam sambutannya, Burhanuddin menegaskan bahwa jabatan yang diberikan kepada aparatur bukan sekadar perubahan posisi dalam struktur pemerintahan. Setiap jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan diarahkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Jabatan ini adalah amanah dan tanggung jawab. Bukan untuk dibanggakan, tetapi bagaimana kita menjalankan amanah ini untuk melayani masyarakat dan memberikan yang terbaik bagi daerah,” ujar Burhanuddin.

Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik menjadikan pelantikan tersebut sebagai awal untuk membuktikan kemampuan, integritas, dan komitmen dalam menjalankan tugas. Para pejabat diminta tidak berhenti pada pencapaian jabatan, tetapi segera menunjukkan kinerja di unit kerja masing-masing.

Menurut Burhanuddin, penataan jabatan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, termasuk profil, kompetensi, integritas, dan kinerja aparatur. Pertimbangan tersebut menjadi bagian dari upaya menempatkan aparatur sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tanggung jawab yang harus dijalankan.

Karena itu, ia meminta para pejabat segera memahami tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan masing-masing. Pemahaman terhadap tugas menjadi langkah awal agar pejabat dapat bekerja secara terarah dan mengambil keputusan sesuai kewenangan yang diberikan.

Bupati juga meminta para pejabat tidak membutuhkan waktu lama untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru. Mereka diminta segera melakukan konsolidasi dengan pimpinan, bawahan, dan pihak terkait untuk memahami kondisi serta berbagai persoalan yang dihadapi pada unit kerja masing-masing.

“Jangan buang waktu. Segera beradaptasi, lakukan konsolidasi, lihat persoalan yang ada di tempat saudara bertugas dan carikan solusinya. Kita ini adalah pelayan masyarakat,” tegasnya.

Pesan tersebut disampaikan karena pejabat yang baru dilantik memiliki tanggung jawab langsung dalam memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Bupati berharap tidak ada pejabat yang hanya menunggu instruksi tanpa memahami persoalan yang terjadi di lapangan.

Ia meminta setiap pejabat memiliki kepekaan terhadap persoalan yang muncul di lingkungan kerja. Masalah yang ditemukan harus segera diidentifikasi dan dicarikan solusi melalui koordinasi sesuai mekanisme pemerintahan.

Menurut Burhanuddin, pelayanan kepada masyarakat harus menjadi orientasi utama dalam pelaksanaan tugas aparatur. Setiap kebijakan dan pekerjaan yang dilakukan pemerintah harus memberikan manfaat serta menjawab kebutuhan masyarakat.

Selain persoalan kinerja, Bupati juga mengingatkan seluruh pejabat untuk menjaga integritas. Ia menegaskan bahwa jabatan pemerintahan harus dijalankan secara profesional dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Burhanuddin secara khusus mengingatkan para pejabat agar menghindari segala bentuk pelanggaran, termasuk praktik pungutan maupun pemberian uang yang berkaitan dengan jabatan. Menurutnya, jabatan merupakan amanah yang tidak boleh diperoleh maupun dijalankan melalui transaksi.

Peringatan tersebut menjadi bagian dari pesan Bupati agar seluruh aparatur menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Integritas, kata dia, harus menjadi dasar dalam menjalankan kewenangan dan mengambil setiap keputusan.

Pejabat juga diminta menjaga sikap dan perilaku dalam menjalankan tugas. Kewenangan yang melekat pada sebuah jabatan harus digunakan untuk kepentingan organisasi dan pelayanan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

“Jangan pernah menjadikan jabatan sebagai ruang untuk mencari keuntungan pribadi. Jalankan sesuai aturan dan berikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” pesan Burhanuddin.

Selain integritas, Bupati meminta para pejabat mengedepankan nilai-nilai BerAKHLAK dalam menjalankan tugas pemerintahan. Nilai tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi aparatur dalam membangun budaya kerja yang profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan.

Para pejabat juga diminta memperkuat koordinasi dan kolaborasi, baik di dalam organisasi maupun dengan perangkat daerah dan instansi terkait. Menurut Bupati, persoalan pemerintahan tidak selalu dapat diselesaikan oleh satu unit kerja sehingga membutuhkan kerja sama lintas sektor.

Koordinasi yang baik juga diperlukan untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan dan mempercepat penyelesaian persoalan. Setiap pejabat diharapkan mampu membangun komunikasi yang terbuka dengan jajaran di lingkungan kerja masing-masing.

Burhanuddin juga mendorong para pejabat memanfaatkan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan. Penggunaan teknologi dinilai penting untuk meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan responsivitas pelayanan publik.

