SULTRANET.COM, KONKEP – Sebanyak 11 kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Desa Langkowala, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) menerima honor kerja sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka dalam pelayanan kesehatan masyarakat, Kamis (28/5/2026).

Masing-masing kader menerima total dana sebesar Rp1.200.000 yang mencakup pembayaran jasa pelayanan selama periode enam bulan. Angka tersebut dihitung berdasarkan besaran honor bulanan yang diterima setiap petugas, yakni sebesar Rp200.000 per bulan. Dana ini diharapkan dapat menjadi pendorong semangat serta pengakuan nyata atas peran penting yang mereka emban sehari-hari.

Para kader ini merupakan garda terdepan yang berperan aktif melaksanakan berbagai program kesehatan dasar, mulai dari pemantauan pertumbuhan balita, pelayanan ibu hamil, penyuluhan gizi, hingga upaya pencegahan penyakit di lingkungan masyarakat. Kehadiran dan kerja keras mereka dinilai sangat berpengaruh terhadap peningkatan derajat kesehatan warga di wilayah tersebut.

“Saya mewakili rekan-rekan kader mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan dukungan yang diberikan. Bantuan ini sangat berarti bagi kami dan akan menjadi motivasi agar dapat bekerja lebih rajin, cermat, dan ikhlas dalam melayani warga desa Langkowala,” ungkap salah satu perwakilan kader dengan penuh rasa syukur.

Kepala desa Langkowala, Arni Yunus menyatakan bahwa pemberian honor ini merupakan bukti nyata perhatian terhadap kesejahteraan tenaga kader. Langkah ini juga diharapkan dapat menjaga keberlanjutan serta meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan di setiap Posyandu yang ada.

“Kegiatan penyaluran ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam memajukan pelayanan kesehatan dasar yang ada di desa serta menghargai kontribusi para pegiat kesehatan yang bekerja tanpa kenal lelah demi kepentingan bersama, sehingga menciptakan desa yang sehat,”terangnya.

Laporan: Aldi Dermawan

Bombana, sultranet.com — Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Sulawesi Tenggara, Ny. Arinta Nila Hapsari A. Sumangerukka, melakukan kunjungan kerja dengan meninjau langsung pelaksanaan Posyandu Bintang di Desa Terapung, Kecamatan Poleang Tenggara, Kabupaten Bombana. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat layanan dasar masyarakat melalui Posyandu yang kini mengacu pada standar pelayanan terbaru, Selasa (10/2/2026).

Kunjungan tersebut turut didampingi Staf Ahli TP-PKK Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Ratna Lada Hugua, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., Ketua TP-PKK Kabupaten Bombana Ny. Hj. Fatmawati Kasim Marewa, serta Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Syahrun, M.P.W.K. Kehadiran rombongan disambut oleh pemerintah kecamatan, pemerintah desa, kader PKK, kader Posyandu, tenaga kesehatan, dan masyarakat setempat.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk melihat secara langsung pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat desa sekaligus memastikan implementasi program Posyandu berjalan sesuai kebijakan pemerintah pusat.

Ketua TP-PKK Kabupaten Bombana, Ny. Hj. Fatmawati Kasim Marewa, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kunjungan Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tenggara ke wilayah Bombana, khususnya di Desa Terapung yang memiliki tantangan tersendiri dari sisi akses wilayah.

Ia menilai kunjungan tersebut menjadi motivasi bagi para kader PKK dan Posyandu yang selama ini bekerja secara sukarela dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kehadiran Ibu Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi penyemangat bagi kader PKK dan kader Posyandu di Bombana. Mereka selama ini bekerja dengan penuh dedikasi melayani masyarakat, bahkan di tengah keterbatasan dan akses jalan di beberapa wilayah,” ujar Fatmawati.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Ny. Arinta Nila Hapsari A. Sumangerukka, menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut juga bertujuan untuk mensosialisasikan konsep baru pengelolaan Posyandu yang kini telah mengacu pada enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Menurutnya, perubahan konsep tersebut merupakan bagian dari penguatan fungsi Posyandu sebagai pusat pelayanan dasar masyarakat di tingkat desa.

