Lasusua, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan aset daerah. Bupati Kolaka Utara, Drs. Nur Rahman Umar, MH., memimpin rapat penting yang membahas secara khusus upaya inventarisasi aset milik pemerintah daerah. Rapat ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Kolaka Utara dan diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Selasa, 29 April 2025.

Dalam rapat yang berlangsung dinamis tersebut, Bupati Nur Rahman menekankan pentingnya kesadaran dan kolaborasi semua pihak untuk memastikan bahwa seluruh aset milik pemerintah daerah dapat tercatat dengan baik, tertata rapi, serta dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

“Kita perlu memastikan bahwa seluruh aset daerah tercatat dan dikelola dengan baik, karena hal ini sangat penting untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan publik,” tegas Bupati dalam arahannya di hadapan para peserta rapat.

Ia menyampaikan, inventarisasi aset bukan hanya soal pendataan semata, namun juga menyangkut upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, tata kelola aset yang baik adalah fondasi penting bagi efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah ke depan.

Rapat ini juga menjadi wadah strategis untuk menghimpun masukan dari Forkopimda dan perangkat daerah, yang selama ini berperan langsung dalam pengelolaan serta pengawasan aset pemerintah. Dalam forum tersebut, sejumlah kepala OPD turut memberikan pandangan, saran, dan evaluasi terhadap kondisi aset yang dikelola masing-masing instansi.

Salah satu poin yang disoroti dalam rapat tersebut adalah pentingnya sinkronisasi data aset antar OPD. Bupati meminta agar setiap perangkat daerah memastikan validitas dan pembaruan data aset secara berkala, guna menghindari tumpang tindih atau kehilangan informasi penting.

“Kita tidak ingin ada aset daerah yang tidak jelas keberadaannya, atau tidak termanfaatkan dengan baik. Semua harus tercatat dan termonitor secara sistematis,” ujar Bupati menambahkan.

Selain itu, Bupati juga menginstruksikan agar ke depan, pemerintah daerah membangun sistem informasi yang terintegrasi, sehingga proses pelacakan, pemanfaatan, dan pemeliharaan aset dapat dilakukan secara lebih efisien dan transparan. Hal ini dinilai penting untuk mendukung semangat reformasi birokrasi yang sedang dijalankan di lingkungan Pemda Kolaka Utara.

Seluruh peserta rapat menyambut baik gagasan tersebut. Beberapa perwakilan Forkopimda menyampaikan apresiasi atas inisiatif Bupati dalam mendorong keterbukaan dan efisiensi dalam pengelolaan aset daerah. Mereka juga berkomitmen untuk turut serta mengawasi dan memberikan dukungan demi terwujudnya tata kelola aset yang lebih baik.

Rapat juga membahas langkah-langkah taktis jangka pendek dan jangka panjang dalam proses inventarisasi dan sertifikasi aset, khususnya aset berupa tanah dan bangunan milik pemerintah. Beberapa OPD terkait diberi tugas untuk segera menyelesaikan verifikasi dan pembenahan dokumen aset yang masih belum lengkap atau belum terdokumentasi secara digital.

Menurut Bupati Nur Rahman, langkah ini penting agar pemerintah daerah memiliki pijakan yang kuat dalam perencanaan pembangunan, termasuk dalam aspek legalitas penggunaan lahan dan bangunan untuk fasilitas publik.

“Aset daerah adalah sumber daya strategis yang harus kita kelola secara profesional. Jangan sampai kita kehilangan aset karena kelalaian administratif atau pengelolaan yang tidak tertib,” ujarnya.

Di akhir pertemuan, Bupati berharap agar seluruh perangkat daerah bekerja lebih cepat dan lebih terukur, serta menjaga koordinasi lintas sektor agar pengelolaan aset daerah benar-benar dapat menjadi pilar penguatan pelayanan kepada masyarakat.