Pemanfaatan teknologi diharapkan tidak hanya diterapkan dalam administrasi pemerintahan, tetapi juga dalam mendukung penyampaian informasi, koordinasi, pengelolaan pekerjaan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, perkembangan kebutuhan masyarakat menuntut pemerintah bekerja lebih cepat dan responsif. Karena itu, aparatur harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan pola kerja pemerintahan yang semakin membutuhkan keterbukaan serta kecepatan pelayanan.

Pelantikan 179 pejabat tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bombana memastikan struktur organisasi dapat berjalan sesuai kebutuhan. Pengisian jabatan diharapkan memberikan kejelasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada masing-masing unit kerja.

Dengan adanya pejabat yang ditempatkan sesuai kebutuhan organisasi, pelaksanaan program pemerintahan diharapkan dapat berjalan lebih terarah. Setiap pejabat memiliki peran dalam memastikan kebijakan pemerintah daerah dapat diterjemahkan menjadi program dan pelayanan yang dirasakan masyarakat.

Bupati meminta para pejabat tidak melihat pelantikan sebagai akhir dari proses karier birokrasi. Sebaliknya, pelantikan menjadi awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk membuktikan kualitas kerja dan kemampuan memimpin maupun menjalankan fungsi teknis sesuai jabatan.

Ia juga mengingatkan agar pejabat tidak hanya bekerja berdasarkan rutinitas. Setiap aparatur perlu memahami tujuan pekerjaan dan dampaknya terhadap pelayanan masyarakat.

“Yang kita butuhkan adalah pejabat yang bekerja, bukan hanya pejabat yang menduduki jabatan. Ukuran keberhasilan saudara adalah kinerja dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Pelantikan tersebut turut disaksikan perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bombana, Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.

Kehadiran unsur pimpinan daerah dan jajaran pemerintah tersebut menjadi bagian dari proses pelantikan sekaligus momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjalankan pemerintahan daerah.

Setelah pengambilan sumpah dan pelantikan, 179 pejabat diharapkan segera kembali ke unit kerja masing-masing. Mereka diminta langsung menjalankan tugas sesuai jabatan dan tanggung jawab yang telah diberikan.

Bupati Burhanuddin menekankan bahwa keberhasilan penataan organisasi tidak hanya ditentukan oleh lengkapnya struktur pemerintahan. Kinerja aparatur dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi ukuran penting dari keberhasilan tersebut.

Karena itu, ia meminta para pejabat menjaga kepercayaan yang diberikan dan membuktikannya melalui kerja nyata. Setiap tugas harus dilaksanakan dengan disiplin, integritas, koordinasi, dan tanggung jawab.

Pelantikan 179 Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana akhirnya menjadi momentum untuk memperkuat kembali orientasi pelayanan dalam birokrasi. Para pejabat baru kini memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan amanah tersebut melalui kinerja di unit kerja masing-masing.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, penataan jabatan diharapkan dapat memperkuat kapasitas organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bagi para pejabat yang dilantik, amanah tersebut menjadi tanggung jawab yang harus dibuktikan melalui kerja yang terukur dan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menghadiri pengukuhan Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Bombana periode 2024-2029. Pengukuhan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran organisasi dalam mendukung pemberdayaan perempuan, ketahanan keluarga, dan pembangunan daerah melalui program yang memberikan manfaat bagi anggota serta masyarakat, di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Rabu (23/9/2026).

Pengurus DWP Kabupaten Bombana dikukuhkan langsung oleh Ketua Penasihat Dharma Wanita Persatuan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, Ny. Norma Azazi Fadlansyah. Dalam arahannya, ia meminta kepengurusan DWP Bombana membangun kebersamaan dan memberikan ruang kepada seluruh anggota untuk terlibat sesuai potensi yang dimiliki.

Menurut Norma, kekuatan organisasi tidak hanya ditentukan oleh struktur kepengurusan, tetapi juga oleh kemampuan anggota membangun kerja sama dan menjalankan program secara bersama-sama.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara DWP dan perangkat daerah. Koordinasi tersebut diperlukan agar kegiatan organisasi tidak berjalan sendiri, tetapi dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah.

“Tidak perlu mengejar banyak kegiatan, tetapi mari kita memastikan setiap kegiatan ini memiliki manfaat dan makna bagi anggota, keluarga dan masyarakat,” ujar Norma.

Pesan tersebut menjadi perhatian dalam penguatan program DWP Bombana ke depan. Organisasi diharapkan mampu memilih kegiatan yang memiliki manfaat jelas, baik bagi anggota maupun lingkungan sosial di sekitarnya.

