Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dari Jakarta, sementara di Bombana dipimpin Bupati Ir. H. Burhanuddin, M.Si. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro Lt. 2 Setda Bombana, Selasa (2/9/2025).

Rakor tersebut diikuti secara serentak oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Di Bombana, hadir pula Pj. Sekretaris Daerah, perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para asisten Setda, serta kepala perangkat daerah terkait beserta jajaran.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya kerja sama erat antara pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas inflasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.
“Inflasi bukan hanya soal angka, melainkan dampaknya yang langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, kolaborasi pusat dan daerah sangat penting agar harga kebutuhan pokok tetap terkendali,” ujarnya.

Fokus pembahasan Rakor mencakup perkembangan inflasi nasional dan dinamika harga kebutuhan pokok di berbagai daerah. Laporan hasil pemantauan harga pangan strategis, aksi Badan Pangan Nasional dalam memastikan ketersediaan pasokan, serta langkah Perum Bulog dalam menjaga stabilitas harga pangan turut menjadi sorotan utama.

Selain isu inflasi, rakor juga menyinggung kondisi sosial dan ekonomi di sejumlah daerah pasca terjadinya aksi unjuk rasa. Pemerintah pusat meminta setiap daerah mengambil langkah antisipatif guna menjaga situasi tetap kondusif agar gejolak sosial tidak mengganggu stabilitas ekonomi.
“Kondisi masyarakat yang aman dan stabil adalah fondasi bagi pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, daerah harus peka terhadap dinamika sosial yang terjadi,” kata Mendagri.

Bupati Bombana, Burhanuddin, menyampaikan bahwa keikutsertaan Bombana dalam rakor ini merupakan bentuk komitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam mengendalikan inflasi sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat lokal.
“Pemerintah Kabupaten Bombana akan menindaklanjuti arahan ini dengan langkah konkret, termasuk memperkuat koordinasi bersama perangkat daerah dan stakeholder terkait,” ungkap Burhanuddin.

Ia menambahkan, Pemkab Bombana juga akan memastikan agar harga pangan strategis tetap terjaga melalui kerja sama dengan instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun pusat. Upaya ini diharapkan mampu memberi kepastian ekonomi dan meringankan beban masyarakat.

Melalui keterlibatan aktif dalam rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana tidak hanya menunjukkan partisipasi, melainkan juga tanggung jawab dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan pertumbuhan ekonomi daerah. Koordinasi yang berkesinambungan diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang efektif demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bombana.

Bombana, sultranet.com – Menteri Dalam Negeri RI Jenderal (Purn.) Prof. Drs. Muhammad Tito Karnavian kembali menegaskan pentingnya peran aktif sektor swasta dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara virtual melalui Zoom Meeting, yang digelar Kementerian Dalam Negeri pada Senin, 7 Juli 2025 pukul 09.00 WITA.

Rakor tersebut diikuti oleh seluruh jajaran pemerintah daerah se-Indonesia, termasuk Pemerintah Kabupaten Bombana. Hadir dalam kegiatan ini Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Syahrun, ST, M.P.W.K, didampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait beserta jajarannya.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa dijadikan satu-satunya tumpuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Jangan terlalu berharap pada APBN untuk mendongkrak ekonomi. Justru sektor swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, yang paling berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian,” tegas Tito dalam sambungan Zoom dari ruang rapat Kemendagri.

Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang ramah dan berkelanjutan. Menurutnya, regulasi dan kebijakan yang berpihak pada kemudahan investasi akan menjadi kunci dalam membangun daya saing daerah serta menumbuhkan kepercayaan dunia usaha terhadap potensi lokal.

“Sektor swasta akan bergerak kalau daerah memberikan jaminan kepastian hukum, kemudahan birokrasi, dan keamanan berusaha. Pemerintah daerah harus bisa menjadi fasilitator, bukan penghambat,” lanjutnya.