Rapat yang berlangsung selama beberapa jam itu diharapkan menjadi tonggak awal pembenahan serius terhadap sistem inventarisasi dan manajemen aset di Kabupaten Kolaka Utara. Pemerintah daerah menargetkan hasil nyata dari proses ini dapat dirasakan dalam waktu dekat, khususnya dalam mendukung efisiensi anggaran, optimalisasi pemanfaatan aset, serta penguatan pelayanan publik yang berbasis data dan transparansi.

Kolaka, Sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka (ASR) secara resmi membuka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Provinsi Sulawesi Tenggara yang dipusatkan di Kabupaten Kolaka. Dalam pidato pembukaannya, Gubernur menekankan pentingnya membangun daerah dengan semangat kebersamaan dan integritas yang lahir dari hati. Sabtu, 27 April 2025.

“Membangun Sultra tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kita butuh harmoni, kerja sama, dan kerja hati. Hanya dengan itu, kita bisa sejajar dengan provinsi-provinsi maju di Indonesia,” ujar Gubernur dalam sambutan resminya yang disambut riuh tepuk tangan tamu undangan.

Rangkaian pembukaan HUT yang sarat makna ini turut dihadiri para tokoh penting, di antaranya Wakil Gubernur Sultra bersama istri, Anggota DPR RI Ahmad Safei, Anggota DPD RI La Ode Umar Bonte, Ketua DPRD Sultra La Ode Tariala, para Bupati/Wali Kota se-Sultra bersama istri, jajaran Forkopimda Provinsi Sultra dan Kabupaten Kolaka, serta tokoh masyarakat, agama, adat, dan pimpinan instansi vertikal dan perguruan tinggi.

Momentum HUT ke-61 Provinsi Sultra mengangkat tema “Harmoni Sultra” yang menjadi semangat kolektif untuk menyatukan potensi dan kekuatan seluruh elemen masyarakat dalam membangun daerah secara inklusif.

Gubernur juga mendorong agar produk unggulan Sultra, khususnya dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), dapat menembus pasar internasional. “Sultra memiliki budaya dan sumber daya luar biasa. Jika kita kelola dengan hati dan kebersamaan, kita bisa memperkenalkan karya kita ke dunia,” ucapnya penuh optimisme.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sultra sekaligus Ketua Panitia, Belli Harli Tombili, dalam laporannya menyebutkan bahwa rangkaian HUT dimulai sejak 23 hingga 27 April 2025. Kegiatan utama mencakup Rapat Paripurna DPRD di Kendari, Gala Dinner dan Pembukaan Harmoni Sultra, Tabligh Akbar dan Doa Bersama, Kolaka Fun Run, serta Upacara Puncak HUT dan Penutupan Harmoni Sultra.

Tak hanya itu, area utama kegiatan juga dipadati oleh pameran dan pelayanan publik seperti donor darah, pemeriksaan kesehatan, bursa kerja, gerakan pangan murah, serta beragam lomba seni dan budaya. Kegiatan ini menyedot antusiasme masyarakat dan menciptakan dampak ekonomi yang langsung terasa.

“Tingkat hunian hotel di Kolaka dilaporkan penuh 100 persen. Ini membuktikan bahwa event seperti ini turut menggerakkan ekonomi lokal,” jelas Belli.

Sebagai bentuk perhatian dan kepedulian kepada masyarakat, Gubernur juga menyerahkan sejumlah bantuan sosial. Bantuan yang diserahkan meliputi bantuan pembangunan masjid, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk masyarakat kurang mampu, serta bantuan modal usaha bagi ibu-ibu yang ingin mengembangkan usaha kecil mereka.

“Bantuan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk terus hadir dan memberi manfaat nyata kepada masyarakat,” kata Gubernur.

Ia berharap semangat HUT ke-61 bisa menjadi titik balik bagi Sultra menuju masa depan yang lebih cerah. Menutup sambutannya, Gubernur menyatakan secara resmi pembukaan HUT ke-61 Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan HUT ke-61 Provinsi Sulawesi Tenggara resmi dibuka,” ucapnya disambut gemuruh tepuk tangan hadirin.

