Buton, SultraNET. | Potensi semua daerah berasal dari desa, sangat disayangkan apabila tidak di berdayakan oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu kegiatan ini sangat penting karena pemanfaatan potensi desa harus selaras dengan SDM

Hal ini dikatakan Pj Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, MSi pada saat membuka dengan resmi Pelatihan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Angkatan XI, yang digelar Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Makassar, Senin, 18 September 2023 di Aula Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton, Pasarwajo..

Pj. Bupati juga menegaskan p[ada peserta yang kebanyakan para Direktur Bumdes itu untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan sebaik mungkin karena tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat.

“Peserta bisa memberikan manfaat ketika selesai mengikuti kegiatan ini karena begitu pentingnya peningkatan SDM,” ungkap Pj Bupati Buton.

Sebelum menutup Pj Bupati Buton juga sekali lagi menegaskan kepada seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan yang di adakan selama 4 hari ini untuk mengikuti hingga hari terakhir semoga ilmu yang diperoleh bisa bermanfaat.

Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa, Drs. Murtaba Muru, MA mengatakan pelatihan ini juga merupakan pemanfaatan SDM dalam pengelolaan badan usaha milik desa dan semoga bisa menjadi contoh bagi masyarakat.

Lebih lanjut dikatakan Buton ditunjuk sebagai lokasi program peningkatan kualitas Pemberdayaan masyarakat desa karena Buton di anggap bisa menyeimbangkan inflasi daerah untuk mengikuti pelatihan selama 2 tahun yang akan di ikuti oleh kepala desa,sekdes, posyandu, juga direktur bumdes  oleh kementerian dalam negeri.

Ditempat yang sama Yang mewakili Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Makassar memperkenalkan secara singkat dimana Balai ini merupakan unit kerja pelaksana teknis  pusat di bawah kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dan memiliki tugas pokok untuk melaksanakan pelatihan yang daerah cakupan dari 6 provinsi di Sulawesi.

“Dan pada hari ini kita akan laksanakan pelatihan untuk angkatan XI di Kabupaten Buton,” ungkapnya.

Ucapan terimakasih juga kepada pemerintah daerah Kabupaten Buton telah memfasilitasi untuk melaksanakan kegiatan pelatihan selama 4 hari dan berharap agar peserta dari berbagai desa bisa mengikuti dengan sungguh-sungguh dengan harapan Bumdes lebih berkembang di kemudian hari.

Sumber : (KominfoButon / Dian Sasmita)

Bombana, SultraNET. | Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) gelar Sosialisasi Optimalisasi Peran, Tugas dan Fungsi BPK dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa yang dihadiri langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sultra Dadek Nandemar, S.E., MIT., Ak., CFE., CA., CSFA dan Anggota Komisi XI DPR RI Bahtera, S.PWK. bertempat di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana. Jumat (15/09/2023)

Kegiatan ini digelar menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI No. 20 Tahun 2018 tentang tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa keuangan desa itu dikelola berdasarkan atas asas transparan, akuntabel, partisipatif serta harus dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dalam mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengawasan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan yang ditetapkan dalam Permendagri No. 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk itu, DPR RI bersama BPK RI senantiasa mengawal pengelolaan keuangan desa khususnya di Kabupaten Bombana.

Dengan jumlah desa yang cukup banyak di Kabupaten Bombana, menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Anggaran dana desa di Bombana senilai Rp. 94.867.091.000 telah tersalurkan sejumlah Rp.53.960.943.967 pada tahap I, di tahap II dengan persentase penyerapan sebesar 56,88 persen.

Dalam sambutannya, Sekda Bombana mengatakan dari serapan anggaran tersebut, masih juga terdapat laporan masyarakat terkait pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bombana mengajak seluruh Kepala Desa di Bombana untuk turut serta berpartisipasi dan meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Daerah untuk bersama-sama mengatasi permasalah yang ada dalam pengelolaan dana desa.

