Kendari, sultranet.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ir. Hugua, M.Ling., meninjau langsung proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buton Tengah yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Kunjungan ini berlangsung pada Jumat, 8 Agustus 2025, dan turut dihadiri Bupati Buton Tengah bersama jajaran pemerintah daerah serta sejumlah pejabat terkait.

Dalam tinjauannya, Hugua menegaskan pentingnya menjaga kualitas pembangunan sekaligus memastikan pengerjaan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Ia menyebut RSUD Buton Tengah merupakan bukti nyata visi Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses layanan kesehatan yang merata hingga ke daerah terpencil.

“Ini kesempatan penting yang harus dimanfaatkan maksimal. Dua hambatan utama yang harus segera diatasi adalah birokrasi dan transportasi. Progres proyek harus dihitung dan dipacu agar selesai tepat waktu,” kata Hugua di lokasi pembangunan.

Menurutnya, dengan sisa waktu sekitar empat bulan hingga akhir tahun, percepatan pekerjaan menjadi kunci. Ia menegaskan bahwa hambatan teknis maupun administratif harus segera diselesaikan agar target pembangunan tidak meleset. “Saya, mewakili Pak Gubernur bersama Pak Bupati, mendorong agar hambatan transportasi dan birokrasi segera diselesaikan sehingga target penyelesaian proyek dapat tercapai,” ujarnya.

Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu RSUD Buton Tengah masuk dalam program Quick Wins Kementerian Kesehatan. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan mutu layanan rumah sakit dari tipe D menjadi tipe C, sehingga masyarakat mendapatkan fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, tenaga medis yang memadai, serta layanan spesialis yang selama ini sulit dijangkau.

Di lapangan, pembangunan RSUD ini diproyeksikan tidak hanya menjadi fasilitas kesehatan modern, tetapi juga menjadi pusat rujukan medis di wilayah kepulauan. Dengan peningkatan tipe rumah sakit, masyarakat Buton Tengah tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh ke daerah lain untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

Bupati Buton Tengah menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen memberikan dukungan penuh, termasuk koordinasi lintas instansi untuk mengurai hambatan yang ada. “Pembangunan ini tidak hanya soal infrastruktur, tetapi soal hak masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” katanya.

Selain aspek teknis, pemerintah daerah juga menyoroti pentingnya memastikan kelengkapan alat medis, ketersediaan dokter spesialis, dan sistem manajemen rumah sakit yang profesional. Hal ini dinilai akan memperkuat peran RSUD Buton Tengah sebagai rumah sakit rujukan sekaligus mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Hugua berharap percepatan pembangunan RSUD ini dapat menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam mewujudkan layanan publik yang merata. “Kita ingin proyek ini selesai sesuai target, tepat mutu, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.

Proyek RSUD Buton Tengah menjadi salah satu fokus pembangunan di sektor kesehatan di Sulawesi Tenggara, sejalan dengan program strategis pemerintah pusat untuk memperkuat layanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.

Jakarta, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara terus menggenjot percepatan pembangunan kawasan industri smelter yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam rapat strategis bersama manajemen PT Kolaka Resource Industrial Park (KRIP) di Jakarta, Senin (21/7/2025), Bupati Kolaka Utara Drs. H. Nurrahman Umar memimpin langsung pembahasan penting tersebut, didampingi jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Direktur PT KRIP, Mr. Kevin.

Pertemuan ini juga dihadiri Pls. Sekretaris Daerah H. Muhammad Idrus, S.Sos., M.Si., bersama para kepala dinas terkait, termasuk Kadis PUPR, Kadis Perumahan, Kadis Perikanan, Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kesehatan, Plt. Kadis Perindustrian, Sekretaris Dinas PTSP, dan Sekretaris Bappeda. Fokus utama diskusi adalah menuntaskan seluruh tahapan administrasi dan teknis untuk memastikan proyek pembangunan smelter bisa dimulai pada 2026.

“Kita menyepakati target bersama, yakni tahun 2026 pembangunan smelter sudah on progress. Seluruh kelengkapan administrasi dan kesiapan lainnya kita dorong untuk dituntaskan di tahun ini,” ujar Pls. Sekda Kolaka Utara, H. Idrus. Ia menegaskan, pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap proyek ini karena menyangkut harapan besar masyarakat.

Menurut Idrus, kehadiran industri smelter bukan hanya soal investasi, tetapi juga menyentuh langsung masalah-masalah fundamental daerah, seperti keterbatasan lapangan kerja dan rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal. “Fenomena lapangan kerja di Kolaka Utara menjadi tantangan utama. Maka, kehadiran smelter ini harus mampu menjawab itu. Dan tadi sudah disepakati, PT KRIP mengutamakan tenaga kerja lokal Kolaka Utara dalam proses rekrutmen,” tegasnya.

Di sisi lain, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi harapan besar dari pemerintah daerah. Idrus mengatakan, dengan beroperasinya smelter, geliat ekonomi lokal di berbagai sektor akan terdongkrak. “Proyek ini juga diharapkan mendongkrak PAD dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar,” tambahnya.

Pihak PT KRIP dalam pertemuan itu juga menyampaikan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam mempermudah proses perizinan dan menjaga stabilitas iklim investasi di Kolaka Utara. Perusahaan yang menggandeng investor asing seperti Huayu Group ini menekankan bahwa keamanan dan kepastian hukum menjadi pertimbangan utama dalam merealisasikan investasi besar tersebut.

“Stabilitas daerah adalah syarat mutlak dalam menarik investasi. Karena itu kami juga memberikan garansi keamanan untuk menghadirkan investor luar negeri untuk mendukung realisasi proyek ini,” tutup Idrus.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, menyatakan bahwa pihaknya siap mengawal penyebarluasan informasi positif mengenai pembangunan smelter ini kepada masyarakat. “Kami akan aktif menyampaikan perkembangan proyek ini agar masyarakat tahu dan turut mendukung. Ini momentum besar bagi Kolaka Utara untuk maju bersama,” ujarnya.

Syahlan juga menambahkan bahwa kolaborasi pemerintah daerah dengan investor seperti PT KRIP menjadi bukti bahwa Kolaka Utara serius menciptakan iklim investasi yang ramah dan terbuka. “Transparansi dan komunikasi menjadi kunci utama. Kami pastikan keterbukaan informasi kepada publik terus kami jaga,” pungkasnya.