Peringatan HUT ini bukan hanya seremonial, melainkan panggung untuk menyatukan energi, semangat, dan harapan dari seluruh penjuru Sultra. “Harmoni Sultra” menjadi simbol kekuatan kolaborasi, menunjukkan bahwa kemajuan daerah hanya bisa dicapai jika seluruh elemen bergerak bersama.

Kendari, sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, resmi melantik Dr. Azhari, S.STP, M.Si sebagai Bupati Buton Tengah dan Muh. Adam Basan, S.Sos sebagai Wakil Bupati Buton Tengah periode 2025-2030. Prosesi pelantikan berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra pada Jumat, 21 Maret 2025.

Pelantikan ini merujuk pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.2.1.3-1997 Tahun 2025 yang merupakan perubahan kedua atas Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak 2024.

Dalam acara tersebut, Gubernur Sultra memandu pengucapan sumpah jabatan yang diikuti oleh Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah. Keduanya berjanji untuk menjalankan tugas dengan penuh amanah, berpedoman pada konstitusi, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

“Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi awal dari tanggung jawab besar dalam memimpin daerah. Masyarakat Buton Tengah menaruh harapan besar pada kepemimpinan baru untuk membawa perubahan yang lebih baik,” ujar Andi Sumangerukka dalam sambutannya.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam membangun Buton Tengah ke arah yang lebih maju. “Jangan terlalu melihat ke belakang. Mari bersama-sama fokus pada masa depan dan menghadapi tantangan yang ada dengan semangat kebersamaan,” tambahnya.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam pelantikan tersebut, termasuk Anggota DPR RI dan DPD RI, Ketua serta anggota DPRD Sultra, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sultra, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sultra, Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Ketua KPU dan Bawaslu Sultra, serta tokoh masyarakat, adat, dan pemuda.

Dengan dilantiknya Dr. Azhari dan Muh. Adam Basan, diharapkan kepemimpinan mereka dapat membawa kemajuan bagi Kabupaten Buton Tengah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.

Bombana, Sultranet.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bombana terus mematangkan persiapan untuk menyambut kedatangan Bupati dan Wakil Bupati Bombana terpilih periode 2025–2030. Penyambutan dijadwalkan berlangsung pada 3 Maret 2025, sehari setelah keduanya tiba di Bandara Haluoleo, Kendari.

Kepala Satpol PP Kabupaten Bombana, Rusman, menegaskan bahwa pihaknya mengerahkan seluruh personel demi memastikan kelancaran dan keamanan selama prosesi penyambutan berlangsung. Pengamanan melibatkan pengawalan dari bandara hingga ke rumah jabatan di Bombana.

“Sudah menjadi tanggung jawab pokok kami untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman, termasuk keamanan pimpinan daerah. Ini adalah tugas yang harus kami jalankan secara maksimal,” ujar Rusman dalam keterangannya.

Persiapan pengamanan dilakukan secara menyeluruh di sejumlah titik strategis. Selain pengawalan dari Bandara Haluoleo menuju kediaman pribadi Bupati di Mandonga, Kendari, Satpol PP juga telah menyiapkan skema pengamanan di titik-titik perlintasan menuju Kabupaten Bombana, termasuk di Jembatan Langkoala, Kecamatan Lantari Jaya, yang menjadi perbatasan antara Kabupaten Bombana dan Konawe Selatan.

“Beberapa titik akan menjadi fokus pengamanan kami, mulai dari bandara, kediaman pribadi Bupati, hingga jalur masuk ke Bombana. Kami ingin memastikan seluruh rangkaian berjalan aman dan tertib,” jelas Rusman, yang sebelumnya menjabat Kepala BKPSDM Bombana.

