Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus memperkuat komitmennya dalam mendukung program swasembada pangan daerah. Hal ini ditunjukkan melalui kehadiran Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda), dr. H. Sunandar, M.M.Kes, dalam kegiatan Panen Raya Jagung yang digelar di Desa Lomba Kasih, Kecamatan Lantari Jaya, Rabu (14/5/2025).

Acara yang diinisiasi oleh Polres Bombana ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan berbasis kemitraan dengan kelompok tani setempat. Kegiatan ini menjadi penanda keberhasilan kerja sama yang sinergis antara aparat kepolisian dan para petani dalam membangun ketahanan pangan di wilayah Bombana.

Dalam sambutannya, Pj. Sekda Sunandar menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas inisiatif Polres Bombana yang turut aktif mendukung pembangunan sektor pertanian di luar tugas utamanya dalam menjaga keamanan.

“Pada kesempatan ini, saya mewakili Pemerintah Kabupaten Bombana mengucapkan terima kasih kepada Kapolres dan seluruh jajaran yang telah membimbing dan membina kelompok tani hingga kita dapat melaksanakan panen raya. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal yang berkesinambungan dalam mendukung ketahanan pangan daerah,” ujar Sunandar.

Ia menekankan bahwa sektor pertanian, khususnya komoditas jagung, memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama di kawasan pedesaan. Pemerintah, lanjutnya, akan terus memberikan dukungan melalui penyediaan sarana produksi pertanian, pembinaan terhadap petani, serta membuka akses pasar yang lebih luas untuk hasil pertanian.

Panen raya ini merupakan puncak dari program penanaman jagung hasil kolaborasi antara Polres Bombana dan kelompok tani binaan. Program tersebut telah melalui proses pendampingan sejak masa tanam hingga masa panen. Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Camat Lantari Jaya, kepala desa, para penyuluh pertanian, tokoh masyarakat, dan warga Desa Lomba Kasih.

Suasana panen berlangsung semarak dan penuh antusias. Kegiatan panen dilakukan secara simbolis oleh Pj. Sekda Bombana dan Kapolres Bombana bersama sejumlah petani. Momen tersebut menjadi gambaran kuatnya kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mendukung program swasembada pangan nasional.

Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, mengatakan bahwa program ketahanan pangan ini merupakan salah satu wujud nyata peran Polri dalam membantu masyarakat, terutama di sektor pertanian. “Kami ingin menunjukkan bahwa tugas Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir di tengah masyarakat untuk membantu peningkatan kesejahteraan mereka,” ucap Wisnu.

Lebih lanjut, ia menyampaikan harapannya agar kolaborasi ini bisa terus ditingkatkan dan menjadi model kerja sama antara institusi dan masyarakat di bidang lain, utamanya yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga.

Masyarakat dan petani Desa Lomba Kasih mengaku senang dengan hasil panen jagung yang memuaskan. Mereka merasa diperhatikan dan didukung, baik oleh pemerintah daerah maupun Polres Bombana, yang terlibat langsung sejak proses awal penanaman.

“Terima kasih atas perhatian dan bantuan selama ini. Kami berharap program ini terus berlanjut agar petani di desa kami semakin semangat,” ujar salah seorang petani yang ikut hadir dalam panen raya.

Kegiatan ini diharapkan menjadi tonggak awal dalam menggerakkan petani dan masyarakat Bombana untuk lebih giat dalam mengelola sektor pertanian. Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan akan terus mengawal program-program pemberdayaan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sebagai bentuk nyata dari pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

BOMBANA, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana memperingati Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-29 dengan penuh khidmat melalui pelaksanaan upacara yang dipusatkan di halaman Kantor Bupati Bombana, Jumat, 25 April 2025. Upacara ini dipimpin langsung oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, M. Syukri Kasim, S.IP., yang hadir mewakili Bupati Bombana.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Bombana, jajaran Forkopimda, para pimpinan OPD, aparat TNI-Polri, ASN, serta sejumlah tokoh masyarakat, menandai keseriusan Pemkab Bombana dalam memperingati momen penting bagi penguatan pemerintahan daerah ini.

