Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mulai melaksanakan program rehabilitasi dan pemeliharaan kanal banjir di dua kelurahan, yakni Kelurahan Lauru dan Kelurahan Doule. Langkah ini merupakan bagian dari program 100 hari kerja Bupati H. Burhanuddin dan Wakil Bupati Ahmad Yani dalam upaya mengelola sumber daya air secara berkelanjutan. Proyek dimulai sejak 12 Mei dan ditargetkan selesai pada akhir bulan, dengan progres awal telah mencapai tahap mobilisasi dan penggalian saluran.

Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, ST., M.PW., mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai respons langsung terhadap kebutuhan masyarakat akan sistem drainase yang lebih optimal, khususnya di kawasan yang rentan tergenang saat musim hujan.

“Rehabilitasi kanal ini merupakan bagian dari solusi permanen untuk mengurangi risiko banjir di wilayah padat penduduk. Kami memulainya dengan pemeliharaan kanal lama yang mengalami pendangkalan dan penyempitan,” ujar Sofian. Senin (26/5/2025)

Panjang kanal yang direhabilitasi di Kelurahan Lauru mencapai 326 meter, sementara di Kelurahan Doule sepanjang 200 meter. Kegiatan dimulai dengan pengiriman material ke lokasi serta pengerjaan awal berupa penggalian dan normalisasi saluran.

Menurut Sofian, pemeliharaan kanal tidak hanya difokuskan pada fungsi teknis, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Kanal yang terawat bukan hanya mempercepat aliran air hujan, tetapi juga mengurangi dampak genangan di pemukiman warga.

“Kanal yang mampet bukan cuma bikin banjir, tapi juga jadi sumber penyakit. Dengan kanal bersih dan lancar, kami ingin jaga kualitas hidup masyarakat tetap baik,” ujarnya.

Sofian juga menyampaikan bahwa rehabilitasi kanal ini akan menggunakan metode kerja cepat dan efisien tanpa mengganggu aktivitas warga sekitar. Tim teknis Dinas PUPR diterjunkan langsung untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai standar dan waktu yang telah ditentukan.

Program ini merupakan bagian dari strategi pengelolaan sumber daya air (SDA) yang menjadi prioritas Pemkab Bombana di tengah tantangan perubahan iklim dan peningkatan intensitas curah hujan dalam beberapa tahun terakhir.

“Kami sadar bahwa pola hujan sekarang sudah tidak bisa diprediksi. Karena itu, sistem drainase harus siap menghadapi lonjakan volume air. Ini juga bentuk kesiapsiagaan kami terhadap potensi bencana,” kata Sofian.

Ia juga berharap masyarakat turut menjaga fungsi kanal yang sudah dibenahi dengan tidak membuang sampah ke dalam saluran air. Menurutnya, partisipasi warga akan memperpanjang usia infrastruktur dan mencegah terulangnya persoalan banjir musiman.

“Pemerintah membangun, masyarakat menjaga. Itu kolaborasi yang kami harapkan,” pungkasnya.

Rehabilitasi kanal di Lauru dan Doule menjadi bagian penting dari arah pembangunan Bombana yang mengedepankan ketahanan lingkungan, pengelolaan air terpadu, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat, sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Bombana untuk menghadirkan pemerintahan yang peduli dan tanggap terhadap kebutuhan dasar warga.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus mengebut pelaksanaan program 100 hari kerja Bupati H. Burhanuddin dan Wakil Bupati Ahmad Yani. Salah satu program prioritas yang kini berjalan adalah rehabilitasi dan pengembangan sistem drainase di wilayah ibu kota kabupaten, yang ditargetkan selesai pada akhir Mei 2025.

Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, ST., M.PW., mengatakan bahwa penataan drainase menjadi salah satu perhatian utama dalam program 100 hari kerja karena berkaitan langsung dengan kenyamanan dan keselamatan warga.

“Drainase adalah jantung dari kota yang sehat. Jika tersumbat, dampaknya langsung terasa oleh masyarakat, mulai dari genangan air hingga potensi banjir. Maka dari itu, ini jadi fokus utama kami,” ujar Sofian saat ditemui di Rumbia, Minggu, 25 Mei 2025.

Program rehabilitasi drainase ini mencakup dua titik utama di dalam kota, yakni di depan SMAN 3 Bombana dan depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bombana. Kegiatan dilakukan sejak 9 Mei dan akan berlangsung hingga 30 Mei 2025.

