Makassar, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menghadiri kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi yang menjadi forum penguatan kinerja dan tata kelola pemerintahan daerah. Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., bersama para kepala daerah dan jajaran pemerintah daerah se-Regional Sulawesi di Hotel Claro Makassar, Jumat (18/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi sekaligus mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Para kepala daerah mendapat arahan terkait pentingnya menjaga kinerja pemerintahan agar program pembangunan dan pelayanan publik memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kinerja di berbagai sektor. Pemerintah daerah tidak cukup hanya menjalankan program, tetapi harus memastikan setiap kebijakan dan kegiatan memiliki hasil yang jelas serta menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kita harus terus meningkatkan kinerja pemerintahan, memperkuat pelayanan publik, dan memastikan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Tito Karnavian dalam kegiatan tersebut.

Menurut Tito, peningkatan kualitas pemerintahan membutuhkan komitmen dari seluruh jajaran pemerintah daerah. Kepala daerah bersama perangkat daerah perlu memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program berjalan secara terukur.

Kinerja pemerintah daerah juga berkaitan erat dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan responsif menjadi salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.

Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk terus melakukan pembenahan. Perbaikan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui penyusunan kebijakan, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas aparatur dan pemanfaatan berbagai inovasi dalam pelayanan.

Forum apresiasi tersebut juga menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melihat praktik dan pengalaman dari daerah lain. Pertukaran pengalaman dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, kehadiran dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat. Informasi dan arahan yang disampaikan dalam forum tersebut dapat menjadi bahan bagi daerah dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan. Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan harus diarahkan pada kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan, memperkuat pelayanan publik, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Burhanuddin.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan program pembangunan tidak berhenti pada aspek perencanaan. Setiap program diharapkan memiliki manfaat yang jelas dan dapat dirasakan masyarakat.

Pelayanan publik menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian dalam penguatan kinerja pemerintahan. Pemerintah daerah dituntut memberikan layanan yang lebih efektif dan responsif agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan sesuai kebutuhannya.

Peningkatan pelayanan juga membutuhkan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah. Setiap perangkat daerah memiliki fungsi dan tanggung jawab yang saling berkaitan dalam mendukung pencapaian target pembangunan.

Karena itu, sinergi antara kepala daerah, perangkat daerah, serta pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam menjaga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Koordinasi yang baik dapat membantu daerah merespons berbagai persoalan secara lebih cepat dan tepat.

Kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi juga memberikan pesan bahwa pencapaian pemerintah daerah perlu diikuti dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja. Prestasi pemerintahan bukan menjadi titik akhir, tetapi menjadi dasar untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Pemerintah daerah juga dituntut lebih adaptif terhadap perubahan. Kebutuhan masyarakat terus berkembang sehingga pola pelayanan dan pelaksanaan pembangunan perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Inovasi menjadi salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Namun, inovasi harus tetap diarahkan pada penyelesaian persoalan nyata dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Bagi Kabupaten Bombana, arahan pemerintah pusat tersebut menjadi bahan untuk memperkuat agenda pembangunan daerah. Pemerintah daerah perlu terus memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan target pembangunan yang telah ditetapkan.

Pembangunan yang berkelanjutan juga membutuhkan konsistensi dalam menjaga kualitas perencanaan. Program harus disusun berdasarkan kebutuhan dan kondisi daerah, kemudian dilaksanakan dengan pengawasan dan evaluasi yang memadai.

Dalam konteks pelayanan publik, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa masyarakat menjadi penerima manfaat utama dari setiap kebijakan. Hal tersebut mencakup kemudahan akses layanan, kepastian prosedur, kecepatan pelayanan, serta peningkatan kualitas aparatur.

Bupati Burhanuddin menilai forum seperti ini penting bagi pemerintah daerah karena memberikan kesempatan untuk memperkuat koordinasi dan melihat perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di berbagai daerah.

“Forum ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kami juga dapat belajar dari pengalaman daerah lain untuk terus memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan di Bombana,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu terbuka terhadap evaluasi dan pengalaman dari daerah lain. Setiap masukan dapat menjadi bahan untuk memperbaiki kebijakan serta meningkatkan efektivitas program pembangunan.

