Kendari, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana secara resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Laporan tersebut berkaitan dengan hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Bombana. Penyerahan laporan dilakukan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., yang mewakili Bupati Bombana, di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara di Kendari, Rabu, 28 Januari 2026.

Kegiatan penyerahan laporan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bombana Zalman, Inspektur Inspektorat Kabupaten Bombana Ridwan, S.Sos., M.P.W., serta sejumlah pejabat terkait dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana. Kehadiran unsur eksekutif dan legislatif dalam kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Laporan Hasil Pemeriksaan yang diserahkan oleh BPK merupakan hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada aktivitas pertambangan di Kabupaten Bombana. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan oleh tim auditor BPK RI selama kurang lebih 60 hari sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam di daerah.

Dalam sambutannya, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Syahrun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh jajaran BPK RI, khususnya tim pemeriksa, yang telah melaksanakan proses pemeriksaan secara profesional dan komprehensif.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh jajaran BPK RI, khususnya tim pemeriksa, yang telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan selama kurang lebih 60 hari. Pemeriksaan ini menjadi bagian penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai ketentuan,” kata Syahrun.

Ia menegaskan bahwa proses pemeriksaan tersebut memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta keberlanjutan pembangunan daerah.

Menurut Syahrun, Pemerintah Kabupaten Bombana memandang laporan hasil pemeriksaan tersebut bukan hanya sebagai bentuk evaluasi administratif, tetapi juga sebagai bahan pembelajaran untuk memperbaiki sistem pengelolaan pemerintahan ke depan, khususnya yang berkaitan dengan sektor lingkungan hidup dan kegiatan pertambangan.

“Kami memandang Laporan Hasil Pemeriksaan ini bukan semata sebagai penilaian, tetapi sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang,” ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh BPK RI akan ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah melalui langkah-langkah perbaikan yang terukur dan sistematis.

“Seluruh rekomendasi yang disampaikan akan kami tindak lanjuti secara serius melalui langkah-langkah perbaikan yang terukur sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun oleh perangkat daerah terkait,” tegasnya.

Lebih lanjut, Syahrun menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pengendalian internal di setiap organisasi perangkat daerah. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan sektor pertambangan agar menjadikan rekomendasi BPK sebagai prioritas dalam perbaikan tata kelola pemerintahan.

“Kami telah menginstruksikan seluruh OPD terkait untuk menjadikan rekomendasi BPK sebagai prioritas. Setiap temuan harus direspons dengan perbaikan sistem, bukan sekadar pemenuhan administratif,” kata Syahrun.

Selain itu, pemerintah daerah juga akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap rekomendasi benar-benar diimplementasikan secara efektif di tingkat perangkat daerah.

Syahrun menambahkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan agar lebih tertib, transparan, dan bertanggung jawab.

Di akhir sambutannya, ia berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan BPK RI dapat terus terjalin dengan baik. Kerja sama tersebut dinilai penting dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, patuh terhadap hukum, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.

“Kami berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan BPK RI dapat terus terjalin dengan baik demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, patuh hukum, serta mendukung pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan,” ujarnya.

Melalui penerimaan LHP ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan pemerintahan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam di daerah dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Bombana,  sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana mulai mengambil langkah serius dalam menata aktivitas pertambangan yang tidak sesuai ketentuan dengan menggelar rapat Tim Penertiban Pertambangan Ilegal. Rapat ini menjadi forum koordinasi lintas sektor untuk merumuskan langkah penertiban yang tetap mempertimbangkan aspek hukum, lingkungan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah tersebut, di Ruang Tinaorima Lantai 2 Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana, Selasa (13/1/2026).

Rapat tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor 100.3.3.2-19 Tahun 2026 tentang pembentukan Tim Penertiban Pertambangan Ilegal di lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana. Forum ini dihadiri unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya guna memperkuat koordinasi dalam pengendalian aktivitas pertambangan yang tidak memiliki izin resmi.

