Kolut Jadi Percontohan Kabupaten dan Kota Lain di Sultra Terkait Desa Presisi

Kendari, SultraNET. | Penjabat Bupati Kolaka Utara, Dr. Ir. Sukanto Toding, MSP, MA, memimpin rapat strategis yang dihadiri para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Penghubung Kolaka Utara di Kendari pada Sabtu (30/9). Dalam rapat tersebut, Dr. Ir. Sukanto Toding, MSP, MA, menggarisbawahi urgensi menggabungkan sistem Desa Presisi dengan sensus untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data di tingkat desa.

Menyadari peran penting data yang akurat dalam proses pengambilan kebijakan, Kolaka Utara telah menjadi daerah percontohan dalam implementasi Desa Presisi. Keberhasilan inisiatif ini menarik minat beberapa kabupaten lain di Sulawesi Tenggara untuk mempelajari pengalaman dan praktek terbaik dari Kolaka Utara.

Dr. Ir. Sukanto Toding, MSP, MA, menegaskan niatnya untuk mendorong penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ia juga memaparkan rencana untuk mengintegrasikan perencanaan penataan usaha dengan pendampingan Sistem Pengelolaan Basis Data Elektronik (SPBE). Selain itu, ia menyoroti pentingnya kios informasi yang kuat, yang mampu menyajikan data terperinci mengenai sektor kakao dan informasi lainnya.

“Penerapan Desa Presisi di Kolaka Utara dilihat sebagai penghargaan bagi daerah kita karena membantu desa memiliki data berkualitas. Data yang akurat dan tepat adalah fondasi bagi pengambilan keputusan pemerintah yang cerdas, sesuai dengan prinsip good data good decision, bad data bad decision, and no data no decision,”Katanya.

Dalam upaya memajukan transparansi dan akurasi data, Kolaka Utara, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, menjalin kerja sama dengan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor. Kerja sama ini bertujuan untuk menyusun Detailed Village Profiles (DDP) khususnya di 8 Desa se-Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara. Dalam DDP tersebut, terdapat 204 indikator yang mencakup informasi mengenai kesejahteraan, ekonomi, kondisi fisik rumah, serta data lahan pertanian dan infrastruktur desa.

Salah satu aspek penting yang dijelaskan dalam rapat adalah hubungan erat antara akurasi data dengan potensi desa. “Menyajikan data yang tepat dan akurat tentang potensi sumber daya alam suatu desa, seperti lahan perkebunan dan potensi kandungan mineral di dalamnya, adalah kunci dalam pengambilan kebijakan yang cerdas,” Katanya.

“Data yang valid, akurat, dan aktual akan membantu merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Hal ini memperkuat pandangan bahwa perbaikan data monografi adalah langkah esensial dalam merencanakan pembangunan di desa,” Jelasnya. (KinfoKolut)




Tingkatkan SDM Warga, Pemkab Konsel Gandeng Universitas Gajah Mada

Yogyakarta, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menandatangani perjanjian kesepakatan bersama dalam bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi melalui program pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Hal itu mengemuka dalam penandatanganan piagam kerja sama yang ditandatangani oleh Sekretaris Universitas (SU) Universitas Gadjah Mada, Dr. Andi Sandi, SH., LLM., dan Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga, ST., MM., Kamis (21/9), di ruang sidang pimpinan, Gedung Pusat UGM.

Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga, menuturkan Konawe Selatan terdiri atas 25 kecamatan, 15 kelurahan dan 366 desa dengan luas wilayah mencapai 423.234 hektare termasuk 200 pulau kecil dengan potensi sumber daya alam dari perikanan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

“Kami tengah berusaha beberapa desa yang masih tergolong desa tertinggal. Melalui program KKN UGM kita ingin mahasiswa bisa melakukan pemetaan. Potensi alam kami banyak namun kualitas SDM yang kurang. Kalau UGM bisa mengirim mahasiswa KKN dengan berbagai program tematik, kami berharap banyak desa yang terpetakan untuk mendorong pengentasan desa tertinggal,” katanya.

