Kendari, sultranet.com– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) terus berupaya mengendalikan inflasi menjelang bulan Ramadan melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini diperkuat dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang rutin diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual. Senin, 24 Februari 2025

Dalam rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, pemerintah daerah diinstruksikan untuk lebih aktif menjaga stabilitas harga bahan pokok. “Pemerintah daerah harus memastikan inflasi terkendali agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujar Tomsi. Ia juga meminta setiap daerah rutin memantau harga di pasar dan segera melakukan intervensi jika terjadi lonjakan signifikan, termasuk dengan operasi pasar dan subsidi transportasi.

Dari Sulawesi Tenggara, rakor ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Asisten II Setda Sultra, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Ketahanan Pangan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank Indonesia (BI).

Plh. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, M. Habibullah, dalam pemaparannya menyebutkan bahwa pada Ramadan tahun sebelumnya, lima komoditas utama yang berkontribusi terhadap inflasi adalah beras, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai rawit, dan bawang putih. Sementara itu, pada minggu ketiga Februari 2025, delapan provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), termasuk Sulawesi Tenggara.

Kabupaten Bombana menjadi daerah dengan kenaikan IPH tertinggi di Sultra, mencapai 4,38%. Komoditas utama penyebab kenaikan ini adalah daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang merah. Selain itu, harga gula pasir secara nasional naik sebesar 1,01% dibanding Januari 2025, sementara harga minyak goreng juga mengalami kenaikan sebesar 0,48%.

Menanggapi kondisi ini, Sekda Sultra, Asrun Lio, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok. “Kami akan memastikan ketersediaan pasokan pangan tetap aman, serta melakukan intervensi jika diperlukan agar harga tetap stabil dan tidak membebani masyarakat,” katanya.

Asrun Lio juga menginstruksikan Disperindag dan BPS Sultra untuk terus mengumpulkan dan menganalisis data harga secara berkala guna menentukan langkah strategis yang efektif. “Harapannya, setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan dampak nyata dalam menjaga daya beli masyarakat,” tambahnya.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Sultra berencana mengoptimalkan program subsidi transportasi bagi distribusi bahan pangan dari sentra produksi ke pasar-pasar tradisional. Pemerintah daerah juga akan menggencarkan operasi pasar untuk menekan harga komoditas yang berpotensi melonjak.

Langkah-langkah strategis ini diharapkan mampu mengatasi tantangan inflasi menjelang Ramadan, memastikan stok bahan pokok tetap terjaga, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat Sulawesi Tenggara dalam menghadapi momen penting ini.

SultraNet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menegaskan komitmennya dalam mengendalikan inflasi menjelang bulan suci Ramadan. Hal ini disampaikan saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), Senin, 24 Februari 2025.

Rapat koordinasi mingguan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, ini turut diikuti oleh sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait, di antaranya Plh. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS M. Habibullah, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono, serta perwakilan dari Bulog dan Kementerian Perdagangan.

Dari Sultra, rapat ini dihadiri Sekretaris Daerah Asrun Lio, Asisten II Setda, Staf Ahli Gubernur, kepala OPD terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas ESDM, Biro Perekonomian, serta perwakilan Bank Indonesia.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan harga barang dan jasa, khususnya menjelang Ramadan dan Idulfitri yang biasanya diiringi peningkatan konsumsi masyarakat.

“Pemerintah daerah harus memastikan inflasi tetap terkendali agar daya beli masyarakat tidak terganggu,” tegas Tomsi. Ia meminta agar pemda lebih aktif memantau harga pasar dan segera mengambil langkah intervensi jika terjadi lonjakan signifikan. Bentuk intervensi yang disarankan antara lain melalui operasi pasar dan subsidi biaya distribusi.