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si dan dihadiri Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) atau yang mewakili, pejabat eselon II dan III terkait, Kepala Kantor Pertanahan, serta sejumlah awak media.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana dr. Sunandar, MM.Kes bersama Sekretaris Badan Kesbangpol Drs. Budiman, MM serta anggota tim lainnya. Rapat berlangsung mulai pukul 13.30 WITA hingga pukul 15.30 WITA.

Dalam rapat tersebut, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana memaparkan latar belakang pembentukan Tim Penertiban Pertambangan Ilegal. Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menata aktivitas pertambangan agar berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, penertiban pertambangan tidak hanya bertujuan menegakkan aturan, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan lingkungan, keamanan daerah, serta keberlangsungan ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor pertambangan.

“Pembentukan tim ini merupakan langkah pemerintah daerah untuk menata aktivitas pertambangan agar berjalan sesuai aturan, sekaligus memastikan bahwa aspek sosial dan ekonomi masyarakat tetap menjadi perhatian dalam setiap kebijakan yang diambil,” jelasnya.

Dalam forum tersebut, sejumlah masukan juga disampaikan oleh unsur Forkopimda sebagai bagian dari upaya merumuskan langkah penanganan yang komprehensif.

Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Bombana menyampaikan bahwa pihak kepolisian siap mendampingi dan mengawal pelaksanaan tugas tim apabila diperlukan dalam proses penertiban di lapangan.

Ia juga mengusulkan agar pemerintah daerah mempertimbangkan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait pengelolaan pertambangan agar penataan sektor ini memiliki landasan hukum yang lebih kuat.

“Kami siap mendampingi tim dalam proses penertiban apabila diperlukan. Selain itu, kami juga mengusulkan agar disusun Peraturan Daerah terkait pertambangan serta dilakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bombana menekankan pentingnya kebijakan yang tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk tetap memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas pertambangan secara legal.

Ia mengusulkan agar pemerintah daerah memperjuangkan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta memberikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan.

“Kebijakan yang diambil harus memberi ruang kepada masyarakat. Salah satu solusinya adalah dengan mendorong penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat dan pemberian Izin Pertambangan Rakyat agar aktivitas masyarakat dapat berjalan secara legal,” katanya.

Dari unsur Kejaksaan, disampaikan pula pandangan mengenai pentingnya penertiban yang menyentuh aspek perizinan serta pengelolaan lingkungan hidup. Kejaksaan juga mendorong agar hasil tambang yang diperoleh masyarakat dapat dijual kepada perusahaan yang memiliki izin resmi, sehingga rantai distribusi mineral dapat diawasi secara lebih baik.

Sementara itu, perwakilan dari Kodim menyampaikan agar pendekatan persuasif lebih diutamakan dalam tahap awal penanganan persoalan pertambangan ilegal.

Menurutnya, sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara intensif sebelum langkah penertiban dilakukan di lapangan.

“Sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan terlebih dahulu agar masyarakat memahami aturan yang berlaku. Penertiban tidak sebaiknya dilakukan secara langsung sebelum tahapan tersebut berjalan optimal,” ujarnya.

Menutup rapat tersebut, Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani menyampaikan kesimpulan bahwa langkah awal yang akan ditempuh pemerintah daerah adalah melakukan sosialisasi dan penyampaian imbauan kepada masyarakat terkait aktivitas pertambangan yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Ia menjelaskan bahwa sosialisasi akan dilakukan melalui berbagai media, termasuk media cetak dan media sosial, agar informasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Selain itu, pemerintah daerah juga akan memanggil para kepala desa di wilayah yang memiliki aktivitas pertambangan untuk diberikan arahan dan pemahaman terkait kebijakan yang sedang disiapkan.

“Hasil dari sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah kebijakan selanjutnya terkait penertiban aktivitas pertambangan ilegal,” ujar Ahmad Yani.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap langkah koordinasi ini dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga menjaga stabilitas sosial serta memberikan kepastian bagi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara legal dan berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana mulai mematangkan rencana pemanfaatan aset daerah dan aset desa guna mendukung pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Tahap II Tahun 2026. Langkah ini dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan perangkat daerah dan para camat guna menyelaraskan pemahaman serta memastikan pemanfaatan aset berjalan tertib dan tepat sasaran. Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Syahrun, S.T., MPWK dan berlangsung di Aula Measalaro, Kantor Bupati Bombana lantai II, Selasa (30/12/2025).