Hingga pertengahan Mei, progres rehabilitasi sudah mencapai 40 persen. Kegiatan meliputi pembersihan saluran yang tersumbat, pengerukan endapan lumpur, serta perbaikan jalur air agar dapat mengalir lancar hingga ke saluran utama.

“Di dua titik ini, saluran air sebelumnya sudah lama tidak disentuh. Endapan cukup tebal, dan ini jadi penyebab utama air sering meluber ke jalan saat hujan deras. Kami targetkan pembersihan tuntas sebelum akhir bulan,” jelas Sofian.

Menurutnya, pembenahan sistem drainase yang baik akan menjadi fondasi bagi tata kelola kota yang lebih tangguh dalam menghadapi perubahan iklim dan cuaca ekstrem. Ia menekankan bahwa perawatan infrastruktur dasar seperti drainase harus dilakukan secara berkala dan tidak bisa ditunda.

“Kalau kota ingin bebas banjir, drainasenya harus berfungsi. Itu prinsip dasarnya. Karena itu, kami tidak hanya membersihkan, tapi juga memastikan sistem aliran air kembali normal,” ujarnya.

Program ini menjadi bagian dari pelaksanaan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana dalam membangun kota yang bersih, aman, dan nyaman bagi semua lapisan masyarakat.

“Bupati dan Wakil Bupati selalu menekankan bahwa pembangunan harus menyentuh kebutuhan paling dasar warga. Drainase ini contohnya, mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya sangat besar bagi kehidupan sehari-hari,” ungkap Sofian.

Dengan pelibatan langsung tim teknis dari Dinas PUPR, pelaksanaan rehabilitasi dilakukan secara cepat namun tetap memperhatikan aspek keselamatan kerja dan kenyamanan warga sekitar.

Sofian menambahkan, pekerjaan ini bukan hanya sekadar memenuhi target program 100 hari kerja, tapi juga bagian dari pembenahan jangka panjang infrastruktur kota. Ia berharap masyarakat ikut menjaga saluran drainase agar tidak kembali tersumbat.

“Kami bisa membersihkan, tapi menjaga itu harus jadi tanggung jawab bersama. Jangan buang sampah ke selokan. Jika drainase lancar, warga juga yang akan menikmati hasilnya,” pungkasnya.

Dengan komitmen dan progres yang terus berjalan, Pemkab Bombana berharap kerja cepat dalam program drainase ini akan membawa manfaat langsung bagi warga, sekaligus menjadi pondasi pembangunan kota yang lebih tertata dan siap menghadapi tantangan ke depan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus memacu realisasi program 100 hari kerja Bupati H. Burhanuddin dan Wakil Bupati Ahmad Yani. Salah satu fokus utama dalam program ini adalah penataan infrastruktur dasar dan lingkungan kota, yang dilaksanakan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Melalui program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Dinas PUPR Bombana mencatat progres positif dalam pemeliharaan taman dan gerbang kota, penataan bantaran sungai, serta perawatan rutin ruang terbuka hijau (RTH) dan tugu kota. Seluruh kegiatan ini dilakukan sejak 3 Februari dan akan berakhir pada 30 Mei 2025.

“Program ini merupakan langkah awal kami untuk mewujudkan Bombana yang bersih, tertata, dan nyaman. Semua pekerjaan berjalan sesuai jadwal dan terus kami evaluasi secara berkala,” ujar Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, ST., M.PW., di Rumbia, Jumat, 24 Mei 2025.

Sofian menjelaskan, untuk pemeliharaan taman dan gerbang kota, progres fisik sudah mencapai 40 persen. Pekerjaan ini meliputi pembersihan area, pengecatan ulang elemen taman, serta pemasangan sistem penerangan baru berupa kabel dan lampu.

Selain itu, penataan bantaran sungai di kawasan RTH Rumbia juga menunjukkan kemajuan dengan capaian progres sebesar 30 persen. Kegiatan ini difokuskan pada pembersihan lahan bantaran serta pengecatan elemen pendukung taman, guna menciptakan ruang publik yang lebih sehat dan ramah lingkungan.

“Kami ingin memastikan bahwa ruang-ruang publik di Bombana tidak hanya bersih secara fisik, tetapi juga fungsional dan estetis. Ke depan, RTH ini akan menjadi ruang interaksi sosial warga,” jelas Sofian.

