Jakarta, sultranet.com – Pemerintah mulai menggulirkan Program Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025/2026. Program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Kegiatan dimulai dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada Senin, 14 Juli 2025.

“Sekolah Rakyat merupakan implementasi Asta Cita nomor empat Presiden Prabowo. Presiden memahami bahwa pendidikan menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Jangan sampai kemiskinan menjadi warisan,” ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, saat ditemui di Jakarta, Minggu (13/7).

Program ini menyasar keluarga yang masuk kategori desil 1 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) BPS—yakni keluarga miskin ekstrem yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan layak karena hambatan ekonomi. Meski sekolah negeri telah digratiskan, menurut Adita, banyak anak dari keluarga kurang mampu tetap tak bisa bersekolah karena tak sanggup membayar ongkos transportasi, membeli seragam, atau perlengkapan sekolah lainnya.

“Untuk makan sehari-hari saja mereka sudah kesulitan. Jadi, walau sekolah tidak memungut biaya, tetap saja banyak anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan,” kata Adita.

Berdasarkan data BPS (September 2024), jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat 24,06 juta jiwa atau 8,57 persen dari total populasi. Dari jumlah itu, sekitar 3,17 juta jiwa diklasifikasikan sebagai miskin ekstrem. Kondisi ini memperlihatkan tantangan besar dalam pembangunan sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045.

Kemiskinan berdampak luas pada pendidikan dan kesehatan, serta mempersempit peluang masyarakat untuk berkembang. Data BPS juga menunjukkan ketimpangan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah atas antara kelompok ekonomi terbawah dan teratas. Pada kelompok rumah tangga kuintil 1 (pengeluaran terendah), APK jenjang SMA/SMK hanya mencapai 74,45 persen, jauh di bawah kuintil 5 yang mencapai 97,37 persen.

Selain itu, 19,20 persen anak usia 16–18 tahun tidak bersekolah. Tercatat sebanyak 730.703 lulusan SMP tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK. Dari angka tersebut, 76 persen di antaranya mengaku berhenti sekolah karena alasan ekonomi. Sementara 8,7 persen lainnya terpaksa bekerja atau menghadapi tekanan sosial dalam keluarga.

“Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi konkret atas masalah ini. Melalui sistem sekolah berasrama dan gratis, seluruh kebutuhan siswa ditanggung negara,” jelas Adita.

Tak hanya membebaskan biaya pendidikan dan hidup, Sekolah Rakyat juga akan memberikan pelatihan keterampilan hidup serta pemetaan potensi dan minat siswa. Dengan bekal ini, lulusan diharapkan siap memasuki dunia kerja atau bahkan menciptakan lapangan kerja sendiri.

“Presiden Prabowo telah menekankan bahwa Sekolah Rakyat harus dijalankan dengan cara yang benar dan tepat sasaran. Beliau ingin anak-anak ini tumbuh menjadi generasi yang kuat dan mampu berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tambah Adita.

Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia, sekaligus mengatasi akar kemiskinan struktural. Dengan konsep inklusif dan dukungan negara, anak-anak dari keluarga rentan kini memiliki peluang lebih adil untuk menata masa depan.

Kendari, Sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2025 di Lapangan Kantor Gubernur Sultra pada Jumat pagi. Upacara yang mengangkat tema nasional “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., mewakili Gubernur Sultra yang sedang mendampingi Menteri Kesehatan dalam agenda pembangunan rumah sakit di empat kabupaten.

Upacara berlangsung khidmat dengan dihadiri Ketua DPRD Sultra, Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, jajaran Forkopimda, para Kepala OPD, pejabat eselon III dan IV, serta para guru dan siswa dari berbagai jenjang pendidikan.

Dalam amanat tertulis Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti, yang dibacakan Sekda Asrun Lio, ditegaskan bahwa Hardiknas bukan sekadar peringatan seremonial, melainkan menjadi momentum refleksi untuk memperkuat komitmen mencerdaskan kehidupan bangsa. “Pendidikan adalah hak asasi yang tidak boleh diskriminatif. Setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu, tanpa memandang latar belakang agama, suku, ekonomi, ataupun kondisi fisik,” kata Menteri Mu’ti.

Ia juga menyoroti pentingnya pendidikan dalam membangun karakter, peradaban, dan mobilitas sosial. Pemerintah, kata dia, telah menempuh langkah strategis sejak Oktober 2024, termasuk perbaikan tata kelola, peningkatan kompetensi guru, kurikulum berbasis deep learning, hingga penguasaan teknologi seperti koding dan kecerdasan buatan.

“Presiden Prabowo menempatkan pendidikan sebagai prioritas nasional, sesuai Asta Cita keempat: membangun SDM unggul sebagai agen perubahan menuju Indonesia yang adil dan makmur,” tambahnya.

Melanjutkan amanat itu, Sekda Asrun Lio menyampaikan sambutan Gubernur Sultra yang berhalangan hadir. Ia menekankan bahwa Pemprov Sultra berkomitmen penuh dalam mendukung pendidikan inklusif dan bermutu. Salah satu program prioritas dalam 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra adalah penyediaan pakaian sekolah gratis bagi siswa SMA, SMK, dan SLB.