Foto Bersama usai penandatanganan MoU
Foto Bersama usai penandatanganan MoU

Tidak hanya bidang pengabdian saja, melalui kerja sama pelatihan dan riset, Bupati menerangkan bahwa pihaknya juga telah melibatkan tim ahli dari UGM untuk menyusun perencanaan tata wilayah dan tata ruang di Kabupaten Konawe Selatan.

“Kami menyadari kekayaan sumber daya alam saja tidak cukup bisa membuat masyarakat sejahtera jika SDM tidak kita bangun dengan baik,” jelasnya.

Andi Sandi juga mengatakan kerja sama ini diharapkan bisa makin memperkuat kualitas sumber daya manusia di Konawe Selatan, sebab UGM memiliki misi untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan dan kapasitas SDM antara daerah di Indonesia dengan membuka kesempatan putra daerah bisa mengenyam pendidikan di kampus UGM.

“Sebenarnya kita itu memiliki anak-anak yang punya bakat dan talenta yang sama bagusnya, tinggal cara kita mengasah mereka dengan baik,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Universitas menyampaikan terima kasih dan apresiasi dari Pemkab Konawe yang sudah membantu mahasiswa dalam penerjunan mahasiswa KKN-PPM di desa-desa terpencil di Konawe Selatan.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama selama ini yang telah bersama-sama memajukan institusi kita masing masing. Kita ingin kerja sama bisa membangun Konawe Selatan ke arah yang lebih baik,” ujarnya. (DiskominfoKonsel)




Dinas PUTR Konsel Konsultasi Publik RDTR dan KLHS

Kendari, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) mengadakan Kegiatan Konsultasi Publik I Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Wilayah Perencanaan (WP) Angata dan Laonti yang dibuka secara langsung oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Drs. H. Amran Aras, M.MPub didampingi Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Konawe Selatan, Ir. Armansyah dan Kepala Dinas PUTR, pada Selasa (19/9) di Aula Sakinah Syahid Azizah Syariah Hotel.

Dalam sambutannya, Asisten Bidang Administrasi Umum Drs. H. Amran Aras menjelaskan terpilihnya Konawe Selatan untuk menerima bantuan teknis penyusunan RDTR Kec. Laonti dan Angata karena Kabupaten Konawe Selatan adalah daerah dengan potensi investasi tertinggi.

“seperti kita ketahui bersama potensi investasi di Kec. Laonti adalah sektor pertambangan dan potensi investasi di Kec. Angata adalah perkebunan dan pertanian.” ungkapnya

Menurutnya, dengan adanya Konsultasi Publik ini dalam rangka untuk penyusunan rencana secara detil menyangkut tata ruang wilayah yang nantinya menjadi acuan dalam memanfaatkan tata ruang yang ada agar investasi tumbuh di Konawe Selatan Khususnya Kec. Angata dan Laonti.

Foto Bersama peserta Konsultasi Publik RDTR dan KLHS
Foto Bersama peserta Konsultasi Publik RDTR dan KLHS

“Dengan adanya kegiatan ini menjadi acuan bagi kecamatan dalam rangka memanfaatkan tata ruang, karena kita ingin investasi tumbuh kemudian ekonomi Masyarakat juga tumbuh dan kesejahteraan Masyarakat berjalan dengan baik.” ucap Amran.

Sementara itu, Kadis PUTR Askar, ST., M.Si. mengatakan bahwa kegiatan merupakan bantuan teknis dari Kementerian ATR. Terkait kegiatan ini adalah turunan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pada dua wilayah ini apa saja yang sedang dilaksanakan dan apa akan dilaksanakan kedepannya. Tentunya hal ini berkaitan dengan inventasi kedepan di Kab. Konawe Selatan.