“Ini sudah ada aturannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu yang mewajibkan seluruh Posyandu di Indonesia melaksanakan enam standar pelayanan minimum,” kata Arinta.

Ia menegaskan, Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada layanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menjadi pusat pelayanan terpadu yang mendukung berbagai program pembangunan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, rombongan juga menyerahkan sejumlah bantuan kepada masyarakat Desa Terapung sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas hidup warga.

Bantuan yang diserahkan meliputi bantuan kesehatan, pembangunan sumur bor untuk akses air bersih, serta bantuan jamban sehat guna mendukung lingkungan yang lebih higienis dan sehat.

Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si. menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berkomitmen memperkuat layanan kesehatan masyarakat melalui penguatan peran Posyandu, kader PKK, serta tenaga kesehatan di tingkat desa.

Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan TP-PKK menjadi kunci dalam memastikan pelayanan dasar masyarakat dapat berjalan optimal, terutama di wilayah yang memiliki tantangan geografis.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat semakin memperkuat peran Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan dasar masyarakat, sekaligus mempererat sinergi antara TP-PKK Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui dukungan program yang berkelanjutan serta keterlibatan aktif kader di tingkat desa, Posyandu diharapkan mampu menjadi ruang pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat serta mampu menjawab berbagai kebutuhan dasar warga secara terpadu.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan komitmen untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat layanan dasar masyarakat melalui pelaksanaan Operasi Pasar Murah yang dipusatkan di Halaman Kantor Camat Poleang. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dan dirangkaikan dengan Sosialisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) oleh Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, Senin (24/11/2025).

Operasi Pasar Murah yang digelar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bombana menyediakan sebanyak 400 paket kebutuhan pokok dengan harga jauh lebih terjangkau bagi masyarakat. Paket tersebut berisi sejumlah komoditas penting yang kerap mengalami fluktuasi harga. Pelaksanaan pasar murah ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat Poleang sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan dasar warga di tengah situasi ekonomi yang dinamis.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya hadir di tengah masyarakat melalui berbagai program yang langsung menyentuh kebutuhan warga. “Kami ingin memastikan masyarakat tidak kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok. Operasi pasar ini menjadi salah satu langkah konkret pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan membantu warga dengan harga yang bisa dijangkau,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Sosialisasi Posyandu yang dipimpin oleh Ketua Tim Pembina Posyandu, Hj. Fatmawati Kasim Marewa. Dalam penyampaiannya, ia menekankan pentingnya penguatan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi acuan utama pemerintah daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024. Enam SPM tersebut meliputi sektor kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat, serta ketenteraman dan ketertiban umum. “Penguatan Posyandu menjadi kunci utama agar pelayanan dasar benar-benar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama ibu dan anak,” jelasnya.

Ia juga mengajak seluruh kader Posyandu dan masyarakat untuk bersama-sama memperkuat peran Posyandu sebagai pusat layanan terpadu yang memberikan manfaat langsung bagi warga. Keberadaan Posyandu dianggap sangat strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam pemantauan tumbuh kembang anak dan kesehatan keluarga.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan ini diberikan untuk membantu meringankan beban ekonomi warga sekaligus menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap kondisi masyarakat di wilayah Poleang. Selain itu, pemerintah daerah turut menyalurkan bantuan paket perlengkapan sekolah berupa tas, buku, sepatu, dan seragam kepada siswa sekolah dasar. Program ini menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan memastikan anak-anak di Poleang mendapatkan dukungan yang cukup dalam proses belajar.

Bombana, sultranet.com – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang digelar di Kantor Camat Rarowatu Utara, Kamis (6/11/2025). Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh para kader Posyandu dari berbagai desa dan kelurahan di wilayah setempat.

Dalam sambutannya, Hj. Fatmawati menegaskan bahwa Posyandu memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat berbasis pemberdayaan. Ia menyebut, Posyandu telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat serta berfungsi penting dalam memperkuat upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan.

“Posyandu bukan hanya tempat pelayanan kesehatan dasar, tetapi juga ruang gotong royong masyarakat untuk menjaga kualitas hidup. Di sinilah peran kader menjadi ujung tombak dalam membangun kesadaran dan kemandirian warga di bidang kesehatan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Posyandu kini memiliki peran yang lebih luas seiring pelaksanaan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Enam SPM tersebut mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Dengan penerapan standar ini, pelayanan dasar diharapkan dapat berjalan lebih terpadu dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Bombana.

