Bombana, sultranet.com. – Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., secara resmi membuka Forum Perangkat Daerah/Forum Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bombana Tahun 2027. Kegiatan ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam menyelaraskan program pembangunan lintas sektor guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang berlangsung di Aula Bappeda Kabupaten Bombana, Selasa (10/3/2026).

Forum yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bombana tersebut dihadiri para kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana, bersama pejabat yang menangani perencanaan, termasuk Kasubag Perencanaan dan Keuangan di masing-masing instansi.

Dalam sambutannya, Ahmad Yani menegaskan bahwa arah pembangunan Kabupaten Bombana pada tahun 2027 harus difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menilai, penguatan struktur ekonomi berbasis potensi unggulan wilayah menjadi kunci utama dalam mendorong kemajuan daerah.

“Pembangunan ke depan harus berfokus pada sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan kelautan, karena sektor ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pengembangan ekonomi kerakyatan melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri kreatif. Menurutnya, sektor ini mampu membuka lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.

Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia turut menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Ahmad Yani menyebut, perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan harus terus dilakukan agar masyarakat memiliki daya saing yang lebih baik.

Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas wilayah juga dinilai penting untuk memperlancar aktivitas ekonomi. Ia menegaskan, aksesibilitas antarwilayah harus menjadi prioritas agar distribusi barang dan jasa dapat berjalan lebih efisien.

“Seluruh perangkat daerah juga perlu terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik,” katanya.

Ia menambahkan, dalam penyusunan program pembangunan, setiap perangkat daerah wajib mengedepankan perencanaan berbasis kinerja dan hasil. Dengan demikian, setiap program yang dirancang memiliki indikator yang jelas, target yang terukur, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Melalui forum ini, pemerintah daerah berharap terwujud sinkronisasi dan harmonisasi program antarperangkat daerah secara lebih komprehensif. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih program serta memastikan seluruh kegiatan benar-benar menjadi prioritas pembangunan.

Forum Perangkat Daerah juga menjadi ruang strategis untuk membahas dan mempertajam usulan program pembangunan yang berasal dari Musrenbang kecamatan, pokok-pokok pikiran DPRD, serta berbagai aspirasi masyarakat. Seluruh masukan tersebut diharapkan dapat dirumuskan menjadi program yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan daerah.

Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si memimpin langsung Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bombana Tahun 2027 sebagai tahapan strategis dalam penyusunan arah pembangunan daerah yang terarah dan partisipatif, yang digelar di Aula Kantor Bappeda Bombana, Kamis (5/2/2025).

Forum tersebut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, serta para camat lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana, dengan jumlah peserta sekitar 75 orang. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi awal untuk menghimpun masukan dan menyepakati prioritas pembangunan daerah tahun mendatang.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa RKPD Tahun 2027 merupakan dokumen penting yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan tahunan, sekaligus penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2025–2029.

“RKPD Tahun 2027 harus menjadi pedoman pembangunan yang terarah, terukur, dan akuntabel, serta mampu mendorong peningkatan daya saing daerah melalui penguatan produksi unggulan dan industri kreatif berbasis potensi lokal,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa tahun 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD dengan mengusung tema pembangunan “Transformasi Daerah melalui Penguatan Hasil Produksi dan Industri Kreatif.” Tema ini dinilai relevan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam menghadapi keterbatasan fiskal daerah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan dukungan berbagai pihak.

“Diperlukan inovasi pembiayaan pembangunan melalui peningkatan pendapatan daerah, dukungan APBN dan APBD Provinsi, serta pelibatan sektor swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha,” katanya.

Selain itu, ia juga mendorong percepatan reformasi birokrasi dan digitalisasi perizinan guna menciptakan iklim investasi yang kondusif. Langkah ini diharapkan mampu menarik investor serta meningkatkan aktivitas ekonomi di Kabupaten Bombana.

“Dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi yang kuat, saya berharap pembangunan Kabupaten Bombana Tahun 2027 dapat berjalan lebih optimal demi terwujudnya Bombana yang maju dan sejahtera,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Bombana, Ir. Husrifnah Rahim, ST., M.Si menyampaikan bahwa forum konsultasi publik ini bertujuan untuk menyepakati program dan kegiatan prioritas sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD Tahun 2027.

Ia menjelaskan bahwa setelah forum ini, tahapan penyusunan RKPD akan dilanjutkan melalui Musrenbang tingkat kecamatan, forum perangkat daerah, hingga Musrenbang tingkat kabupaten sebagai tahap akhir penetapan.

Melalui forum ini, diharapkan perencanaan pembangunan Kabupaten Bombana semakin berkualitas, inklusif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata, sekaligus memperkuat arah pembangunan daerah yang berdaya saing.

BOMBANA, SULTRANET.COM – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bombana menggelar Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Forum ini berlangsung pada Kamis, 10 April 2025, di ruang rapat utama Bappeda Bombana dan dihadiri para Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Forum ini menjadi agenda penting bagi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memastikan program kerja antar-OPD berjalan selaras, terarah, dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Kepala Bappeda Bombana, Husrifnah Rahim, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah melalui koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah.

“Forum ini bertujuan mempertajam indikator serta target kinerja program, kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Selain itu, kami juga menyelaraskan pendanaan berdasarkan pagu indikatif masing-masing OPD,” kata Husrifnah dalam sambutannya.

Menurutnya, forum ini menjadi ruang strategis untuk menyesuaikan rencana kerja perangkat daerah dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RKPD di tingkat kecamatan. Dengan begitu, perencanaan pembangunan bisa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dari tingkat paling bawah.

Lebih lanjut ia menjelaskan, hasil dari forum perangkat daerah ini akan menjadi salah satu landasan utama dalam penyempurnaan rancangan RKPD dan rencana kerja (Renja) OPD untuk Tahun Anggaran 2026. Harapannya, perangkat daerah dapat mengintegrasikan hasil pembahasan forum ke dalam dokumen perencanaan masing-masing, sehingga tidak ada lagi program yang tumpang tindih maupun menyimpang dari tujuan pembangunan daerah.

“Kami berharap seluruh OPD memanfaatkan forum ini untuk berkoordinasi lebih intensif, menyusun program prioritas, dan menghindari tumpang tindih kegiatan, sehingga program pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran,” ujar Husrifnah.

Ia juga menyampaikan bahwa forum ini merupakan implementasi dari amanat Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tentang tata cara perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hingga RKPD yang bersifat tahunan.

Di sisi lain, forum ini juga menjadi media koordinasi antarsektor untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya penyelarasan program, kegiatan dan pendanaan, target-target prioritas pembangunan daerah dapat dicapai lebih cepat dan terukur.

Forum Perangkat Daerah ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam membangun sistem perencanaan pembangunan yang partisipatif, terukur, dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat. Proses ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam merancang masa depan daerah secara bersama-sama.

Melalui forum ini, seluruh OPD didorong untuk tidak hanya sekadar menyusun program tahunan, tetapi juga menyelaraskan setiap rencana kerja dengan arah kebijakan jangka panjang daerah. Ini sekaligus menjadi momen refleksi atas pelaksanaan program pembangunan sebelumnya agar ke depan, perencanaan yang disusun benar-benar menjawab tantangan dan kebutuhan daerah.

Kegiatan berlangsung dalam suasana dinamis dan produktif, dengan diskusi terbuka serta pertukaran pandangan yang konstruktif antarpeserta. Forum ini menjadi salah satu langkah nyata menuju perencanaan yang adaptif, inklusif, dan pro rakyat.

Dengan semangat kolaborasi dan sinergi, Forum Perangkat Daerah RKPD 2025 diharapkan mampu memperkuat fondasi pembangunan Kabupaten Bombana yang berdaya saing dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.