Tomsi juga menyampaikan bahwa mulai tahun ini, setiap daerah akan ditunjuk secara bergiliran untuk melaporkan kondisi harga dan strategi pengendalian inflasi yang telah dilakukan. “Dengan begitu, masing-masing daerah akan lebih aktif menekan laju kenaikan harga tanpa selalu mengandalkan dukungan dari luar,” ujarnya.

Sementara itu, BPS mencatat bahwa pada minggu ketiga Februari 2025, delapan provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), termasuk Sulawesi Tenggara. Kenaikan harga di daerah ini dipengaruhi oleh komoditas seperti cabai merah, cabai rawit, dan beras. Kabupaten Bombana bahkan mencatat kenaikan IPH tertinggi sebesar 4,38 persen, didorong oleh naiknya harga daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang merah.

Plh. Deputi BPS, M. Habibullah, menyebutkan bahwa pada Ramadan tahun sebelumnya, lima komoditas utama penyumbang inflasi adalah telur ayam ras, daging ayam ras, beras, cabai rawit, dan bawang putih. Untuk Februari 2025, harga gula pasir mengalami kenaikan sebesar 1,01 persen dibandingkan Januari 2025, sementara harga cabai rawit justru turun 4,37 persen. Adapun minyak goreng mengalami kenaikan harga sebesar 0,48 persen.

Menanggapi kondisi ini, Sekda Sultra Asrun Lio meminta seluruh instansi terkait agar memperkuat koordinasi dalam menjaga kestabilan harga. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dengan BPS dalam menganalisis perkembangan harga dan merumuskan langkah strategis pengendalian inflasi.

“Kita perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar efektif dalam menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat,” ujar Asrun.

Ia juga menegaskan bahwa Pemprov Sultra siap melakukan intervensi jika dibutuhkan, termasuk dalam bentuk pengurangan biaya distribusi dan pengendalian biaya transportasi. Langkah ini dianggap penting agar harga kebutuhan pokok tetap terjangkau dan tidak membebani masyarakat.

Menurut Asrun, distribusi menjadi salah satu faktor utama dalam pengendalian harga. “Kalau distribusi terganggu, maka harga di pasaran pasti ikut terdampak. Maka dari itu, kita akan fokus pada penguatan rantai distribusi agar tidak ada kelangkaan dan lonjakan harga yang tidak wajar,” katanya.

Pemprov Sultra pun berkomitmen untuk mempercepat respons jika terjadi gangguan pasokan bahan pokok di pasar. Selain operasi pasar, pemerintah juga akan mengupayakan kerja sama lintas sektor, termasuk melibatkan pelaku usaha dan stakeholder lainnya dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga barang strategis.

Dengan antisipasi dan strategi yang matang, pemerintah berharap lonjakan harga yang biasa terjadi menjelang Ramadan bisa diminimalisir. Fokus utama Pemprov Sultra saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat tetap stabil dan memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau.

KENDARI, sultranet.com – Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (Purn.) Andap Budhi Revianto, resmi melantik Roni Yakub Laute sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Sultra. Prosesi pelantikan berlangsung di lobi Kantor Gubernur Sultra, Senin, 17 Februari 2025.

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sultra Nomor 100.3.3.1/49 Tahun 2025. Acara tersebut dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretariat Daerah, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sultra, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Andap menegaskan bahwa Roni Yakub Laute memiliki tugas penting dalam mendorong pertumbuhan sektor industri dan perdagangan di Sulawesi Tenggara.

“Saya melantik saudara dalam jabatan baru sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sultra. Laksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT bersama kita,” ujar Andap saat memimpin pelantikan.

Ia juga menekankan pentingnya transformasi digital dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Menurutnya, digitalisasi yang tepat sasaran dapat membantu usaha kecil dan menengah berkembang lebih pesat.

“Saya minta yang sudah dilantik berfokus pada lima aspek utama dalam formalisasi digital. Pastikan usaha masyarakat mendapat akses yang sesuai dengan potensi digital daerah,” tegasnya.