Dalam rakor tersebut, hadir pula Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.Si., sebagai narasumber utama. Ia memaparkan sejumlah strategi konkret dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk langkah-langkah evaluasi atas kontribusi pemerintah daerah dalam mendukung program nasional, salah satunya Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas pembangunan saat ini.

Prof. Rachmat menyoroti bahwa sinergi antara pusat dan daerah tidak cukup hanya pada tataran administratif, namun harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang aplikatif di lapangan. Ia menekankan bahwa pembukaan ruang investasi harus diiringi dengan tata kelola lahan yang baik, kepastian perizinan, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.

“Saat daerah proaktif membuka ruang kolaborasi dengan dunia usaha, maka lapangan kerja tercipta, pendapatan masyarakat meningkat, dan angka inflasi dapat ditekan secara alamiah,” ungkapnya dalam presentasi daring.

Merespon arahan Mendagri, Pemerintah Kabupaten Bombana menyatakan kesiapan untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor. Pj. Sekda Bombana Ir. Syahrun mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam memperkuat peran sektor swasta di daerah.

“Kami terus mendorong kemudahan berusaha melalui sistem perizinan terpadu dan penyederhanaan regulasi. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk membuka ruang investasi seluas-luasnya tanpa mengorbankan prinsip transparansi,” ujar Syahrun usai mengikuti rakor.

Selain fokus pada pengendalian inflasi, rapat koordinasi ini juga menjadi wadah evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembangunan di daerah, termasuk realisasi program prioritas nasional. Pemerintah pusat berharap agar seluruh pemerintah daerah dapat menjaga stabilitas harga, ketersediaan bahan pokok, dan keseimbangan antara konsumsi dan produksi daerah.

Pesan penting dari rakor ini adalah bahwa sektor swasta bukan sekadar pelengkap, melainkan elemen vital dalam upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi syarat mutlak untuk memastikan setiap daerah mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional.

Kendari, Sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan strategi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Rakor ini digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dan diikuti secara rutin oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Pemprov Sultra mengikuti kegiatan ini dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sultra, Senin, 26 Mei 2025.

Rakor mingguan ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing. Ia menekankan bahwa indikator keberhasilan kerja kepala daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik semata, tetapi dari bagaimana pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut terjaga dengan baik.

“Angka pertumbuhan ekonomi harus menjadi perhatian dari seluruh kepala daerah, karena kerja kepala daerah itu yang paling utama dari angka pertumbuhan ekonomi,” ujar Tito dalam arahannya.

Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang positif akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kenaikan pertumbuhan ekonomi sekecil apa pun akan memberikan manfaat besar jika disertai dengan pemerataan.

“Kalau angka pertumbuhan ekonominya minus, daerah itu mundur. Yang miskin makin miskin, nanti jangan berpikirlah untuk menangani kemiskinan ekstrem kalau ekonomi tidak tumbuh,” tegasnya.

Tito juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 4,87 persen secara year-on-year (yoy). Pemerintah pusat, kata dia, menargetkan angka pertumbuhan nasional mencapai 8 persen pada tahun 2029, sebuah target ambisius yang membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah.

“Kita berusaha membuat rumus baru meniru keberhasilan inflasi, dari daerah-daerah kita minta juga bergerak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing,” tambahnya.

Dalam rakor tersebut, turut hadir sejumlah pejabat penting dari kementerian dan lembaga negara, seperti Kepala Bappenas Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono, serta Staf Ahli Menteri Pertanian Suwandi.

Dari jajaran Pemprov Sultra, hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sultra Asrun Lio, Asisten II Setda, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kepala Biro Perekonomian, serta perwakilan dari Bank Indonesia, BPS, Bulog, dan sejumlah OPD terkait.

Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam paparannya menekankan bahwa menjaga inflasi tetap rendah merupakan pilar penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan. “Menjaga inflasi adalah pilar penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan, juga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi,” kata Rachmat.