Sinergi pemerintah pusat dan daerah juga dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Kebijakan nasional perlu diterjemahkan ke dalam program daerah dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat.

Forum Regional Sulawesi tersebut mempertemukan pemerintah daerah dari berbagai wilayah dengan karakteristik yang berbeda. Pertemuan ini menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dan menyamakan pemahaman mengenai arah kebijakan pemerintahan.

Bagi Kabupaten Bombana, komunikasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan program daerah tetap selaras dengan kebijakan nasional. Pada saat yang sama, daerah tetap memiliki ruang untuk mengembangkan program sesuai dengan potensi dan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga terus didorong untuk menjaga semangat pembenahan di lingkungan pemerintahan. Perbaikan dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas aparatur, penguatan koordinasi, pemanfaatan teknologi, serta evaluasi terhadap program yang telah berjalan.

Kinerja pemerintahan pada akhirnya dapat dilihat dari kemampuan pemerintah menghadirkan pelayanan dan pembangunan yang berdampak bagi masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan perlu diarahkan pada hasil yang terukur dan manfaat yang nyata.

Kehadiran Bupati Burhanuddin dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah pusat. Arahan Mendagri menjadi salah satu bahan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Apresiasi terhadap pemerintah daerah berprestasi juga memberikan dorongan bagi daerah untuk mempertahankan capaian sekaligus memperbaiki sektor yang masih membutuhkan peningkatan. Pemerintah daerah diharapkan tidak berhenti pada capaian yang telah diperoleh, tetapi terus mencari cara untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

Dengan penguatan koordinasi, peningkatan kualitas pelayanan, dan pelaksanaan pembangunan yang lebih terukur, Pemerintah Kabupaten Bombana berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif.

Kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi menjadi salah satu momentum untuk memperkuat semangat tersebut. Pemerintah daerah diharapkan terus berbenah, meningkatkan inovasi, dan memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bagi Kabupaten Bombana, komitmen tersebut akan terus diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan berkelanjutan. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lain juga akan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jakarta, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Forum nasional ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan kebijakan sekaligus memperkuat koordinasi dalam mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden serta agenda pembangunan nasional yang terangkum dalam Asta Cita. Rakornas tersebut berlangsung di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Jalan Letjen S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat, Kamis, 15 Januari 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Bombana hadir didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bombana serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana. Rakornas ini juga dihadiri oleh para bupati dan wali kota dari seluruh Indonesia yang menjadi perwakilan pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.

Rapat koordinasi nasional tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, forum ini juga bertujuan meningkatkan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Melalui rakornas ini, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk semakin aktif dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di wilayah masing-masing. Stabilitas tersebut dinilai sebagai faktor penting dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Paharuddin, S.STP., M.Si menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga kondisi sosial dan politik yang stabil.

“Pemerintah daerah harus berhasil menjaga stabilitas sosial politik dengan baik, karena itulah indikator keberhasilan urusan pemerintahan umum,” kata Paharuddin dalam forum tersebut.

Menurutnya, stabilitas sosial dan politik menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan pembangunan daerah. Tanpa kondisi yang aman dan kondusif, berbagai program pembangunan akan sulit berjalan secara optimal.

Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Prof. (H.C.) Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si., CGRE menekankan bahwa pelaksanaan program prioritas Presiden serta agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah.

Ia menjelaskan bahwa program-program strategis pemerintah pusat akan lebih efektif jika didukung oleh kondisi daerah yang aman, stabil, dan kondusif.

“Program prioritas Presiden dan Asta Cita ini akan berjalan efektif jika tercipta stabilitas sosial dan politik di berbagai daerah,” ujar Akmal Malik.

Akmal juga menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang beragam. Pemerintah daerah diharapkan mampu membangun komunikasi yang baik dengan berbagai elemen masyarakat guna menciptakan suasana yang kondusif bagi pembangunan.

Senada dengan hal tersebut, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan, Dr. Drs. Bahtiar, M.Si menyampaikan bahwa Rakornas ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ia menilai forum koordinasi seperti ini sangat penting untuk menyamakan persepsi serta memperkuat langkah bersama dalam mendukung berbagai agenda pembangunan nasional.