Selain itu, Andap meminta agar fasilitas pelayanan publik di sektor industri dan perdagangan terus diperbaiki agar lebih optimal. Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip ekonomi berkelanjutan dalam setiap kebijakan.

“Apa yang tidak bisa didaur ulang harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.

Menutup arahannya, Andap mengajak seluruh jajaran Pemprov Sultra untuk bekerja dengan hati dan pikiran yang selaras demi pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

“Sebagus-bagusnya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi sesama. Mari kita satukan komitmen untuk membangun Sulawesi Tenggara yang lebih baik,” pungkasnya.

Pelantikan ini menandai awal tugas Roni Yakub Laute dalam memimpin Dinas Perindag Sultra, dengan harapan membawa inovasi dan kebijakan yang berpihak pada kemajuan industri serta perdagangan daerah.

Kendari, SultraNet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar kegiatan Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) gelombang III angkatan XI hingga XVI. Kegiatan ini berlangsung pada Senin, 17 Februari 2025, dan dibuka secara resmi oleh Penjabat Gubernur Sultra yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, Asrun Lio.

Kegiatan orientasi yang dilaksanakan di bawah koordinasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sultra ini diikuti oleh ratusan peserta PPPK dari berbagai instansi di lingkup pemerintahan Sultra. Acara ini turut dihadiri oleh Kepala BPSDM Sultra, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, Koordinator Widyaiswara BPSDM, serta pejabat struktural, fungsional, dan para widyaiswara.

Dalam sambutannya, Sekda Asrun Lio menyampaikan apresiasi atas kerja keras BPSDM Sultra dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa orientasi ini merupakan bagian penting dalam proses pembentukan karakter dan etika kerja para ASN, khususnya PPPK.

“Pemprov Sultra memberikan apresiasi kepada BPSDM yang telah berupaya maksimal memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan orientasi ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Asrun.

Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, PPPK merupakan bagian dari ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Meski bersifat kontrak, peran mereka dinilai krusial dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.

“Orientasi ini menjadi langkah percepatan penyesuaian diri bagi PPPK sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Kepala LAN Nomor 15 Tahun 2020. Ini adalah pijakan awal untuk membentuk ASN yang profesional, berintegritas, dan memiliki dedikasi tinggi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Asrun Lio menekankan pentingnya nilai-nilai dasar yang harus ditanamkan sejak awal kepada para PPPK. Nilai-nilai tersebut meliputi kejujuran, transparansi, keadilan, tanggung jawab, dan integritas.

“Selain pengembangan kompetensi sesuai dengan tuntutan jabatan, orientasi ini juga menjadi ruang untuk mengenalkan core value ASN, yaitu ‘BerAKHLAK’, serta employer branding ASN, yakni ‘Bangga Melayani Bangsa’,” ungkap Asrun.

Dalam orientasi ini, para peserta tidak hanya dibekali dengan pengetahuan tentang etika kerja dan nilai-nilai ASN, tetapi juga diajak untuk memahami isu-isu nasional yang menjadi prioritas pemerintah tahun 2025. Beberapa isu penting yang diangkat antara lain penguatan ideologi Pancasila, peningkatan sistem pertahanan dan keamanan, serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan penguatan ekonomi digital.

“Sebagai pegawai pemerintah, kita harus siap berkontribusi aktif dalam mewujudkan visi dan misi nasional. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai ini, kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ujar Asrun.

Ia juga berharap, melalui kegiatan ini, peserta dapat memahami secara menyeluruh peran dan tanggung jawab sebagai ASN, khususnya dalam melayani masyarakat dengan profesionalisme dan semangat pengabdian.

“Mari kita jadikan orientasi ini sebagai momentum untuk memperkuat kompetensi serta integritas kita dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik,” tandasnya.

Orientasi ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sultra dalam menciptakan birokrasi yang adaptif, humanis, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Dengan penguatan nilai dan etika sejak dini, diharapkan PPPK dapat berperan aktif dalam membangun budaya kerja yang positif di lingkungan instansi pemerintahan.