“Dengan adanya kegiatan ini merupakan memudahkan investor yang akan masuk ke wilayah Konawe Selatan” ucap Askar.

Diakhir sambutan, ia berharap bantuan teknis penyusunan rdtr laonti dan angata dapat terintegrasi dengan sistem perijinan terpadu atau online single submission (oss) yang nantinya akan mendorong peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi wilayah dan daya saing kawasan. (KominfoKonsel)




Kadis Kominfo Sultra bersama Tim Lakukan Penilaian Kompetensi KIM Graha Asri Kota Kendari

Kendari, SultraNET. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara (Kadis Kominfo Sultra), Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., M.Si dan bersama Tim Penilai kompetensi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Prov. Sultra melakukan penilaian di KIM Graha Asri Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, Senin, 18 September 2023.

Hadir dalam kegiatan tersebut Tim Penilaian KIM tingkat Prov. Sultra, Sekdis Kominfo Sultra, Kabid IKP Sultra, Kabid Data Center Sultra, Pranata Humas Sultra, Pranata Komputer Sultra, Kadis Kominfo Kota Kendari, Sekdis Kominfo Kota Kendari, Lurah Watulondo, Mewakili Camat Puuwatu dan pejabat terkait

Sebelum memulai kegiatan tersebut Tim menyaksikan persembahan tarian mondotambe dari anak-anak dari TK. Graha Asri dan pengalungan kain Sultra oleh salah satu anak dari TK. Graha Asri kepada Kadis Kominfo Sultra sebagai tanda Selamat Datang

Persembahan tarian mondotambe dari anak-anak dari TK. Graha Asri
Persembahan tarian mondotambe dari anak-anak dari TK. Graha Asri

Sambutan Kadis Kominfo Kota Kendari, Nisnawati, menyampaikan bahwa dalam rangka kegiatan penilaian KIM tingkat Prov. Sultra tahun 2023, selaku Kadis Kominfo Kota Kendari sebagai mitra KIM Graha Asri Kec. Puuwatu kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh tim penilai yang telah hadir didampingi Kadis Kominfo Prov. Sultra, semoga mudah-mudahan Kota Kendari keluar menjadi Juara 1

Lanjut, berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo RI nomor 08 tahun 2010 tentang pedoman pengembangan dan pemberdayaan lembaga Komunikasi Sosial mengatakan bahwa Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) atau kelompok jenis lainnya adalah kelompok yang di bentuk dari masyarakat yang secara mandiri dan kreatif, melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah

Kadis Kominfo Kota Kendari, Nisnawati
Kadis Kominfo Kota Kendari, Nisnawati

Ia melaporkan kepada Tim bahwa di Kota Kendari sejak tahun 2017 sudah terbentuk sebanyak 10 KIM yang terletak di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kec. Puuwatu dan Kec. Nambo dan KIM Graha Asri Kec. Puuwatu terpilih mewakili Kota Kendari dalam kompetisi tingkat Prov. Sultra tentu sudah melalui proses penilaian antara  10 KIM yang dinilai bahwa KIM Graha Asri ini layak untuk mewakili Pemerintah Kota Kendari, sehingga nantinya bisa mewakili Prov. Sultra, sekiranya ditunjuk perwakilan dari Prov. Sultra. kata Kadis Kominfo Kota Kendari

“Saya juga memberikan apresiasi kepada seluruh Tim Graha Asri yang begitu antusias dalam membantu Pemerintah Kota Kendari melakukan penyebaran informasi dan pembinaan kemasyarakatan agar bijak dalam berkomunikasi dalam mengembangkan usaha UMKM sehingga potensi lokal bisa memiliki nilai ekonomi. Saya sangat berharap kegiatan bisa dilakukan setiap tahunnya, sehingga bisa memberikan motivasi bagi kelompok KIM yang ada  untuk memperkuat keberadaan mereka sebagai mitra Pemerintah dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah” ungkap Nisnawati