Menurut Hj. Fatmawati, perubahan regulasi sebagaimana tertuang dalam Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pelayanan berbasis siklus kehidupan. “Pelayanan kesehatan harus menyentuh seluruh tahap kehidupan, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Itulah esensi dari pendekatan siklus hidup yang kita dorong,” jelasnya.

Ia juga menyoroti dua perubahan penting dalam tata kelola Posyandu, yakni pelestarian Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) menjadi bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa, serta peralihan fungsi Pokjanal Posyandu menjadi Tim Pembina Posyandu. Perubahan ini, kata dia, menjadi wujud kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat kemandirian Posyandu.

“Tanggung jawab terhadap Posyandu bukan hanya di tangan tenaga kesehatan. Semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, TP PKK, hingga masyarakat harus terlibat aktif dalam menjaga keberlanjutan Posyandu,” tegasnya.

Menutup kegiatan tersebut, Hj. Fatmawati menyampaikan pesan dari Ketua TP PKK sekaligus Tim Pembina Posyandu Provinsi Sulawesi Tenggara, Ny. Arinta Andi Sumangerukka. Ia mengimbau agar segera dilakukan pendataan rumah tangga yang belum memiliki jamban sehat sebagai langkah konkrit dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Selain itu, ia juga mendorong agar program Gerobak Dasyat (Gerakan Olah Makanan dan Edukasi Gizi Masyarakat) terus dijalankan secara konsisten sehingga manfaatnya semakin luas.

Selain membuka kegiatan sosialisasi, Hj. Fatmawati yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bombana melakukan penyematan pin kader Posyandu dan menyerahkan sertifikat kepada peserta Orientasi Keterampilan Dasar Kader Posyandu. Penyerahan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi dan semangat para kader dalam meningkatkan pelayanan di tingkat desa dan kelurahan.

Pada kesempatan yang sama, ia juga menyerahkan buku “Percakapan Kader dalam Kunjungan Rumah” kepada perwakilan kader Posyandu. Buku tersebut berfungsi sebagai panduan komunikasi dan edukasi yang memudahkan kader dalam memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat.

Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari para peserta yang berharap agar kegiatan serupa terus dilakukan secara berkelanjutan. Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Bombana bersama TP PKK berkomitmen memperkuat peran Posyandu sebagai pilar pelayanan dasar masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan langkah-langkah konkret tersebut, Bombana diharapkan dapat menjadi daerah yang sehat, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui penguatan pelayanan dasar berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com – Kunjungan kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana di Pulau Kabaena resmi berakhir pada Sabtu (18/10/2025). Rangkaian kunjungan selama empat hari itu ditutup di Desa Tedubara, Kecamatan Kabaena Utara, dengan agenda peninjauan pemeriksaan kesehatan gratis serta pembukaan kegiatan Sosialisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dengan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) tingkat Kabupaten Bombana Tahun 2025.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, didampingi Ketua TP PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, serta rombongan pemerintah daerah, tampak menyapa warga dengan penuh kehangatan. Kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis yang dilaksanakan di Puskesmas Desa Tedubara menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat, khususnya yang berada di wilayah kepulauan.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menjelaskan bahwa program pemeriksaan kesehatan gratis merupakan langkah konkret pemerintah daerah untuk membantu masyarakat mendeteksi dini potensi penyakit. Ia menilai, kesehatan menjadi modal utama dalam mewujudkan kesejahteraan.

“Kegiatan ini penting agar kita dapat mengetahui sedini mungkin apa yang terjadi dalam tubuh kita,” ujar Burhanuddin. “Dengan begitu, kita bisa segera mengantisipasi dan mengobatinya sebelum mengganggu kenyamanan,” tambahnya.

Lebih jauh, Burhanuddin menegaskan komitmennya untuk terus memperhatikan pembangunan Pulau Kabaena, termasuk sektor infrastruktur jalan, meski pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran. Menurutnya, kehadiran langsung pemerintah di tengah masyarakat menjadi bukti keseriusan untuk memastikan setiap kebijakan menyentuh kebutuhan warga.