Hari Otonomi Daerah tahun ini mengusung tema nasional “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”. Tema ini menjadi refleksi sekaligus ajakan agar seluruh elemen pemerintahan, baik pusat maupun daerah, dapat membangun hubungan kerja yang harmonis dan produktif dalam rangka mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan.

Dalam amanatnya saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri, M. Syukri Kasim mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menjadikan otonomi daerah sebagai sarana mempercepat pemerataan pembangunan dan memperkuat integrasi nasional.

“Mari kita jadikan otonomi daerah sebagai sarana untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat integrasi nasional, serta meningkatkan daya saing daerah,” tegas Syukri.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah sebagai kunci keberhasilan arah pembangunan nasional. Menurutnya, sinergi yang efektif membutuhkan pemahaman bersama terhadap prioritas pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga menjadi mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal agar Indonesia dapat berkembang secara adil dan merata,” ujarnya.

Lebih lanjut, Syukri menyampaikan bahwa efektivitas pelaksanaan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kapasitas masing-masing tingkatan pemerintahan. Karena itu, peningkatan kapasitas daerah menjadi hal yang sangat prioritas.

Ia merinci tiga fokus utama dalam memperkuat kapasitas daerah. Pertama, penguatan sumber daya manusia aparatur melalui pelatihan, sertifikasi kompetensi, kerjasama dengan perguruan tinggi, dan pemberian beasiswa. Kedua, peningkatan kapasitas keuangan daerah lewat optimalisasi pendapatan asli daerah, perencanaan APBD berbasis kinerja, serta perluasan akses pembiayaan melalui kerjasama dengan perbankan. Ketiga, penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

“Otonomi daerah bukan semata-mata tentang kewenangan, tetapi tentang tanggung jawab untuk menghadirkan pemerintahan yang responsif, adaptif, dan inklusif,” jelasnya.

Upacara ini menjadi pengingat akan pentingnya komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan berintegritas. Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan akan terus berupaya memperkuat struktur birokrasi dan pelayanan publik demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Peringatan Otoda juga menjadi ruang refleksi atas perjalanan reformasi birokrasi yang sudah ditempuh selama hampir tiga dekade terakhir. Pemerintah daerah didorong untuk terus melakukan pembaruan kebijakan dan pelayanan agar sejalan dengan dinamika kebutuhan masyarakat serta visi besar Indonesia Emas 2045.

Dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap momentum ini bisa semakin mempererat sinergi antara pusat dan daerah, serta menumbuhkan semangat gotong royong untuk membangun daerah yang lebih mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.

Baubau, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan komitmennya dalam pembangunan ketahanan pangan melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Palagi Mata, Kantor Wali Kota Baubau, pada 12 April 2025, dan dihadiri oleh perwakilan dari seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

Dalam forum strategis ini, Kepala Sub Bagian Perencanaan Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana, Herni, S.IP., menjadi salah satu peserta yang aktif memberikan masukan. Ia menekankan pentingnya integrasi program ketahanan pangan daerah dengan prioritas pembangunan di tingkat provinsi dan nasional, terutama dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata.

“Partisipasi aktif dalam Rakortekrenbang ini sangat penting untuk memastikan bahwa program ketahanan pangan di Kabupaten Bombana dapat selaras dengan perencanaan pembangunan di tingkat provinsi, sehingga upaya kita menjadi lebih efektif dan terintegrasi,” ujar Herni di sela-sela kegiatan.

Rakortekrenbang Sultra 2025 digelar sebagai upaya membangun sinergi antara pemerintah kabupaten/kota dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, termasuk program prioritas yang akan didorong bersama pada tahun mendatang.

Forum ini membahas berbagai sektor strategis, salah satunya adalah ketahanan pangan yang kini menjadi perhatian besar di tengah ancaman krisis iklim, ketersediaan lahan, dan fluktuasi harga bahan pangan. Pemerintah Kabupaten Bombana melalui perwakilannya mendorong agar isu pangan tidak hanya dilihat sebagai persoalan lokal, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

Herni menjelaskan bahwa tantangan ketahanan pangan di Bombana sangat kompleks. Selain keterbatasan lahan produktif di beberapa kecamatan, faktor cuaca ekstrem dan distribusi hasil pertanian yang belum merata turut memengaruhi kestabilan pasokan pangan. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor dan dukungan dari pemerintah provinsi sangat dibutuhkan.