Menurut Norma, kegiatan organisasi tidak harus selalu berjumlah banyak. Hal yang lebih penting adalah memastikan setiap program memiliki tujuan yang jelas dan memberikan dampak yang dapat dirasakan.

Ia mendorong pengurus DWP Bombana membangun komunikasi yang baik antaranggota serta memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah. Dengan komunikasi yang terjaga, program organisasi dapat disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan yang tersedia.

Bupati Bombana Burhanuddin juga menyampaikan pesan serupa. Ia menegaskan pengukuhan pengurus DWP bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi awal dari amanah dan tanggung jawab untuk menjalankan organisasi secara nyata.

“Pengukuhan ini bukan sekadar seremoni organisasi, tetapi merupakan awal dari sebuah amanah dan tanggung jawab untuk menjalankan program organisasi dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan semangat pengabdian,” ujar Burhanuddin.

Bupati mengatakan DWP memiliki ruang yang cukup besar untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Peran tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, penguatan keluarga, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurutnya, keberadaan DWP tidak seharusnya hanya terlihat ketika organisasi melaksanakan kegiatan internal. Program yang dijalankan perlu memiliki hubungan dengan kebutuhan anggota, keluarga, dan masyarakat.

Karena itu, Burhanuddin mendorong pengurus DWP mengembangkan kegiatan yang menyentuh persoalan nyata. Sejumlah bidang yang dapat menjadi perhatian antara lain pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi keluarga, ketahanan pangan, serta kegiatan sosial.

“Jangan sampai organisasi hanya aktif ketika ada kegiatan seremonial. Sebaliknya, mari kita hadir melalui program-program nyata yang memberikan manfaat bagi anggota, keluarga dan masyarakat,” katanya.

Burhanuddin menilai keluarga memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, penguatan kapasitas keluarga dapat menjadi salah satu ruang kontribusi DWP dalam mendukung program pemerintah daerah.

Melalui kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan, misalnya, DWP dapat ikut mendorong peningkatan pemahaman keluarga terhadap kebutuhan dasar. Sementara melalui pemberdayaan ekonomi, organisasi dapat memberikan ruang bagi anggota untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

Ketahanan pangan juga menjadi salah satu bidang yang dapat dikembangkan dalam kegiatan DWP. Program yang sederhana dan sesuai dengan kondisi daerah dapat diarahkan untuk membantu keluarga memenuhi sebagian kebutuhan pangan sekaligus meningkatkan keterampilan anggota.

Di bidang sosial, DWP juga memiliki ruang untuk memperkuat kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan sosial dapat diarahkan agar lebih tepat sasaran dan dilakukan berdasarkan kebutuhan di lapangan.

Bupati meminta seluruh pengurus DWP memanfaatkan periode kepengurusan 2024-2029 untuk membangun organisasi yang aktif dan mampu memberikan manfaat. Ia juga berharap pengurus dapat menjaga kekompakan serta menghindari kegiatan yang hanya berorientasi pada formalitas.

Penguatan organisasi, kata dia, harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas program. Setiap kegiatan perlu direncanakan dengan baik agar tenaga, waktu, dan sumber daya yang digunakan memberikan hasil yang sepadan.

Dalam menjalankan program, DWP juga perlu membangun koordinasi dengan pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait. Sinergi tersebut dapat membantu organisasi memahami prioritas pembangunan dan menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat.

Keterlibatan anggota menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program. Setiap anggota memiliki kemampuan dan pengalaman yang berbeda sehingga dapat berkontribusi dalam bidang yang sesuai dengan potensi masing-masing.

Karena itu, pengurus diharapkan tidak hanya menjalankan program berdasarkan keputusan pengurus inti. Pelibatan anggota secara lebih luas dapat memperkuat rasa memiliki terhadap organisasi sekaligus membuka lebih banyak gagasan untuk pengembangan kegiatan.

Pada kesempatan tersebut, Ny. Hj. Nurdiana Syahrun dikukuhkan sebagai Ketua DWP Kabupaten Bombana periode 2024-2029 bersama jajaran pengurus lainnya.

Kepengurusan tersebut diharapkan mampu menerjemahkan pesan yang disampaikan dalam kegiatan pengukuhan menjadi program kerja yang terukur. Fokusnya tidak hanya pada jumlah kegiatan, tetapi pada manfaat yang dihasilkan bagi anggota, keluarga, dan masyarakat.

Pengukuhan pengurus juga menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi setelah terbentuknya kepengurusan baru. Konsolidasi diperlukan agar seluruh anggota memiliki pemahaman yang sama mengenai arah dan tujuan organisasi selama masa kepengurusan.

