Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara mulai mempersiapkan rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Aula Madani, Kantor Bupati Kolaka Utara, Jumat (25/7/2025).

Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH., dan dihadiri oleh Plh. Sekretaris Daerah Kolaka Utara, H. Idrus, S.Sos., M.Si., unsur Forkopimda, pimpinan DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah undangan.

Dalam sambutannya saat membuka rapat, Bupati Nur Rahman menekankan pentingnya memaknai peringatan hari kemerdekaan sebagai momentum kebangsaan yang harus dirayakan secara inklusif oleh seluruh elemen masyarakat.

“Pelaksanaan rangkaian kegiatan HUT RI merupakan agenda wajib bagi kita semua sebagai wujud kecintaan dan kebanggaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadikan momentum ini sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Bupati.

Tahun ini, peringatan HUT RI ke-80 mengusung tema nasional “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” yang secara resmi diluncurkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, pada Kamis (24/7/2025). Tema ini dinilai sangat relevan dengan semangat Kolaka Utara yang mengedepankan gotong royong dan semangat kolektif dalam pembangunan daerah.

Bupati Kolaka Utara menegaskan bahwa peringatan HUT RI tahun ini tidak hanya berfokus pada kemeriahan semata, tetapi juga menjadi momen reflektif untuk terus menjaga semangat perjuangan para pahlawan dalam mengisi kemerdekaan.

“Mari kita sambut dan rayakan HUT RI ke-80 ini dengan semangat persatuan. Bangkit bersama, bekerja bersama, untuk Indonesia yang lebih maju, khususnya Kolaka Utara yang kita cintai,” pungkas Bupati.

Sementara itu, Plh. Sekda Kolaka Utara, H. Idrus, dalam pemaparan teknisnya menjelaskan bahwa berbagai kegiatan lomba dan pertandingan antar instansi akan digelar sebagai bagian dari perayaan tersebut. Beberapa di antaranya adalah lomba gerak jalan indah tingkat OPD dan sekolah, tarik tambang antar OPD, bola voli antar OPD, dan lomba kebersihan kantor.

“Spirit dalam kegiatan ini adalah semarak dan sederhana. Yang terpenting adalah partisipasi aktif seluruh elemen, bukan sekadar seremonial,” ujar Sekda.

Ia juga menghimbau seluruh warga Kolaka Utara untuk turut menyemarakkan perayaan ini dengan memasang bendera merah putih dan umbul-umbul di kantor, sekolah, dan rumah masing-masing mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2025.

Lebih lanjut, pemerintah daerah menargetkan agar semangat nasionalisme terus diperkuat melalui partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang digelar. Selain itu, peringatan ini juga diharapkan menjadi sarana mempererat tali silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat serta menguatkan rasa persatuan dan kesatuan.

Rangkaian kegiatan HUT RI ke-80 tingkat Kabupaten Kolaka Utara ini akan dimulai pada awal Agustus dan berpuncak pada upacara peringatan kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 2025 mendatang.

Konawe Utara, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut) menerima Mahasiswa Prodi D-III Kebidanan Poltekes Kemenkes Kendari dalam rangka pelaksanaan Praktek Klinik Kebidanan (PKK) II, bertempat di Aula Anawai Ngguluri Kantor Bupati Konawe Utara Senin. (02/10/2023)

Bupati Konut, Dr. Ir. H. Ruksamin, S.T., M.Si., IPU., ASEAN. Eng, saat menyampaikan sambutan mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa yang akan melaksanakan PKK II di Bumi Oheo. Bupati dua periode itu berpesan kepada para Mahasiswa untuk melaksanakan PKK dengan baik dan penuh dedikasi tinggi dan agar terus berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara siap berkolaborasi dengan adik-adik sekalian,” tegas H.Ruksamin

Ia menyebut data Ibu Hamil yang ada wilayah itu, dari yang usia kandungan 0 bulan sampai yang akan melahirkan besok sudah dimiliki Pemerintah Kabupaten, begitu pula data bayi dan balita semua tersedia sehingga data itu dapat menjadi rujukan bagi Mahasiswa PKK dalam memberikan pelayanan.