“Melalui forum ini, kita bisa menyampaikan aspirasi daerah dan memastikan bahwa kebutuhan dan kondisi riil di lapangan dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan program pembangunan,” ujarnya.

Rakortekrenbang Sultra 2025 juga menekankan pentingnya pendekatan perencanaan yang inklusif dan berbasis data. Pemerintah daerah didorong untuk memperkuat sistem informasi pembangunan dan meningkatkan kapasitas SDM perencana agar mampu merespons dinamika pembangunan yang semakin kompleks.

Dalam forum tersebut, seluruh perwakilan kabupaten/kota diminta mempresentasikan isu strategis di daerah masing-masing, termasuk capaian, kendala, serta rencana intervensi yang akan dilakukan. Hasil dari Rakortekrenbang ini nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap Rakortekrenbang ini dapat menjadi jembatan koordinasi yang efektif untuk mewujudkan pembangunan yang responsif, partisipatif, dan berkelanjutan. Termasuk di dalamnya adalah penguatan sektor pangan sebagai fondasi kemandirian ekonomi daerah.

Dengan keterlibatan aktif perangkat daerah seperti dari Kabupaten Bombana, Rakortekrenbang tidak hanya menjadi forum seremonial, tetapi juga ruang aktualisasi ide, evaluasi program, dan perencanaan konkret menuju Sultra yang lebih tangguh dan mandiri secara pangan.

KENDARI, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., bersama Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Ny. Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., menghadiri acara silaturahmi dan halal bihalal yang digelar oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, Kamis, 3 April 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari, dan dihadiri oleh para kepala daerah se-Sultra beserta jajaran pemerintahan masing-masing.

Turut mendampingi Bupati Bombana dalam kegiatan tersebut yaitu para asisten, staf ahli, dan kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana. Kehadiran mereka menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan lintas pemerintahan serta memperkuat semangat sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menyampaikan bahwa momentum halal bihalal ini tidak hanya dimaknai sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi ruang strategis untuk saling berbagi informasi dan menyatukan persepsi tentang arah pembangunan daerah.

“Silaturahmi ini adalah bagian dari komitmen kita bersama untuk membangun Sulawesi Tenggara yang lebih baik. Ini juga menjadi kesempatan kami di provinsi untuk mendengarkan langsung perkembangan di 17 kabupaten dan kota,” ujar Gubernur Andi Sumangerukka.

Ia juga mengapresiasi peran serta seluruh kepala daerah yang hadir, dan berharap pertemuan seperti ini dapat menjadi agenda rutin yang memperkuat koordinasi dan kebersamaan dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Sementara itu, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin menyampaikan harapannya agar pertemuan ini dapat menjadi penguat semangat kebersamaan dan kolaborasi antar daerah. Ia menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

“Melalui silaturahmi dan halal bihalal ini, kita perkuat rasa kekeluargaan dan kekompakan. Ini juga momen yang tepat untuk memperkuat semangat kolaboratif demi kemajuan Kabupaten Bombana dan Sulawesi Tenggara secara keseluruhan,” kata Burhanuddin usai acara.

Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kehangatan, diwarnai saling sapa dan bersalaman antar kepala daerah dan pejabat. Para kepala daerah tampak saling berbincang ringan, bertukar informasi, dan menyampaikan pandangan mengenai tantangan serta capaian di daerah masing-masing.

Bupati Burhanuddin juga menyampaikan secara langsung sejumlah isu strategis di Kabupaten Bombana, termasuk program peningkatan pelayanan publik dan lingkungan yang baru saja diluncurkan, serta harapan dukungan dari pemerintah provinsi dalam mewujudkan sejumlah agenda pembangunan prioritas.

Sebagai bagian dari upaya menjaga hubungan kerja yang sehat dan harmonis, kegiatan seperti ini dinilai sangat penting dalam membangun pemahaman bersama, mempercepat koordinasi lintas sektor, dan mendorong percepatan pembangunan daerah secara kolektif.

Dengan kehadiran seluruh elemen pemerintahan daerah, kegiatan ini menandai semangat baru pasca Idul Fitri untuk kembali bekerja, membangun, dan melayani masyarakat dengan lebih baik. Pemerintah Kabupaten Bombana menyambut positif undangan tersebut sebagai bentuk penguatan hubungan kelembagaan yang konstruktif.