“Rapat ini merupakan momentum penting untuk menyatukan langkah, memperkuat kolaborasi, dan menyelaraskan arah kebijakan pusat serta daerah dalam mendukung program prioritas Presiden,” kata Bahtiar.

Melalui rakornas tersebut, pemerintah pusat berharap pemerintah daerah dapat terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum, termasuk dalam menjaga stabilitas politik, memperkuat wawasan kebangsaan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Bupati Bombana Burhanuddin menyambut baik pelaksanaan rakornas ini sebagai forum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Menurutnya, sinergi yang kuat antara kedua level pemerintahan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program pembangunan di daerah.

Ia juga menilai bahwa rakornas tersebut memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk bertukar pengalaman, memperluas wawasan, serta memperkuat komitmen dalam menjalankan berbagai kebijakan yang mendukung pembangunan nasional.

Dengan adanya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan berbagai program prioritas pemerintah dapat berjalan secara efektif serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanudin, M.Si bersama Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si secara resmi membuka Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Bombana ke-22 yang ditandai dengan pemukulan gong di Alun-Alun Kasipute Rumbia, Kamis (11/12/2025).

Pembukaan Porseni diawali dengan defile kontingen dari seluruh organisasi perangkat daerah dan kecamatan se-Kabupaten Bombana. Para peserta tampil mengenakan busana adat khas daerah serta beragam kostum kreatif yang mencerminkan kekayaan budaya dan semangat kebersamaan masyarakat Bombana. Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Bombana, para kepala OPD, camat se-Kabupaten Bombana, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Burhanudin menegaskan bahwa momentum Hari Jadi ke-22 Kabupaten Bombana harus menjadi penguat persatuan dan soliditas seluruh elemen pemerintahan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Hari ini saya pertegas kembali bahwa kita orang Indonesia, kita orang Sulawesi Tenggara, kita orang Bombana. Kita semua bersaudara. Tidak boleh ada sekat di antara kita, khususnya para ASN, aparat kecamatan, maupun desa. Kita harus bersatu untuk melayani masyarakat serta membangun Bombana menjadi lebih sejahtera,” ujar Burhanudin.

Bupati menekankan, usia Kabupaten Bombana yang telah memasuki lebih dari dua dekade harus menjadi bahan refleksi bersama untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, pembangunan daerah tidak bisa berjalan sendiri, melainkan membutuhkan kerja sama antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.

Ia juga menyoroti potensi besar Kabupaten Bombana yang bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan. Potensi tersebut, kata dia, harus dikelola secara serius agar Bombana mampu berdiri di atas kekuatan sendiri dan berkembang sebagai pusat industri pertanian dan perikanan.

“Bombana memiliki sumber daya yang besar. Kita harus menjadikannya sebagai kekuatan utama, sehingga daerah ini mampu mandiri dan memberi kesejahteraan bagi masyarakatnya,” kata Burhanudin.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menegaskan komitmennya terhadap pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bombana, baik di wilayah daratan maupun kepulauan. Ia mengakui masih ada sejumlah wilayah yang membutuhkan perhatian lebih, termasuk Kecamatan Matausu dan Pulau Kabaena.

“Terima kasih kepada saudara-saudaraku, khususnya dari Kabaena dan Matausu, yang hingga kini pembangunannya belum sempat saya sentuh. Insya Allah, pembangunan Matausu dan perbaikan di Kabaena akan kita laksanakan, begitu pula seluruh infrastruktur di Bombana,” ucapnya.

Di hadapan para kontingen, Bupati mengajak seluruh peserta Porseni untuk menjadikan ajang tersebut sebagai ruang mempererat persaudaraan dan memperkuat rasa kebersamaan. Ia berharap seluruh rangkaian perlombaan dapat berjalan dengan menjunjung tinggi nilai sportivitas dan kebahagiaan.