“Untuk itu, diakhir pelaksanaan PKK II ini, saya minta laporan dari adik-adik sekalian tentang capaian selama turun langsung ke Masyarakat.” jelasnya

Selaku Bupati ia juga menyadari sepenuhnya tentang peran penting Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan, yang mana peran Bidan tidak akan tergerus oleh perkembangangan zaman. Dalam era digitalisasi seperti saat ini, peran bidan dalam meberikan pelayanan kesehatan tidak akan pernah tergantikan.

Tidak mungkin bayi yang akan lahir bisa di download. Untuk itu, adik-adik yang hari ini memilih untuk menjadi bidan, lakukan tugas mulia anda semua dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, bekali diri anda dengan ilmu agama, karena sesayang apapun orang tua kepada bayinya, adik-adik sekalian lah yang akan menyentuh untuk pertama kali saat bayi tersebut lahir ke dunia.” tandasnya

Sebagai bentuk dukungan kepada para Mahasiswa Kebidanan Poltekes Kemenkes kendari, H. Ruksamin selaku Bupati Konawe Utara juga menyiapkan bantuan konsumsi di Rumah Sakit dan tiap-tiap Puskesmas yang akan menjadi lokasi Praktek Kerja Kebidanan (PKK).

Dalam sambutannya, Wakil Direktur Poltekes Kemenkes kendari mengaku bahwa pihaknya sudah dua kali menyambangi Konawe Utara sebagai lokasi praktek bagi Mahasiswanya, yang mana kali ini akan turun langsung di Rumah Sakit dan Puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Ia menjelaskan tujuan dilaksanakannya PKK II di Konawe Utara adalah sebagai sarana dalam menginplementasikan interprofesionalisme education agar menjadi interprofesionalisme collaboration, yang mana mahasiswa di tuntut untuk dapat berkolaborasi dalam penyelesaian masalah kesehatan yang ada di lapangan, seperti kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu dalam masa nifas, bayi, seta balita.

Kepada mahasiswa yang akan melaksanakan PKK II ia berpesan untuk menjaga dan menghormati adat istiadat dan budaya yang ada di Konawe Utara, serta memegang teguh falsafah lokal dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

“Inae Konasara, Iepinesara, Siapa yang menjunjung tinggi adat istiadat dia akan dihargai dan Inae Liasara Iepenekasara yaitu siapa yang melanggar adat dia akan disiksa atau dihukum,” ujarnya.

Taklupa ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Konawe Utara khususnya kepada Bupati H. Ruksamin yang telah memberikan penyambutan terbaik, yang mana pihaknya belum pernah dapatkan saat melaksanakan PKK maupun KKN di Kabupaten lainnya.

Kegiatan dihadiri langsung Bupati Konawe Utara Dr. Ir. H. Ruksamin, S.T., M.Si., IPU., ASEAN. Eng, jajaran Forkopimda, para asisten atau staf ahli, para Kepala OPD, serta Kepala Puskesmas se Konawe Utara dan dari pihak Poltekes Kemenkes Kendari dihadiri oleh Wakil Direktur, Ketua Jurusan, para Dosen Pembimbing serta 150 Mahasiswa yang akan melaksanakan PKK II di Konawe Utara. (S)

Wanggudu, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut) menggelar Sosialisasi Pelaksanaan Outbreak Response Immunization (ORI) Difetri sekaligus penyerahan bantuan sosial di Balai Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo Kepulauan yang bertujuan untuk Penanggulangan dan Pencegahan penularan penyakit Difteri. Sabtu (30/9/2023)

ORI (Outbreak Response Immunization) Difteri adalah pemberian imunisasi DPT-HB-HIB untuk anak usia 1-5 tahun tanpa memandang status imunisasi sebelumnya yang akan dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu bulan 1, ke 2 dan 6 bulan kemudian.