“Walau dengan keterbatasan, kami akan terus berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kabaena,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, dalam sambutannya menjelaskan bahwa Posyandu memiliki peran vital sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Ia menekankan bahwa kegiatan sosialisasi Posyandu dengan enam bidang SPM menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan dasar dapat diterima secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Enam bidang SPM ini menjadi tolok ukur pemerintah dalam memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dasar yang layak dan merata,” jelas Fatmawati. Ia menyebutkan enam bidang tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, serta bidang sosial.

Menurutnya, keberhasilan program Posyandu tak lepas dari sinergitas antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, Tim Penggerak PKK, kader Posyandu, dan masyarakat. Kolaborasi semua pihak diyakini menjadi kunci terwujudnya masyarakat Bombana yang sehat, mandiri, dan sejahtera.

“Para kader adalah pahlawan tanpa tanda jasa,” ungkap Fatmawati. “Peran mereka sangat vital bagi keberhasilan program Posyandu di tingkat desa,” tambahnya dengan penuh apresiasi.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang terus berpartisipasi aktif dalam kegiatan Posyandu, karena keterlibatan masyarakat menjadi kunci menjaga kesehatan keluarga dan lingkungan sekitar.

Kegiatan di Desa Tedubara juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan secara simbolis dari Pemerintah Kabupaten Bombana kepada masyarakat kurang mampu, kelompok tani, dan kelompok nelayan. Suasana haru dan bahagia mewarnai penutupan kunjungan kerja tersebut, menandai sinergi nyata antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Bombana.

Bombana, sultranet.com – Rangkaian kunjungan kerja hari ketiga Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si di Pulau Kabaena berlangsung hangat dan penuh makna. Pada Jumat (17/10/2025), rombongan Pemerintah Kabupaten Bombana melanjutkan agenda di Kecamatan Kabaena Barat dengan membuka secara resmi pelaksanaan Operasi Pasar Murah yang dipusatkan di halaman Terminal Pelabuhan Sikeli.

Masyarakat tampak antusias menyambut kegiatan tersebut. Bupati Burhanuddin hadir langsung dan menyampaikan bahwa pelaksanaan pasar murah merupakan langkah nyata pemerintah untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga bahan pokok yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

“Kita semua tahu, harga bahan pokok, terutama beras, sempat naik cukup tinggi. Karena itu pemerintah bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah menghadirkan pasar murah ini agar masyarakat bisa membeli kebutuhan dengan harga terjangkau,” ujar Burhanuddin.

Menurutnya, kegiatan pasar murah bukan hanya bertujuan menekan inflasi, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian dan kehadiran nyata pemerintah di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa seluruh produk yang dijual tetap memiliki kualitas baik, karena mendapat subsidi langsung dari pemerintah daerah.

“Pasar murah ini tidak sekadar tentang harga, tapi tentang empati dan kepedulian. Produk yang dijual sudah disubsidi agar tetap berkualitas. Jadi manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya,” tutur Burhanuddin di hadapan warga.

Lebih lanjut, Bupati berharap kegiatan semacam ini bisa mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memperkuat kebersamaan dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah, terutama di wilayah kepulauan seperti Kabaena.

Usai meresmikan pasar murah, Bupati Burhanuddin dan rombongan melanjutkan kegiatan dengan meninjau layanan pemeriksaan kesehatan gratis serta membuka Sosialisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) berbasis enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) tingkat Kabupaten Bombana.

Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, dalam sambutannya menjelaskan bahwa Posyandu kini bertransformasi menjadi pusat layanan masyarakat yang terintegrasi. Program ini tidak hanya fokus pada kesehatan ibu dan anak, tetapi juga memperluas cakupan pelayanan pada berbagai bidang yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

“Posyandu saat ini tidak lagi hanya tentang timbang bayi atau imunisasi. Kita integrasikan dengan enam bidang SPM agar pelayanan masyarakat bisa lebih luas dan menyeluruh,” jelas Fatmawati.