Lebih lanjut, PUPR juga mengerjakan pemeliharaan berkala empat titik ruang terbuka hijau dan tugu kota. Hingga pertengahan Mei, progres kegiatan ini telah mencapai 60 persen. Perawatan dilakukan menyeluruh, termasuk penggantian lampu, kabel, pengisian ulang pulsa listrik, dan pengecatan elemen taman serta tugu.

“Kami tidak ingin pekerjaan ini hanya jadi rutinitas tahunan. Semangat kami adalah menghadirkan ruang kota yang benar-benar hidup dan menyatu dengan kebutuhan warga,” kata Sofian.

Ia menambahkan bahwa pekerjaan yang tengah berlangsung tidak hanya menarget hasil fisik, tetapi juga memberi dampak sosial yang nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan ruang publik yang bersih dan nyaman mampu meningkatkan kualitas hidup warga sekaligus membangun identitas kota yang lebih kuat.

Program penataan ini sejalan dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana yang mengusung pembangunan berbasis kesejahteraan dan keberlanjutan.

“Pak Bupati dan Wakil Bupati selalu mengingatkan kami bahwa membangun kota bukan hanya soal beton dan jalan, tapi juga tentang membangun suasana yang layak dan bermartabat bagi semua warga,” tutup Sofian.

Dengan sisa waktu sepekan menuju akhir program 100 hari kerja, Pemerintah Kabupaten Bombana terus menggenjot seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah ibu kota. Harapannya, hasil nyata dari kerja-kerja ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan menjadi pondasi awal bagi pembenahan kota yang berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyelesaikan program pemasangan papan informasi penataan ruang sebagai bagian dari implementasi 100 hari kerja Bupati H. Burhanuddin dan Wakil Bupati Ahmad Yani. Dua unit papan telah dipasang di kawasan sempadan pantai, sungai, jalan, dan bangunan, sebagai bentuk edukasi dan penegasan komitmen menjaga tertib ruang. Program ini selesai lebih awal dari target pada akhir Mei 2025.

Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, ST., M.PW., menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk membentuk kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya menjaga garis sempadan dalam pembangunan.

“Kita ingin masyarakat tahu bahwa membangun tidak bisa sembarangan, ada aturan ruang yang harus ditaati, terutama di kawasan sempadan pantai, sungai, dan jalan. Papan ini menjadi pengingat bagi semua,” ujar Sofian di Rumbia, Rabu, 21 Mei 2025.

Papan informasi pertama dipasang di kawasan sempadan pantai dan sungai, sementara papan kedua terletak di lokasi strategis dekat permukiman dan akses jalan. Keduanya memuat larangan dan ketentuan sesuai dengan regulasi tata ruang nasional dan daerah. Progres pekerjaan tercatat 100 persen dan selesai tepat waktu.

Menurut Sofian, kawasan sempadan adalah ruang vital yang harus dijaga dari aktivitas pembangunan tanpa izin. Pelanggaran terhadap kawasan ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak langsung terhadap kelestarian lingkungan dan keselamatan warga.

“Jika garis sempadan dilanggar, dampaknya bisa sangat serius. Risiko banjir meningkat, degradasi lingkungan makin cepat, dan masyarakat yang paling dirugikan,” kata Sofian.

Ia juga menegaskan bahwa papan informasi bukan satu-satunya upaya. Edukasi langsung dan pengawasan akan terus dilakukan oleh tim teknis dinas, khususnya di wilayah yang rawan terjadi pelanggaran tata ruang.

“Kami akan lakukan pendekatan humanis kepada masyarakat. Tapi jika ada pembangunan yang tetap melanggar garis sempadan, kami tak segan memberi tindakan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Pemasangan papan informasi ini merupakan bagian dari program Penyelenggaraan Penataan Ruang, salah satu dari lima program utama Dinas PUPR dalam 100 hari kerja kepala daerah. Program ini diharapkan memperkuat landasan hukum dalam pelaksanaan pembangunan yang tertib dan berkelanjutan.

Sofian menambahkan, kerja-kerja awal ini akan dilanjutkan dengan penyusunan zonasi ruang yang lebih rinci dan pendampingan teknis bagi desa dan kelurahan agar seluruh wilayah di Bombana memiliki peta penataan ruang yang legal dan operasional.

“Kami berharap masyarakat bisa lebih peduli terhadap tata ruang. Kota yang tertata bukan hasil pembangunan semata, tapi buah dari kesadaran bersama untuk taat aturan,” pungkasnya.

