Bombana, Sultranet.com – Menjelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bombana memperketat pengawasan terhadap tempat hiburan malam, pedagang takjil, warung makan, dan titik keramaian lainnya. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketertiban umum serta mendukung kelancaran ibadah puasa masyarakat Muslim. Pengawasan intensif mulai diberlakukan sejak awal pekan ini. Rabu, 14 Mei 2025.

Kepala Satpol PP Bombana, Rusman, mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan dan penertiban, khususnya di area publik yang berpotensi menimbulkan gangguan selama Ramadan.

“Menjelang Ramadan ini, kami akan melakukan patroli malam di sekitar Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan menertibkan pedagang takjil yang berjualan di depan Masjid Raya. Tujuannya agar kegiatan jual beli tetap aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas ibadah,” ujar Rusman saat ditemui di kantornya.

Menurutnya, edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dari pendekatan yang dilakukan. Ia menegaskan bahwa pengawasan bukan semata penindakan, tetapi juga mengajak semua elemen masyarakat menjaga harmoni dan ketenangan selama bulan puasa.

“Selain penertiban, kami juga mengedukasi masyarakat, terutama para pedagang, agar tetap menghormati bulan suci ini. Kami ingin suasana Ramadan di Bombana berjalan damai, penuh toleransi, dan memberi kenyamanan untuk semua,” lanjutnya.

Satpol PP juga akan menyasar tempat hiburan malam dan pijat tradisional. Rusman menyebut bahwa pihaknya sudah mempersiapkan surat edaran yang akan disampaikan kepada pengelola tempat hiburan. Dalam edaran tersebut, akan diatur batasan operasional selama Ramadan.

“Kami akan berkoordinasi dengan pengelola tempat hiburan malam agar kegiatan mereka tidak mengganggu masyarakat yang beribadah. Untuk tempat pijat tradisional, akan dilarang beroperasi selama Ramadan. Itu sudah menjadi ketentuan yang harus dihormati,” kata Rusman menegaskan.

Selain fokus pada kawasan perkotaan, Satpol PP Bombana juga akan menyebar petugas ke wilayah-wilayah kecamatan guna memastikan seluruh titik di daerah tetap dalam kondisi aman dan tertib.

“Kami turunkan anggota ke seluruh wilayah, tidak hanya di ibukota. Semua titik akan kami pantau. Kalau ada pelanggaran ringan, kami beri teguran. Tapi kalau sudah masuk kategori berat, bisa saja kami lakukan penutupan usaha,” jelasnya.

Pengawasan terhadap rumah makan juga menjadi perhatian khusus. Menurut Rusman, pemerintah akan tetap memberikan ruang toleransi bagi rumah makan yang buka di siang hari, terutama yang menyasar konsumen non-Muslim, tetapi tetap harus mengikuti aturan teknis yang ditetapkan.

“Rumah makan boleh buka, tapi harus menyesuaikan. Ada mekanisme dan etika yang harus dipatuhi. Ini penting agar tidak memicu gesekan sosial. Pemerintah sangat hati-hati dalam membuat kebijakan ini,” ujarnya.

Untuk mendukung pengamanan di lapangan, Satpol PP akan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas. Kolaborasi ini diharapkan mampu mengurai potensi kemacetan, terutama pada jam-jam rawan saat berbuka puasa di kawasan ramai.

Rusman juga mengajak seluruh elemen masyarakat Bombana untuk saling menghormati dan menjaga ketertiban bersama, terutama di momen penuh berkah ini. Ia berharap semangat toleransi dan persaudaraan tetap menjadi nafas masyarakat Bombana.

“Kami mengimbau masyarakat yang menjalankan puasa dan yang tidak berpuasa agar saling menghargai. Satpol PP tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak harus ikut menjaga agar suasana Ramadan benar-benar terasa damai dan penuh makna,” tutup Rusman.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si menggelar acara Tasyakuran dan Buka Puasa Bersama di kediaman Bupati di Mandonga, Kota Kendari, pada Minggu (2/3/2025). Acara ini digelar setelah keduanya kembali dari kegiatan Retret Kepala Daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Momen ini menjadi ajang silaturahmi dengan keluarga, jajaran pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat yang hadir.

Acara berlangsung khidmat dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. Asrun Lio, M. Hum., Ph.D., Pelaksana Harian (Plh) Sekda Bombana, Dr. H. Sunandar A. Rahim, M.Kes., beserta jajaran pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya yang turut serta dalam momen kebersamaan di bulan suci Ramadan.

Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas kehadiran para tamu yang telah berpartisipasi dalam acara tersebut.

“Terima kasih atas sambutan hangat dan kebersamaan yang terjalin di kesempatan ini. Semoga Ramadan ini membawa berkah bagi kita semua serta mempererat tali silaturahmi di antara kita,” ujarnya.

Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani juga menambahkan bahwa acara buka puasa ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat.

“Momentum Ramadan ini adalah saat yang tepat untuk mempererat hubungan antara pemimpin dan rakyatnya. Kami berharap kebersamaan ini membawa keberkahan bagi kita semua,” ungkapnya.