Bagi DWP Kabupaten Bombana, periode 2024-2029 menjadi kesempatan untuk memperluas kontribusi dalam berbagai bidang. Organisasi dapat mengambil peran melalui kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas keluarga sekaligus sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Kehadiran DWP di tengah keluarga aparatur juga diharapkan dapat menjadi ruang untuk membangun dukungan positif terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan. Pada saat yang sama, organisasi tetap perlu menjaga fokus pada program yang memiliki manfaat sosial.

Pengurus DWP juga diharapkan mampu menjaga keberlanjutan program. Kegiatan yang telah memberikan manfaat dapat dikembangkan, sementara program yang belum memberikan hasil sesuai harapan dapat dievaluasi dan diperbaiki.

Dengan pendekatan tersebut, kegiatan DWP diharapkan tidak berhenti pada agenda rutin. Organisasi dapat berkembang menjadi wadah yang mampu mendorong keterlibatan perempuan dalam penguatan keluarga dan kehidupan sosial masyarakat.

Pengukuhan pengurus DWP Kabupaten Bombana turut dihadiri Penasihat Dharma Wanita Kabupaten Bombana, Ny. Hj. Fatmawati Kasim Marewa Burhanuddin, jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Bombana, serta pengurus DWP Kabupaten Bombana.

Kehadiran jajaran pemerintah daerah dalam kegiatan tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi antara DWP dan perangkat daerah dalam menjalankan program organisasi. Sinergi tersebut diharapkan dapat terus diperkuat sepanjang masa kepengurusan.

Bupati Burhanuddin berharap seluruh pengurus menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Ia meminta setiap program disusun berdasarkan kebutuhan dan diarahkan untuk memberikan manfaat yang nyata.

Pengukuhan DWP Kabupaten Bombana periode 2024-2029 akhirnya menjadi titik awal bagi kepengurusan baru untuk memperkuat organisasi dan memperluas kontribusinya. Tantangannya bukan sekadar menjalankan agenda organisasi, tetapi memastikan setiap kegiatan memiliki manfaat yang dapat dirasakan.

Dengan kebersamaan, keterlibatan anggota, dan sinergi bersama pemerintah daerah, DWP Bombana diharapkan mampu menjalankan program secara lebih terarah. Pemberdayaan perempuan, penguatan keluarga, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kepedulian sosial menjadi sejumlah ruang yang dapat terus dikembangkan selama masa kepengurusan.

Makassar, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menghadiri kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi yang menjadi forum penguatan kinerja dan tata kelola pemerintahan daerah. Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., bersama para kepala daerah dan jajaran pemerintah daerah se-Regional Sulawesi di Hotel Claro Makassar, Jumat (18/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi sekaligus mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Para kepala daerah mendapat arahan terkait pentingnya menjaga kinerja pemerintahan agar program pembangunan dan pelayanan publik memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kinerja di berbagai sektor. Pemerintah daerah tidak cukup hanya menjalankan program, tetapi harus memastikan setiap kebijakan dan kegiatan memiliki hasil yang jelas serta menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kita harus terus meningkatkan kinerja pemerintahan, memperkuat pelayanan publik, dan memastikan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Tito Karnavian dalam kegiatan tersebut.

Menurut Tito, peningkatan kualitas pemerintahan membutuhkan komitmen dari seluruh jajaran pemerintah daerah. Kepala daerah bersama perangkat daerah perlu memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program berjalan secara terukur.

Kinerja pemerintah daerah juga berkaitan erat dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan responsif menjadi salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.

Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk terus melakukan pembenahan. Perbaikan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui penyusunan kebijakan, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas aparatur dan pemanfaatan berbagai inovasi dalam pelayanan.

Forum apresiasi tersebut juga menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melihat praktik dan pengalaman dari daerah lain. Pertukaran pengalaman dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, kehadiran dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat. Informasi dan arahan yang disampaikan dalam forum tersebut dapat menjadi bahan bagi daerah dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan. Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan harus diarahkan pada kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan, memperkuat pelayanan publik, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Burhanuddin.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan program pembangunan tidak berhenti pada aspek perencanaan. Setiap program diharapkan memiliki manfaat yang jelas dan dapat dirasakan masyarakat.

Pelayanan publik menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian dalam penguatan kinerja pemerintahan. Pemerintah daerah dituntut memberikan layanan yang lebih efektif dan responsif agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan sesuai kebutuhannya.

Peningkatan pelayanan juga membutuhkan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah. Setiap perangkat daerah memiliki fungsi dan tanggung jawab yang saling berkaitan dalam mendukung pencapaian target pembangunan.