“Ini tentunya menjadi perhatian serius bagi kita bersama, terkait harapan kita dalam mewujudkan proses administrasi pertanggungjawaban dana desa yang cepat, akurat dan akuntabel di Kabupaten Bombana” jelas Sekda Man Arfa. (Adv)

Kendari, SultraNET.  | Dalam rangka program percepatan transformasi digital kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Konawe Selatan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023. Acara berlangsung pada 12 s.d. 14 September 2023 di Plaza Kubra Hotel Kendari. Selasa (12/09/2023)

Pembukaan Bimtek dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe Selatan Hj. St. Chdidjah, S.Sos., M.Si. dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika & Perdandian Konawe Selatan Hidayatullah, SP., M.Si.

Kegiatan diawali dengan sambutan dan pembukaan oleh Sekda Hj. St. Chdidjah, S.Sos., M.Si. Ia menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini jangan dianggap remeh.

“Kegiatan-kegiatan seperti ini jangan yang penting menggugurkan kewajiban. Tapi yang perlu kita tahu, ilmu yang nantinya kita pelajari disini sangat berharga untuk kita petik,” ujarnya

Ia Menambahkan bahwa ini berkaitan dengan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik),

“Untuk Konawe Selatan ini lagi giat-giatnya mengenai SPBE, Sehingga dari setiap OPD ini sudah Digitalisasi, Alhamdulillah gayung bersambut untuk Dinas Perpustakaan ini sudah melaksanakan e-Arsip atau SRIKANDI” tutur Sekda.

Bimtek ini dihadiri oleh 36 perwakilan OPD dan 25 perwakilan Kecamatan di Kab. Konawe Selatan. Sekda juga mengatakan bahwa sangat mengapresiasi agenda dari Dinas Perpustakaan, yang mana mendukung daerah dalam hal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

“Harapan saya kedepannya agar semua bisa terintegrasi, agar kita tidak perlu menggunakan arsip manual lagi, tapi lebih ke Digitalisasi. Sehingga apa yang kita harapkan sepeti hilang dan lebih irit dalam hal pembiayaan” ungkapnya.

Acara dilanjutkan dengan kegiatan utama, penyampaian materi pengantar aplikasi SRIKANDI yang dipandu oleh Dra. Satriani, Arsiparis Ahli Madya. Satriani menjelaskan bahwa ada 4 (empat) Instansi yang bertanggungjawab atas Aplikasi SRIKANDI, yaitu dari sisi kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, kemudian Arsip Nasional RI sebagai penanggung jawab proses bisnis yang ada di Aplikasi SRIKANDI, lalu yang ketiga adalah Kementerian Kominfo sebagai Pembuat Aplikasi, dan yang terakhir adalah Badan Siber dan Sandi Negara untuk keamanan Dokumen.

Dalam materinya. Hal dasar yang disampaikan terkait dengan pengenalan 4 (empat) menu yang ada pada aplikasi SRIKANDI, yakni Admin, Unit Kearsipan, Tata Usaha dan User. Setelah penyampaian materi, dilanjutkan dengan praktik aplikasi SRIKANDI. Praktik diawali dengan pengisian menu Admin Kabupaten dan Admin Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bagian ini merupakan pengisian struktur organisasi pemerintah daerah dan dinas atau badan terkait.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Sahrin Sahudale. Sahrin mengucapkan bahwa kegiatan ini merupakan tujuan dari Pemerintah Daerah Konawe Selatan dalam hal peningkatan SPBE,

“Dinas Perpustakaan dalam rangka kegiatan bimtek ini adalah menyambut apa yang menjadi harapan dan cita-cita bersama yang telah disampaikan pak bupati, bahwa kedepannya kita harus ada perubahan dalam system pemerintahan” Ungkapnya.

Kepala Dinas Kominfo & Sandi Konawe Selatan, Hidayatullah juga menambahkan

“kita harus menyukseskan kegiatan ini, harapannya bisa diintegrasikan dengan Aplikasi local yang sudah kita miliki, semua itu untuk menyukseskan SPBE di Konawe Selatan.” Jelasnya. (KominfoKonsel)