Pekan Olahraga dan Seni HUT ke-22 Kabupaten Bombana ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana memperkokoh persatuan, menumbuhkan kreativitas, serta memperkuat semangat gotong royong dalam membangun Bombana yang lebih maju dan sejahtera. (adv)

Bombana, sultranet.com – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bombana terus memperkuat perannya sebagai perangkat daerah strategis dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berdampak langsung pada keberhasilan pembangunan kabupaten. Komitmen tersebut ditegaskan Kepala BKD Bombana, Doddy A Muchlisi, di Bombana, Sulawesi Tenggara, Senin (9/12/2025).

Sebagai instansi teknis, BKD Bombana memiliki tanggung jawab utama dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah agar selaras dengan rencana strategis pemerintah daerah. Keselarasan antara kebijakan teknis dan dokumen perencanaan dinilai penting untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan terarah, terukur, dan sesuai dengan visi pembangunan Bombana.

“Kami tidak hanya bertugas mengelola keuangan daerah, tetapi juga memberikan dukungan penuh mulai dari perencanaan, pembinaan, hingga pengendalian kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset,” kata Doddy.

Ia menjelaskan, pada awal tahun anggaran BKD terlibat aktif dalam proses penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan keuangan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap rencana kegiatan disusun secara realistis dan tidak melampaui kapasitas fiskal daerah.

“Melalui koordinasi yang intensif, kami memastikan perencanaan OPD tetap sejalan dengan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, BKD Bombana menjalankan fungsi strategis mulai dari penatausahaan, perbendaharaan, pengelolaan pendapatan daerah, hingga penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Peningkatan kualitas LKPD terus menjadi fokus, seiring upaya mempertahankan opini audit yang baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Opini BPK merupakan indikator penting akuntabilitas pengelolaan keuangan. Karena itu, kualitas pelaporan keuangan harus terus ditingkatkan,” kata Doddy.

Selain keuangan, pengelolaan aset daerah juga menjadi perhatian serius BKD Bombana. Pencatatan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan aset membutuhkan ketelitian serta sistem yang terintegrasi. BKD secara berkala melakukan pembaruan data aset dan memperkuat koordinasi dengan OPD agar seluruh aset tercatat dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal.

Aset daerah yang tidak produktif, lanjut Doddy, diarahkan untuk ditata ulang atau dihapus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah ini dilakukan agar aset daerah benar-benar memberikan nilai tambah bagi pemerintah dan masyarakat.

Di sisi lain, BKD Bombana juga menjalankan fungsi pembinaan dan koordinasi. Pembinaan dilakukan secara berkala kepada seluruh unit kerja yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, guna memastikan pemahaman yang sama terhadap regulasi dan prosedur terbaru.

“Pembinaan ini penting untuk mencegah kesalahan administratif yang berpotensi menghambat penyerapan anggaran,” ujarnya.

BKD juga melakukan pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas aparatur pengelola keuangan daerah. Para pejabat fungsional didorong bekerja secara objektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Dengan berbagai langkah tersebut, BKD Bombana menegaskan komitmennya menghadirkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang efektif, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan secara berkelanjutan. (adv)

Bombana, sultranet.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana melaksanakan apel penghormatan Bendera Merah Putih di halaman kantor setempat, Senin (27/10/2025). Kegiatan rutin yang digelar setiap hari Senin ini berlangsung khidmat dan diikuti seluruh pegawai Kesbangpol.

Apel dipimpin langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol Bombana, dr. Sunandar, MM.Kes, yang bertindak sebagai pembina apel. Sementara itu, Budu dipercayakan sebagai pemimpin upacara. Sejumlah pejabat dan staf turut bertugas dalam pelaksanaan apel, di antaranya Azlina Febriani sebagai pembawa acara, Nursia Sinaga sebagai pembaca Pembukaan UUD 1945, St. Amarwangi sebagai pembaca Korps Pegawai Republik Indonesia, serta Sudirman sebagai pembaca doa.

