Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana secara resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si di Aula Tanduale, Kamis (17/4/2025). Musrenbang ini mengangkat tema “Peningkatan Ekonomi Berbasis Agrominapolitan, Infrastruktur dan SDM Berkualitas.”

Kegiatan strategis tahunan ini menjadi ajang untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan kebutuhan riil masyarakat.

Dalam sambutannya, Ahmad Yani menegaskan pentingnya perencanaan yang matang dan partisipatif agar pembangunan daerah berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Tahun 2026 adalah momentum penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Kita harus fokus pada pendekatan agrominapolitan yang menyeluruh, mulai dari produksi hingga pemasaran, dibarengi pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.

Ahmad Yani juga mengajak semua pemangku kepentingan agar bersinergi dalam merancang program pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat. “Kita tidak boleh lagi berpikir sektoral. Agrominapolitan bukan hanya pertanian dan perikanan, tapi juga mencakup pengolahan, distribusi, dan promosi produk lokal agar memiliki daya saing,” tambahnya.

Kepala Bappeda Bombana, Husrifnah Rahim, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa RKPD 2026 akan difokuskan pada lima pilar utama: Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan daya saing SDM, peningkatan infrastruktur dan konektivitas, daya saing budaya dan ekologi, serta birokrasi yang efisien, akuntabel, dan transparan.

“Dari seluruh tahapan Musrenbang yang telah dilalui, kami mencatat ada 2.430 usulan program yang masuk dalam aplikasi SIPD-RI. Sebanyak 615 berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD dan 1.815 lainnya dari Musrenbang desa, kelurahan, dan kecamatan,” jelas Husrifnah.

Musrenbang RKPD tahun ini diikuti oleh 150 peserta, terdiri dari unsur DPRD, Forkopimda, kepala OPD, camat, lurah, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, perempuan, organisasi kepemudaan, hingga akademisi. Kehadiran mereka mencerminkan keterlibatan aktif seluruh elemen dalam merancang masa depan pembangunan Bombana.

Tak hanya paparan teknis, Musrenbang juga dirangkaikan dengan diskusi kelompok terarah (FGD) untuk menggali isu-isu strategis dari berbagai sektor. Forum ini menjadi wadah bagi peserta untuk menyampaikan masukan langsung agar perencanaan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

Musrenbang RKPD 2026 diharapkan menghasilkan rumusan kebijakan yang aplikatif dan program-program unggulan yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat serta memperkuat kemandirian ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen menjadikan pembangunan yang partisipatif sebagai budaya kerja dalam menciptakan daerah yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif.

Pewarta : Abdul Muis

Baubau, Sultranet.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, untuk segera mempercepat penyusunan dan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di seluruh wilayah provinsi, termasuk kabupaten dan kota. Arahan tersebut disampaikan saat pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sultra Tahun 2026 yang berlangsung di Ballroom Nirwana Buton Villa, Kota Baubau, Senin, 14 April 2025.

Permintaan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, yang menekankan pentingnya satu data nasional dalam mendukung program strategis pembangunan nasional. Wamendagri menyebut, penyelesaian RTRW dan penetapan batas wilayah, termasuk batas desa, sangat penting untuk mewujudkan integrasi data dan penataan ruang yang tertib serta terarah.

“Saya minta tolong pesan dari Pak Menteri untuk kita selesaikan RTRW-nya, baik provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk batas desa, karena kita akan menuju satu data nasional,” kata Ribka Haluk saat menyampaikan arahannya.

Ia menambahkan, RTRW yang disusun dengan komprehensif akan menjadi fondasi utama bagi pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Tenggara. Menurutnya, tata ruang yang tertata dengan baik akan mempermudah identifikasi potensi daerah serta memperkuat daya tarik investasi di berbagai sektor, termasuk pariwisata, pertanian, hingga industri.

“Sehingga kita bisa lihat kawasan-kawasan mana peruntukannya, untuk wisata, pembangunan, dan lainnya. RTRW harus diselesaikan,” tegas Ribka.

Wamendagri juga menggarisbawahi pentingnya peran aktif Gubernur dalam mengoordinasikan percepatan ini melalui kolaborasi lintas sektor antara Bappeda provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta kementerian dan lembaga terkait. Ia menyebut, Kemendagri telah berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh RTRW secara nasional tahun ini sebagai bagian dari percepatan pembangunan daerah.

Selain itu, dalam Musrenbang tersebut, Gubernur Andi Sumangerukka juga diminta untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui langkah-langkah inovatif dan kebijakan yang pro-investasi. Peningkatan PAD dinilai krusial dalam memperkuat kemandirian fiskal dan menurunkan ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pusat.

Seluruh kebijakan pembangunan daerah, termasuk RKPD, ditegaskan harus sejalan dengan arah pembangunan nasional yang saat ini disusun dalam visi Asta Cita oleh Presiden Prabowo Subianto. Ribka menilai keselarasan tersebut penting agar pembangunan daerah mampu menopang prioritas nasional secara sinergis dan terukur.

