Bombana, sultranet.com – Di tengah pusaran polemik internal Kerajaan Moronene Keuwia Rumbia, pernyataan tegas datang dari Kesultanan Buton. Sultan Buton ke-XLI, Paduka Yang Mulia (PYM) Ir. H. LM. Sjamsul Qamar, M.T., IPU, menyatakan bahwa hingga saat ini, satu-satunya Raja Moronene yang sah adalah PYM Apua Mokole Alfian Pimpie, SH., M.AP.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Mokole Alfian Pimpie bersama jajaran adat Moronene melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman Sultan Buton di Baubau, Sabtu malam, 21 Juni 2025.

Kunjungan itu sekaligus menjadi penegasan posisi Alfian Pimpie di tengah munculnya klaim raja baru dari pihak lain yang terpilih melalui musyawarah adat Mompotoro Mokole yaitu Penyaringan Kandidat dan Pemilihan Raja Moronene Rumbia ke VIII, oleh Lembaga Adat Moronene (LAM) beberapa waktu lalu.

“Yang saya hormati Yang Mulia Raja Moronene Keuwia Rumbia beserta jajarannya. Kita malam ini bertemu dalam suasana yang hangat dan bersyukur. Ini bentuk keharmonisan dan silaturahmi yang sangat baik,” ucap Sultan Qamar membuka pertemuan.

Dalam kesempatan itu, Mokole Penyangga Moronene atau Tuko Wonua, Muh. Kasim D., S.E., menjelaskan langsung kepada Sultan bahwa Kerajaan Moronene menganut sistem monarki absolut garis lurus. Artinya, hanya keturunan langsung dari Mokole sebelumnya yang berhak menduduki tahta, sehingga pemilihan Raja yang diselenggarakan Pihak lain tidak sesuai dengan sistem adat Moronene.

Sultan Qamar menegaskan, meski Kesultanan Buton memiliki posisi tinggi secara sejarah dan budaya, pihaknya tidak pernah dan tidak akan mencampuri urusan rumah tangga kerajaan-kerajaan otonom seperti Moronene. Namun, setelah mendengar langsung struktur adat dan tatanan hukum Moronene, ia menyatakan dukungannya secara penuh terhadap kepemimpinan Mokole Alfian Pimpie.

“Kesultanan Buton sangat menghormati hukum adat yang berlaku di masing-masing kerajaan. Kami tidak punya kewenangan mengatur urusan dalam Kerajaan Moronene. Tapi setelah penjelasan malam ini, saya mendukung sepenuhnya Raja yang sah adalah Mokole Alfian Pimpie,” tegas Sultan.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Kenepulu (hakim adat) dan Kapita Lao Kesultanan Buton yang hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka menilai langkah-langkah “pemakzulan” dari pihak lain sebagai cacat secara adat dan tidak memiliki legitimasi. Kenepulu menyebut, semua proses dari pihak sebelah “tidak sesuai hukum adat Moronene” dan sarat kepentingan.

Kapita Lao pun menyerukan agar sesama rumpun Moronene menahan diri dan kembali merajut persatuan. “Perdamaian jauh lebih berharga daripada klaim kekuasaan. Tapi tetap, hukum adat tidak bisa ditawar,” katanya.

Montewehi Wonua: Langkah Alfian Pimpie Menyatukan Moronene

Sebagai bentuk penguatan legitimasi dan langkah penyatuan Moronene, Mokole Alfian Pimpie tengah menyiapkan prosesi adat besar: Montewehi Wonua, sebuah ritual sakral pembersihan dan pensucian negeri yang pernah dilakukan leluhur Moronene secara turun-temurun.

“Saya telah diberi amanah bersama perangkat adat untuk segera melaksanakan Montewehi Wonua. Ini bukan sekadar ritual, tapi bentuk tanggung jawab terhadap adat, leluhur, dan rakyat Moronene. Insya Allah, Sultan Buton akan hadir mendukung langsung,” ujar Gufran, Sekretaris Lembaga Adat Kerajaan Moronene Keuwia Rumbia.