Dalam amanatnya, Sunandar menekankan bahwa apel penghormatan Bendera Merah Putih bukan hanya seremonial, melainkan wujud nyata disiplin dan nasionalisme aparatur sipil negara, terlebih bagi Kesbangpol yang menjadi garda depan menjaga ketertiban umum dan kehidupan berbangsa.
“Dengan sikap disiplin melaksanakan apel penghormatan Merah Putih, maka kita dapat merawat nasionalisme tetap terpatri dalam diri setiap ASN,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kecerdasan dalam menggunakan media sosial. Menurutnya, di tengah derasnya arus informasi, ASN harus hadir sebagai teladan dalam menyebarkan konten positif.
“Media sosial seharusnya dimanfaatkan untuk merawat demokrasi dan menebarkan nilai-nilai positif. Mari kita isi media sosial dengan konten yang membangun, mencerdaskan, serta memperkuat persatuan bangsa,” kata Sunandar.

Kegiatan apel ini menjadi pengingat bahwa semangat nasionalisme harus hadir dalam tindakan sederhana dan konsisten, termasuk menghormati bendera negara setiap pekan. Selain memperkuat kedisiplinan, apel juga menjadi refleksi bagi pegawai Kesbangpol dalam meningkatkan profesionalitas dan kualitas pelayanan publik.

Sebagai OPD yang memiliki tugas strategis menjaga kehidupan berbangsa, Kesbangpol Bombana menempatkan edukasi kebangsaan dan pembinaan karakter ASN sebagai bagian dari kerja kelembagaan. Melalui apel rutin, nilai loyalitas, integritas, dan tanggung jawab terus ditegaskan agar selaras dengan semangat pelayanan kepada masyarakat.

Apel yang berlangsung tertib dan penuh kekhidmatan ini diakhiri dengan pembacaan doa dan penyampaian arahan internal kepada seluruh pegawai untuk memperkuat koordinasi tugas.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus berupaya mewujudkan tata kelola pembangunan yang terarah, termasuk dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman. Sebagai langkah awal menuju lahirnya regulasi yang komprehensif, digelar Seminar Awal Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, serta Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

Kegiatan ini resmi dibuka oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, yang hadir mewakili Bupati Bombana, di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Bombana, Senin (20/10/2025).

Seminar tersebut menjadi ruang strategis bagi para pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi dan memberikan masukan dalam penyusunan naskah akademik dua Raperda penting tersebut. Dengan adanya diskusi akademis di tahap awal ini, diharapkan lahir produk hukum daerah yang lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan Bombana.

Dalam sambutannya, Ahmad Yani menyampaikan pesan dan harapan Bupati Bombana agar kegiatan ini dapat menjadi fondasi kuat dalam merumuskan kebijakan pembangunan perumahan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam menyusun peraturan daerah yang solutif.

“Melalui seminar awal ini, kita bisa bekerja sama secara maksimal agar lahir naskah akademik dan peraturan daerah yang benar-benar dibutuhkan untuk kemajuan Bombana,” ujar Ahmad Yani.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana, bersama seluruh tim penyusun dan pihak terkait yang telah memprakarsai terlaksananya kegiatan ini. Menurutnya, inisiatif tersebut merupakan bentuk nyata pengabdian aparatur dalam mendukung pembangunan daerah.

“Terima kasih kepada seluruh tim yang telah berikhtiar hingga terlaksananya seminar awal ini. Ini bagian dari dedikasi kita semua untuk daerah,” tuturnya.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Pj. Sekda Bombana, Pimpinan Bapemperda DPRD Bombana, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sultra, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sultra, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkumham Sultra. Hadir pula Asisten dan Staf Ahli Setda Bombana, para kepala perangkat daerah, serta peserta seminar dari berbagai unsur pemerintahan dan akademisi.

Kehadiran para pemangku kepentingan dari berbagai lembaga ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam membangun sinergi lintas sektor untuk menghasilkan regulasi yang berdampak luas bagi masyarakat.

Seminar awal ini menjadi langkah penting bagi Kabupaten Bombana dalam merancang kebijakan yang berpihak pada penataan kawasan perumahan yang sehat, tertib, dan layak huni. Melalui peraturan yang tepat, pemerintah berharap dapat mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah.