Gubernur Andi Sumangerukka dalam tanggapannya menyatakan siap menindaklanjuti arahan Wamendagri dan mempercepat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Ia menegaskan bahwa penataan ruang menjadi prioritas dalam mendukung visi pembangunan Sultra yang inklusif dan berbasis potensi lokal.

“Saya menyambut baik arahan ini. Kami akan segera memperkuat sinergi lintas sektor agar penyusunan RTRW bisa tuntas dan menjadi peta jalan pembangunan Sultra yang lebih terarah,” ujarnya di hadapan peserta Musrenbang.

Musrenbang RKPD 2026 ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sultra Hugua, para Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Tenggara, termasuk Wali Kota Baubau Yusran Fahim, Ketua DPRD Provinsi Sultra La Ode Tariala, jajaran Forkopimda, serta pejabat tinggi lainnya. Forum ini menjadi ajang konsolidasi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun rencana kerja dan pembangunan Sultra tahun depan secara partisipatif dan berkelanjutan.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta komitmen menyusun tata ruang yang inklusif dan adaptif, Provinsi Sulawesi Tenggara diyakini mampu menjawab tantangan pembangunan di era modern. RTRW yang baik bukan hanya soal peta, tetapi landasan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan demi masa depan generasi mendatang.

Baubau,Sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka menghadiri Gala Dinner Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sultra yang digelar di kawasan Pantai Kamali, Kota Baubau, Minggu malam, 13 April 2025. Acara tersebut menjadi pembuka rangkaian Musrenbang RKPD Tahun 2026 yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun agenda pembangunan jangka menengah.

Dalam suasana yang penuh kehangatan, Gala Dinner dihadiri oleh para pemangku kebijakan dari seluruh kabupaten dan kota di Sultra, termasuk Wakil Gubernur Hugua, Wali Kota Baubau Yusran Fahim, jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, hingga pelaku ekonomi lokal. Acara ini bukan hanya ajang silaturahmi, tetapi juga panggung strategis untuk menyelaraskan visi pembangunan daerah dan nasional.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang solid antara pemerintah provinsi dan pusat. Ia menilai, kolaborasi ini menjadi kunci dalam mendorong percepatan pembangunan di kawasan timur Indonesia.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Gubernur, Wali Kota, dan Bupati yang selama ini telah bergandengan tangan dalam memajukan Provinsi Sultra. Ini sangat penting untuk mendorong percepatan pembangunan di Indonesia Timur,” ujar Ribka Haluk di hadapan para tamu undangan.

Musrenbang tahun ini memegang peranan penting dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang sejalan dengan arah kebijakan nasional, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Seluruh daerah di Sultra diharapkan dapat menyelaraskan program prioritasnya agar lebih fokus, terukur, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Andi Sumangerukka dalam berbagai kesempatan sebelumnya telah menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus dilakukan secara partisipatif dan terintegrasi. Ia menyebut, pembangunan yang hanya bersifat top-down tidak akan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.

“Kita ingin setiap kebijakan yang lahir dari Musrenbang ini benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat. Maka dari itu, prosesnya harus partisipatif, transparan, dan melibatkan semua elemen,” ujar Andi Sumangerukka dalam keterangannya.

Acara Gala Dinner tidak hanya menjadi forum kebijakan, tetapi juga ruang ekspresi budaya. Para tamu disuguhi pertunjukan seni tradisional khas Sultra yang menggambarkan kekayaan warisan lokal. Wamendagri Ribka Haluk secara khusus memuji semangat masyarakat Baubau yang ulet dan pekerja keras, serta menyebutnya sebagai aset penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Semangat kerja keras masyarakat di sini luar biasa. Budaya ini harus menjadi kekuatan dalam membangun ekonomi lokal yang mandiri dan berdaya saing,” kata Ribka.

Di tengah tantangan efisiensi anggaran dan keterbatasan fiskal nasional, acara ini menjadi simbol penguatan kolaborasi antarlevel pemerintahan. Pemerintah pusat menaruh harapan besar pada Sulawesi Tenggara sebagai salah satu motor penggerak pembangunan kawasan timur Indonesia yang selama ini menjadi fokus pemerataan.

Musrenbang RKPD Sultra Tahun 2026 dijadwalkan akan berlangsung hingga pertengahan pekan dengan agenda utama membahas program prioritas, sinkronisasi kebijakan, serta penguatan sektor unggulan daerah. Pemerintah Provinsi Sultra menargetkan hasil Musrenbang kali ini bisa menjadi landasan yang kuat dalam merancang arah pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berbasis potensi lokal.

Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan optimismenya bahwa dengan kerja sama yang terus diperkuat, Sulawesi Tenggara akan mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan dan berkontribusi lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Aula Kantor Bappeda Bombana, Kamis (14/3/2025). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., didampingi Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., serta dihadiri para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Kasubag Perencanaan OPD.

Forum ini menjadi wadah bagi berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terkait arah pembangunan daerah pada tahun 2026. RKPD yang tengah disusun ini mengakomodir visi dan misi pemerintahan Burhanuddin–Ahmad Yani (BERANI), dengan mengusung tema Peningkatan Ekonomi Berbasis Agrominapolitan Didukung Infrastruktur dan SDM Berkualitas.

Bupati Bombana, Burhanuddin, menegaskan bahwa Bombana memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan perikanan yang harus dimanfaatkan secara optimal. Dengan perencanaan yang matang, RKPD 2026 diharapkan mampu memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan ekonomi berbasis Agrominapolitan.

“Kabupaten Bombana memiliki sumber daya alam melimpah dan produk pertanian serta perikanan berkualitas. RKPD ini harus mampu memaksimalkan potensi tersebut secara berkelanjutan agar sektor pertanian dan perikanan semakin berkembang,” kata Burhanuddin.

Selain sektor pertanian dan perikanan, pembangunan infrastruktur juga menjadi perhatian utama pemerintah. Infrastruktur yang memadai dinilai akan mempercepat distribusi hasil pertanian dan perikanan serta memperkuat konektivitas antara petani, nelayan, dan pasar.

“Kami akan terus membangun dan memperbaiki infrastruktur, mulai dari jalan, irigasi, hingga fasilitas pendukung lainnya. Dengan akses yang lebih baik, petani dan nelayan bisa lebih mudah memasarkan hasil panennya dan meningkatkan kesejahteraan mereka,” jelasnya.

Burhanuddin juga menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung visi Bombana yang lebih maju. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, terutama di sektor pertanian dan perikanan, akan menjadi prioritas dalam RKPD mendatang.

“SDM yang terampil adalah kunci keberhasilan pembangunan. Kita ingin menciptakan masyarakat yang inovatif dan produktif, yang mampu mengelola sumber daya dengan lebih baik dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah,” ujar Burhanuddin.

FKP ini menjadi ajang diskusi terbuka bagi berbagai pihak untuk menyampaikan gagasan, harapan, dan tantangan dalam penyusunan RKPD 2026. Melalui forum ini, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.

“Saya mengajak semua pihak untuk berpartisipasi aktif dan memberikan masukan konstruktif. Bersama-sama, kita wujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bombana,” tutupnya.

Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen menjalankan perencanaan pembangunan yang inklusif dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, RKPD 2026 diharapkan menjadi landasan utama dalam mewujudkan Bombana yang lebih maju dan berdaya saing.

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara terus melanjutkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2026. Memasuki hari ketiga, Musrenbang kali ini berlangsung di Gedung Pertemuan Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu, dengan melibatkan tiga kecamatan, yaitu Ngapa, Tiwu, dan Watunohu sebagai tuan rumah. Kamis (27/02/2025)

Asisten II Setda Kolaka Utara Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan, H. Syamsuddin, SH., yang mewakili Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H., membuka kegiatan tersebut secara resmi. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya Musrenbang tingkat kecamatan sebagai bagian strategis dalam penyusunan pembangunan daerah.

“Musrenbang ini merupakan tindak lanjut dari musyawarah desa yang telah dilakukan sebelumnya. Semua usulan yang diajukan akan dievaluasi, apakah sudah terealisasi atau belum. Jika belum, maka akan tetap dilanjutkan dan dimasukkan dalam skala prioritas sesuai dengan kemampuan anggaran daerah,” ujar Syamsuddin.

Dalam proses Musrenbang, setiap desa diberikan kesempatan untuk mengajukan tiga prioritas pembangunan, yang terdiri dari satu usulan pembangunan fisik dan dua usulan nonfisik. Namun, berdasarkan hasil diskusi, mayoritas desa cenderung mengutamakan pembangunan infrastruktur fisik sebagai kebutuhan utama masyarakat.

Kabid IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH., yang turut hadir dalam kegiatan ini, menilai Musrenbang memiliki banyak manfaat dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Musrenbang menjadi wahana brainstorming antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa. Ini juga menjadi forum uji publik terhadap berbagai kebijakan dan keputusan pembangunan yang telah dan akan dilakukan,” katanya.

Lebih lanjut, Syahlan menambahkan bahwa Musrenbang juga menjadi ajang evaluasi efektivitas pembangunan dengan pendekatan kemanfaatan bagi masyarakat. “Pemerintah memang belum mampu merealisasikan semua harapan dan usulan masyarakat, terutama di bidang infrastruktur, tetapi setiap masukan akan menjadi perhatian dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

Musrenbang RKPD Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2026 akan terus berlangsung dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hasil dari pertemuan ini nantinya akan diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.