Acara diawali dengan doa bersama menjelang berbuka puasa, diikuti dengan penyajian hidangan khas Ramadan yang telah disiapkan. Setelah berbuka, para tamu melaksanakan salat Magrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sesi ramah tamah. Dalam suasana yang penuh kehangatan, para tamu berinteraksi langsung dengan Bupati dan Wakil Bupati Bombana, berbagi cerita, serta berdiskusi tentang berbagai hal terkait pembangunan daerah.

Dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan, acara buka puasa ini menjadi simbol persatuan dan solidaritas, serta menegaskan komitmen Bupati dan Wakil Bupati Bombana untuk terus menjaga hubungan baik dengan masyarakat.

SultraNet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menegaskan komitmennya dalam mengendalikan inflasi menjelang bulan suci Ramadan. Hal ini disampaikan saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), Senin, 24 Februari 2025.

Rapat koordinasi mingguan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, ini turut diikuti oleh sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait, di antaranya Plh. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS M. Habibullah, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono, serta perwakilan dari Bulog dan Kementerian Perdagangan.

Dari Sultra, rapat ini dihadiri Sekretaris Daerah Asrun Lio, Asisten II Setda, Staf Ahli Gubernur, kepala OPD terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas ESDM, Biro Perekonomian, serta perwakilan Bank Indonesia.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan harga barang dan jasa, khususnya menjelang Ramadan dan Idulfitri yang biasanya diiringi peningkatan konsumsi masyarakat.

“Pemerintah daerah harus memastikan inflasi tetap terkendali agar daya beli masyarakat tidak terganggu,” tegas Tomsi. Ia meminta agar pemda lebih aktif memantau harga pasar dan segera mengambil langkah intervensi jika terjadi lonjakan signifikan. Bentuk intervensi yang disarankan antara lain melalui operasi pasar dan subsidi biaya distribusi.

Tomsi juga menyampaikan bahwa mulai tahun ini, setiap daerah akan ditunjuk secara bergiliran untuk melaporkan kondisi harga dan strategi pengendalian inflasi yang telah dilakukan. “Dengan begitu, masing-masing daerah akan lebih aktif menekan laju kenaikan harga tanpa selalu mengandalkan dukungan dari luar,” ujarnya.

Sementara itu, BPS mencatat bahwa pada minggu ketiga Februari 2025, delapan provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), termasuk Sulawesi Tenggara. Kenaikan harga di daerah ini dipengaruhi oleh komoditas seperti cabai merah, cabai rawit, dan beras. Kabupaten Bombana bahkan mencatat kenaikan IPH tertinggi sebesar 4,38 persen, didorong oleh naiknya harga daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang merah.

Plh. Deputi BPS, M. Habibullah, menyebutkan bahwa pada Ramadan tahun sebelumnya, lima komoditas utama penyumbang inflasi adalah telur ayam ras, daging ayam ras, beras, cabai rawit, dan bawang putih. Untuk Februari 2025, harga gula pasir mengalami kenaikan sebesar 1,01 persen dibandingkan Januari 2025, sementara harga cabai rawit justru turun 4,37 persen. Adapun minyak goreng mengalami kenaikan harga sebesar 0,48 persen.

Menanggapi kondisi ini, Sekda Sultra Asrun Lio meminta seluruh instansi terkait agar memperkuat koordinasi dalam menjaga kestabilan harga. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dengan BPS dalam menganalisis perkembangan harga dan merumuskan langkah strategis pengendalian inflasi.

“Kita perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar efektif dalam menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat,” ujar Asrun.

Ia juga menegaskan bahwa Pemprov Sultra siap melakukan intervensi jika dibutuhkan, termasuk dalam bentuk pengurangan biaya distribusi dan pengendalian biaya transportasi. Langkah ini dianggap penting agar harga kebutuhan pokok tetap terjangkau dan tidak membebani masyarakat.

Menurut Asrun, distribusi menjadi salah satu faktor utama dalam pengendalian harga. “Kalau distribusi terganggu, maka harga di pasaran pasti ikut terdampak. Maka dari itu, kita akan fokus pada penguatan rantai distribusi agar tidak ada kelangkaan dan lonjakan harga yang tidak wajar,” katanya.

Pemprov Sultra pun berkomitmen untuk mempercepat respons jika terjadi gangguan pasokan bahan pokok di pasar. Selain operasi pasar, pemerintah juga akan mengupayakan kerja sama lintas sektor, termasuk melibatkan pelaku usaha dan stakeholder lainnya dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga barang strategis.

Dengan antisipasi dan strategi yang matang, pemerintah berharap lonjakan harga yang biasa terjadi menjelang Ramadan bisa diminimalisir. Fokus utama Pemprov Sultra saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat tetap stabil dan memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau.

Kendari, sultranet.com – Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol (Purn) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sultra, turun langsung ke pasar tradisional dan gudang distributor di Kota Kendari, Kamis, 13 Februari 2025. Langkah ini dilakukan untuk memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok tetap stabil menjelang bulan Ramadan.