Ia merinci keenam bidang tersebut mencakup kesehatan, pendidikan, sosial, perumahan rakyat, pekerjaan umum, serta ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Posyandu diharapkan mampu menjadi simpul pelayanan dasar yang menjangkau hingga pelosok desa.

Sebagai bentuk dukungan, Hj. Fatmawati juga melakukan pemasangan pin secara simbolis kepada Ibu Camat Kabaena Barat sebagai Tim Pembina Posyandu Kecamatan. Ia berharap pembentukan tim tersebut mampu menjadi motor penggerak dalam mendukung program-program kesehatan masyarakat.

“Peran kader Posyandu dan Tim Pembina sangat penting karena mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dari merekalah pelayanan dasar bisa benar-benar dirasakan manfaatnya,” ucapnya penuh apresiasi.

Rangkaian kegiatan di Kabaena Barat juga diramaikan dengan penyerahan bantuan sosial secara simbolis dari berbagai perangkat daerah. Mulai dari kartu BPJS ketenagakerjaan dari Dinas Nakertrans, bantuan sosial dari Dinas Sosial, bantuan sarana pendidikan, hingga bantuan alat pertanian dan perikanan kepada kelompok tani dan nelayan setempat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Setda Bombana, para kepala OPD, camat dan jajaran pemerintahan kecamatan, kader Posyandu, serta masyarakat yang menyambut dengan penuh antusias.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan memberikan solusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat kepulauan. Kabaena bukan sekadar pulau, tetapi bagian penting dari wajah pembangunan Bombana yang terus digerakkan dengan semangat gotong royong dan pelayanan tulus.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pelayanan dasar bagi masyarakat. Hal ini tercermin melalui kegiatan Sosialisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025, yang dirangkaikan dengan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Operasi Pasar Murah guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di wilayah Kabupaten Bombana.

Kegiatan yang berlangsung pada Jumat (17/10/2025) di Aula Kantor Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, ini dihadiri langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, didampingi Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, serta sejumlah pejabat pemerintah daerah. Turut hadir pula Kepala Kesbangpol dr. Sunandar, M.M.Kes, para kepala OPD, unsur Forkopimcam, camat se-Pulau Kabaena, lurah dan kepala desa, tenaga kesehatan, tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat setempat.

Dalam suasana penuh kebersamaan, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana yang juga Ketua Pembina Posyandu, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, membuka acara dengan menekankan pentingnya peran Posyandu sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia menilai, Posyandu memiliki peran vital dalam menurunkan angka stunting dan memperkuat ketahanan keluarga melalui layanan langsung di tingkat desa dan kelurahan.

“Posyandu adalah garda terdepan dalam upaya pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya. “Melalui penerapan Posyandu 6 SPM, kita ingin memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara menyeluruh dan merata,” tambahnya.

Setelah itu, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si secara resmi membuka kegiatan sosialisasi tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjamin setiap warga memperoleh akses terhadap layanan dasar yang bermutu.

“SPM adalah komitmen moral dan hukum pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat,” tegas Bupati Burhanuddin. “Ada enam urusan wajib yang menjadi fokus kita, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, serta bidang sosial,” jelasnya.

Menurut Bupati, pelaksanaan Posyandu berbasis enam bidang SPM menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pemerataan layanan dasar hingga ke pelosok, termasuk wilayah kepulauan seperti Kabaena. Ia juga menekankan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari strategi terpadu untuk memperkuat pelayanan publik dan mempercepat penurunan angka kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan.

Usai pembukaan, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana melakukan penyematan pin Posyandu kepada Ketua TP PKK Kecamatan Kabaena Barat. Prosesi ini menjadi simbol penguatan peran PKK dalam mendukung implementasi Posyandu 6 SPM di tingkat kecamatan dan desa.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan berbagai bantuan sosial secara simbolis oleh Bupati dan Wakil Bupati Bombana kepada masyarakat. Bantuan yang disalurkan meliputi beras dari Dinas Sosial, sarana pendidikan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, fasilitas perikanan dari Dinas Perikanan, serta kartu BPJS Ketenagakerjaan dari Dinas Nakertrans. Berbagai bantuan tersebut menjadi bukti konkret kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar rakyat.