SultraNet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) pada Senin, 17 Februari 2025.

Rapat yang berlangsung setiap pekan ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti oleh kementerian serta lembaga terkait seperti Kementerian Perhubungan, Badan Pusat Statistik (BPS), Kantor Staf Presiden (KSP), Satgas Pangan Polri, Kementerian Pertanian, serta Badan Pangan Nasional. Pemprov Sultra sendiri mengikuti rakor ini dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, diwakili oleh unsur Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Biro Perekonomian, Dinas ESDM, serta perwakilan dari BPS, BI, Dinas Ketahanan Pangan, dan dinas teknis lainnya.

Dalam pembahasan utama, Tito menekankan pentingnya kesiapan pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi arus mudik dan lonjakan harga menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Tito menyebutkan bahwa Ramadan akan dimulai pada 1 Maret 2025, dengan arus mudik diprediksi terjadi mulai 28 Maret 2025 dan arus balik pada 7 April 2025.

“Setelah masuk Ramadan, kita akan menghadapi pekerjaan besar karena mobilitas masyarakat sangat tinggi menjelang Idul Fitri. Ini butuh manajemen transportasi yang matang, baik darat, laut maupun udara,” kata Tito.

Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi antarpihak, baik pusat maupun daerah. Dalam mendukung hal tersebut, Kemendagri telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.6.1/749/SJ tentang kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam mendukung arus mudik Lebaran 2025. Surat edaran ini mencakup imbauan pengamanan, kelancaran arus transportasi, serta peningkatan sinergi antarinstansi.

Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi, menambahkan bahwa pemerintah juga mengkaji penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) mulai 24 Maret 2025. Hal ini sebagai langkah untuk mengurangi beban di jalur-jalur strategis seperti Ketapang–Gilimanuk dan Bandara Ngurah Rai Bali, yang akan ditutup selama Hari Raya Nyepi pada 29 Maret 2025.

“Kami mendorong pelaksanaan mudik gratis, penyediaan rest area, serta peningkatan pengawasan di titik-titik rawan kecelakaan dan kemacetan,” ujar Dudy.

Dalam rapat itu, pengendalian inflasi juga menjadi sorotan. Mendagri mengungkapkan bahwa inflasi nasional pada Januari 2025 tercatat sebesar 0,76% secara tahunan (year-on-year), sementara secara bulanan (month-to-month) justru terjadi deflasi sebesar -0,76%.

Deflasi terutama dipicu oleh turunnya harga pada sektor perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar -9,16%, serta sektor informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -8,08%. Diskon 50% tarif listrik untuk pelanggan berdaya di bawah 2200 watt selama Januari dan Februari menjadi penyumbang utama deflasi tersebut.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam paparannya menjelaskan bahwa meskipun Januari mengalami deflasi, sejumlah komoditas tetap menunjukkan kenaikan harga yang signifikan menjelang Ramadan.

“Perlu diwaspadai lonjakan harga pada daging ayam ras, telur ayam, tarif angkutan udara, bawang merah, bawang putih, beras, dan emas perhiasan. Ini komoditas-komoditas utama yang sering memicu inflasi menjelang hari besar keagamaan,” kata Pudji.

Dalam konteks daerah, Sulawesi Tenggara mendapat sorotan karena kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kabupaten Bombana mencapai 4,98%. Angka ini menempatkan Bombana di posisi 10 besar nasional sebagai daerah dengan lonjakan IPH tertinggi.

Menanggapi hal ini, Pemprov Sultra menyatakan komitmennya untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pihak terkait guna menjaga stabilitas harga bahan pokok di wilayahnya. Terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri yang diprediksi akan meningkatkan tekanan inflasi akibat lonjakan permintaan barang kebutuhan pokok.

