Bombana, sultranet.com – Dinas Sosial Kabupaten Bombana bersama para pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) memperkuat koordinasi pelaksanaan verifikasi komitmen bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH sebagai bagian dari upaya memastikan bantuan sosial berjalan tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, Kamis (5/3/2026).

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait pelaksanaan verifikasi komitmen KPM PKH Triwulan I Tahun 2026. Proses ini menjadi tahapan penting dalam pelaksanaan PKH sebagai program bantuan sosial bersyarat atau Conditional Cash Transfer (CCT).

Dalam pelaksanaannya, pendamping sosial PKH melakukan pengecekan serta pencocokan data anggota keluarga penerima manfaat berdasarkan komponen yang dimiliki setiap keluarga. Verifikasi ini mencakup pemanfaatan layanan dasar seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, serta layanan kesejahteraan sosial.

Langkah tersebut bertujuan memastikan bahwa bantuan yang disalurkan benar-benar sesuai dengan kondisi keluarga penerima serta mendorong anggota keluarga KPM untuk aktif mengakses layanan publik yang tersedia.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Sadli Sirajuddin, mengatakan koordinasi antara pemerintah daerah dan pendamping sosial PKH menjadi kunci penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan program di lapangan.

“PKH bukan sekadar bantuan tunai, tetapi program yang mendorong keluarga penerima untuk aktif memanfaatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Karena itu, melalui verifikasi komitmen ini kita ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar memberikan dampak bagi peningkatan kualitas hidup keluarga penerima,” kata Sadli.

Menurutnya, verifikasi komitmen juga menjadi instrumen penting untuk menjaga akurasi data penerima manfaat sekaligus memastikan bahwa keluarga penerima memenuhi kewajiban yang menjadi syarat dalam program PKH.

Dalam prosesnya, pendamping PKH melakukan pendataan serta konfirmasi langsung terhadap kondisi keluarga penerima, termasuk memastikan kehadiran anak dalam kegiatan pendidikan, pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil maupun balita, serta pemanfaatan layanan sosial lainnya yang telah ditetapkan dalam komponen program.

Sadli menambahkan, keberhasilan pelaksanaan verifikasi komitmen tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang terlibat dalam penyediaan layanan dasar bagi masyarakat.

“Kerja sama lintas sektor sangat diperlukan, terutama dari fasilitas kesehatan, satuan pendidikan, serta lembaga kesejahteraan sosial yang menjadi tempat layanan bagi KPM PKH. Dengan sinergi ini, kita berharap pelaksanaan program bisa berjalan lebih efektif,” ujarnya.

Melalui koordinasi yang terus diperkuat serta pelaksanaan verifikasi komitmen secara berkala, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap Program Keluarga Harapan dapat terus berjalan optimal, transparan, dan tepat sasaran.

Program ini diharapkan tidak hanya membantu meringankan beban ekonomi keluarga penerima, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang lebih baik bagi masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) melakukan kunjungan verifikasi kehadiran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di fasilitas kesehatan Posyandu Desa Tajuncu, Kecamatan Mataoleo, sebagai upaya memastikan penerima bantuan benar-benar memanfaatkan layanan kesehatan dasar yang menjadi bagian dari komitmen program, Kamis (5/3/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pemantauan komitmen penerima manfaat dalam Program Keluarga Harapan yang menekankan pentingnya akses dan pemanfaatan layanan kesehatan, khususnya bagi ibu hamil, balita, serta anak yang masuk dalam komponen kesehatan program PKH.

Dalam pelaksanaannya, pendamping PKH melakukan pengecekan data kehadiran KPM di Posyandu dan mencocokkannya dengan catatan pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh kader kesehatan setempat. Proses ini bertujuan memastikan bahwa keluarga penerima bantuan benar-benar hadir dan mengikuti pelayanan kesehatan yang disediakan.

Selain melakukan pencocokan data, pendamping juga melakukan koordinasi dengan kader Posyandu untuk memperoleh informasi terkait kehadiran KPM serta kondisi kesehatan ibu dan anak yang tercatat dalam kegiatan layanan kesehatan masyarakat tersebut.

Pendamping PKH Kecamatan Mataoleo, Kaswandi, mengatakan bahwa verifikasi kehadiran di Posyandu menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa program bantuan sosial tidak hanya diterima dalam bentuk bantuan tunai, tetapi juga diikuti dengan komitmen keluarga penerima untuk menjaga kesehatan anggota keluarga.

“Melalui verifikasi ini kami memastikan bahwa KPM PKH benar-benar hadir dan memanfaatkan layanan kesehatan di Posyandu. Ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong kesadaran keluarga penerima manfaat untuk rutin memeriksakan kesehatan ibu dan anak,” kata Kaswandi.

Menurutnya, kegiatan Posyandu memiliki peran penting dalam memantau tumbuh kembang anak sekaligus menjadi sarana deteksi dini terhadap berbagai permasalahan kesehatan yang mungkin terjadi pada ibu hamil maupun balita.