Melalui pendekatan yang informatif dan kolaboratif, Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen menjadikan tata ruang sebagai dasar pembangunan yang tidak hanya cepat, tetapi juga aman, legal, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menuntaskan program penataan bangunan dan gedung dalam rangka 100 hari kerja Bupati H. Burhanuddin dan Wakil Bupati Ahmad Yani. Program ini difokuskan pada penegakan aturan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta sosialisasi langsung kepada masyarakat agar memahami pentingnya membangun sesuai izin. Seluruh kegiatan rampung pada 13 Mei 2025.

Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, ST., M.PW., menjelaskan bahwa program ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan terbangun yang tertib, aman, dan sesuai tata ruang.

“Penertiban PBG ini bukan untuk mempersulit, justru untuk memastikan bangunan yang berdiri layak, aman, dan tidak mengganggu warga lainnya,” ujar Sofian di Rumbia, Selasa, 20 Mei 2025.

Program ini mencakup dua kegiatan utama. Pertama, pemasangan dua unit papan informasi larangan membangun tanpa izin PBG di titik strategis. Kegiatan yang dimulai 25 April itu selesai tepat waktu dengan capaian 100 persen.

Kedua, monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan Surat Edaran Bupati Bombana terkait penertiban PBG. Monev dilakukan melalui tiga kegiatan lapangan sejak 2 Mei, dan kini juga telah selesai seluruhnya.

“Setelah papan informasi dipasang dan monev kami jalankan, respons masyarakat cukup baik. Banyak yang mulai sadar bahwa membangun itu harus sesuai aturan,” kata Sofian.

Ia menambahkan, tim lapangan juga menggandeng aparat desa dan kelurahan untuk menyampaikan edukasi langsung soal pentingnya memiliki PBG sebelum membangun rumah atau tempat usaha.

Menurut Sofian, izin bangunan tidak sekadar formalitas. Di dalamnya terdapat aspek teknis seperti keamanan struktur, sirkulasi udara, drainase, hingga jarak antar bangunan yang semuanya berpengaruh pada kenyamanan bersama.

“Kalau bangunan dibangun sembarangan tanpa izin, bisa merugikan orang lain. Bisa ganggu saluran air, merusak jalan, bahkan membahayakan saat bencana,” jelasnya.

Penegakan aturan ini, lanjutnya, juga menjadi bagian dari visi-misi kepala daerah untuk membangun kota yang rapi, sehat, dan berkelanjutan.

“Bupati dan Wakil Bupati ingin agar ruang kota ini tertata, dan pembangunan tidak dilakukan seenaknya. Semua harus taat aturan, agar kota ini tumbuh teratur,” ujarnya.

Dinas PUPR Bombana ke depan akan terus melakukan pengawasan dan penertiban, sekaligus membuka ruang konsultasi dan layanan perizinan yang mudah diakses masyarakat.

“Kalau ada yang mau bangun rumah, silakan datang ke kantor kami. Kami bantu urus PBG-nya. Jangan bangun dulu baru urus izin. Itu yang kita ingin ubah,” pungkasnya.

Dengan keberhasilan pelaksanaan program ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap masyarakat makin sadar pentingnya membangun dengan izin. Tertib membangun menjadi langkah awal menciptakan kota yang nyaman dan aman bagi semua.

Tag:
Frasa kunci:
Topik:

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mulai melaksanakan program pengecatan dan perbaikan trotoar serta penyelenggaraan jalan dalam wilayah ibu kota kabupaten. Program ini merupakan bagian dari implementasi 100 hari kerja Bupati Bombana H. Burhanuddin dan Wakil Bupati Ahmad Yani dalam bidang infrastruktur dasar.

Pekerjaan perbaikan tersebut menargetkan 10 ruas jalan utama di dalam kota yang akan dikerjakan sejak 14 April hingga 30 Mei 2025. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari program penataan infrastruktur kota yang sebelumnya telah dimulai, dengan fokus utama pada peningkatan kenyamanan pejalan kaki dan keindahan kota.

Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, ST., M.PW., menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk menunjang langsung visi dan misi kepala daerah dalam membangun kawasan perkotaan yang aman, tertata dan ramah bagi masyarakat.

“Trotoar bukan hanya tempat berjalan kaki. Di sinilah wajah kota diperlihatkan. Karena itu, kita pastikan trotoar dalam kota ini bersih, aman, dan estetis. Semua akan kita cat ulang, kita perbaiki yang rusak, supaya masyarakat bisa berjalan dengan nyaman dan kota ini terlihat lebih tertata,” ujar Sofian saat dikonfirmasi pada Selasa, 20 Mei 2025.