Kegiatan ini dihadiri Forkopimda Kabupaten Konawe Utara, Perwakilan WHO (World Health Organization), Kementrian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara, Kepala OPD se-Kabupaten Konawe Utara,  Camat Lasolo Kepulauan, Lurah se-Kec. Lasolo Kepulauan, serta Tokoh Masyarakat dan seluruh Masyarakat Kec. Lasolo Kepulauan

Bupati Konawe Utara, Dr. Ir. H. Ruksamin, ST.,MSI., IPU.,ASEAN.,Eng, dalam sambutannya menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh upaya penanggulangan difteri. Imunisasi sebagai upaya pencegahan harus lengkap. penguatan imunisasi rutin di seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara.

Ia juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya yang mempunyai bayi dan anak-anak untuk melakukan imunisasi secara terjadwal ke Puskesmas terdekat. Sebab, hanya imunisasi DPT tersebut, kasus difteri ini dapat dicegah dan tentunya dengan pola hidup sehat dan selalu menjaga kebersihan lingkungan dimanapun kita berada.

“Saya berharap Konawe Utara harus bebas dari penyakit Difteri,” tegasnya.

Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara, Nurjanah Effendi mengajak seluruh lapisan masyarakat bersama-sama untuk menekan angka kasus difteri. Dalam Laporan Ketua Panitia diketahui bahwa berdasarkan data terakhir, sebelumnya ada 2 kasus difteri dengan jumlah kontak erat sebanyak 162 orang, 16 orang telah diambil sampel swabnya dengan hasil 1 orang swab tenggorokan positif difentri.

“Sebagai langkah awal telah diberikan antiserum pada 2 kasus tersebut dan pemberian profilaksis pada 353 orang di desa Boenaga untuk mengurangi resiko penularan Difteri. Untuk selanjutnya imunisasi masal ini akan dilaksanakan dalam 3 tahapan,” singkatnya (S)

Kendari, SultraNET. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara (Kadis Kominfo Sultra), Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd.,MM membuka Workshop Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Direktori Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah selama 2 (dua) hari mulai tanggal 26-27 September 2023 bertempat di Hotel Claro Kendari, Selasa, (26/9/2023).

Hadir dalam Workshop tersebut Agung Basuki Ketua Tim Pusat Data Nasional Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Bambang Dwi Anggono Direktur Layanan Aplikasi Pemerintah, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan SPBE, Direktur Keamanan Sumber, Kadis Kominfo Kolaka, Kadis Kominfo Konsel, Kadis Kominfo Muna Barat, Perwakilan Kadis Kominfo Kab/Kota se-Sultra, Kabid Aptika Prov. Sultra, Pranata Komputer Ahli Muda dan Pranata Humas Kominfo Sultra, serta hadir juga secara virtual

Sambutan Ketua Tim Pusat Data Nasional bertugas Direktorat  Pelayanan Aplikasi Informatika Pemerintah, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Agung Basuki, salah satu tugas yang diamanatkan oleh Presiden melalui Pepres no. 95 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik kepada Kemenkominfo khususnya Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika adalah sebagai peran regulator dan fasilitator dalam mengimplementasikan sistem pemerintah berbasis elektronik

Lanjut, Workshop Infrastruktur SPBE khususnya kita akan mengenalkan infrastruktur SPBE berupa pelayanan berbasis Cloud Computing atau komputasi awan sebagai fasilitas infrastruktur untuk seluruh pemerintah baik pusat, provinsi, kab/kota untuk seluruh satuan kerja

Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sekarang istilahnya menjadi kebutuhan pokok, sekarang era transformasi digital tanpa ada fasilitas TIK penerapan dan pengembangan TIK maka pengembangan setiap wilayah, Provinsi, Kab/Kota baik pusat akan kalah untuk bersaing semua sudah serba digital.