Ia mengingatkan bahwa inflasi yang tinggi tidak hanya berdampak pada kenaikan harga barang, tetapi juga menurunkan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berisiko meningkatkan jumlah penduduk miskin. Ia mengajak pemerintah daerah untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga inflasi tetap terkendali sesuai dengan karakteristik ekonomi lokal.

Sementara itu, Deputi BPS Pudji Ismartini memaparkan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) M4 Mei 2025. Berdasarkan hasil pemantauan hingga 23 Mei, tercatat 33 provinsi mengalami penurunan IPH, sementara lima provinsi lainnya mengalami kenaikan, termasuk Sulawesi Tenggara.

“Khusus di Kabupaten Kolaka Timur, tercatat kenaikan IPH sebesar 1,83 persen. Komoditas penyumbang utama kenaikan adalah beras, cabai merah, dan cabai rawit,” jelas Pudji.

Menanggapi hasil rakor, Sekda Sultra Asrun Lio menyatakan bahwa pihaknya akan terus memperkuat sistem pelaporan dan pemantauan harga di pasar. Hal ini, menurutnya, sangat penting terlebih menjelang momentum hari besar keagamaan seperti Iduladha.

“Pemantauan harga kebutuhan pokok menjadi bagian dari upaya kami menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Kami juga rutin menyusun laporan mingguan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut di lapangan,” ujar Asrun.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus bekerja sama dengan instansi vertikal dan pelaku usaha untuk menjaga keseimbangan suplai dan permintaan barang, terutama komoditas pangan strategis yang rentan mengalami fluktuasi harga.

Melalui keikutsertaan dalam rakor nasional ini, Pemprov Sultra menunjukkan komitmennya untuk berkontribusi aktif dalam upaya nasional menekan inflasi sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

MUNA, Sultranet.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna menggelar Rapat Paripurna dalam rangka menyambut Bupati dan Wakil Bupati Muna terpilih periode 2025-2030.

Rapat yang berlangsung pada Kamis (6/3/2025) ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muna, Muh. Rahim, serta dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Muna, pimpinan dan anggota DPRD, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Muh. Rahim menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan proses Pilkada.

Ia menegaskan bahwa sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri, kepala daerah yang baru terpilih wajib menyampaikan pidato di hadapan sidang paripurna DPRD sebagai bentuk awal dari pemerintahan yang baru.

“Ini adalah momentum penting untuk menyampaikan visi dan misi pemerintahan baru dalam membangun Kabupaten Muna ke depan,” kata Muh. Rahim.

Bupati Muna terpilih, Bachrun, dalam pidatonya menegaskan komitmennya untuk bekerja demi kesejahteraan masyarakat.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan berfokus pada pemberantasan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.

“Saya mengajak semua elemen masyarakat untuk berkolaborasi dan bersinergi. Membangun daerah ini tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi dengan kerja sama dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat,” ujar Bachrun.

Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, sektor pertanian, perikanan, dan peternakan memiliki potensi besar yang perlu dikembangkan lebih lanjut guna menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan ketahanan ekonomi daerah.

“Kita akan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Muna memiliki potensi besar di sektor pertanian dan kelautan, dan kita harus mampu mengelolanya dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, Bachrun menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dengan mengurangi jumlah sampah di wilayah Kabupaten Muna.

Menurutnya, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan akan berkontribusi besar terhadap kualitas hidup yang lebih baik.

“Kami akan mendorong gerakan hidup bersih dan sehat. Dengan lingkungan yang bersih, maka kesehatan masyarakat akan meningkat dan dampaknya akan dirasakan oleh semua,” katanya.

Sebagai langkah awal, Bachrun menyatakan akan segera melakukan koordinasi dengan seluruh jajaran pemerintahan untuk memastikan program-program prioritas dapat berjalan sesuai rencana.

Ia berharap seluruh elemen masyarakat dan stakeholder di Muna dapat bersatu dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Dengan visi yang jelas dan dukungan dari semua pihak, Bachrun optimistis bahwa Kabupaten Muna akan mengalami perubahan positif selama lima tahun ke depan.