“Tidak boleh ada anak Sultra yang putus sekolah hanya karena persoalan ekonomi. Untuk itu, Pemprov telah menyiapkan dua skema beasiswa, yakni beasiswa berprestasi dan beasiswa reguler untuk siswa dari keluarga kurang mampu,” ujar Asrun Lio kepada peserta upacara.

Dalam kesempatan itu juga diserahkan beasiswa simbolis kepada siswa-siswi yang lolos seleksi, termasuk yang mendapat kesempatan melanjutkan studi ke Universitas Sampoerna. Penyerahan dilakukan oleh Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Sultra, didampingi Sekda, Ketua DPRD, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Biro Kesra.

“Kerja sama dengan pihak swasta terus diperkuat. Beasiswa ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan meningkatkan akses pendidikan tinggi,” ujar Kadis Pendidikan Sultra di sela kegiatan.

Selain bantuan beasiswa, Pemprov Sultra juga berkomitmen memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan. Pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan laboratorium dan ruang kelas baru di sekolah-sekolah yang masih kekurangan fasilitas.

Upacara Hardiknas 2025 di Sultra ditutup dengan penampilan tari tradisional Lulo yang melibatkan siswa, guru, dan seluruh tamu undangan. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mengiringi akhir acara, mencerminkan semangat gotong royong dalam memajukan pendidikan.

Dengan tema yang menekankan partisipasi semesta, peringatan Hardiknas di Sultra menjadi bukti bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dituntut bekerja bergandengan tangan untuk menjamin setiap anak mendapatkan haknya atas pendidikan yang layak.

Kendari,Sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 dengan upacara yang berlangsung khidmat di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Jumat, 2 Mei 2025. Upacara yang mengusung tema nasional “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D.

Upacara tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Prov. Sultra, Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Prov. Sultra, Forkopimda, para Kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, serta siswa-siswi dan guru dari berbagai jenjang pendidikan.

Sambutan tertulis dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti, menjadi pengantar utama dalam kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa peringatan Hardiknas bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk meneguhkan komitmen mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Pendidikan adalah hak asasi yang tidak boleh diskriminatif. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan bermutu, tanpa memandang latar belakang agama, suku, ekonomi, maupun kondisi fisik,” ujar Menteri Mu’ti.

Ia juga menyoroti bahwa pendidikan memiliki peran strategis sebagai pilar pembangunan karakter, peradaban, serta mobilitas sosial. Komitmen Presiden Prabowo dalam pembangunan SDM unggul pun ditegaskan melalui Asta Cita keempat, yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas pembangunan nasional.

Sejak Oktober 2024, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah meluncurkan berbagai inisiatif pembaruan, mulai dari peningkatan kualitas guru, kurikulum berbasis deep learning, hingga pelatihan teknologi seperti coding dan kecerdasan buatan. Program “Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat” dan “Pagi Ceria” juga digulirkan untuk menguatkan pendidikan karakter sejak dini.

Usai membacakan sambutan Menteri, Sekda Asrun Lio menyampaikan amanat Gubernur Sultra yang berhalangan hadir karena mendampingi Menteri Kesehatan dalam agenda pembangunan rumah sakit di empat kabupaten. Dalam arahannya, Sekda menyampaikan penghargaan dan apresiasi atas partisipasi semua pihak dalam membangun pendidikan di Bumi Anoa.

Ia juga menyoroti program prioritas 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur, termasuk penyediaan seragam sekolah gratis untuk siswa SMA, SMK, dan SLB sebagai langkah awal pemerataan akses pendidikan. “Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra berkomitmen memastikan tidak ada anak Sultra yang tidak bersekolah hanya karena faktor ekonomi,” ujar Asrun Lio.

Pemprov Sultra juga telah mengalokasikan beasiswa dalam dua kategori, yaitu beasiswa berprestasi dan beasiswa reguler bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Tak hanya itu, kerja sama dengan Universitas Sampoerna dalam pemberian beasiswa turut menunjukkan sinergi lintas sektor untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi.

Penyerahan simbolis beasiswa S1, S2, dan S3, termasuk beasiswa ke Universitas Sampoerna, dilakukan dalam upacara tersebut oleh Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Sultra didampingi oleh Sekda Sultra, Ketua DPRD, Kadis Pendidikan, dan Kepala Biro Kesra Setda Provinsi.

Sebagai penutup, seluruh peserta upacara larut dalam kebersamaan melalui tarian tradisional Lulo, yang melibatkan siswa, guru, dan tamu undangan. Semangat gotong royong dan kekeluargaan menjadi penanda akhir yang menggugah dari peringatan Hardiknas tahun ini.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Dengan kerja sama semua pihak, pendidikan yang inklusif, bermutu, dan menjangkau semua lapisan masyarakat bukan sekadar cita-cita, melainkan kenyataan yang tengah dibangun dari hati.