Karena itu, sinergi antara kepala daerah, perangkat daerah, serta pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam menjaga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Koordinasi yang baik dapat membantu daerah merespons berbagai persoalan secara lebih cepat dan tepat.

Kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi juga memberikan pesan bahwa pencapaian pemerintah daerah perlu diikuti dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja. Prestasi pemerintahan bukan menjadi titik akhir, tetapi menjadi dasar untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Pemerintah daerah juga dituntut lebih adaptif terhadap perubahan. Kebutuhan masyarakat terus berkembang sehingga pola pelayanan dan pelaksanaan pembangunan perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Inovasi menjadi salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Namun, inovasi harus tetap diarahkan pada penyelesaian persoalan nyata dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Bagi Kabupaten Bombana, arahan pemerintah pusat tersebut menjadi bahan untuk memperkuat agenda pembangunan daerah. Pemerintah daerah perlu terus memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan target pembangunan yang telah ditetapkan.

Pembangunan yang berkelanjutan juga membutuhkan konsistensi dalam menjaga kualitas perencanaan. Program harus disusun berdasarkan kebutuhan dan kondisi daerah, kemudian dilaksanakan dengan pengawasan dan evaluasi yang memadai.

Dalam konteks pelayanan publik, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa masyarakat menjadi penerima manfaat utama dari setiap kebijakan. Hal tersebut mencakup kemudahan akses layanan, kepastian prosedur, kecepatan pelayanan, serta peningkatan kualitas aparatur.

Bupati Burhanuddin menilai forum seperti ini penting bagi pemerintah daerah karena memberikan kesempatan untuk memperkuat koordinasi dan melihat perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di berbagai daerah.

“Forum ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kami juga dapat belajar dari pengalaman daerah lain untuk terus memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan di Bombana,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu terbuka terhadap evaluasi dan pengalaman dari daerah lain. Setiap masukan dapat menjadi bahan untuk memperbaiki kebijakan serta meningkatkan efektivitas program pembangunan.

Sinergi pemerintah pusat dan daerah juga dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Kebijakan nasional perlu diterjemahkan ke dalam program daerah dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat.

Forum Regional Sulawesi tersebut mempertemukan pemerintah daerah dari berbagai wilayah dengan karakteristik yang berbeda. Pertemuan ini menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dan menyamakan pemahaman mengenai arah kebijakan pemerintahan.

Bagi Kabupaten Bombana, komunikasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan program daerah tetap selaras dengan kebijakan nasional. Pada saat yang sama, daerah tetap memiliki ruang untuk mengembangkan program sesuai dengan potensi dan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga terus didorong untuk menjaga semangat pembenahan di lingkungan pemerintahan. Perbaikan dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas aparatur, penguatan koordinasi, pemanfaatan teknologi, serta evaluasi terhadap program yang telah berjalan.

Kinerja pemerintahan pada akhirnya dapat dilihat dari kemampuan pemerintah menghadirkan pelayanan dan pembangunan yang berdampak bagi masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan perlu diarahkan pada hasil yang terukur dan manfaat yang nyata.

Kehadiran Bupati Burhanuddin dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah pusat. Arahan Mendagri menjadi salah satu bahan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Apresiasi terhadap pemerintah daerah berprestasi juga memberikan dorongan bagi daerah untuk mempertahankan capaian sekaligus memperbaiki sektor yang masih membutuhkan peningkatan. Pemerintah daerah diharapkan tidak berhenti pada capaian yang telah diperoleh, tetapi terus mencari cara untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

Dengan penguatan koordinasi, peningkatan kualitas pelayanan, dan pelaksanaan pembangunan yang lebih terukur, Pemerintah Kabupaten Bombana berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif.

Kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi menjadi salah satu momentum untuk memperkuat semangat tersebut. Pemerintah daerah diharapkan terus berbenah, meningkatkan inovasi, dan memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bagi Kabupaten Bombana, komitmen tersebut akan terus diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan berkelanjutan. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lain juga akan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bombana – sultranet.com — Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si. menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bombana, Kejaksaan Negeri Bombana, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta penegakan hukum di daerah. Hal itu disampaikan Burhanuddin saat menyambut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bombana yang baru, Mohtar Arifin, S.Kom., S.H., M.H., dalam acara penyambutan dan ramah tamah di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bombana, Kamis, 20 Agustus 2026.

Bupati Bombana didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., dan Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si. Dalam kegiatan tersebut, jajaran Forkopimda Bombana, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli bupati, serta kepala perangkat daerah turut hadir.

Hadir pula Komandan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 919/Sangia Dowo, pimpinan instansi vertikal di daerah, para camat, serta pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kejaksaan Negeri Bombana.