Prosesi ini juga akan dihadiri para Tolea, tetua adat, tokoh masyarakat, dan semua rumpun yang selama ini menjadi bagian dari sejarah panjang Moronene. Bagi masyarakat, Montewehi Wonua menjadi harapan akan rekonsiliasi dan kesatuan.

Bombana, sultranet.com – Aswar Latif Haba resmi terpilih sebagai Raja Moronene Rumbia ke-VIII atau Mokole, melalui proses pemilihan yang digelar Lembaga Adat Moronene (LAM) pada Rabu, 18 Juni 2025 di salah satu hotel di Ibu Kota Bombana. Proses ini merupakan rangkaian dari kegiatan adat Mompotoro Mokole yang melibatkan 17 rumpun keluarga besar Moronene.

Ketua Panitia, Muh. Mardhan, menjelaskan bahwa pemilihan ini merupakan puncak dari seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai sejak 18 Mei hingga 1 Juni 2025. Pada pertemuan puncak tanggal 1 Juni, sebanyak 17 rumpun yang hadir menyepakati pencabutan status Mokole ketujuh, Pauno Rumbia, dan selanjutnya membawa hasil keputusan tersebut untuk disahkan oleh Kesultanan Buton.

“Surat pengesahan sudah kami distribusikan ke Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan kerajaan-kerajaan sekitar, termasuk Poleang dan Kabaena. Bahkan pada 14 Juni kami menggelar musyawarah luar biasa guna menyikapi dinamika yang muncul pasca pencabutan status Mokole sebelumnya,” jelas Mardhan.

Ia menambahkan, tuduhan sepihak terhadap keputusan tersebut tidak berdasar. “Mokole sebelumnya sudah kami undang beberapa kali, namun tidak hadir. Justru pemilihan saat ini lebih representatif karena melibatkan 17 rumpun, dibanding pemilihan sebelumnya yang hanya melibatkan keluarga terdekat,” ujarnya.

Di tengah konflik internal, Mardhan menilai pentingnya mempercepat proses penobatan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan dan kegaduhan di masyarakat. Ia juga menyayangkan tindakan mantan raja yang dianggap melanggar norma adat, termasuk memagari area rumah adat yang seharusnya menjadi milik publik Moronene.

Penasehat Kerajaan Moronene, Syarifuddin M., menilai penunjukan Aswar Latif Haba sudah sangat layak. Menurutnya, Mokole baru ini memenuhi kriteria garis keturunan dan memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai adat dan masyarakat Moronene.

“Raja sebelumnya kami nilai tidak memiliki empati dan perilakunya tidak sesuai nilai-nilai adat. Hari ini, kami telah menunjuk Mokole ke-VIII yang kami yakini akan bertanggung jawab terhadap Limbo dan seluruh masyarakat Moronene,” tegasnya.

Aswar Latif Haba dalam pernyataannya mengajak seluruh elemen masyarakat Moronene untuk menjaga persatuan dan tidak terprovokasi oleh klaim sepihak dari pihak-pihak yang masih mempertahankan kekuasaan lama.

“Saya berharap tidak ada lagi kegaduhan seperti sebelumnya. Aset-aset kerajaan harus dijaga dan tidak diperjualbelikan. Kami akan menggelar pengukuhan dan seminar adat sebagai langkah meluruskan persoalan masa lalu,” ujar Aswar.

Ia menambahkan, seluruh proses pengangkatan dirinya sebagai Mokole telah melalui petunjuk Kesultanan Buton, termasuk mekanisme adat dari tingkat bawah hingga tingkat atas.

“Segala isu soal keabsahan kegiatan ini biarlah waktu yang menjawab. Yang pasti, kami ingin keluarga besar Moronene kembali bersatu,” ucapnya.