Sebagai puncak kegiatan, Ketua Pokja IV TP PKK Kabupaten Bombana, Ny. Surisma Sunandar, S.S., M.M, menyampaikan materi sosialisasi tentang pentingnya integrasi program Posyandu dengan enam bidang SPM. Ia menjelaskan bahwa pendekatan ini dirancang agar pelayanan pemerintah dapat menjangkau lebih banyak masyarakat secara efektif dan tepat sasaran.

“Melalui integrasi ini, kita ingin memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam mendapatkan layanan dasar,” ungkap Surisma. “Posyandu menjadi pintu masuk utama untuk memastikan semua kebutuhan dasar warga bisa terlayani dengan baik.”

Kegiatan yang berlangsung hingga siang hari itu ditutup dengan sesi dialog bersama masyarakat. Antusiasme warga Kabaena Barat menggambarkan betapa pentingnya kehadiran pemerintah dalam memberikan layanan yang dekat, cepat, dan berkeadilan. Pemerintah Kabupaten Bombana berharap, langkah ini menjadi awal dari penguatan sistem pelayanan publik yang lebih terpadu dan berkelanjutan.

Kolaka Timur, Sultranet.com – Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Sulawesi Tenggara, Arinta Andi Sumangerukka, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kolaka Timur untuk melakukan pembinaan Posyandu serta mendorong percepatan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di desa dan kelurahan. Kegiatan berlangsung pada Sabtu, 24 Mei 2025, di Desa Tasahea, Kecamatan Tirawuta, serta Kelurahan Tababu.

Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian persiapan Provinsi Sulawesi Tenggara menghadapi Lomba Posyandu Tingkat Nasional yang akan digelar Agustus mendatang. Lebih dari itu, kunjungan ini bertujuan untuk menguatkan peran strategis Posyandu sebagai pusat layanan terpadu masyarakat, yang kini tidak lagi hanya terbatas pada sektor kesehatan.

Dalam sambutannya di hadapan para kader dan masyarakat, Arinta menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan publik.

“Kolaborasi dan koordinasi lintas sektor sangat penting. Kita butuh keterlibatan dari seluruh pemangku kepentingan—baik pemerintah desa, OPD kabupaten, maupun provinsi—agar Posyandu menjadi garda terdepan pelayanan dasar di masyarakat,” ujarnya.

Arinta juga menyerahkan bantuan secara langsung kepada masyarakat dan kader Posyandu, berupa perlengkapan pemadam kebakaran, paket sembako, serta perlengkapan kesehatan. Bantuan ini diharapkan mampu memperkuat semangat gotong royong dan meningkatkan kualitas layanan Posyandu.

“Kita ingin kader Posyandu tak hanya fokus pada kesehatan balita dan lansia, tetapi juga menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Mulai dari masalah sanitasi, rumah tidak layak huni, pendidikan, hingga persoalan sosial lainnya harus bisa ditangani secara terpadu,” tutur Arinta.

Ia menambahkan bahwa peran Posyandu kini telah berevolusi menjadi pusat layanan masyarakat yang menyentuh enam bidang utama sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, yakni kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan ketertiban masyarakat.

Bupati Kolaka Timur, H. Abdul Azis, menyampaikan apresiasi atas perhatian Ibu Arinta terhadap masyarakat Koltim. Ia menyebut kunjungan tersebut membawa semangat baru bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya para kader Posyandu.

“Kehadiran Ibu Arinta sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi bukan hanya membawa semangat, tetapi juga bantuan yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” ucap Bupati dalam sambutannya.

Salah satu titik perhatian kunjungan berada di Posyandu Desa Tasahea, yang kini menjadi Posyandu percontohan dengan tingkat partisipasi mencapai 95 persen. Posyandu ini telah mengintegrasikan empat jenis layanan UKPM (Upaya Kesehatan Perdesaan Mandiri), yaitu Posyandu Balita dan Ibu Hamil, Posyandu Lansia, Posbindu Penyakit Tidak Menular, dan Posyandu Remaja.

Arinta memberikan apresiasi terhadap dedikasi para kader dan lansia di desa tersebut. Ia menyebut semangat mereka sebagai teladan dalam menjalankan peran aktif di tengah masyarakat.