Dalam sambutannya, Burhanuddin menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada Mohtar Arifin beserta keluarga di Kabupaten Bombana. Ia berharap kehadiran Kajari baru dapat membawa semangat baru sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan antara kejaksaan, pemerintah daerah, dan seluruh unsur Forkopimda.

“Selamat datang dan selamat bertugas di Bumi Wonua Bombana kepada Bapak Mohtar Arifin, S.Kom., S.H., M.H., beserta keluarga,” ujar Burhanuddin.

Menurut Burhanuddin, kolaborasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum merupakan bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Sinergi tersebut dibutuhkan agar pembangunan daerah dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat.

Ia mengatakan Kejaksaan Negeri Bombana memiliki posisi strategis dalam mendukung berbagai agenda pemerintahan, terutama melalui fungsi penegakan hukum, pengawalan, dan pendampingan hukum. Karena itu, komunikasi yang terbuka antara pemerintah daerah dan kejaksaan perlu terus dijaga.

Burhanuddin berharap kerja sama yang telah terbangun selama ini dapat dilanjutkan dan diperkuat di bawah kepemimpinan Kajari Bombana yang baru. Ia juga menilai pencegahan tindak pidana korupsi perlu menjadi perhatian bersama, bukan hanya melalui penindakan, tetapi juga dengan membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Kami berharap kehadiran Bapak dapat semakin memperkuat kerja sama, khususnya dalam pengawalan dan pendampingan hukum, pencegahan tindak pidana korupsi, serta menciptakan suasana yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat Bombana,” kata Burhanuddin.

Bupati menilai hubungan yang baik antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum akan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan program pembangunan. Pemerintah daerah, kata dia, membutuhkan koordinasi dengan berbagai institusi agar setiap kebijakan dan program dapat dilaksanakan secara tepat, sesuai aturan, dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Burhanuddin juga menyampaikan apresiasi kepada Andi Helmi Adam, S.H., M.H., yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bombana. Selama menjalankan tugas di Bombana, Andi Helmi Adam telah membangun kerja sama dengan pemerintah daerah dan unsur Forkopimda.

Andi Helmi Adam selanjutnya mendapat penugasan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan, Kalimantan Utara. Burhanuddin menyampaikan terima kasih atas kontribusi dan kerja sama yang telah diberikan selama masa tugasnya di Kabupaten Bombana.

Pergantian pimpinan di lingkungan kejaksaan tersebut diharapkan tidak mengurangi kekuatan koordinasi yang selama ini telah terjalin. Sebaliknya, momentum pergantian kepemimpinan menjadi kesempatan untuk melanjutkan program kerja sekaligus membangun kerja sama yang lebih kuat sesuai tantangan yang dihadapi daerah.

Sementara itu, Kajari Bombana Mohtar Arifin menyampaikan bahwa amanah sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bombana merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ia menyadari bahwa pelaksanaan tugas kejaksaan tidak dapat dilakukan secara sendiri dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

Mohtar mengatakan dukungan pemerintah daerah, Forkopimda, jajaran satuan kerja, instansi terkait, serta masyarakat merupakan bagian penting dalam menjalankan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Bombana.

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan tugas kejaksaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan seluruh unsur di daerah dalam membangun komunikasi dan kerja sama. Karena itu, ia membuka ruang untuk memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bombana dan seluruh pemangku kepentingan.

“Ke depan, kami akan mengedepankan perkara yang berkeadilan, terutama perkara masyarakat, dengan pendekatan restorative justice dan humanis,” ujar Mohtar.

Pendekatan tersebut, kata Mohtar, menjadi salah satu komitmen dalam menjalankan tugas penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada proses hukum, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan dan kepentingan masyarakat.

Ia menekankan bahwa hukum harus hadir untuk memberikan rasa keadilan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Kejaksaan Negeri Bombana akan berupaya membangun pendekatan yang proporsional dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mohtar juga meminta dukungan kepada Bupati Bombana, Wakil Bupati, jajaran Forkopimda, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat. Dukungan tersebut dinilai penting agar tugas penegakan hukum, pelayanan hukum, dan fungsi kejaksaan lainnya dapat berjalan secara efektif.

“Mohon dukungan dari Bapak Bupati, Forkopimda, dan seluruh masyarakat Bombana agar kami dapat menjalankan amanah ini dengan baik,” katanya.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya membangun hubungan kelembagaan yang sehat antara Kejaksaan Negeri Bombana dan Pemerintah Kabupaten Bombana. Sinergi tidak hanya dibutuhkan dalam penanganan persoalan hukum, tetapi juga dalam mendorong pencegahan pelanggaran hukum sejak tahap awal.