Sambutan Ketua Tim Kompetisi diwakili Kadis Kominfo Sultra, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., MM, bahwa baru tahun ini kompetisi KIM dilaksanakan sehingga teman Tim Sekretariat sudah mendata 5 (lima) Kab/Kota yang siap secara administrasi dalam melakukan penilaian yaitu Kota Kendari, Kota Bau-bau, Konawe, Koltim dan Kolaka dari 17 Kab/Kota. KIM juga sebetulnya sebagai garda terdepan untuk memberikan informasi kepada pemerintah dan  masyarakat serta dibuka secara resmi penilaian KIM tingkat Prov. Sultra di KIM Graha Asri

Kadis Kominfo Sultra, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., M.Si saat menyampaikan sambutannya
Kadis Kominfo Sultra, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., M.Si saat menyampaikan sambutannya

Dilanjutkan dengan prestasi dan paparan dari Ketua Kim Graha Asri yang disaksikan langsung Tim penilai tingkat Prov. Sultra, Sekretariat Kominfo Sultra dan pejabat terkait sehingga yang akan dinilai dari  UMKM, Pariwisata, Pertanian yang terdiri dari perkebunan, perikanan dan peternakan. Selesai paparan para tim penilai akan mengajukan pertanyaan kepada pengurus atau KIM Graha Asri Watulondo

Kemudian, para tim penilai dan pejabat terkait akan mengunjungi pabrik kue baruasa yang beralamat lorong dangga no.7 (sebelum membiri puuwatu kota Kendari, Sulawesi Tenggara) melihat produksi pembuatan kue baruasa. Tutupnya (KInfo)




Pemkab Buton Gelar Konsultasi RDTR dan KLHS Kecamatan Lasalimu

Kendari, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Konsultasi Publik Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) RDTR Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton.

Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Buton, Drs. La Ode Muhidin Mahmud ketika mewakili Pj. Bupati Buton saat menghadiri Kegiatan Konsultasi Publik Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) RDTR Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton mengatakan pelaksanaan konsultasi publik merupakan rangkaian tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan sebelum perumusan rancangan akhir dokumen RDTR dan KLHS. Kamis 14 September 2023.

Kegiatan konsultasi publik 1 rencana detail tata ruang (RDTR) dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) saat ini adalah rangkaian lanjutan kegiatan penandatanganan pakta integritas kegiatan bantuan teknis pelaksanaan penyusunan RDTR melalui anggaran pendapatan dan belanja tambahan bagian anggaran bendahara umum negara ( APBT BA BUN) tahun 2023 pada bulan Agustus lalu.

Selain itu telah di adakan FGD pertama tentang penyepakatan delineasi wilayah perencanaan dan penjaringan isu pembangunan berkelanjutan RDTR kecamatan Lasalimu Selatan.

“Buton adalah salah satu daerah yang menjadi prioritas perhatian pemerintah pusat karena memiliki banyak potensi diantaranya kelautan, perikanan, perkebunan, dan pariwisata serta aspal alam terbesar di dunia,” ungkap Asisten III.

Lebih lanjut dikatakan ketersediaan dokumen rencana detail tata ruang (RDTR) sangat bermanfaat untuk mendukung kepastian investasi dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Buton dan akan sangat membantu percepatan perizinan dengan tersedianya dokumen RDTR yang terintegrasi ke dalam sistem online single submission (OSS).

Asisten III berharap pada acara konsultasi publik ini menjadi wadah untuk menjaring aspirasi dan masukan dari seluruh pemangku  kepentingan dalam rangka penyempurnaan RDTR dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RDTR Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton.

Sementara itu, Reny Windyawati, S.T., M.Sc. Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II tampil sebagai pembicara. “Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota,” katanya.

Turut hadir dalam acara ini, Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang daerah wilayah II, Kepala OPD lingkup terkait, Camat, Lurah, Kepala Desa, Dan Peserta lainnya.