Lebih dari sekadar agenda formal, kegiatan ini juga menggambarkan tekad pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola pembangunan berbasis data, kajian ilmiah, dan partisipasi publik — menuju Bombana yang lebih maju, nyaman, dan berdaya saing.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana memamerkan 23 capaian konkret selama 100 hari kerja pertama Bupati Ir. H. Burhanuddin dan Wakil Bupati Ahmad Yani dalam sebuah ekspose publik terbuka yang dihadiri lebih dari 2.000 warga. Acara yang digelar di Alun-alun Masjid Raya Kasipute, Jumat malam, 30 Mei 2025 itu juga dihadiri Forkopimda, DPRD, para camat, kepala desa, dan perangkat daerah.

Ekspose tersebut menjadi panggung pertanggungjawaban pemerintah sekaligus ajang konsolidasi kebijakan lintas sektor. “Ekspos inilah bengkel terbukanya. Mari kita lihat bersama capaian, tantangan, dan cerita di balik setir kemudi kebijakan 100 Hari Pertama,” kata Hamlin, Ketua Panitia Kemah Bakti Berani 2025 dalam laporan pembuka acara. Ia menganalogikan kepemimpinan Burhanuddin–Yani sebagai “mobil baru yang sedang uji jalan” dan mengajak masyarakat menilai langsung performa awal pemerintahan.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Burhanuddin menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen yang telah bekerja bersama. “Apa yang kita capai dalam 100 hari ini bukan kerja saya dan Pak Ahmad Yani saja, tetapi kerja-kerja tim yang saudara-saudara abdikan untuk Kabupaten Bombana,” ujar Burhanuddin.

Ia juga membuka ruang bagi kritik dan masukan dari publik. “Jika ada hal-hal yang belum sempat kami lakukan selama 100 hari ini, kami siap mendapatkan kritik, kami siap mendapatkan saran,” ucapnya di hadapan ribuan peserta ekspose.

Wakil Bupati Ahmad Yani memaparkan 23 program yang telah diselesaikan, mencakup lima sektor strategis. Di bidang penataan kota dan kawasan, Pemkab Bombana telah menata taman gerbang ibu kota, membenahi RTH dan bantaran sungai Rumiah, memasang lampu taman dan lampu jalan, hingga membersihkan drainase dan menertibkan pasar tumpah.

Di sektor infrastruktur dan ekonomi, Pemda membangun jalan usaha tani di 12 kecamatan, mendampingi 30 pelaku UMKM mengurus perizinan hingga sertifikasi halal, menggelar pasar murah di tujuh titik, serta mengoptimalkan Rumah Potong Hewan.

Layanan kesehatan dan sosial turut menjadi prioritas, antara lain pemeriksaan kesehatan gratis untuk 8.135 warga di 22 kecamatan, penanganan stunting dan gizi buruk, pemberian bantuan modal usaha Rp 5 juta per KK bagi warga kurang mampu, serta pembagian 600 seragam sekolah dan pramuka.

Di bidang pendidikan dan budaya, Pemkab menggelar Festival Tuamorun, menjalin MoU dengan pondok pesantren untuk mencetak penghafal Al-Qur’an 30 juz, meluncurkan program makan bergizi gratis, menggelar turnamen olahraga pelajar, Safari Ramadan, serta Festival Anak Saleh dengan 154 peserta.

Terakhir, pada sektor tata kelola dan teknologi, Bombana meluncurkan aplikasi “Bombana Satu Peta” sebagai basis data geospasial, memasang internet di tiga wilayah blank spot, menertibkan aset daerah, mengevaluasi BUMD, mengidentifikasi lokasi TPA di Pulau Kabaena, serta membentuk Pusat Bantuan Hukum Daerah.

Dalam penutup pidatonya, Burhanuddin menegaskan bahwa pencapaian 100 hari ini baru awal. “Kami yakin 100 hari ke depan lagi sampai satu tahun, kami akan mampu menjalankan semua program-program kerja yang sudah direncanakan,” ujarnya. Salah satu janji prioritas yang akan dituntaskan ke depan adalah program beasiswa untuk mahasiswa Bombana dan penguatan dana desa.

Ia juga menyerukan semangat kolaborasi dan persatuan untuk membangun Bombana bersama. “Mari kita bergandengan tangan, mari kita bersama-sama memikirkan rakyat Bombana. Lupakan masa lalu, jangan pernah lagi memikirkan bahwa pernah kita berseberangan. Kita sudah bersatu,” tutup Burhanuddin, disambut tepuk tangan warga.