Menurut Sofian, ruas jalan yang menjadi sasaran merupakan jalan-jalan protokol dan kawasan padat aktivitas publik seperti jalur kantor pemerintahan, pusat pendidikan, dan kawasan perdagangan. Perbaikan trotoar meliputi pengecatan ulang, perbaikan permukaan lantai, serta penataan ulang beberapa titik yang dianggap berpotensi membahayakan pengguna jalan.

Ia juga memastikan bahwa pengerjaan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan aktivitas warga agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas maupun kegiatan ekonomi. “Kami atur pengerjaannya agar tidak menghambat mobilitas warga. Di titik-titik sibuk, pengerjaan dilakukan malam hari. Kami juga pasang rambu dan pengaman agar masyarakat tetap merasa aman,” tambahnya.

Program ini merupakan bagian dari langkah awal Pemerintah Kabupaten Bombana di bawah kepemimpinan Burhanuddin dan Ahmad Yani dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur dasar yang layak dan berkelanjutan. Selain perbaikan trotoar, PUPR juga menyiapkan beberapa proyek lanjutan yang difokuskan pada pemeliharaan jalan antar kecamatan dan desa di tahap berikutnya.

Bupati Bombana, H. Burhanuddin, dalam beberapa kesempatan, telah menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur perkotaan akan menjadi prioritas dalam periode awal pemerintahannya. Ia menilai bahwa wajah kota yang tertata rapi adalah bagian penting dari pelayanan dasar kepada masyarakat dan dapat mendorong pertumbuhan sektor lain seperti perdagangan dan pariwisata.

“Kota ini adalah cermin dari seluruh Bombana. Kalau pusat kotanya rapi, bersih dan ramah bagi pejalan kaki, maka daerah ini akan lebih menarik untuk ditinggali dan dikunjungi,” kata Burhanuddin dalam pidatonya saat pencanangan program 100 hari kerja beberapa waktu lalu.

Masyarakat Bombana pun menyambut baik pelaksanaan program ini. Beberapa warga menyampaikan bahwa perbaikan trotoar sangat dibutuhkan, terutama di area yang sebelumnya rusak dan membahayakan pejalan kaki. Mereka berharap agar pelaksanaan program ini berjalan cepat dan merata ke seluruh wilayah kota.

Dengan berjalannya program ini, pemerintah daerah berharap mampu membangun kepercayaan publik dan menunjukkan keseriusan dalam membenahi sektor-sektor pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan aktivitas harian masyarakat. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan trotoar juga diharapkan bisa mengurangi potensi kecelakaan dan meningkatkan kualitas hidup warga Bombana secara umum.

Bombana, Sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana mulai mengambil langkah serius dalam penataan kawasan pesisir dengan menertibkan bangkai kapal perikanan yang selama ini berserakan di area tambatan perahu wilayah Rumbia dan Rumbia Tengah. Rapat koordinasi terkait hal tersebut digelar di Aula Kantor Bappeda dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, Senin, 19 Mei 2025.

Langkah ini merupakan bagian dari program prioritas “Berani Bersih Wonuaku”, yang menjadi tonggak gerakan pembenahan lingkungan selama 100 hari kerja pertama Bupati dan Wakil Bupati Bombana periode 2025–2030. Program ini berfokus pada penataan ruang publik dan kawasan pesisir demi menciptakan wilayah yang bersih, tertib, dan nyaman bagi masyarakat.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Ahmad Yani menegaskan pentingnya penertiban bangkai kapal untuk menjamin keselamatan pelayaran dan kelestarian lingkungan laut. Ia menekankan bahwa kondisi kawasan tambatan perahu saat ini memerlukan perhatian serius.

“Bangkai kapal yang dibiarkan menumpuk sangat mengganggu. Tidak hanya merusak pemandangan, tapi juga mengancam keselamatan nelayan dan mencemari laut. Ini adalah tanggung jawab kita bersama agar laut tetap bersih dan aman,” ujar Ahmad Yani.

Rapat ini dihadiri oleh unsur lintas sektor, termasuk Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Camat Rumbia dan Rumbia Tengah, aparat kelurahan, serta tokoh masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak mencerminkan komitmen bersama dalam menjadikan kawasan pesisir sebagai ruang hidup yang sehat dan produktif.