Menurutnya, Satpol PP juga aktif berkoordinasi dengan pihak keamanan lainnya, termasuk kepolisian dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Koordinasi juga dilakukan bersama Dinas Perhubungan dan OPD teknis lainnya untuk mendukung acara penyambutan yang dirancang meriah dan penuh makna.

Diketahui, Bupati dan Wakil Bupati Bombana hasil Pilkada 2024 telah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada 20 Februari 2025. Setelah pelantikan, keduanya menjalani rangkaian orientasi dan retret kepemimpinan nasional di Magelang. Keduanya dijadwalkan tiba di Kendari pada pagi hari 2 Maret 2025, sebelum akhirnya menuju Kabupaten Bombana sehari kemudian.

“Kami masih terus menggelar rapat-rapat internal dengan para asisten dan pihak terkait. Semua unsur Satpol PP akan dilibatkan sepenuhnya. Ini adalah momen penting menyambut pemimpin baru kita di Wonua Bombana,” tambah Rusman.

Ia juga berharap seluruh personel Satpol PP Bombana dapat menunjukkan sikap disiplin dan siap siaga dalam menjalankan tugasnya. “Saya minta semua anggota menyiapkan diri sebaik mungkin. Kita harus sambut pemimpin kita dengan cara yang bermartabat,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Bombana pun dikabarkan tengah menyusun berbagai acara seremoni, baik saat penjemputan di bandara maupun saat penyambutan di rumah jabatan. Agenda ini tidak hanya menjadi bagian dari tradisi pemerintahan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan atas legitimasi pemimpin baru hasil pilihan rakyat.

Dengan pendekatan pengamanan yang humanis, Satpol PP Bombana berharap acara penyambutan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat berlangsung lancar tanpa hambatan serta menjadi momentum awal yang baik bagi roda pemerintahan periode 2025–2030.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana mengawali tahun 2025 dengan melaksanakan Apel Akbar yang diikuti seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan daerah. Apel berlangsung di halaman Kantor Bupati Bombana pada Kamis (2/1/2025) dan dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si.

Dalam amanatnya, Edy Suharmanto menekankan pentingnya inovasi dan adaptasi terhadap perubahan, terutama dalam menghadapi era digitalisasi yang semakin berkembang. Ia mengajak seluruh ASN untuk bekerja lebih baik dibanding tahun sebelumnya dan melakukan terobosan dalam sistem pemerintahan.

“Kita dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan yang semakin cepat. Karena pada prinsipnya, orang yang tidak mampu beradaptasi akan tertinggal dan terlindas oleh perubahan zaman,” ujar Edy Suharmanto.

Ia juga mengingatkan agar ASN di Bombana terus menjaga integritas dan disiplin dalam menjalankan tugas. Menurutnya, kedisiplinan merupakan kunci dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Jika di tahun 2024 masih ada kekurangan dalam kinerja kita, mari di tahun ini kita buat perubahan nyata,” tegasnya.

Selain itu, Edy Suharmanto menyinggung soal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang menjadi perhatian ASN. Ia memastikan bahwa pembayaran TPP akan segera ditindaklanjuti sesuai regulasi yang berlaku dan akan diberikan berdasarkan evaluasi kinerja masing-masing pegawai.

“Kami akan segera membayarkan TPP sesuai ketentuan. Namun, pembayaran ini tetap mempertimbangkan kinerja pegawai agar lebih adil dan sesuai harapan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Bupati juga menyampaikan selamat kepada tenaga honorer yang telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tahun ini, sebanyak 902 tenaga honorer di Bombana resmi diangkat sebagai PPPK.

Apel Akbar ini dihadiri oleh seluruh pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemkab Bombana, serta ASN dan non-ASN dari berbagai instansi pemerintah daerah. Acara ini menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan dan meningkatkan motivasi dalam menjalankan tugas pemerintahan di tahun 2025.

Setelah apel, seluruh peserta melaksanakan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan dan semangat baru dalam mewujudkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Bombana.