Bagi pemerintah daerah, penguatan koordinasi dengan kejaksaan juga menjadi bagian dari upaya memastikan setiap pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai koridor hukum. Dengan pendampingan dan komunikasi yang baik, potensi persoalan hukum dapat diidentifikasi lebih awal sehingga tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Pada acara tersebut, Bupati Bombana dan Wakil Bupati Bombana juga menyerahkan cenderamata kepada Mohtar Arifin sebagai bagian dari rangkaian penyambutan Kajari Bombana yang baru. Penyerahan cenderamata berlangsung dalam suasana ramah tamah bersama jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, serta tamu undangan.

Pertemuan tersebut sekaligus menjadi ruang awal bagi Mohtar Arifin untuk memperkenalkan diri dan membangun komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Bombana. Kehadiran jajaran pemerintah daerah dan unsur Forkopimda menunjukkan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam menjaga stabilitas daerah.

Dengan kepemimpinan Kajari yang baru, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap hubungan kerja sama yang telah terbangun dapat terus berlanjut. Pemerintah daerah dan Kejaksaan Negeri Bombana diharapkan dapat berjalan bersama dalam mengawal pembangunan, memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi, serta memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Sinergi tersebut juga diharapkan mampu menciptakan iklim pemerintahan yang aman, tertib, transparan, dan akuntabel. Pada saat yang sama, pendekatan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Penyambutan Kajari Bombana yang baru akhirnya bukan sekadar agenda seremonial pergantian pejabat. Pertemuan itu menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam membangun Kabupaten Bombana dengan tata kelola pemerintahan yang baik serta menjunjung tinggi supremasi hukum.

Bombana – sultranet.com — Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si. menerima penghargaan sebagai Kepala Daerah Penggerak Kekayaan Intelektual dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mendorong pengembangan, perlindungan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual di daerah. Piagam penghargaan diterima oleh Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., yang mewakili Bupati dalam Upacara Peringatan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026 di Lapangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Kendari, Rabu, 19 Agustus 2026.

Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, kepada Wakil Bupati Bombana dalam rangkaian upacara peringatan tersebut.

Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas langkah Pemerintah Kabupaten Bombana dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual yang dapat mendukung pengembangan potensi daerah. Upaya tersebut mencakup penguatan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), perlindungan Hak Cipta, serta penggalian dan pengembangan potensi Indikasi Geografis yang dimiliki Kabupaten Bombana.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, penghargaan tersebut tidak hanya menjadi bentuk pengakuan atas program yang telah dilakukan, tetapi juga menjadi dorongan untuk memperluas upaya perlindungan terhadap karya, inovasi, dan potensi lokal masyarakat.

Kekayaan intelektual dinilai memiliki posisi penting dalam pembangunan daerah karena berkaitan dengan kemampuan masyarakat menghasilkan karya dan inovasi yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, maupun identitas daerah. Perlindungan hukum diperlukan agar karya dan potensi tersebut tidak mudah diklaim atau dimanfaatkan pihak lain tanpa memberikan manfaat yang layak bagi masyarakat maupun daerah.

Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus mengidentifikasi berbagai potensi lokal yang memiliki nilai kekayaan intelektual. Langkah tersebut dilakukan tidak hanya terhadap karya masyarakat yang sudah berkembang, tetapi juga terhadap potensi daerah yang masih membutuhkan proses penggalian, pengembangan, dan pendampingan.

Melalui penguatan kelembagaan dan koordinasi antarpemangku kepentingan, pemerintah daerah berupaya memastikan berbagai karya dan potensi lokal dapat memperoleh perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku. Pada saat yang sama, potensi tersebut diharapkan dapat dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai tambah dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Penguatan Badan Riset dan Inovasi Daerah menjadi salah satu bagian penting dalam upaya tersebut. BRIDA diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak riset, inovasi, dan pengembangan potensi daerah sehingga berbagai gagasan yang lahir dari masyarakat maupun lingkungan pemerintahan dapat diarahkan menjadi inovasi yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Selain inovasi, perlindungan Hak Cipta juga menjadi perhatian dalam pengembangan kekayaan intelektual di Bombana. Perlindungan tersebut penting bagi masyarakat yang menghasilkan karya agar memiliki kepastian hukum atas karya yang mereka ciptakan.

Karya masyarakat dapat berupa berbagai bentuk hasil kreativitas dan inovasi yang memiliki nilai budaya maupun ekonomi. Karena itu, pemerintah daerah memiliki peran dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan dan perlindungan kekayaan intelektual.