Kebutuhan TIK dalam transportasi digital memang tidak hanya menjadi salah satu kunci sukses dalam tranformasi digital kami melihat 3 (tiga) pilar besarnya yaitu: regulasi kebijakan, Infrastruktur dan SDM

Sambutan Kadis Kominfo Sultra,  menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting dalam rangka membangun transformasi digital di Sulawesi Tenggara, sebagai bentuk  komitmen kita bersama guna mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik dalam kinerja yang baik

Untuk diketahui bersama pusat data nasional merupakan percepatan transformasi digital dalam merujuk pada amanat Pepres no.95 tahun 2018 tentang SPBE. Kemudian Pj. Gubernur Sultra melakukan percepatan SPBE sudah mengimplementasikan salah satu aplikasi Kemenkumham Sisumaker kita akan meloncing dalam waktu dekat akan menghadirkan 17 Kab/Kota se-Sultra

Dalam melakukan percepatan transformasi digital tersebut tentu pemanfaatan TIK dan penyelenggaraan pusat data nasional akan memberikan informasi dan mendukung data center bagi Kementerian dan daerah. Maka diperlukan pemahaman layanan pusat data nasional, melalui penyedia pusat data nasional di harapkan konsolinasi layanan dan data pemerintah dapat berlangsung lebih awal kebijakan ini akan mendorong efisiensi belajar pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan terwujudnya satu data Indonesia. Tutupnya (KInfo)

Buton, SultraNET. | Ibu Pj. Bupati Buton sebagai penasehat DWP Kabupaten Buton, Ny. Dra. Andi Asniwati Mustari bersama Ketua DWP Kabupaten Buton, Ny Kiki Asnawi melakukan kunjungan Lapangan Di Desa Bajo Bahari dalam rangka pemberian makanan tambahan anak di Lokasi Stunting yang dipusatkan di Kantor Desa Bajo Bahari, Kecamatan Wabula, Senin 25 September 2023.

Kunjungan lapangan itu dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buton sebagai Pembina DWP Kabupaten Buton, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Buton, Camat Wabula bersama Ketua DWP Kecamatan Wabula, Kepala Desa Bajo Bahari.

Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Asnawi Jamaluddin S.Pd,.M.Si dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada ibu Pj. Bupati Buton sebagai Penasehat DWP Kabupaten Buton Ny. Dra. Andi Asniwati Mustari atas kehadirannya yang merupakan kunjungan perdananya di Desa Bajo Bahari.

Sekda berharap dengan jalannya kegiatan ini dapat berdampak pada pencapaian target pemerintah tentang penurunan stunting menjadi 14% pada tahun 2024 serta dapat terwujudnya Kabupaten Buton bebas stunting.

“Dengan mewujudkan Kabupaten Buton Bebas Stunting olehnya itu harus adanya kerja sama mulai dari pemerintah daerah sampai ke pemerintah desa,” .

Pemerintah Kabupaten Buton lanjut Sekda sangat serius dalam upaya penurunan angka stunting dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Buton nomor 359 tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan Bupati Buton nomor 117 tahun 2022 tentang tim percepatan penurunan stunting di Kabupaten Buton.

“Pemerintah Kabupaten Buton menunjukkan keseriusan dalam penanganan stunting, salah satunya melalui Surat Keputusan Bupati Buton, nomor 359 tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan Bupati Buton nomor 117 tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Buton, yang di dalamnya telah termaktub dan melibatkan multi perangkat daerah,” katanya..

Di akhir sambutannya Sekda Buton berharap kegiatan yang dilaksanakan tersebut dapat memberikan dampak positif dalam upaya penanganan stunting di Kabupaten Buton sehingga di masa depan daerah ini dapat memiliki generasi yang sehat dan cerdas.

“Saya harap acara penyuluhan stunting yang kita laksanakan pada hari ini, dapat memberikan kontribusi yang positif dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Buton, dan membantu menciptakan generasi yang sehat dan cerdas,” tutupnya.

Selain pemberian makanan tambahan kepada anak, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan pelayanan posyandu di Kantor Desa Bajo Bahari.

Sementara itu, Ibu Pj. Bupati Buton sebagai penasehat DWP Kabupaten Buton Ny. Dra. Andi Asniwati Mustari menyampaikan pemberian makanan tambahan ini merupakan bentuk upaya dalam percepatan penurunan stunting pemerintah memberikan bantuan kepada anak yang terindikasi stunting.

Pemberian makanan tambahan (PMT) adalah kegiatan pemberian makanan untuk bayi dan balita guna melengkapi kebutuhan gizi anak agar mencapai berat badan sesuai usianya.