“Luar biasa ibu-ibu lansia dan para kader kita. Di usia yang tidak muda lagi, mereka tetap aktif melayani dan mendukung pembangunan di desa,” kata Arinta penuh haru.

Dalam penutupan kegiatan, Arinta secara simbolis menyerahkan bantuan kepada perwakilan kader, lansia, dan masyarakat. Ia berharap bantuan tersebut mampu menjadi penguat semangat kerja para kader dan mempererat hubungan sosial antara masyarakat dan pemerintah.

“Bantuan ini bukan sekadar simbol. Ini adalah bentuk nyata komitmen kita untuk hadir dan mendukung langsung di lapangan. Kita ingin Posyandu menjadi tempat masyarakat merasa aman, nyaman, dan terbantu,” tambahnya.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pemicu semangat baru dalam penguatan Posyandu sebagai pusat layanan dasar yang inklusif dan adaptif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan penuh dari pemerintah provinsi, kabupaten, hingga desa, Posyandu di Sulawesi Tenggara diharapkan mampu menjadi model pelayanan publik yang efektif dan manusiawi.

Kendari, Sultranet.com – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu, Ny. Arinta Nila Hapsari Andi Sumangerukka, melantik Ketua TP PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Buton Tengah, Ny. Umi Noranah, S.Pd., dalam sebuah seremoni di Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Jumat (21/3/2025).

Pelantikan ini turut dihadiri oleh Bupati Buton Tengah, Wakil Bupati Buton Tengah beserta istri, Ketua Dekranasda Buton Tengah, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sultra, Staf Ahli Ibu Ratna Hugua, serta jajaran pengurus TP PKK dan Dekranasda Provinsi Sultra.

Dalam sambutannya, Ny. Arinta menyampaikan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah yang telah resmi dilantik oleh Gubernur Sultra atas nama Presiden RI pada hari yang sama. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, PKK, dan Posyandu dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga serta kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

“Saya yakin dan percaya bahwa di bawah kepemimpinan Ketua TP PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu yang baru, gerakan PKK dan pembinaan Posyandu di Buton Tengah akan semakin maju serta berdampak luas bagi masyarakat,” ujar Ny. Arinta.

Ia juga menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK, Ketua TP PKK Kabupaten/Kota dijabat oleh istri atau suami bupati/wali kota. Sementara itu, Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 menetapkan bahwa Ketua Tim Pembina Posyandu juga diemban oleh pendamping kepala daerah atau ditunjuk langsung jika kepala daerah tidak memiliki pasangan.

Lebih lanjut, Ny. Arinta menyoroti perubahan besar dalam fungsi Posyandu yang kini mencakup enam bidang pelayanan standar, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban, serta perlindungan sosial.

Dorongan untuk Dekranasda dan UMKM Buton Tengah

Selain pelantikan TP PKK dan Tim Pembina Posyandu, Ny. Arinta juga menyinggung peran strategis Dekranasda dalam pengembangan industri kerajinan daerah. Ia berharap Dekranasda Buton Tengah dapat membawa perubahan positif bagi sektor UMKM, terutama dalam melestarikan budaya lokal seperti tenun.

“Buton Tengah memiliki lebih dari 1.300 perajin tenun, ini aset berharga yang harus dijaga dan dikembangkan. Saya mengajak Dekranasda Buton Tengah untuk terus bersinergi dengan OPD terkait guna meningkatkan sektor kerajinan daerah,” tuturnya.

Ia juga menginformasikan bahwa pada Juli mendatang akan digelar perayaan Hari Ulang Tahun Dekranas Nasional di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam acara tersebut, berbagai produk tenun dari kabupaten/kota di Sultra akan dipamerkan sebagai bagian dari upaya mempromosikan kekayaan budaya daerah.

Komitmen Bupati Buton Tengah untuk PKK dan Posyandu

Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, S.STP, M.Si., dalam sambutannya menyampaikan komitmen penuh pemerintah daerah dalam mendukung program PKK dan Posyandu. Ia menyoroti peran PKK dalam memberdayakan keluarga serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 10 program pokok PKK.

