Kendari, SultraNET. | Penjabat Bupati Kolaka Utara, Dr. Ir. Sukanto Toding, MSP, MA, memimpin rapat strategis yang dihadiri para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Penghubung Kolaka Utara di Kendari pada Sabtu (30/9). Dalam rapat tersebut, Dr. Ir. Sukanto Toding, MSP, MA, menggarisbawahi urgensi menggabungkan sistem Desa Presisi dengan sensus untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data di tingkat desa.

Menyadari peran penting data yang akurat dalam proses pengambilan kebijakan, Kolaka Utara telah menjadi daerah percontohan dalam implementasi Desa Presisi. Keberhasilan inisiatif ini menarik minat beberapa kabupaten lain di Sulawesi Tenggara untuk mempelajari pengalaman dan praktek terbaik dari Kolaka Utara.

Dr. Ir. Sukanto Toding, MSP, MA, menegaskan niatnya untuk mendorong penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ia juga memaparkan rencana untuk mengintegrasikan perencanaan penataan usaha dengan pendampingan Sistem Pengelolaan Basis Data Elektronik (SPBE). Selain itu, ia menyoroti pentingnya kios informasi yang kuat, yang mampu menyajikan data terperinci mengenai sektor kakao dan informasi lainnya.

“Penerapan Desa Presisi di Kolaka Utara dilihat sebagai penghargaan bagi daerah kita karena membantu desa memiliki data berkualitas. Data yang akurat dan tepat adalah fondasi bagi pengambilan keputusan pemerintah yang cerdas, sesuai dengan prinsip good data good decision, bad data bad decision, and no data no decision,”Katanya.

Dalam upaya memajukan transparansi dan akurasi data, Kolaka Utara, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, menjalin kerja sama dengan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor. Kerja sama ini bertujuan untuk menyusun Detailed Village Profiles (DDP) khususnya di 8 Desa se-Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara. Dalam DDP tersebut, terdapat 204 indikator yang mencakup informasi mengenai kesejahteraan, ekonomi, kondisi fisik rumah, serta data lahan pertanian dan infrastruktur desa.

Salah satu aspek penting yang dijelaskan dalam rapat adalah hubungan erat antara akurasi data dengan potensi desa. “Menyajikan data yang tepat dan akurat tentang potensi sumber daya alam suatu desa, seperti lahan perkebunan dan potensi kandungan mineral di dalamnya, adalah kunci dalam pengambilan kebijakan yang cerdas,” Katanya.

“Data yang valid, akurat, dan aktual akan membantu merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Hal ini memperkuat pandangan bahwa perbaikan data monografi adalah langkah esensial dalam merencanakan pembangunan di desa,” Jelasnya. (KinfoKolut)

Kendari, SultraNET. | Kecamatan Watonohu di Kabupaten Kolaka Utara telah dipilih sebagai proyek percontohan untuk inisiatif Desa Presisi. Inisiatif ini bertujuan untuk membangun desa secara lebih presisi di Sulawesi Tenggara, dengan tujuan utama menyediakan data yang valid dan tepat untuk perencanaan pembangunan yang akurat. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi yang digelar pada Jumat (29/9) di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara,

Penjabat Bupati Kolaka Utara Dr.Ir Sukanto Toding,MSP,MA melaporkan implementasi Data Desa Presisi (DDP), yang memiliki tingkat akurasi tinggi dan kecepatan dalam memberikan gambaran kondisi aktual desa. Data ini dihasilkan melalui partisipasi warga desa yang dibantu oleh pihak luar seperti perguruan tinggi, dengan biaya relatif terjangkau. Data Presisi ini meliputi tiga tipe data, termasuk data spasial dengan tingkat akurasi tinggi hingga 5 cm, data numerik menggunakan aplikasi merdesa, serta data kualitatif atau deskriptif.

“Implementasi DDP melibatkan 8 desa di Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara, dengan keterlibatan warga desa sebagai enumerator. Proyek ini memperoleh dukungan finansial sebesar Rp 639.999.360, dengan 65% dari anggaran digunakan untuk pelatihan, FGD, honorarium enumerator, dan sejenisnya, serta 35% digunakan untuk operasional lainnya,”Jelasnya.

Kolaborasi erat antara Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor menghasilkan Data Desa Presisi (DDP) untuk delapan desa di Kecamatan Watunohu. “Kolaborasi ini diharapkan memberikan wawasan penting mengenai potensi desa, aspek ekonomi, dan infrastruktur untuk mendukung kebijakan pembangunan yang terinformasi dan tepat sasaran,” Jelasnya.

Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Komjen Pol. (purn) Andap Budhi Revianto memberikan dorongan khusus untuk mengembangkan DDP dan menunjuk Kolaka Utara sebagai daerah percontohan untuk penyediaan data ini. DDP dianggap sebagai inovasi yang dapat membantu perencanaan yang lebih rinci, bahkan hingga tingkat konstruksi rumah dan informasi tentang kemiskinan ekstrim, stunting, dan inflasi. Harapannya adalah bahwa Kolaka Utara dapat memulai langkah awal dalam menyediakan data yang valid, akurat, dan terkini.

Konektivitas data yang akurat dengan potensi desa menjadi aspek krusial dalam proses ini. Data yang tepat mengenai luas lahan pertanian dan potensi mineral menjadi dasar bagi kebijakan alokasi anggaran dan pengelolaan sektor pertambangan, yang mempengaruhi status desa, apakah termasuk dalam kategori desa berkembang atau tertinggal

Dengan tersedianya DDP, diharapkan Kolaka Utara dapat mengatasi tantangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat di tingkat desa. Semoga langkah awal ini membawa manfaat besar bagi masyarakat pedesaan dan membuka pintu menuju perkembangan yang lebih baik bagi daerah ini, mengintisari semangat transformasi di masa mendatang. (Kolutkab)

Bombana, SultraNET.  | Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menyelenggarakan kegiatan Kick Off Meeting rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bombana tahun 2025-2045. Rabu (27/9/2023).

Sekretaris Daerah Bombana, Man Arfa saat menyampaikan sambutan mewakili Penjabat Bupati Bombana mengatakan kegiatan Kick Off Meeting tersebut merupakan momentum yang sangat strategis sebagai penanda awal dimulainya seluruh rangkaian dan tahapan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bombana Periode 20 tahun mendatang.

Mantan Kadis PUTR Bombana itu menyebut, kegiatan Kick Off merupakan kegiatan yang sangat penting untuk kemajuan daerah, untuk itu ia berharap agar seluruh elemen yang ada di Kabupaten Bombana dapat bersama-sama mendukung dan memberikan kontribusi positif demi mewujudkan pembangunan yang tepat, terarah dan sustainabel serta mendukung target pembangunan nasional menuju indonesia emas tahun 2045.

“Amanat undang-undang nomor 25 tahun 2004 mengamanatkan pemerintah Kabupaten dan kota berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional,” ujar Man Arfa.

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya harus menyusun dan menetapkan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 5 tahun dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan.

Ia menyebut pelaksanaan RPJPD kabupaten bombana pada tahun 2005-2025 telah berjalan selama 18 tahun, sehingga beberapa capaian kinerja indikator makro pembangunan kabupaten bombana sudah dapat dilaksanakan.

Capaian dimaksud yaitu PDRB per kapita kabupaten bombana meningkat lebih dari 10 kali lipat dari awal RPJPD, dimana pada tahun 2005 pendapatan perkapita sebesar 4,8 juta meningkat menjadi 50,75 juta pada tahun 2022.

“Seiring dengan peningkatan PDRB perkapita, angka kemiskinan dan angka pengangguran mengalami penurunan yang cukup signifikan,” bebernya

Angka kemiskinan pada tahun 2005 sebesar 26,17 persen menurun menjadi 10,26 persen pada tahun 2022. Angka pengangguran pada tahun 2005 sebesar 15,81 persen turun menjadi 1,47 persen pada tahun 2022.

Tingkat ketimpangan pendapatan yang biasa di ukur dengan indeks gini, dalam 18 tahun terakhir terjadi sedikit kenaikan dimana pada tahun 2005 indeks gini sebesar 0,320 meningkat menjadi 0,370 pada tahun 2022. Indeks pembangunan manusia (IPM), menunjukkan capaian yang semakin membaik dimana pada tahun 2005 angka IPM sebesar 63,80 poin menjadi 66,81 poin di tahun 2022.

“Melihat capaian pembangunan yang tergambar dari capaian indikator makro, kita sepatutnya merasa bersyukur. Selain itu, saya atas nama Pemerintah Kabupaten Bombana juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholders pembangunan, terutama kepada Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan, serta seluruh elemen masyarakat atas segala usaha kita dalam memajukan wonua bombana yang kita cinta ini,” beber Man Arfa.

Ia mengajak seluruh stakeholder pembangunan di kabupaten bombana untuk berpastisapasi menyampaikan aspirasi berupa saran, masukkan dan harapannya terhadap pembangunan kabupaten bombana dalam 20 tahun kedepan yang akan diterjemahkan dalam dalam visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok rpjpd kabupaten bombana tahun 2025–2045.