“Untuk mencegah stunting dimulai dari sanitasi yaitu menjaga kebersihan jamban, air bersih dan membiasakan mencuci tangan sebelum makan dan juga pola asu anak dengan pemberian asi sebagai pendamping makanan Serta pemberian pola makan karbohidrat, protein, buah dan sayuran,” katanya.

Ia menyampaikan kepada para ibu untuk memenuhi kebutuhan gizi anak agar mengonsumsi protein hewani berupa ikan setelah anak berusia 2 tahun sudah bisa melengkapi kebutuhan gizi untuk kualitas kembang tumbuh anak kedepannya.

“Apalagi kita yang hidup di pesisir laut kaya akan beragama macam ikan segar, saya menyampaikan kepada ibu ibu untuk mencukupi kebutuhan anak dengan mengonsumsi ikan agar anak anak kita di Buton semua cerdas”, ungkapnya.

Ia berharap agar kita dapat bersama-sama dalam penanganan pencegahan stunting ini untuk tumbuh kembang anak kita agar anak kita tumbuh menjadi putra-putri Buton yang sehat dan cerdas.

Sumber : (KominfoButon/Widia Ningsih)

Kolaka Utara, SultraNET. | Momentum penting terjadi hari ini di Kabupaten Kolaka Utara dengan penyerahan sebuah gedung yang diselenggarakan oleh PT. Vale Indonesia Tbk. kepada Pemerintah Daerah, bersamaan dengan peresmian Rumah Tahfidz Kolaka Utara. Acara berlangsung dengan meriah di hadapan para undangan yang hadir. Sabtu (23/9/2023).

Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Kolaka Utara, Dr. Ir. Sukanto Toding, menekankan pentingnya kerja sama antara pihak swasta dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Ia mengungkapkan bahwa PT. Vale Indonesia memiliki misi untuk mengubah sumber daya alam menjadi kemakmuran, dan hal ini sejalan dengan tema pembangunan Kolaka Utara, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi dukungan infrastruktur dan pelayanan publik yang berkualitas.

Rumah Tahfidz Kolaka Utara, yang diresmikan pada acara ini, diharapkan akan menjadi sarana penting dalam memajukan pendidikan agama di daerah ini. Dr. Ir. Sukanto Toding juga mengajak semua pihak untuk memanfaatkan Pondok Tahfidz ini dalam mewujudkan Kolaka Utara yang beragama dan berakhlak.

Acara ini turut dihadiri oleh Forkopimda, Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan sejumlah undangan penting lainnya. Penyerahan gedung dan peresmian Rumah Tahfidz Kolaka Utara menjadi bukti nyata komitmen PT. Vale Indonesia Tbk. untuk berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara. (KomInfo)

Lasusua, SultraNET. | Penjabat Bupati Kolaka Utara, Dr. Ir. Sukanto Toding, MSP., MA menghadiri pertemuan malam ini dengan berbagai pelaku usaha di daerah Bumi Patowanua, dalam pertemuan tersebut, beliau menyoroti pentingnya menggerakkan sektor ekonomi melalui platform digital, terutama dalam menghadapi perubahan budaya belanja dari metode langsung ke platform online. Jumat (22/9/2023)

“Dalam kondisi perekonomian saat ini, kita perlu mengakomodasi perubahan perilaku masyarakat yang beralih ke belanja online. Kita perlu beradaptasi dengan metode penjualan langsung yang kini menghadapi tantangan dari platform digital,” ungkap Penjabat Bupati Kolaka Utara.

Ia menekankan pentingnya memajukan kondisi perekonomian saat ini dan memberikan wawasan terkait bagaimana melibatkan pelaku usaha secara maksimal.

“Salah satu strategi yang diusulkan adalah memanfaatkan platform digital untuk mempromosikan produk dan mendapatkan pesanan, serta memperkuat keterlibatan pemerintah dalam transaksi online,” Harapnya.