“PKK bukan hanya organisasi, tetapi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kami akan memastikan program PKK berjalan maksimal dengan dukungan penuh dari Pemda,” ujarnya.

Bupati juga menegaskan bahwa Posyandu memiliki peran krusial dalam menangani masalah stunting di Buton Tengah. Meskipun daerah ini kaya akan sumber daya alam seperti ikan dan daun kelor yang tinggi nutrisi, masih banyak ibu yang perlu mendapatkan edukasi tentang pola makan yang baik bagi anak-anak mereka.

“Kami ingin memastikan tidak ada lagi kasus stunting di Buton Tengah. Posyandu harus hadir bukan hanya untuk rumah tangga, tetapi juga membimbing calon orang tua agar lebih siap dalam memenuhi kebutuhan gizi anak sejak dini,” tegasnya.

Acara pelantikan ini menjadi momentum penting bagi Buton Tengah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, PKK, dan Posyandu. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat serta budaya dan industri kerajinan daerah semakin berkembang.

Bombana, sultranet.com – Hj. Fatmawati Kasim Marewa Burhanuddin, S.Sos, resmi dilantik sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Bombana serta Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bombana periode 2025-2030. Pelantikan dilakukan oleh Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Sultra, Ny. Arinta Nila Hapsari, bersama 16 kabupaten/kota lainnya di Aula Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Rabu (12/3/2025).

Dalam sambutannya, Ny. Arinta Nila Hapsari menegaskan pentingnya peran TP-PKK dan Posyandu dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kesehatan masyarakat. Ia berharap para ketua yang baru dilantik dapat membawa perubahan positif di daerah masing-masing.

“Saya yakin, para Ketua TP-PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu di Sulawesi Tenggara mampu menjadi penggerak perubahan. Sinergi dan komitmen yang kuat akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan keluarga dan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Hj. Fatmawati Burhanuddin menyatakan kesiapannya untuk menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Ia berkomitmen menjadikan TP-PKK Bombana sebagai motor utama dalam pemberdayaan keluarga, perempuan, dan anak.

“Amanah ini adalah tanggung jawab besar yang harus saya emban dengan sepenuh hati. Bersama seluruh kader, kita akan bergerak maju untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan masyarakat yang lebih sehat,” katanya.

Hj. Fatmawati bukan sosok baru dalam pemberdayaan keluarga di Bombana. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Pj. Ketua TP-PKK Kabupaten Bombana dari 2022 hingga akhir 2023. Selama kepemimpinannya, ia menggagas berbagai program inovatif yang berdampak langsung pada masyarakat.

Salah satu program unggulannya adalah GEROBAK DAHSAT (Gerakan Olah Dapur Sehat Atasi Stunting), yang menghadirkan kuliner sehat berbahan lokal untuk menekan angka stunting di Bombana. Program ini mendapat apresiasi luas karena memberikan edukasi gizi seimbang bagi tumbuh kembang anak.

Selain itu, ia juga mencetuskan program “1 Desa 1 Produk,” yang mendorong setiap desa memiliki produk unggulan berbasis kearifan lokal. Program ini bertujuan meningkatkan ekonomi keluarga dan memberdayakan UMKM lokal agar lebih berkembang.

Hj. Fatmawati menegaskan bahwa program-program tersebut akan terus dilanjutkan dan dikembangkan selama masa kepemimpinannya.

“Inovasi tidak berhenti di sini. Kami akan terus mengembangkan program yang telah berjalan dan menghadirkan ide-ide baru yang lebih kreatif untuk mendukung pemberdayaan keluarga serta penguatan posyandu,” tuturnya.

Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran PKK dan Posyandu di Bombana, dengan harapan dapat menghadirkan program inovatif yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Acara pelantikan berlangsung khidmat bertepatan dengan bulan suci Ramadan, dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, jajaran pemerintah daerah, perwakilan organisasi wanita, serta tamu undangan lainnya.

Dengan dilantiknya Hj. Fatmawati Kasim Marewa Burhanuddin sebagai Ketua TP-PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bombana, diharapkan akan lahir berbagai inisiatif baru yang mampu memperkuat pemberdayaan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bombana.