Beberapa langkah konkret disepakati dalam rapat tersebut, antara lain pendataan bangkai kapal, pemberian tenggat waktu kepada pemilik kapal, tindakan tegas terhadap kapal tak bertuan, dan pelaksanaan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan laut. Upaya ini akan disertai pengawasan terpadu serta dukungan aktif dari masyarakat pesisir.

“Warga pesisir memiliki peran vital dalam menjaga kebersihan laut. Dengan keterlibatan langsung mereka, program ini bukan hanya instruksi dari atas, tetapi gerakan bersama,” tambah Wakil Bupati.

Program “Berani Bersih Wonuaku” tak hanya menyasar kawasan pesisir, tetapi juga mencakup penataan fasilitas umum, ruang terbuka hijau, serta penguatan kesadaran warga dalam menjaga lingkungan. Pemerintah berharap program ini menjadi langkah awal dalam mewujudkan Bombana sebagai daerah yang bersih, rapi, dan lestari.

Sebagai tindak lanjut, tim terpadu dari berbagai dinas terkait akan segera bergerak untuk melakukan identifikasi bangkai kapal dan menentukan langkah penanganan secara bertahap. Penanganan ini akan diprioritaskan pada lokasi-lokasi yang dianggap paling rawan dan berdampak terhadap aktivitas nelayan.

“Pemerintah tidak bekerja sendiri. Kami ingin masyarakat menjadi bagian dari solusi, bukan hanya penonton. Dengan begitu, setiap langkah yang diambil akan memberi manfaat jangka panjang,” tegas Ahmad Yani.

Penertiban bangkai kapal menjadi salah satu indikator awal keberhasilan program “Berani Bersih Wonuaku.” Pemerintah berharap langkah ini membuka jalan untuk pembenahan menyeluruh kawasan pesisir, baik dari segi fisik maupun sosial.

Melalui pendekatan kolaboratif, Pemerintah Kabupaten Bombana ingin membangun kesadaran kolektif bahwa lingkungan yang bersih bukan sekadar tanggung jawab pemerintah, tetapi buah dari kepedulian bersama seluruh elemen masyarakat.

Bombana, Sultra.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya dalam menjaga kebersihan kawasan pesisir dengan menggelar rapat koordinasi penertiban bangkai kapal perikanan di wilayah tambatan perahu Rumbia dan Rumbia Tengah. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, di Aula Kantor Bappeda, Senin, 19 Mei 2025.

Langkah ini menjadi bagian dari program prioritas 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana periode 2025–2030, yakni “Berani Bersih Wonuaku.” Program ini menitikberatkan pada penataan ulang ruang publik dan kawasan pesisir, demi menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, dan berkelanjutan.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Ahmad Yani menyebutkan bahwa bangkai kapal yang dibiarkan menumpuk bukan hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan aktivitas pelayaran dan kehidupan laut.

“Bangkai kapal yang dibiarkan sangat mengganggu. Bukan hanya menurunkan estetika kawasan pesisir, tetapi juga bisa menimbulkan kecelakaan laut dan pencemaran lingkungan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama agar laut tetap bersih dan aman,” kata Ahmad Yani.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Camat Rumbia dan Rumbia Tengah, aparat kelurahan, serta sejumlah tokoh masyarakat. Seluruh peserta sepakat bahwa penanganan bangkai kapal perlu ditangani secara serius dan terpadu.

Beberapa langkah strategis yang dihasilkan dari rapat tersebut antara lain pendataan bangkai kapal yang ada, pemberian tenggat waktu kepada pemilik kapal, tindakan tegas terhadap bangkai kapal tak bertuan, serta kampanye sosialisasi kesadaran lingkungan kepada warga pesisir.

Penertiban ini juga menjadi bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada nelayan, agar mereka dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara nyaman dan aman. Pemerintah ingin memastikan bahwa kawasan pesisir tidak hanya indah secara visual, tetapi juga fungsional dan aman bagi kehidupan masyarakat yang menggantungkan hidup dari laut.

“Kalau dibiarkan, bangkai-bangkai ini bisa menjadi bom waktu. Kita tidak ingin nelayan kesulitan bersandar atau bahkan mengalami kecelakaan karena terganggu puing-puing kapal yang berserakan. Maka kita harus bergerak cepat dan terorganisir,” lanjut Ahmad Yani.

Melalui program “Berani Bersih Wonuaku”, Pemerintah Kabupaten Bombana mendorong perubahan budaya hidup bersih yang berkelanjutan. Tidak hanya soal infrastruktur dan penataan kawasan, tetapi juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar mereka.