Muhammad Yunus, Ketua Asosiasi Pelaku Usaha Kuliner, menyatakan bahwa pelaku usaha kuliner menghadapi kendala seperti minimnya pembelian dari pemerintah daerah; bahkan bantuan dari pemerintah masih minim.

“Selama tiga tahun Apuk kami baru mendapatkan bantuan satu kali dari Dinas Koperasi dan UMKM. Kami selama tiga tahun ini baru mendapatkan bantuan pada Mei lalu sebanyak Rp 2 juta untuk 15 orang, sementara kami dari E-Katalog sudah masuk, tapi belum pernah mendapatkan orderan dari sana,” ujarnya.

Upaya untuk memanfaatkan teknologi digital dan mendukung pelaku usaha lokal menjadi fokus utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kolaka Utara. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan perekonomian daerah ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (KolutKab)

Surabaya, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut) menghadiri undangan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kelautan dan Perikanan dalam rangka melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara BRSDM dengan Kabupaten Konawe Utara tentang Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan serta Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Konawe Utara. Selasa (19/09/2023)

Bupati Konawe Utara Dr. Ir. H. Ruksamin, ST., M.Si., IPU., ASEAN.Eng didampingi Sekertaris Daerah Drs. H. M. Kasim Pagala, M.Si bersama-sama menghadiri acara yang dilaksanakan di Sheraton Surabaya Hotel and Towers tersebut.

Dalam sambutannya, H. Ruksamin menjelaskan bahwa penandatanganan nota kesepakatan ini sejalan dengan misi 3 Pemerintah Kabupaten Konawe Utara untuk mewujudkan keadilan sosial dan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam guna meningkatkan daya saing ekonomi, dimana yang menjadi sasaran pertama yaitu meningkatnya pertumbuhan sektor – sektor unggulan daerah.

“Strategi yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan produktivitas perikanan melalui pembinaan nelayan tangkap dan budidaya, penyediaan sarana prasarana, dan pengembangan pola kemitraan,” ujar H. Ruksamin.

Bupati Konut dua periode itu menyebut, Kabupaten Konawe Utara dengan panjang garis pantai sebesar 175,9 Km, dengan wilayah perairan laut seluas ±11.960 Km² (10,87 persen dari luas perairan Sulawesi Tenggara), menjadikan Kabupaten yang berdiri 26 tahun yang lalu ini sangat berpontensi di bidang kelautan dan perikanan.

Untuk diketahui, pada sektor perikanan di Konawe Utara, hasil tangkap dan budidaya perikanan sangat melimpah. Konawe Utara cukup kaya dengan sumber daya perikanan tangkap, dengan rata-rata capaian perikanan tangkap sebesar 6,01% dari PDRB Kabupaten Konawe Utara.

Sementara itu, Perikanan Budidaya juga merupakan program unggulan Konawe Utara. Jenis perikanan yang dibudidayakan antara lain udang windu, kepiting, ikan mas, ikan lele, ikan mujair serta masih banyak lagi.

“Kabupaten Konawe Utara dianugerahkan kekayaan yang melimpah oleh Allah SWT. Jadi sudah seharusnya sektor-sektor unggulan ini dikelola dengan sumber daya manusia yang mumpuni sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Konawe Utara,” tegas H. Ruksamin.

Ia memastikan Pemerintah Daerah berkonsentrasi penuh dalam pengelolaan dan peningkatan produksi perikanan yang ada agar peningkatan ekonomi masyarakat dapat tercapai sejalan dengan visi Konawe Utara lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.

Selanjutnya acara dilanjutkan dengan penandatanganan MoU antara I Nyoman Radiarta selaku Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebagai Pihak I, dan H. Ruksamin selaku Bupati Konawe Utara sebagai Pihak II, yang mempunyai komitmen dan kepentingan bersama dilandasi kemampuan untuk bersama-sama melakukan sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM dan perekonomian masyarakat di Konawe Utara. (S)

Kendari, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) mengadakan Kegiatan Konsultasi Publik I Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Wilayah Perencanaan (WP) Angata dan Laonti yang dibuka secara langsung oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Drs. H. Amran Aras, M.MPub didampingi Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Konawe Selatan, Ir. Armansyah dan Kepala Dinas PUTR, pada Selasa (19/9) di Aula Sakinah Syahid Azizah Syariah Hotel.