Halal bihalal ini menjadi ruang saling memahami dan saling mendukung antar pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi, terutama dalam menyatukan langkah ke depan untuk pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menyatakan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah usai menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam rapat Exit Meeting yang digelar di Kantor Bupati Bombana, Jumat, 14 Maret 2025.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, H. Burhanuddin, didampingi Wakil Bupati Ahmad Yani, serta dihadiri jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat teknis lainnya. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian proses audit laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2024 oleh BPK.

Ketua Tim Auditor BPK Sultra menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan perbaikan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, masih ada sejumlah catatan yang memerlukan perhatian serius.

“Tahun ini kami melihat kemajuan yang cukup baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, masih terdapat beberapa area yang memerlukan perhatian, khususnya dalam penguatan sistem pengendalian internal, transparansi pelaporan anggaran, serta pengelolaan aset daerah,” ujar Ketua Tim Auditor BPK Sultra dalam penyampaiannya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bombana menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan dedikasi tim BPK selama proses audit berlangsung. Ia menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang disampaikan akan segera ditindaklanjuti demi menciptakan tata kelola yang lebih baik dan bertanggung jawab.

“Kami menyadari masih banyak yang perlu dibenahi dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk memperbaiki seluruh temuan serta menjadikan rekomendasi BPK sebagai acuan dalam menyusun kebijakan dan program keuangan daerah ke depan,” tegas Burhanuddin.

Dalam forum tersebut, suasana dialog berlangsung terbuka antara tim auditor BPK dan para pimpinan OPD. Berbagai catatan hasil pemeriksaan dibahas secara rinci, mulai dari evaluasi sistem pengendalian anggaran, tertib administrasi aset, hingga efektivitas pelaporan keuangan lintas sektor.

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah untuk memastikan seluruh rekomendasi BPK dapat dijalankan dengan optimal. Ia juga menekankan perlunya pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan keuangan.

“Kami akan memastikan seluruh tindak lanjut dapat terlaksana dengan baik, sehingga tata kelola keuangan daerah menjadi lebih efektif, tertib, dan sesuai prinsip akuntabilitas,” ujar Ahmad Yani.

Sebagai bagian dari penutupan rapat, Ketua Tim Auditor BPK Sultra secara simbolis menyerahkan laporan hasil audit kepada Bupati Bombana. Penyerahan ini menjadi penanda komitmen bersama antara BPK dan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik, transparan, dan berkelanjutan.

Langkah-langkah perbaikan yang akan ditempuh Pemkab Bombana diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta percepatan pembangunan daerah. Dengan dukungan seluruh perangkat daerah, Pemkab Bombana optimistis mampu membangun sistem keuangan yang semakin kuat dan kredibel.

Rapat Exit Meeting ini sekaligus menjadi ruang refleksi dan evaluasi bersama, bahwa akuntabilitas publik tak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bagian penting dari kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Perindagkop dan UKM) bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menggandeng Bulog Cabang Bombana untuk menggelar pasar murah di Kecamatan Poleang. Program ini resmi dibuka oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, pada Senin (10/3/2025).

Pasar murah ini diselenggarakan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam menekan laju inflasi serta membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Sejumlah komoditas yang dijual meliputi beras, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, bawang merah, bawang putih, dan daging ayam, dengan harga yang telah disubsidi oleh pemerintah agar lebih rendah dari harga pasaran.

Bupati Bombana, H. Burhanuddin, dalam sambutannya menegaskan bahwa pasar murah ini menjadi salah satu upaya untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, terutama di bulan Ramadan, ketika permintaan biasanya meningkat tajam.

“Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang stabil, terutama di bulan suci Ramadan, di mana permintaan cenderung meningkat dan harga sering mengalami lonjakan,” ujar Burhanuddin.

Ia juga menekankan bahwa program ini bertujuan untuk membantu keluarga-keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah daerah bekerja sama dengan distributor dan pelaku usaha lokal guna memastikan stok barang tersedia dengan harga yang lebih terjangkau.

“Semoga pasar murah ini dapat meringankan beban masyarakat dan menjadi solusi untuk menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok di bulan Ramadan,” tambahnya.