Rapat ini dihadiri sejumlah perangkat daerah terkait serta para camat dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bombana. Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk membahas kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan koperasi desa melalui pemanfaatan aset yang dimiliki pemerintah maupun desa.

Dalam pembahasan rapat, peserta menyoroti ketersediaan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Selain itu, diskusi juga mencakup aspek perencanaan anggaran, mekanisme pemanfaatan barang milik daerah, serta penentuan lokasi yang dinilai layak dan strategis untuk mendukung aktivitas koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Syahrun menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam memastikan setiap rencana pemanfaatan aset daerah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Pemanfaatan barang milik daerah maupun aset desa harus dilakukan secara tertib dan sesuai aturan. Melalui koordinasi ini kita ingin memastikan bahwa aset yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengembangan koperasi dan peningkatan ekonomi masyarakat,” ujar Syahrun dalam rapat tersebut.

Ia juga menyampaikan bahwa keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi lokal, terutama dalam memperkuat aktivitas usaha masyarakat di tingkat desa.

Menurutnya, pembangunan gerai koperasi yang didukung oleh ketersediaan lahan yang tepat akan memberikan dampak positif bagi peningkatan pelayanan ekonomi masyarakat serta membuka peluang usaha baru bagi warga.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berupaya menyamakan persepsi antara perangkat daerah dan pemerintah kecamatan mengenai pengelolaan serta pemanfaatan aset daerah. Hal tersebut penting agar setiap kebijakan yang diambil dapat berjalan efektif, transparan, serta memiliki kepastian hukum.

Para camat yang hadir juga diharapkan dapat berperan aktif dalam mengidentifikasi aset desa yang berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan gerai koperasi di wilayah masing-masing. Dengan demikian, proses perencanaan pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

Selain membahas aspek teknis, rapat ini juga menjadi ruang diskusi untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah kecamatan dalam mendukung program penguatan ekonomi berbasis koperasi.

Pemerintah Kabupaten Bombana menilai bahwa koperasi desa memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis pada potensi lokal.

Dengan adanya perencanaan yang matang serta koordinasi yang kuat antarinstansi, Pemkab Bombana optimistis pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Tahap II pada tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di berbagai wilayah kecamatan.

Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana secara resmi membuka Esports Open Tournament ESI Bombana Cup III Tahun 2025 sebagai upaya mendorong pengembangan olahraga elektronik (e-sports) sekaligus memberikan ruang pembinaan bagi generasi muda yang memiliki minat dan bakat di bidang tersebut. Turnamen yang diikuti peserta dari berbagai wilayah ini diharapkan menjadi momentum lahirnya atlet-atlet esports berprestasi dari Kabupaten Bombana, di Gedung Tanduale, Kabupaten Bombana, Selasa (30/12/2025).

Pembukaan turnamen tersebut dilakukan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana, M. Syukri Kasim, S.IP yang mewakili Bupati Bombana. Kegiatan ini turut dihadiri oleh unsur perangkat daerah, pengurus Esports Indonesia (ESI) Kabupaten Bombana, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bombana Herlin, S.Psi., M.M, serta para peserta turnamen yang datang dari berbagai wilayah.

Suasana pembukaan berlangsung meriah dengan antusiasme tinggi dari para peserta dan pengunjung yang memadati lokasi kegiatan. Turnamen ini menjadi salah satu ajang kompetisi esports terbesar yang digelar di Kabupaten Bombana, sekaligus menunjukkan bahwa olahraga digital semakin mendapat tempat di tengah masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda.

Dalam kesempatan tersebut, M. Syukri Kasim menyampaikan sambutan Bupati Bombana yang menegaskan pentingnya turnamen ini sebagai bagian dari upaya pembinaan atlet esports di daerah.

“Turnamen ini bukan hanya sekadar ajang kompetisi, tetapi juga menjadi wadah pembinaan bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi mereka di bidang e-sports secara positif dan terarah,” kata Syukri saat membacakan sambutan Bupati Bombana.