Dalam sambutannya, Asisten Bidang Administrasi Umum Drs. H. Amran Aras menjelaskan terpilihnya Konawe Selatan untuk menerima bantuan teknis penyusunan RDTR Kec. Laonti dan Angata karena Kabupaten Konawe Selatan adalah daerah dengan potensi investasi tertinggi.

“seperti kita ketahui bersama potensi investasi di Kec. Laonti adalah sektor pertambangan dan potensi investasi di Kec. Angata adalah perkebunan dan pertanian.” ungkapnya

Menurutnya, dengan adanya Konsultasi Publik ini dalam rangka untuk penyusunan rencana secara detil menyangkut tata ruang wilayah yang nantinya menjadi acuan dalam memanfaatkan tata ruang yang ada agar investasi tumbuh di Konawe Selatan Khususnya Kec. Angata dan Laonti.

“Dengan adanya kegiatan ini menjadi acuan bagi kecamatan dalam rangka memanfaatkan tata ruang, karena kita ingin investasi tumbuh kemudian ekonomi Masyarakat juga tumbuh dan kesejahteraan Masyarakat berjalan dengan baik.” ucap Amran.

Sementara itu, Kadis PUTR Askar, ST., M.Si. mengatakan bahwa kegiatan merupakan bantuan teknis dari Kementerian ATR. Terkait kegiatan ini adalah turunan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pada dua wilayah ini apa saja yang sedang dilaksanakan dan apa akan dilaksanakan kedepannya. Tentunya hal ini berkaitan dengan inventasi kedepan di Kab. Konawe Selatan.

“Dengan adanya kegiatan ini merupakan memudahkan investor yang akan masuk ke wilayah Konawe Selatan” ucap Askar.

Diakhir sambutan, ia berharap bantuan teknis penyusunan rdtr laonti dan angata dapat terintegrasi dengan sistem perijinan terpadu atau online single submission (oss) yang nantinya akan mendorong peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi wilayah dan daya saing kawasan. (KominfoKonsel)

Kendari, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut) Provinsi Sulawesi Tenggara dinilai sukses mengendalikan inflasi di daerahnya sehingga Pemerintah Pusat melalui Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia mengumumkan bahwa daerah yang dipimpin Dr. Ir. H. Ruksamin, ST., M.Si., IPU., ASEAN. Eng sebagai bupati itu mendapatkan Insentif Fiskal sebesar Rp 9.769.785.000.

Pemberian insentif fiskal itu termuat dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 336 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Untuk Kelompok Kategori Kinerja Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Pada Tahun Anggaran 2023 Periode Kedua Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pengumuman disampaikan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia saat melaksanakan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan melalui zoom meeting bersama Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia. Senin (18/9/2023)

Dalam rapat koordinasi tersebut, Menteri Dalam Negeri mengumumkan ada beberapa daerah yang dinilai baik dalam penanganan inflasi, salah satu nya Kabupaten Konawe Utara.

Dibawah kepemimpinan Dr. Ir. H. Ruksamin, ST., M.Si., IPU., ASEAN. Eng, Konawe Utara hadir dengan berbagai macam program diantaranya P2KP dan Pasar Murah berhasil mengintervensi harga bahan pangan di Konut sehingga dapat terhindar dari inflasi.

H. Ruksamin selaku pimpinan tertinggi di Konawe Utara mengaku bangga dengan capaian ini dan akan menjadikan pengahargaan ini sebagai pelecut untuk terus berbuat dalam memberikan pelayanan terbaik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Konawe Utara.

“Penghargaan ini sebagai pelecut untuk terus berbuat dalam memberikan pelayanan terbaik dan kesejahteraan bagi masyarakat Konawe Utara,” tegas Bupati Konut dua periode itu.

Untuk diketahui, Konawe Utara merupakan 1 dari 30 Kabupaten Kota dari seluruh Indonesia yang menerima Insentif Fiskal dari Kemetrian Keuangan. (S)