Acara ini juga dirangkaikan dengan penyerahan hadiah oleh Ketua TP-PKK Hj. Fatmawati Kasim Marewa dan Ibu Wakil Bupati Bombana, Henny Setiawati Rachman, sebagai bentuk apresiasi kepada peserta dan masyarakat yang berkontribusi dalam kegiatan Kemah Bakti Berani.

Bombana, Sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, menegaskan pentingnya percepatan penyusunan perubahan dokumen Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025 guna memperkuat sistem pencegahan risiko tata kelola pemerintahan. Penegasan ini disampaikan saat memimpin langsung Rapat Evaluasi Hasil Monitoring dan Pengendalian MCSP Tahun 2024 di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Senin (19/5/2025).

Dalam arahannya, Bupati Burhanuddin menyampaikan bahwa MCSP tidak hanya sekadar dokumen administratif, tetapi seharusnya menjadi alat kendali strategis dalam mendeteksi dini berbagai potensi masalah serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat di lingkup pemerintahan daerah.

“Evaluasi menyeluruh atas MCSP 2024 menjadi pijakan awal yang sangat penting bagi kita. Namun, yang lebih mendesak adalah bagaimana kita menyusun dokumen MCSP 2025 dengan lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan serta kebutuhan nyata daerah,” ujar Burhanuddin di hadapan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir.

Rapat tersebut menjadi forum strategis untuk membedah capaian, tantangan, dan hasil monitoring yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Evaluasi ini juga menjadi langkah awal perbaikan guna memastikan MCSP ke depan lebih tepat sasaran, efektif, dan selaras dengan arah pembangunan Bombana.

Lebih lanjut, Burhanuddin menekankan bahwa penyusunan dokumen MCSP 2025 harus berbasis bukti dan kolaboratif. Setiap OPD diminta untuk berkontribusi aktif dengan menyampaikan data, analisis, serta gagasan inovatif guna memperkuat strategi pencegahan yang terukur dan aplikatif.

“Saya minta kepada seluruh OPD, jangan hanya jadi penonton. Kita butuh data dari kalian, kita butuh masukan program yang kreatif, supaya dokumen MCSP ini bukan hanya formalitas, tapi benar-benar bisa menjadi referensi kita dalam bekerja dan mengambil kebijakan,” katanya.

Menurut Bupati, semangat pencegahan dalam tata kelola tidak cukup hanya di atas kertas. MCSP harus mampu menjelma sebagai sistem deteksi dini yang dapat menekan potensi penyimpangan, memperkuat transparansi, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja daerah. Oleh karena itu, kecepatan, ketepatan, dan kolaborasi menjadi kunci dalam menyusun ulang dokumen MCSP yang baru.

Dalam rapat yang berlangsung selama lebih dari dua jam tersebut, berbagai masukan strategis dari pimpinan OPD menjadi catatan penting. Diskusi berjalan dinamis, dengan semangat bersama untuk membenahi kekurangan dan memperkuat hal-hal yang sudah berjalan baik di tahun sebelumnya.

Bupati Burhanuddin juga menggarisbawahi bahwa MCSP harus bisa menjawab tantangan zaman, termasuk tuntutan digitalisasi, keterbukaan informasi, serta kompleksitas permasalahan sosial dan pembangunan yang terus berkembang.

“Kita ingin MCSP ini hidup. Hidup artinya dokumen ini dipakai setiap hari, jadi acuan kerja, jadi bahan evaluasi, dan bisa menggerakkan perubahan ke arah yang lebih baik,” ucapnya.

Pemerintah Kabupaten Bombana menyatakan komitmennya untuk menjadikan pendekatan pencegahan sebagai fondasi utama dalam membangun tata kelola yang bersih, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Evaluasi dan perencanaan ulang MCSP 2025 ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi seluruh komponen pemerintahan untuk memperkuat peran strategis pengawasan internal yang lebih progresif.