Menurutnya, perkembangan olahraga esports saat ini sangat pesat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, pemerintah daerah memandang penting untuk memberikan ruang dan dukungan agar para pemain esports di Bombana dapat berkembang secara profesional.

Ia juga menekankan bahwa kegiatan seperti ESI Bombana Cup tidak hanya berdampak pada pembinaan atlet, tetapi juga memiliki potensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Pelaksanaan turnamen ini menjadi momentum penting bagi daerah, tidak hanya dalam pengembangan atlet esports, tetapi juga dari sisi ekonomi karena kegiatan seperti ini mampu menggerakkan berbagai sektor usaha,” ujarnya.

Syukri menambahkan bahwa pemerintah daerah berharap kegiatan ini dapat mendorong terbentuknya ekosistem esports yang sehat dan berkelanjutan di Kabupaten Bombana.

Dengan adanya kompetisi yang rutin dan terorganisir dengan baik, para pemain esports dapat memperoleh pengalaman bertanding, meningkatkan kemampuan, serta membangun mental kompetitif yang dibutuhkan untuk bersaing di tingkat yang lebih tinggi.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga berharap melalui turnamen ini akan muncul atlet-atlet esports yang mampu membawa nama daerah hingga ke tingkat nasional bahkan internasional.

“Perkembangan esports sangat pesat dan sudah menjadi bagian dari industri olahraga modern. Kami berharap dari Bombana akan lahir atlet-atlet esports yang mampu bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” katanya.

Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen ini juga diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi generasi muda agar memanfaatkan teknologi secara lebih produktif dan kreatif.

Melalui pembinaan yang tepat, esports dapat menjadi wadah bagi anak muda untuk mengembangkan keterampilan seperti strategi, kerja sama tim, komunikasi, serta disiplin dalam berlatih.

Para peserta yang mengikuti turnamen ESI Bombana Cup III terlihat antusias mengikuti pertandingan yang berlangsung dalam suasana kompetitif namun tetap menjunjung tinggi sportivitas.

Pengurus Esports Indonesia (ESI) Kabupaten Bombana menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam membina dan mengembangkan olahraga esports di daerah.

Dengan dukungan pemerintah daerah, komunitas esports di Bombana diharapkan semakin berkembang dan mampu melahirkan talenta-talenta baru yang siap bersaing di panggung kompetisi yang lebih luas.

Pemerintah Kabupaten Bombana menilai bahwa kegiatan seperti Esports Open Tournament ESI Bombana Cup III dapat menjadi salah satu sarana pembinaan generasi muda yang positif, sekaligus memperkuat posisi esports sebagai cabang olahraga yang semakin diakui di berbagai tingkat kompetisi.

Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi esports, dan komunitas pemain, diharapkan olahraga esports di Kabupaten Bombana dapat berkembang secara profesional, berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan generasi muda dan daerah.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar uji kompetensi atau job fit and proper test terhadap 21 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) sebagai bagian dari penataan birokrasi dan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kegiatan ini melibatkan akademisi Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Inspektorat Provinsi serta unsur tokoh masyarakat sebagai penguji independen, guna memastikan proses berjalan objektif dan transparan. Uji kompetensi tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Bombana, Selasa (23/12/2025).

Ketua Kesekretariatan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemkab Bombana, Ludfi, ST, yang juga Pelaksana Tugas Sekretaris BKPSDM Bombana, mengatakan total peserta job fit berjumlah 21 orang. Sebanyak 17 peserta telah mengikuti uji kompetensi pada hari pertama, sementara empat peserta dijadwalkan mengikuti tahapan serupa pada hari kedua.

“Penguji berasal dari akademisi dua orang, unsur tokoh masyarakat satu orang, serta unsur Inspektorat provinsi. Ini sesuai dengan ketentuan dan petunjuk dari Badan Kepegawaian Negara,” kata Ludfi.

Menurut Ludfi, uji kompetensi tidak berhenti pada penilaian administratif semata. Tim penguji menggali kapasitas kepemimpinan, pemahaman kebijakan, inovasi program, serta kemampuan pejabat dalam menjawab tantangan pembangunan daerah.