Dalam pemantauan tersebut, Pj. Gubernur didampingi Danrem 143 Halu Oleo Brigjen TNI R. Wahyu Sugiarto, Kepala Perwakilan BI Sultra, Kepala BPS Sultra, Kepala Bulog Sultra, serta sejumlah pejabat pemerintah daerah dan instansi terkait. Sebelum turun ke lapangan, rombongan menggelar rapat koordinasi di Makorem 143/Halu Oleo guna membahas strategi pengendalian inflasi menjelang Ramadan.

Harga Bahan Pokok Masih Stabil

Saat mengunjungi Pasar Korem Kendari, Pj. Gubernur berdialog dengan para pedagang untuk mengetahui perkembangan harga dan pasokan bahan pokok. Hasil pemantauan menunjukkan stok pangan dalam kondisi aman dan harga relatif stabil. Beberapa harga komoditas yang tercatat di pasar antara lain:

• Cabai rawit: Rp55 ribu/kg
• Cabai merah: Rp40 ribu/kg
• Telur ayam: Rp55 ribu/rak
• Bawang merah: Rp40 ribu – Rp45 ribu/kg
• Daging sapi: Rp140 ribu/kg

Sementara itu, harga beras mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 per kilogram, tetapi masih dalam batas wajar. Beras premium super kini dijual seharga Rp16 ribu/kg, beras super Rp14 ribu/kg, dan beras medium Rp13.500/kg.

Stok Beras di Bulog Cukup untuk Tiga Bulan

Usai dari pasar tradisional, Pj. Gubernur dan TPID Sultra melanjutkan pemantauan ke Gudang Bulog. Berdasarkan pengecekan lapangan, stok beras di Sultra mencapai 83.277,51 ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan tiga bulan ke depan. Bulog juga mencatat ketersediaan 297 ton gula dan 324.139 liter minyak goreng.

“Stok kita cukup aman. Masyarakat tidak perlu khawatir akan kekurangan bahan pokok. Pemerintah akan terus memastikan ketersediaan dan harga tetap terkendali,” kata Pj. Gubernur Andap Budhi Revianto.

Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta daerah memaksimalkan penggunaan beras lokal sebanyak 17 ribu ton untuk menjaga stabilitas pangan.

Distribusi Aman, Masyarakat Diminta Tidak Panic Buying

Pj. Gubernur dan TPID Sultra juga meninjau PT. Cinta Damai Insan Persada, salah satu distributor bahan pokok utama di Kendari, serta Indogrosir Kendari. Kunjungan ini bertujuan memastikan distribusi berjalan lancar dan stok tetap terjaga.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan. Pemerintah terus bekerja memastikan pasokan mencukupi hingga Ramadan dan Idulfitri,” ujar Pj. Gubernur.

Hingga saat ini, Sulawesi Tenggara mengalami deflasi, menandakan keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di wilayah tersebut.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Senin, 10 Februari 2025. Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Sultra ini membahas strategi pengendalian harga menjelang bulan suci Ramadan.

Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, yang memimpin rakor, menekankan pentingnya langkah konkret untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok. “Bulan Ramadan tinggal dua minggu lagi. Kita harus melakukan konsolidasi dan memastikan stok kebutuhan pokok aman. TPID serta instansi terkait harus lebih serius dalam menghadapi potensi kenaikan harga,” ujar Tomsi Tohir.

Rakor ini juga dihadiri sejumlah pejabat dari kementerian dan lembaga terkait, termasuk Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, serta Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono. Dari Pemprov Sultra, perwakilan yang hadir antara lain dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), BPS, Balai Karantina, Biro Perekonomian, dan Dinas Ketahanan Pangan.

Dalam laporannya, Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa pada Januari 2025 terjadi deflasi sebesar 0,76% secara month-to-month (m-t-m), dengan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebagai penyumbang deflasi terbesar sebesar 1,44%. Sementara itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencatat inflasi dengan andil 0,56%.

Pada minggu pertama Februari 2025, beberapa komoditas mengalami kenaikan harga, seperti cabai merah yang naik 7,23%, Minyakita naik 0,41%, dan gula pasir naik 0,89% dibanding Januari 2025. Sebaliknya, harga cabai rawit turun 4,35%, bawang putih turun 7,96%, bawang merah turun 7,96%, serta telur ayam ras turun 2,56%.

Kabupaten Bombana menjadi salah satu dari 10 daerah di luar Pulau Jawa dan Sumatera yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi, mencapai 3,96%. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendagri, kenaikan harga cabai rawit dan cabai merah menjadi faktor utama lonjakan IPH di beberapa wilayah tersebut.

Dengan kondisi ini, pemerintah daerah diminta meningkatkan pemantauan harga dan memastikan langkah-langkah strategis dalam pengendalian inflasi. Stabilitas harga bahan pokok menjelang Ramadan dan Idulfitri menjadi perhatian utama agar daya beli masyarakat tetap terjaga.