Bombana, sulltranet.com – Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., mengikuti rapat koordinasi secara daring yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Sabtu, 30 Agustus 2025, dari Ruang Rapat Masa Laro, Kantor Bupati Bombana.

Rapat ini diikuti serentak oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, hingga unsur pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. Mendampingi Wakil Bupati Bombana, hadir Penjabat Sekretaris Daerah, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., Asisten Setda, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bersama jajaran.

Agenda koordinasi nasional tersebut difokuskan pada langkah antisipasi menghadapi dinamika sosial politik yang kian meningkat, terutama terkait maraknya aksi unjuk rasa di berbagai wilayah. Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam menjaga stabilitas, ketertiban, dan suasana kondusif di tengah masyarakat.

“Para kepala daerah harus benar-benar hadir di tengah rakyat. Jangan ada kegiatan yang justru menimbulkan kesan pemborosan. Saat ini yang dibutuhkan adalah rasa kebersamaan dan kepedulian,” kata Mendagri Tito.

Ia menekankan agar kepala daerah lebih selektif dalam menjalankan aktivitas. “Hindari pernyataan publik yang bisa menimbulkan persepsi negatif atau provokatif. Gunakan bahasa yang santun, simpatik, dan menenangkan masyarakat,” ujarnya.

Mendagri juga meminta agar program-program pro rakyat tetap menjadi prioritas. Ia menilai komunikasi sosial dan dialog terbuka perlu diperkuat sehingga aspirasi masyarakat bisa tersalurkan dengan baik. “Kita perlu menjaga keseimbangan, memperkuat komunikasi, dan mengedepankan dialog dengan semua pihak,” tambahnya.

Selain itu, Tito meminta agar kepala daerah menunda sementara kunjungan ke luar negeri. Menurutnya, langkah itu menjadi wujud kepedulian sekaligus memastikan konsentrasi pemimpin daerah tetap terfokus menjaga stabilitas wilayah. Ia juga mendorong lahirnya berbagai kegiatan yang bisa menumbuhkan rasa persatuan, termasuk doa bersama yang diyakini mampu mempererat kebersamaan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri mengingatkan pentingnya sinergi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kolaborasi dengan aparat keamanan, menurutnya, harus dilakukan secara tepat dan proporsional demi menjaga situasi tetap kondusif.

Merespons arahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pusat. Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, menegaskan bahwa pihaknya bersama jajaran Forkopimda akan memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan keamanan, ketertiban, dan stabilitas di wilayah tetap terjaga.

“Bombana berkomitmen untuk melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab. Kami akan terus menjaga suasana yang damai dan kondusif, karena itu merupakan kunci bagi masyarakat untuk tetap produktif dan sejahtera,” tutur Ahmad Yani.

Rapat koordinasi nasional ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk mempertegas komitmen menjaga keutuhan sosial dan politik di daerah masing-masing. Kehadiran aktif Wakil Bupati Bombana dan jajaran menandai kesiapan pemerintah daerah dalam menerjemahkan arahan pusat ke langkah konkret di lapangan.

 “Money Politic Cikal Bakal  Menjadi Seorang  Koruptor”

Bicara korupsi seolah itu menjadi sarapan pagi ,siang dan malam  bagi masyarakat Indonesia tak henti-henti di ulas oleh para jurnalis dan aparat terkait. Hal itu sudah menjadi hiburan dan buah bibir buat kami masyarakat Indonesia.

Dahulu kita hanya mengenal artis cuma kalangan penyanyi ,periklanan dan pemain sinetron yang masuk dalam Tv tapi hari ini di Indonesia para koruptor itu dengan bangga nya membusungkan dadanya di depan kamera TV maka wajarlah kalo kita sebut mereka itu sebagai artis Koruptor.

Kasus kecil yang tak di sadari oleh masyarakat indonesia dan itu sudah kebiasaan para elit politik dalam merebut kemenangan dengan menukar suara rakyat dengan serpihan pecahan Rupiah. Seolah itu yang menjadi balas jasa atas suara rakyat padahal itulah sebenarnya cikal bakal menjadi seorang  koruptor.

Maka nya tak perlu heran jika terjadi kasus jual beli jabatan sebagaimana yang di pratekkan oleh Eks Ketum PPP Pak Ir. H. Muhammad Romahurmuziy, M.T.

Terjadinya kasus praktek jual beli jabatan sebenarnya di mulai dari rakyat dan kandidat / calon elit politik  karena di situlah terjadinya transaksi money politic yang mana terjadi balas jasa atas suara rakyat dengan serpihan rupiah pada momentum pesta demokrasi lima tahun.  Lalu  kemudian merebak ke elit politik dan elit birokrasi yang di dasari dan disadari dengan kerja sama yang baik sehingga di situ lah terjadi proses lobbying interest  yang berakhir dengan penyuapan dan pemberian hadia .

Nah bagaimana bila kasus itu diawali dengan  pratek dalam skala kecil hingga skala besar dan itu saling mendukung serta saling menguatkan dalam sinkronisasi kerjasama yang baik serta keterlibatan terkait maka yakin dan percaya aparat penegak hukum tak akan pernah  istrahat dan tak akan pernah tidur serta selalu proaktif membicarakan dan menangkap para koruptor  di negeri ini.

Jadi kesimpulannya sangat sederhana  bahwa bila ada masyarakat yang mengambil uang dari salah seorang  calon pemimpin politik  berarti dia termasuk transaksi jual beli jabatan sebagai anggota legislatif  atau Presiden dan tentu saja  mereka itu termasuk kelompok yang mendukung dan memaksa calon  tersebut untuk  menjadi seorang koruptor .

Nah dalam politik pastikan terjadi Simbiosis mutualisme antara rakyat dan kandidat maka pastikan akan selalu  bersandar di balik Korupsi .

Makanya jangan heran ketika ada program -program pemerintah yang seyogianya  pro rakyat  pas  nyampe di masyarakat cuma sekeping atau percikan kecil alias sudah di cubit cubit oleh terkait baik itu elit birokrasi maupun elit pengusaha karena memang pastikan mereka  mencari keuntungan untuk pengembalian modal mereka di balik program tersebut.

Jadi Sebaiknya aparat penegak hukum terkait seperti kejaksaan, Polri & KPK menjadi benteng dan mengawal Pesta demokrasi pada 17 April nanti bila lembaganya betul-betul serius bekerja dalam memberantas Korupsi ,kolusi dan Nepotisme maka mestinya di mulai dari akar permasalahannya. Karena akar permasalahan kasus korupsi kolusi dan Nepotisme sebenar nyata diawali dengan biaya politik yang mahal untuk menjadi seorang pemimpin politik maka mau tidak mau mereka gunakan instrumen  money Politic.

Sehingga kemudian kita bisa katakan bahwa Money Politic merupakan ancaman terburuk yang memporanda porandakan sistem demokrasi indonesia Padahal kita tau bersama  pemilihan pemimpin lewat jalur demokrasi adalah pemilihan yang paling demokratis, proporsional dan kesetaraan hak dan kewajiban alias tidak ada yang di istimewa kan semua nya sama antara suaranya yang  satu sama lainnya.

Secara umum Masyarakat indonesia terkhusus masyarakat Sulawesi Tenggara mestinya menyadari hal tersebut bagaimana mungkin ketika kita berkeinginan memilih pemimpin yang berkualitas bebas dan bersih dari syarat korupsi sementara suaranya saja kita di jadikan sebagai bisnis politik maka yakin dan percaya Korupsi tumbuh subur di Indonesia.

Sumber: https://www.harapansultra.com/money-politic-cikal-bakal-menjadi-seorang-koruptor/