Selain job fit, Pemkab Bombana juga melaksanakan evaluasi kinerja terhadap enam pejabat pimpinan tinggi pratama yang telah menduduki jabatan selama lima tahun di dinas atau badan masing-masing. Evaluasi ini dilakukan sebagai bagian dari uji kesesuaian jabatan.

Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, Ir. Syahrun, M.PWK, selaku Ketua Pansel Evaluasi Kinerja, menjelaskan bahwa hasil evaluasi akan menjadi bahan pertimbangan strategis dalam penataan jabatan ke depan.

“Ada beberapa pejabat yang sudah mendekati masa pensiun. Evaluasi ini melihat kecocokan kompetensi mereka dengan jabatan yang ada. Jabatan yang kosong belum tentu langsung dilelang, semua akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan hasil penilaian,” kata Syahrun.

Ia menegaskan, seluruh proses dilakukan berdasarkan prinsip merit system, dengan menempatkan pejabat sesuai kompetensi dan rekam jejak kinerja, bukan semata pertimbangan administratif.

Adapun pejabat yang mengikuti uji kompetensi berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah strategis, mulai dari kepala dinas, kepala badan, staf ahli bupati, hingga Sekretaris DPRD dan Inspektur Daerah. Di antaranya Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bappeda, Kepala BKD, Kepala BKPSDM, Kepala Diskominfo, Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang, Kepala BPBD, hingga Kepala Kesbangpol Bombana.

Tim penguji diketuai Asisten I Setda Bombana, Ir. Rusdiamin, dengan anggota dari kalangan akademisi UHO Kendari yakni Dr. Arifin Uta, M.Si, Prof. Dr. Rosnawintang, SE, M.Si, dan Gusti Pasaru, S.Ak, M.Ak. Unsur masyarakat diwakili oleh Drs. Muh Subur, mantan Inspektur Daerah Bombana yang kini telah pensiun, guna memberikan perspektif publik dalam penilaian kinerja pejabat daerah.

Pelibatan akademisi dan tokoh masyarakat dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat objektivitas, transparansi, serta meminimalkan penilaian subjektif dalam proses penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana. (adv)

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana resmi menetapkan sebanyak 816 mahasiswa sebagai penerima Beasiswa Bombana Berani dan Beasiswa Berani Berprestasi Tahap II Tahun 2025. Penetapan tersebut dituangkan dalam Keputusan Bupati Bombana Nomor 100.3.3.2-2153 Tahun 2025 yang ditandatangani langsung oleh Bupati Bombana Burhanuddin, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan tinggi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Rumbia, 12 Desember 2025.

Penetapan penerima beasiswa ini dilakukan setelah seluruh calon penerima melalui tahapan seleksi yang ketat dan berjenjang, meliputi verifikasi administrasi, verifikasi faktual lapangan, serta validasi data oleh perguruan tinggi masing-masing. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan program beasiswa berjalan transparan, objektif, dan tepat sasaran.

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Syahrun, ST, M.PWK, menjelaskan bahwa penetapan penerima beasiswa merupakan hasil akhir dari proses panjang yang melibatkan berbagai pihak.
“Seluruh tahapan seleksi telah kami laksanakan secara terbuka dan akuntabel, mulai dari verifikasi berkas hingga validasi perguruan tinggi. Ini untuk memastikan bahwa beasiswa benar-benar diterima oleh mahasiswa yang memenuhi syarat,” kata Syahrun.

Berdasarkan data resmi Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana, pada program Beasiswa Bombana Berani tercatat sebanyak 661 pendaftar dinyatakan lulus berkas. Dari jumlah tersebut, 78 orang tidak lolos seleksi, dengan rincian 27 orang tidak lulus perengkingan, 28 orang tidak lulus verifikasi faktual, dan 23 orang tidak lulus validasi perguruan tinggi. Sementara jumlah penerima yang dinyatakan lulus dan ditetapkan sebanyak 583 orang.