“Kami akan terus melakukan pemantauan dan mengambil langkah antisipatif di lapangan, termasuk memperkuat pasokan dan distribusi pangan,” ujar perwakilan Biro Perekonomian Sultra usai rakor.

Langkah-langkah yang diambil Pemprov Sultra ini diharapkan mampu meredam gejolak harga sekaligus memastikan kelancaran arus mudik dan distribusi logistik selama periode penting Ramadan dan Idul Fitri 2025.

Jakarta, sultranet.com – Kemudahan akses layanan perbankan bagi warga Sulawesi Tenggara (Sultra) di Jakarta semakin nyata dengan dioperasikannya mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Sultra di Mess Pemprov Sultra, Jalan Sumenep, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Februari 2025.

ATM ini menyediakan layanan penarikan tunai dengan pecahan Rp100.000, serta berbagai fitur transaksi lainnya, seperti transfer, pembelian pulsa, dan cek saldo. Kehadirannya diharapkan dapat membantu pegawai, tamu, dan masyarakat Sultra yang membutuhkan layanan perbankan lebih cepat dan mudah di ibu kota.

Direktur Utama Bank Sultra, Abdul Latif, menegaskan bahwa penyediaan fasilitas ini merupakan bagian dari komitmen Bank Sultra dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Bank Sultra terus berupaya menghadirkan layanan terbaik bagi nasabah, termasuk mereka yang berada di luar daerah. ATM di Mess Pemprov Sultra ini adalah salah satu langkah konkret dalam mempermudah akses transaksi keuangan bagi warga Sultra di Jakarta,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara, Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., menyambut baik inisiatif ini dan mengapresiasi langkah Bank Sultra dalam menghadirkan fasilitas yang bermanfaat bagi banyak pihak.

“Keberadaan ATM ini sangat membantu pegawai, tamu, serta masyarakat Sultra di Jakarta. Kami berharap Bank Sultra terus berinovasi dan memperluas layanannya, baik di dalam maupun di luar Sultra, demi kemudahan akses layanan perbankan bagi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Penghubung Pemprov Sultra Jakarta, Mustakim, S.Kom., M.M., juga mengungkapkan rasa syukur atas beroperasinya ATM tersebut. Menurutnya, keberadaan fasilitas ini telah lama dinantikan untuk memudahkan transaksi keuangan bagi mereka yang tidak memiliki layanan mobile banking.

“ATM ini bukan hanya memudahkan transaksi keuangan bagi warga Sultra di Jakarta, tetapi juga memperkenalkan Bank Sultra sebagai bank milik Pemprov Sultra yang dapat diakses oleh masyarakat luas,” ujarnya.

Dengan dioperasikannya ATM di Mess Pemprov Sultra, kini terdapat dua gerai ATM Bank Sultra di Jakarta. Satu lagi berada di Kantor Cabang Bank Sultra Jakarta yang beralamat di Jalan K.H. Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Senin, 10 Februari 2025. Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Sultra ini membahas strategi pengendalian harga menjelang bulan suci Ramadan.

Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, yang memimpin rakor, menekankan pentingnya langkah konkret untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok. “Bulan Ramadan tinggal dua minggu lagi. Kita harus melakukan konsolidasi dan memastikan stok kebutuhan pokok aman. TPID serta instansi terkait harus lebih serius dalam menghadapi potensi kenaikan harga,” ujar Tomsi Tohir.

Rakor ini juga dihadiri sejumlah pejabat dari kementerian dan lembaga terkait, termasuk Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, serta Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono. Dari Pemprov Sultra, perwakilan yang hadir antara lain dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), BPS, Balai Karantina, Biro Perekonomian, dan Dinas Ketahanan Pangan.

Dalam laporannya, Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa pada Januari 2025 terjadi deflasi sebesar 0,76% secara month-to-month (m-t-m), dengan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebagai penyumbang deflasi terbesar sebesar 1,44%. Sementara itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencatat inflasi dengan andil 0,56%.