Demi efektivitas penyusunan RPJPD tahun 2025-2045 ini, ia berpesan tetap memperhatikan tahapan proses penyusunan RPJPD agar tepat waktu dan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Selain itu, perlu pula memperhatikan hasil evaluasi dokumen perencanaan pembangunan sebelumnya serta sinergitas dengan dokumen RPJPD provinsi dan RPJP nasional serta masukan dari seluruh stakeholders pembangunan.

“Mengingat pentingnya kick off meeting RPJPD ini, kepada seluruh stakeholder dapat mengikuti dengan baik. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan pembangunan kabupaten bombana akan lebih terarah, terukur dan akuntabel serta dapat menjawab isu-isu strategis kedepan,” tandasnya

Berdasarkan laporan panitia, jumlah peserta sebanyak 250 orang yang terdiri dari pimpinan DPRD Bombana, Forkopimda, perangkat daerah, Camat, Kepala Desa dan Lurah, Instansi Vertikal, Perusahaan Daerah, Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan dan Forum Anak Serta Stakeholdr terkait. (IS)

Kolaka Utara, SultraNET. | Momentum penting terjadi hari ini di Kabupaten Kolaka Utara dengan penyerahan sebuah gedung yang diselenggarakan oleh PT. Vale Indonesia Tbk. kepada Pemerintah Daerah, bersamaan dengan peresmian Rumah Tahfidz Kolaka Utara. Acara berlangsung dengan meriah di hadapan para undangan yang hadir. Sabtu (23/9/2023).

Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Kolaka Utara, Dr. Ir. Sukanto Toding, menekankan pentingnya kerja sama antara pihak swasta dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Ia mengungkapkan bahwa PT. Vale Indonesia memiliki misi untuk mengubah sumber daya alam menjadi kemakmuran, dan hal ini sejalan dengan tema pembangunan Kolaka Utara, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi dukungan infrastruktur dan pelayanan publik yang berkualitas.

Rumah Tahfidz Kolaka Utara, yang diresmikan pada acara ini, diharapkan akan menjadi sarana penting dalam memajukan pendidikan agama di daerah ini. Dr. Ir. Sukanto Toding juga mengajak semua pihak untuk memanfaatkan Pondok Tahfidz ini dalam mewujudkan Kolaka Utara yang beragama dan berakhlak.

Acara ini turut dihadiri oleh Forkopimda, Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan sejumlah undangan penting lainnya. Penyerahan gedung dan peresmian Rumah Tahfidz Kolaka Utara menjadi bukti nyata komitmen PT. Vale Indonesia Tbk. untuk berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara. (KomInfo)

Lasusua, SultraNET. | Penjabat Bupati Kolaka Utara, Dr. Ir. Sukanto Toding, MSP., MA menghadiri pertemuan malam ini dengan berbagai pelaku usaha di daerah Bumi Patowanua, dalam pertemuan tersebut, beliau menyoroti pentingnya menggerakkan sektor ekonomi melalui platform digital, terutama dalam menghadapi perubahan budaya belanja dari metode langsung ke platform online. Jumat (22/9/2023)

“Dalam kondisi perekonomian saat ini, kita perlu mengakomodasi perubahan perilaku masyarakat yang beralih ke belanja online. Kita perlu beradaptasi dengan metode penjualan langsung yang kini menghadapi tantangan dari platform digital,” ungkap Penjabat Bupati Kolaka Utara.

Ia menekankan pentingnya memajukan kondisi perekonomian saat ini dan memberikan wawasan terkait bagaimana melibatkan pelaku usaha secara maksimal.

“Salah satu strategi yang diusulkan adalah memanfaatkan platform digital untuk mempromosikan produk dan mendapatkan pesanan, serta memperkuat keterlibatan pemerintah dalam transaksi online,” Harapnya.

Muhammad Yunus, Ketua Asosiasi Pelaku Usaha Kuliner, menyatakan bahwa pelaku usaha kuliner menghadapi kendala seperti minimnya pembelian dari pemerintah daerah; bahkan bantuan dari pemerintah masih minim.

“Selama tiga tahun Apuk kami baru mendapatkan bantuan satu kali dari Dinas Koperasi dan UMKM. Kami selama tiga tahun ini baru mendapatkan bantuan pada Mei lalu sebanyak Rp 2 juta untuk 15 orang, sementara kami dari E-Katalog sudah masuk, tapi belum pernah mendapatkan orderan dari sana,” ujarnya.

Upaya untuk memanfaatkan teknologi digital dan mendukung pelaku usaha lokal menjadi fokus utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kolaka Utara. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan perekonomian daerah ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (KolutKab)