Sementara itu, untuk program Beasiswa Berani Berprestasi, jumlah pendaftar yang lulus berkas mencapai 487 orang. Sebanyak 254 pendaftar dinyatakan tidak lulus, terdiri dari 235 orang tidak lolos perengkingan dan 19 orang tidak lulus validasi perguruan tinggi. Dengan demikian, jumlah penerima Beasiswa Berani Berprestasi yang ditetapkan pada tahap II ini sebanyak 233 orang.

Syahrun menegaskan bahwa daftar nama penerima beasiswa telah dilampirkan dalam keputusan bupati dan akan dipublikasikan secara resmi melalui website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bombana.
“Kami meminta agar daftar penerima ini dipublikasikan melalui website resmi Kominfo, supaya dapat diakses oleh masyarakat luas dan menjadi bentuk transparansi pemerintah daerah,” ujarnya.

Menurutnya, program Beasiswa Bombana Berani dan Berani Berprestasi merupakan bagian dari kebijakan strategis daerah dalam mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta rata-rata lama sekolah, sejalan dengan arah pembangunan daerah dalam RPJMD Bombana Tahun 2025–2029.

Dalam keputusan tersebut juga ditegaskan bahwa seluruh biaya yang timbul akibat pelaksanaan program beasiswa ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana, khususnya pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2025.

Keputusan Bupati Bombana ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi dasar hukum penyaluran bantuan pendidikan kepada para penerima Beasiswa Bombana Berani dan Beasiswa Berani Berprestasi Tahap II Tahun 2025.

LINK PENGUMUMAN LENGKAP DIBAWAH INI:

PENGUMUMAN PENETAPAN PENERIMA BEASISWA BOMBANA BERANI DAN BERANI BERPRESTASI TAHAP II TAHUN 2025

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana secara resmi mengumumkan hasil seleksi sementara Calon Penerima Program Beasiswa Bombana Berani dan Berani Berprestasi Tahun 2025 Tahap II, setelah proses validasi perguruan tinggi dan verifikasi faktual lapangan rampung dilakukan oleh tim seleksi. Pengumuman ini sekaligus membuka ruang sanggahan bagi peserta yang merasa keberatan terhadap hasil seleksi tersebut. Pengumuman disampaikan pada Senin, 8 Desember 2025.

Berdasarkan surat resmi Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana Nomor 400.3/648 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bombana, hasil seleksi sementara menetapkan ratusan mahasiswa dinyatakan lulus, sementara sebagian lainnya tidak lolos karena berbagai alasan administratif dan akademik.

Untuk Program Beasiswa Bombana Berani, tim seleksi menetapkan sebanyak 583 mahasiswa dinyatakan lulus seleksi. Sementara itu, 78 peserta dinyatakan tidak lulus. Dari jumlah tersebut, 28 orang tidak memenuhi kesesuaian sasaran dokumen pendaftaran dengan hasil verifikasi faktual lapangan. Sebanyak 17 peserta tidak lulus karena nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) yang didaftarkan tidak sesuai dengan hasil validasi perguruan tinggi. Selain itu, tiga orang tercatat sebagai penerima beasiswa lain, tiga orang dinyatakan tidak aktif kuliah, dan 27 peserta tidak lolos akibat hasil perengkingan.

Sementara pada Program Beasiswa Berani Berprestasi, sebanyak 233 mahasiswa dinyatakan lulus seleksi sementara. Namun, 254 peserta lainnya dinyatakan tidak lulus. Rinciannya, 13 orang tidak memenuhi kesesuaian nilai IPS, tiga orang tercatat menerima beasiswa lain, lima orang tidak aktif kuliah, dan sebanyak 233 peserta tidak lolos karena sistem perengkingan.

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Syahrun, menegaskan bahwa pengumuman ini bersifat sementara dan masih membuka ruang koreksi melalui mekanisme sanggahan. “Hasil seleksi ini kami umumkan ke publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, sekaligus memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan sanggahan apabila terdapat keberatan,” kata Syahrun.