Pada minggu pertama Februari 2025, beberapa komoditas mengalami kenaikan harga, seperti cabai merah yang naik 7,23%, Minyakita naik 0,41%, dan gula pasir naik 0,89% dibanding Januari 2025. Sebaliknya, harga cabai rawit turun 4,35%, bawang putih turun 7,96%, bawang merah turun 7,96%, serta telur ayam ras turun 2,56%.

Kabupaten Bombana menjadi salah satu dari 10 daerah di luar Pulau Jawa dan Sumatera yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi, mencapai 3,96%. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendagri, kenaikan harga cabai rawit dan cabai merah menjadi faktor utama lonjakan IPH di beberapa wilayah tersebut.

Dengan kondisi ini, pemerintah daerah diminta meningkatkan pemantauan harga dan memastikan langkah-langkah strategis dalam pengendalian inflasi. Stabilitas harga bahan pokok menjelang Ramadan dan Idulfitri menjadi perhatian utama agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, mengingatkan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Sultra untuk terus bekerja dengan baik, bertanggung jawab, dan penuh semangat. Hal itu ia sampaikan dalam apel pagi gabungan di Kantor Gubernur Sultra, Senin (3/2/2025).

Dalam amanatnya, Andap menyoroti sejumlah isu strategis, seperti langkah mitigasi bencana, persiapan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024, pemanfaatan teknologi digital, serta efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

“Kita harus bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab. Jangan pernah lelah mencintai Sultra dengan cara ini,” ujar Andap di hadapan peserta apel.

Ia mengawali sambutannya dengan mengajak ASN untuk mendoakan keselamatan masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan gempa bumi. Ia menegaskan pentingnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan seluruh jajaran Pemprov dalam menghadapi bencana.

“Menyikapi beberapa bencana yang terjadi, saya meminta seluruh jajaran meningkatkan kewaspadaan serta memastikan langkah-langkah mitigasi telah disusun dengan baik,” tegasnya.

Ia juga menginstruksikan Kepala Perangkat Daerah untuk memantau informasi cuaca dari BMKG serta menyiapkan langkah-langkah kontinjensi, seperti pengecekan sarana dan prasarana kebencanaan, identifikasi daerah rawan, serta penyediaan lokasi pengungsian.

Pada kesempatan yang sama, Pj Gubernur menyoroti tahapan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024. Menurutnya, sidang dismissal di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 4–5 Februari 2025 akan menentukan status gugatan perselisihan hasil Pilkada.

“Terdapat enam kabupaten di Sultra yang tidak memiliki sengketa dan dapat langsung dilantik. Sementara itu, 11 kabupaten/kota lainnya, termasuk Pemilihan Gubernur, masih dalam proses di MK,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa kepala daerah yang tidak bersengketa atau gugatannya ditolak dalam sidang dismissal akan dilantik secara bersamaan.

Selain itu, Andap menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam birokrasi. Menurutnya, keterlambatan dalam transformasi digital akan membuat pemerintahan tertinggal dan tidak adaptif terhadap perkembangan zaman.

“Kita tidak boleh tertinggal dalam era digital. Pemanfaatan teknologi adalah sebuah keniscayaan agar pemerintahan tetap inovatif dan tidak terdistrupsi,” katanya.

Terkait efisiensi anggaran, Andap mengingatkan agar penggunaan APBD dilakukan secara bijak dengan memangkas pengeluaran yang tidak esensial, seperti perjalanan dinas dan kajian yang tidak mendesak.

“Anggaran harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Tidak boleh hanya dibagi rata antar perangkat daerah, tetapi harus berbasis output yang jelas dan terukur,” tegasnya.

Di akhir amanatnya, Pj Gubernur mengajak seluruh ASN untuk menjaga semangat kebersamaan serta komitmen dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berdampak bagi masyarakat.

Hadir dalam apel pagi Sekretaris Daerah, pimpinan tinggi pratama, serta ASN di lingkup Pemprov Sultra.