Selain di Kecamatan Poleang, program pasar murah telah digelar di beberapa kecamatan lainnya, seperti Kecamatan Mata Oleo, Lantari Jaya, Rumbia, Rumbia Tengah, dan Rarowatu. Pemerintah daerah berharap program ini tidak hanya membantu masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih murah tetapi juga dapat mengurangi dampak inflasi di Bombana.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Burhanuddin menginstruksikan kepada seluruh camat untuk lebih proaktif dalam meninjau kondisi di wilayahnya. Ia menegaskan pentingnya para pemimpin wilayah untuk turun langsung ke lapangan dan memahami kebutuhan warganya.

“Para camat harus bekerja serius, turun langsung ke masyarakat untuk mencari tahu apa yang dibutuhkan. Jika ada yang hanya datang duduk di kantor tanpa menjalankan tugasnya dengan baik, segera laporkan,” tegasnya.

Menariknya, dalam suasana Ramadan ini, Bupati Burhanuddin juga mengumumkan rencananya untuk mengeluarkan surat edaran yang mengimbau seluruh masyarakat Bombana, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk melaksanakan salat berjamaah setiap Zuhur dan Ashar di masjid.

“Sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah, saya akan mengeluarkan surat edaran yang mendorong seluruh ASN untuk menjalankan salat berjamaah. Ini adalah langkah sederhana namun bermakna dalam memperkuat nilai-nilai spiritual di lingkungan pemerintahan dan masyarakat,” kata Burhanuddin.

Dengan adanya program pasar murah dan berbagai kebijakan yang diinisiasi oleh Pemkab Bombana, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kehadiran pemerintah dalam menjaga kesejahteraan mereka, terutama di bulan yang penuh berkah ini.

KNPI Bombana me-warning Pemkab Bombana agar tidak gegabah dalam mengambil kebijakan terkait rencana pembangunan Smelter Baja di Kecamatan Mataoleo yang diwacanakan Bupati Bombana H. Tafdil belum lama ini.

Hal ini disampaikan Agustamin saleko, Sekretaris KNPI Bombana kepada awak media ini disalah satu kedai kopi di Bombana (28/3/2019)

Menurutnya tata letak dan luasan rencana pembangunan tersebut harus diperjelas dan informasi yang beredar tidak simpang siur karena dapat menimbulkan polemik dimasyarakat.

Disampingi itu PERDA tentang penetapan Mataoleo sebagai Kawasan Industri perlu dikaji kembali mengingat banyaknya penolakan dari berbagai unsur masyarakat di Mataoleo.

Bahkan Penolakan itu telah nampak saat salah satu perusahaan yang hendak membangun Smelter di Desa Liano, Kecamatan Mataoleo melakukan sosialisasi pembangunan smelter ke masyarakat.

“Penolakan itu sudah ada sejak PT. AMI berencana membangun smelter di Liano itupun yang dimohon hanya luasan seratusan hektar saja” beber Agustamin

Selain itu dampak sosial masyarakat juga perlu dikedepankan sehingga tidak terjadi riak dan terjadi benturan antara Pemkab dan masyarakat atau antara Masyarakat dan pihak Investor.

“Jangan lagi Pemkab mengambil kebijakan yang pada akhirnya membuat bertengkar antara investor dan masyarakat” Tegasnya

Kendati demikian KNPI tidak menampik perlunya investasi di Bombana sebagai upaya percepatan pembangunan Daerah hanya saja harus sesuai prosedur baku dan berasaskan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

“Semua komponen masyarakat harus dilibatkan karena dampak industri itu baik sosial maupun lingkungan yang akan merasakan langsung adalah masyarakat itu sendiri” Tambahnya

Oleh karena itu KNPI Bombana memastikan terus mengawal proses masuk dan pembangunan Smelter di mataoleo secara khusus dan Bombana secara umum.

“Persoalan pembangunan smelter mataoleo menjadi perhatian serius kami di KNPI karena menimbulkan keresahan masyarakat yang khawatir dampak yang akan ditimbulkan dikemudian hari” (Efendi)

Sumber: https://www.harapansultra.com/rencana-pembangunan-smelter-di-mataoleo-knpi-bombana-warning-pemkab-bombana/