Pemerintah juga akan membentuk tim lintas sektor untuk memantau langsung pelaksanaan hasil rapat tersebut. Pemantauan akan melibatkan peran aktif warga, termasuk tokoh masyarakat dan kelompok nelayan, sebagai ujung tombak dalam menciptakan kawasan pesisir yang bersih dan tertata.

“Kita ingin masyarakat ikut menjadi pelaku perubahan. Bukan sekadar objek pembangunan, tetapi subjek yang aktif dan terlibat langsung. Karena tanpa peran serta masyarakat, program sebagus apa pun tidak akan berjalan optimal,” ujar Wakil Bupati.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana tidak menunda-nunda upaya penataan kawasan strategis, termasuk pesisir yang menjadi urat nadi ekonomi sebagian besar warga Rumbia dan Rumbia Tengah. Program ini tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi kebijakan lingkungan jangka panjang yang berpihak pada keberlangsungan hidup masyarakat pesisir.

Dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, pemerintah berharap kawasan pesisir Bombana dapat menjadi contoh penataan lingkungan berbasis masyarakat, serta menjadi cerminan keberhasilan visi “Berani Bersih Wonuaku” yang nyata di lapangan.

BOMBANA, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung sektor pertanian sebagai fondasi ekonomi daerah. Hal ini ditunjukkan dalam kegiatan Panen Raya Kelompok Tani Matiro Bulu yang digelar di Dusun Lababu, Desa Tinabite, Kecamatan Lantari Jaya, Minggu (20/4/2025). Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si bersama Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si hadir langsung memimpin kegiatan ini, yang juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan bibit unggul padi kepada para petani.

Turut mendampingi Bupati dan Wakil Bupati dalam kegiatan ini, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan sejumlah kepala OPD. Masyarakat dan ratusan petani setempat tampak antusias menyambut langsung para pemimpin daerah yang turun ke lapangan.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menyampaikan bahwa kegiatan panen raya ini merupakan bagian dari 100 Hari Kerja program quick win Pemerintah Daerah Bombana di bawah kepemimpinan Burhanuddin–Ahmad Yani. Ia juga menekankan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata implementasi program ketahanan pangan nasional sebagaimana dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto dalam agenda Astacita.

“Hari ini saya hadir bukan sekadar seremonial. Ini bentuk komitmen kami, bahwa pemerintah akan selalu bersama rakyat, terutama dalam sektor pertanian yang menjadi fondasi ekonomi masyarakat Bombana,” tegas Burhanuddin di hadapan para petani.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Bombana merupakan satu-satunya daerah di Sulawesi Tenggara yang telah memiliki sertifikasi untuk pengembangan bibit unggul padi. Hal ini menjadi bukti keseriusan daerah dalam mendukung kedaulatan pangan dari hulu ke hilir.

Pemerintah Kabupaten Bombana, lanjut Burhanuddin, akan terus memperkuat dukungan terhadap petani melalui penyediaan infrastruktur seperti jalan usaha tani dan irigasi, penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), pelatihan teknis bagi petani, serta penguatan akses permodalan dan pasar. Ia bahkan menargetkan pembangunan pabrik penggilingan padi di Bombana agar gabah petani tidak lagi dijual keluar daerah dalam bentuk mentah, tetapi sudah bernilai tambah sebagai beras siap konsumsi.

“Petani harus merasakan kehadiran negara. Kami tidak hanya hadir dalam seremonial, tapi juga memastikan bahwa hasil kerja keras mereka bisa berbuah kesejahteraan,” ucap Bupati.

Namun, di tengah suasana semarak panen, Bupati juga menyinggung soal ketidakhadiran sejumlah kepala desa dalam acara penting tersebut. Dari sembilan kepala desa di Kecamatan Lantari Jaya, beberapa diketahui tidak hadir, hal ini disayangkan oleh Burhanuddin.

“Saya sangat menyayangkan, dalam kegiatan sebesar ini yang menyangkut langsung kehidupan masyarakat, beberapa kepala desa justru tidak hadir. Ini akan kami tindak lanjuti. Saya minta Inspektorat segera melakukan pemeriksaan dan meminta klarifikasi dari yang bersangkutan,” ujar Bupati dengan nada tegas.