Penegasan Bupati Burhanuddin menjadi sinyal kuat bahwa tata kelola pemerintahan di Bombana tidak boleh stagnan. Dengan mengandalkan pendekatan pencegahan dan sistem monitoring yang lebih canggih, pemerintah daerah berharap mampu merespons berbagai tantangan dengan cepat dan tepat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Proses penyusunan perubahan dokumen MCSP Tahun 2025 dijadwalkan rampung sebelum akhir triwulan ketiga tahun ini, agar bisa segera diimplementasikan secara maksimal pada awal tahun 2026 mendatang.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Rapat Evaluasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2024 yang dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Senin, 19 Mei 2025. Dalam rapat tersebut, Bupati menekankan pentingnya MCSP sebagai instrumen pencegahan dini dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Kita ingin MCSP bukan sekadar dokumen administratif, tapi menjadi alat kendali yang benar-benar hidup dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan serta pengawasan kinerja daerah,” tegas Burhanuddin di hadapan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir.

Evaluasi ini tidak hanya menyoroti capaian dan tantangan pelaksanaan MCSP sepanjang tahun 2024, tetapi juga menjadi momentum untuk mendorong percepatan penyusunan dokumen perubahan MCSP Tahun 2025. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa dokumen tersebut disusun secara responsif dan adaptif terhadap dinamika serta kebutuhan riil masyarakat Bombana.

Dalam arahannya, Burhanuddin menggarisbawahi bahwa MCSP merupakan langkah konkret pemerintah dalam mendeteksi potensi masalah secara dini. Dengan sistem pengawasan yang terukur, MCSP diharapkan mampu memperkuat strategi pencegahan terhadap berbagai risiko dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan.

“Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MCSP 2024 menjadi landasan penting bagi kita dalam melakukan pembenahan. Namun yang lebih penting adalah menyiapkan dokumen MCSP 2025 secara lebih adaptif,” ujarnya.

Rapat ini juga menjadi forum konsolidasi lintas sektor. Bupati meminta seluruh OPD untuk aktif berkontribusi melalui data, analisis, serta usulan program-program inovatif yang dapat memperkuat arah kebijakan berbasis pencegahan. Sinergi dan kolaborasi antar sektor diharapkan melahirkan strategi yang lebih komprehensif dan tepat sasaran.

“MCSP harus dibangun dari informasi yang kuat. Maka saya minta semua OPD menyumbang data dan inovasi. Ini bukan kerja satu lembaga, tapi kerja kolektif kita semua,” lanjutnya.

Hasil monitoring dan evaluasi MCSP 2024 yang dipaparkan dalam rapat mencakup identifikasi sejumlah titik rawan dalam pelaksanaan program pembangunan, tantangan koordinasi antar unit kerja, serta perlunya peningkatan kapasitas dalam pemanfaatan teknologi informasi. Berbagai rekomendasi strategis juga disampaikan guna meningkatkan efektivitas pengawasan di masa mendatang.

Pemerintah Kabupaten Bombana terus berkomitmen untuk memperkuat prinsip tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pencegahan. Evaluasi ini merupakan bagian dari proses berkelanjutan yang menekankan pentingnya pembelajaran dari pengalaman dan penguatan kelembagaan secara sistematis.

“Semangat kita adalah pencegahan. Ini bukan hanya soal administratif, ini soal bagaimana kita melindungi masa depan daerah kita,” kata Burhanuddin.

Langkah percepatan penyusunan perubahan dokumen MCSP 2025 akan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pakar, akademisi, dan masyarakat sipil. Pemerintah berharap proses ini akan menghasilkan dokumen yang lebih terukur, realistis, dan selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan Kabupaten Bombana.

Rapat yang berlangsung secara kondusif ini ditutup dengan penyusunan agenda tindak lanjut yang akan dikawal secara ketat oleh tim lintas sektor. Evaluasi rutin dan monitoring berkelanjutan dirancang sebagai mekanisme untuk menjaga konsistensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan MCSP ke depan.

Melalui pendekatan ini, Pemkab Bombana kembali menegaskan komitmennya dalam membangun pemerintahan yang responsif dan tangguh menghadapi tantangan zaman. MCSP menjadi simbol keseriusan daerah dalam memperkuat sistem pencegahan sejak dini—untuk masyarakat yang lebih terlindungi, program yang lebih tepat sasaran, serta tata kelola yang lebih berkualitas.