Ia menambahkan, keterlibatan aktif KPM dalam kegiatan Posyandu sangat diperlukan agar pemantauan kesehatan keluarga dapat dilakukan secara berkelanjutan, sekaligus mendukung tujuan program PKH dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, pendamping PKH juga memberikan edukasi kepada para KPM agar terus aktif mengikuti kegiatan Posyandu setiap bulan. Edukasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran keluarga penerima manfaat mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin, khususnya bagi ibu dan anak.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana bagi pendamping untuk memperkuat komunikasi dengan para KPM serta memastikan bahwa mereka memahami kewajiban yang harus dipenuhi sebagai penerima manfaat program PKH.

Dengan adanya verifikasi kehadiran secara langsung di Posyandu, diharapkan pemantauan terhadap pelaksanaan komitmen KPM dapat berjalan lebih optimal. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas program bantuan sosial agar benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan.

Melalui kegiatan ini, Program Keluarga Harapan diharapkan dapat terus mendorong perubahan perilaku keluarga penerima manfaat menuju kehidupan yang lebih sehat, mandiri, dan sejahtera.

Bombana, sultranet.com – Dinas Sosial Kabupaten Bombana bersama para ASN PPPK Kementerian Sosial RI yang bertugas sebagai pendamping sosial mengikuti rapat koordinasi daring terkait penguatan verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Rapat yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia tersebut dipusatkan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bombana dan diikuti melalui Zoom Meeting, Selasa (24/2/2026).

Kegiatan ini digelar untuk memperkuat pemahaman dan menyamakan persepsi antara Kementerian Sosial, pemerintah daerah, serta para pendamping sosial dalam pelaksanaan verifikasi komitmen di lapangan. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan Program Keluarga Harapan berjalan sesuai ketentuan dan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Dalam rapat tersebut, peserta membahas secara mendalam berbagai aspek terkait verifikasi komitmen KPM PKH. Verifikasi ini merupakan bagian dari kewajiban keluarga penerima bantuan untuk memenuhi persyaratan program pada sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Melalui mekanisme verifikasi, pendamping sosial memastikan bahwa anak-anak dari keluarga penerima manfaat tetap bersekolah dengan tingkat kehadiran yang memadai. Selain itu, ibu hamil dan balita dipastikan memperoleh layanan kesehatan secara rutin di fasilitas kesehatan, sementara lansia serta penyandang disabilitas berat mendapatkan perawatan yang layak.

Koordinator Kabupaten Bombana Program PKH, Laode Ahmad Bachrun, menegaskan bahwa verifikasi komitmen merupakan salah satu kunci keberhasilan program bantuan sosial bersyarat tersebut.

“Verifikasi komitmen ini bukan untuk mempersulit KPM, tetapi untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program,” kata Bachrun.

Ia menjelaskan, pendamping sosial memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan. Para pendamping tidak hanya melakukan verifikasi, tetapi juga memberikan pendampingan, pemantauan, serta pelaporan secara objektif dan akurat kepada pemerintah.

“Pendamping sosial memiliki peran strategis dalam melakukan pendampingan, pemantauan, dan pelaporan secara objektif serta akurat di lapangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bachrun menambahkan bahwa hasil verifikasi komitmen menjadi salah satu dasar dalam evaluasi keberlanjutan kepesertaan keluarga dalam program PKH. Data tersebut juga menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan lanjutan agar bantuan sosial tetap tepat sasaran.

Menurutnya, dengan sistem verifikasi yang berjalan baik, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan sekaligus mendorong perubahan perilaku menuju kehidupan yang lebih mandiri.

Sementara itu, Dinas Sosial Kabupaten Bombana menegaskan bahwa verifikasi komitmen tidak semata-mata berfungsi sebagai alat pengendalian program bantuan sosial. Lebih dari itu, proses tersebut juga menjadi bagian dari pembinaan bagi keluarga penerima manfaat.

Melalui pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan, KPM diharapkan semakin sadar akan pentingnya pendidikan anak, layanan kesehatan keluarga, serta peningkatan kualitas hidup secara bertahap.

Pemerintah daerah berharap melalui rapat koordinasi ini, seluruh pendamping sosial PKH di Kabupaten Bombana dapat melaksanakan tugas verifikasi komitmen secara optimal, profesional, dan berintegritas. Dengan demikian, pelaksanaan Program Keluarga Harapan di daerah tersebut dapat terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Program PKH sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Melalui pendekatan bantuan sosial bersyarat, program ini tidak hanya memberikan bantuan ekonomi, tetapi juga mendorong perubahan perilaku keluarga penerima manfaat agar lebih memperhatikan aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Dengan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pendamping sosial, Program Keluarga Harapan diharapkan dapat berjalan lebih efektif serta berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Bombana.