Potensi Indikasi Geografis juga menjadi bagian dari perhatian Pemerintah Kabupaten Bombana. Indikasi Geografis dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat identitas suatu produk yang memiliki karakteristik tertentu karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam dan manusia.

Dengan penggalian dan pengembangan potensi tersebut, produk lokal Bombana diharapkan memiliki identitas yang lebih kuat sekaligus memperoleh perlindungan hukum. Pada tahap berikutnya, perlindungan tersebut dapat membuka peluang pengembangan produk menjadi komoditas yang memiliki daya saing lebih baik.

Penghargaan yang diterima Bupati Bombana menjadi momentum untuk memperkuat langkah tersebut. Pemerintah daerah diharapkan tidak berhenti pada pencapaian penghargaan, tetapi menjadikannya sebagai pemicu untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan di bidang kekayaan intelektual.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga terus mendorong lahirnya karya dan inovasi baru dari masyarakat. Dukungan terhadap kreativitas masyarakat menjadi penting karena kekayaan intelektual pada dasarnya lahir dari kemampuan individu maupun kelompok dalam menciptakan sesuatu yang memiliki nilai dan karakter tersendiri.

Di tengah perkembangan ekonomi dan teknologi yang semakin cepat, kekayaan intelektual dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi daerah. Karya, inovasi, produk khas, dan potensi lokal yang dikelola dengan baik dapat membuka peluang usaha sekaligus memperkuat identitas daerah.

Karena itu, perlindungan kekayaan intelektual tidak hanya dipandang sebagai persoalan administratif atau hukum. Lebih jauh, perlindungan tersebut merupakan bagian dari strategi untuk menjaga hasil kreativitas masyarakat dan memastikan potensi lokal dapat berkembang secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga memandang pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam proses tersebut. Pemerintah, lembaga riset, pelaku usaha, komunitas, pelaku ekonomi kreatif, akademisi, serta masyarakat perlu membangun kerja sama agar potensi kekayaan intelektual dapat ditemukan dan dikembangkan secara optimal.

Kolaborasi tersebut juga diperlukan untuk memastikan karya dan potensi lokal tidak berhenti pada tahap pendaftaran atau perlindungan hukum. Setelah mendapatkan perlindungan, potensi tersebut perlu didorong agar dapat memberikan manfaat nyata, termasuk melalui pengembangan produk, peningkatan kualitas, promosi, dan perluasan pasar.

Penghargaan sebagai Kepala Daerah Penggerak Kekayaan Intelektual menunjukkan adanya perhatian terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Bombana dalam membangun ekosistem tersebut. Pengakuan itu sekaligus menambah semangat pemerintah daerah untuk melanjutkan berbagai program yang berkaitan dengan riset, inovasi, dan perlindungan kekayaan intelektual.

Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani yang menerima penghargaan tersebut atas nama Bupati Burhanuddin juga membawa pesan penting bahwa pengembangan kekayaan intelektual merupakan kerja bersama. Pemerintah daerah membutuhkan dukungan lembaga terkait untuk memastikan proses perlindungan dan pengembangan kekayaan intelektual dapat berjalan secara efektif.

Momentum Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026 menjadi ruang untuk menegaskan pentingnya peran hukum dalam memberikan perlindungan terhadap karya dan inovasi masyarakat. Dalam konteks daerah, perlindungan tersebut dapat menjadi fondasi untuk mendorong masyarakat semakin percaya diri menghasilkan karya yang memiliki nilai.

Bagi Bombana, berbagai potensi daerah yang memiliki kekhasan perlu terus dipetakan. Potensi tersebut kemudian dapat dikembangkan dengan pendekatan yang tepat agar memiliki daya saing dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen menjadikan penghargaan tersebut sebagai motivasi untuk memperkuat program pengembangan kekayaan intelektual. Upaya identifikasi, pencatatan, perlindungan, dan pengembangan akan terus didorong agar karya dan potensi daerah tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga mampu tumbuh menjadi kekuatan ekonomi dan identitas daerah.

Dengan langkah tersebut, kekayaan intelektual diharapkan tidak berhenti sebagai aset yang tercatat, melainkan dapat menjadi bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa kreativitas dan potensi masyarakat Bombana memiliki ruang untuk berkembang, mendapatkan perlindungan, serta memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan mendatang.

Penyerahan penghargaan kepada Bupati Bombana melalui Wakil Bupati Ahmad Yani menjadi bagian dari rangkaian Upacara Peringatan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026 yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara. Momentum tersebut sekaligus memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana untuk terus membangun ekosistem kekayaan intelektual yang mendukung inovasi, kreativitas, dan pengembangan potensi lokal.