Ia menekankan bahwa kehadiran pemimpin di tengah masyarakat merupakan hal mendasar dalam membangun kepercayaan dan partisipasi publik. “Kalau pemimpinnya tidak hadir saat masyarakat butuh, bagaimana mungkin bisa memahami kebutuhan warganya?” tambahnya.

Sementara itu, para petani yang hadir menyambut positif kegiatan panen raya ini. Mereka mengaku senang bisa berdialog langsung dengan Bupati dan menyampaikan aspirasi, terutama soal ketersediaan pupuk, benih unggul, dan kebutuhan akan peralatan pertanian.

“Kami sangat senang Pak Bupati hadir langsung, ini membuat kami merasa diperhatikan. Kami berharap pemerintah juga memperhatikan soal harga pupuk dan alat pertanian, karena itu yang kami butuhkan untuk bisa lebih produktif,” ujar salah satu petani setempat.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Sarif, S.H., dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa saat ini luas lahan produksi pertanian di Bombana mencapai sekitar 13.000 hektare. Ia juga mengungkapkan adanya rencana pembukaan lahan sawah baru seluas kurang lebih 750 hektare, yang menjadi bagian dari rencana strategis pengembangan pertanian daerah ke depan.

“Ini bagian dari rencana jangka panjang kami di bawah arahan Bupati, dan kami sangat mengapresiasi kinerja kelompok tani Matiro Bulu yang telah memberikan contoh baik bagi pengelolaan pertanian di Bombana,” ungkap Sarif.

Kegiatan Panen Raya ini ditutup dengan penyerahan bantuan simbolis bibit unggul oleh Bupati kepada perwakilan kelompok tani. Ia juga memberikan arahan langsung kepada OPD terkait untuk segera menindaklanjuti hasil dialog dengan petani agar kebutuhan mereka bisa dipenuhi secara bertahap dan berkelanjutan.

Dari kegiatan ini, pemerintah daerah berharap sinergi antara petani dan pemerintah semakin kuat, serta menjadi pijakan bersama menuju kemandirian dan kedaulatan pangan yang berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen mengembangkan program “One Village One Product” (OVOP) sebagai upaya meningkatkan perekonomian desa. Program ini menjadi salah satu misi utama Bupati dan Wakil Bupati Bombana, Ir. Burhanuddin dan Ahmad Yani, yang telah masuk dalam agenda 100 hari kerja pemerintahan periode 2025-2030. (7/3/2025)

Dalam 100 hari pertama kepemimpinannya, Burhanuddin dan Ahmad Yani telah menetapkan 21 program unggulan. Salah satunya adalah hilirisasi sumber daya alam di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, serta pengembangan industri kreatif dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah juga berencana memberikan pendampingan bagi UMKM dalam hal perizinan, sertifikasi halal, dan inovasi produk. Selain itu, disediakan pula fasilitas galeri (Rumah Kemasan) serta pameran produk lokal untuk meningkatkan daya saing usaha masyarakat.

Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Bombana, Abady Makmur, mengungkapkan bahwa tim Tenaga Pendamping Profesional (TPP) siap membantu pemerintah daerah dalam merealisasikan program OVOP. Menurutnya, program ini akan segera terwujud dengan memanfaatkan Dana Desa melalui Program Ketahanan Pangan Desa, sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bombana.

“Kami bersama Tim TPP se-Kabupaten Bombana akan mendukung penuh program One Village One Product tanpa membebani APBD. Pembiayaannya cukup menggunakan Dana Desa melalui Program Ketahanan Pangan Desa, sehingga program ini bisa berjalan efektif tanpa mengganggu alokasi anggaran lainnya,” ujar Abady Makmur.

Mantan anggota DPRD Bombana itu juga menjelaskan bahwa saat ini tim pendamping sedang memfasilitasi pemetaan tematik untuk mengidentifikasi produk unggulan di setiap desa. Hasil pemetaan ini nantinya akan disampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati Bombana sebagai dasar dalam perumusan kebijakan lebih lanjut.

“Kami sedang melakukan pemetaan tematik guna mengetahui potensi unggulan di setiap desa. Setelah selesai, kami akan menyampaikan hasilnya kepada Bupati dan Wakil Bupati Bombana, sehingga kebijakan yang dibuat bisa lebih tepat sasaran,” tambahnya.

Program OVOP ini diharapkan dapat mengangkat potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk tenaga ahli dan tenaga pendamping profesional, program ini menjadi langkah strategis dalam membangun ekonomi berbasis desa yang mandiri dan berkelanjutan.