Masa sanggahan dijadwalkan berlangsung selama dua hari, mulai Selasa, 9 Desember 2025 hingga Rabu, 10 Desember 2025, pada pukul 08.00 sampai 16.00 WITA. Peserta yang ingin mengajukan sanggahan diwajibkan mengirimkan surat elektronik ke alamat panitiabeasiswabombana@gmail.com dengan melampirkan bukti aktual dan faktual berupa dokumen pendukung serta foto.

Syahrun menjelaskan, setiap sanggahan yang masuk akan diverifikasi dan dijawab langsung oleh tim seleksi. “Sanggahan akan kami telaah secara objektif dan hasilnya akan disampaikan kembali kepada peserta yang mengajukan keberatan,” ujarnya.

Setelah masa sanggahan berakhir, tim seleksi selanjutnya akan mengusulkan hasil akhir seleksi kepada Bupati Bombana untuk ditetapkan secara resmi sebagai penerima Beasiswa Bombana Berani dan Berani Berprestasi Tahun 2025 Tahap II.

Program beasiswa ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bombana dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi serta mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah, baik melalui jalur afirmasi maupun prestasi akademik.

Link Pengumuman dibawah ini:

https://drive.google.com/file/d/1MJEGIOCYfuQL9DMBp4Gg9tt9AWQq0CNu/view?usp=sharing

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar rapat pemantapan pelaksanaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Bombana ke-22 guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar, aman, dan meriah. Rapat dipimpin Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., dan berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Lantai II Kantor Bupati Bombana, Rabu (3/12/2025).

Rapat tersebut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, panitia pelaksana, serta pihak Event Organizer (EO). Pertemuan ini digelar untuk menindaklanjuti progres persiapan peringatan HUT ke-22 Bombana yang mengusung tema “Berani Berkarya, Agrominapolitan Berkembang, Bombana Maju.”

Dalam rapat, pihak EO memaparkan secara rinci konsep pelaksanaan kegiatan, mulai dari desain dan tata panggung, penentuan titik lokasi acara, format pertunjukan hiburan, hingga teknis penyebaran undangan dan prosedur pelaksanaan kegiatan di lapangan. Paparan tersebut menjadi bahan evaluasi bersama agar seluruh rangkaian acara dapat berjalan sesuai rencana dan standar keamanan.

Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam menyukseskan peringatan hari jadi daerah. Ia meminta seluruh panitia bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

“Kegiatan HUT Bombana ini harus mencerminkan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Panitia harus bekerja sesuai perannya dan memastikan seluruh persiapan berjalan tepat waktu,” ujar Ahmad Yani dalam rapat tersebut.

Ia juga mengingatkan bahwa peringatan HUT bukan sekadar seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap daerah serta menampilkan wajah Bombana yang tertib, ramah, dan maju.

Rangkaian kegiatan HUT Kabupaten Bombana ke-22 direncanakan berlangsung mulai 11 hingga 18 Desember 2025. Sejumlah agenda telah disiapkan, meliputi jalan sehat, defile, lomba tradisional, qasidah, lomba dangdut, festival UMKM, konser hiburan rakyat, expo pembangunan, malam ramah tamah, bakti sosial, lomba olahraga dan seni (porseni), hingga lomba memasak.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap peringatan HUT tahun ini dapat menjadi ruang kreativitas bagi masyarakat, sarana promosi potensi daerah, serta wahana memperkuat identitas Bombana sebagai daerah yang terus berkembang berbasis sektor agrominapolitan.

Melalui rapat pemantapan ini, Pemkab Bombana juga memastikan setiap seksi panitia telah memahami perannya masing-masing dan siap bekerja maksimal demi menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-22 Kabupaten Bombana. (adv)

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana resmi menjalin kerja sama dengan Universitas Halu Oleo (UHO) melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang berlangsung di Ruang Rapat Senat Lantai 4 Gedung Rektorat UHO, Jumat, 21 November 2025.

Langkah kolaboratif ini disaksikan langsung oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si bersama jajaran Pemkab Bombana, serta Plt. Rektor Universitas Halu Oleo, Dr. Herman, SH., LL.M beserta jajaran. MoU tersebut menjadi dasar penguatan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya manusia, serta dukungan terhadap pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa peningkatan kualitas masyarakat harus dimulai dari pendidikan dan penguatan sektor penting yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Bombana. Ia menyebut hampir 70 persen masyarakat bekerja di sektor pertanian dan perikanan, sehingga penguatan sektor tersebut menjadi prioritas jika ingin mendorong kesejahteraan masyarakat. “Ini tantangan sekaligus peluang. Kalau kita ingin masyarakat lebih sejahtera, maka sektor-sektor ini harus diperkuat,” ujarnya.

Bupati menekankan bahwa investasi di bidang pendidikan merupakan langkah strategis jangka panjang yang manfaatnya berkelanjutan. Ia menilai pemanfaatan sumber daya alam tidak dapat menjadi satu-satunya harapan pembangunan. “Potensi sumber daya alam, termasuk tambang, memiliki masa habis. Karena itu harus ada kompensasi berupa investasi jangka panjang di bidang pendidikan. Kita ingin anak-anak kita bersekolah setinggi-tingginya dan kembali membangun daerah,” ucapnya.

Menurut Bupati, UHO dipilih sebagai mitra strategis karena dianggap memiliki kapasitas akademik yang kuat dan relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah. “Banyak pakar berada di UHO yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan daerah. Tanpa konsep dan perencanaan yang baik, pembangunan tidak akan optimal,” jelasnya.

Burhanuddin juga membuka ruang seluas-luasnya bagi para akademisi UHO untuk melakukan penelitian dan kajian langsung di Bombana. Ia berharap hasil penelitian tersebut dapat menjadi landasan ilmiah dalam perumusan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, sekaligus melindungi potensi daerah. Pemkab Bombana, lanjutnya, juga telah menyiapkan program beasiswa bagi pelajar daerah dan berkomitmen memperluas cakupannya seiring membaiknya kondisi APBD. “Bagi kami, membantu pendidikan berarti melakukan investasi jangka panjang,” tuturnya.

Di akhir sambutan, Bupati menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama dan mengundang pimpinan UHO untuk berkunjung ke Bombana. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah menjadikan UHO sebagai mitra pembimbing dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Penandatanganan MoU ini menjadi langkah awal menuju penyusunan perjanjian kerja sama lebih teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, sekaligus membuka ruang kolaborasi yang semakin luas antara dunia akademik dan Pemkab Bombana.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana meraih penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Pemerintah Daerah dengan jumlah penyelesaian rekomendasi tindak lanjut tertinggi hasil pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si yang hadir bersama Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., pada kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Pembinaan dan Pengawasan (Rakorda Binwas) di Phinisi Ballroom Claro Hotel Kendari, Kamis (20/11/2025).

Penghargaan ini diberikan karena Kabupaten Bombana dinilai berhasil mencapai tingkat penyelesaian rekomendasi tindak lanjut tertinggi untuk tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya. Capaian tersebut menunjukkan komitmen Pemkab Bombana dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui tindak lanjut berkelanjutan atas hasil pengawasan internal maupun eksternal.

Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, selaku pemberi penghargaan, menegaskan pentingnya peran Inspektorat dalam menjaga integritas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. “Inspektorat tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan intern, tetapi juga menjadi unsur pembinaan, penguatan integritas, dan pendamping perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” ujarnya.

Gubernur menyampaikan bahwa keberadaan Inspektorat sangat dibutuhkan untuk memastikan proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Ia berharap seluruh daerah memperkuat mekanisme pengawasan internal agar program prioritas dapat berjalan efektif. “Saya mengimbau seluruh peserta Rakorda untuk memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), meningkatkan fungsi pencegahan, serta mengoptimalkan manajemen risiko dalam pelaksanaan program nasional dan daerah,” tambahnya.

Rakorda Binwas dihadiri oleh seluruh Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Tenggara, pejabat pemerintah daerah, serta anggota Asosiasi Aparatur Inspektorat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi ruang koordinasi bagi seluruh pihak dalam menyamakan langkah pengawasan, pembinaan, dan peningkatan integritas birokrasi di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.

Penghargaan yang diterima Pemkab Bombana diharapkan semakin memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan melalui tindak lanjut pengawasan yang konsisten dan terukur.