Kendari, Sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., mengingatkan pentingnya disiplin dan kebersihan lingkungan kerja saat memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov Sultra yang digelar rutin setiap hari Senin di halaman Kantor Gubernur Sultra. Apel kali ini berlangsung pada Senin, 14 April 2025, bertepatan dengan pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Sultra di Kota Baubau.

Dalam arahannya, Sekda menyampaikan apresiasi kepada para ASN yang tetap hadir mengikuti apel meskipun sebagian besar pejabat eselon II sedang bertugas menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Baubau. Ia juga mengucapkan rasa syukur atas nikmat kesehatan yang memungkinkan para pegawai menjalankan pengabdian kepada masyarakat.

“Hari ini kita bersyukur bisa hadir dalam keadaan sehat. Meski banyak pejabat berada di Baubau mengikuti Musrenbang, kehadiran Bapak dan Ibu di sini menunjukkan komitmen terhadap kedisiplinan sebagai abdi negara,” kata Sekda Asrun Lio dalam sambutannya.

Ia menekankan pentingnya menjadikan apel sebagai bagian dari budaya kerja yang mencerminkan integritas dan tanggung jawab setiap perangkat daerah. Menurutnya, disiplin adalah kunci utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional.

“Disiplin tidak akan tercapai jika tidak dimulai dari masing-masing perangkat daerah. Apel bukan sekadar rutinitas, tetapi bentuk kedisiplinan yang harus dijaga meskipun tanpa perintah langsung,” tegasnya.

Dalam apel tersebut, turut hadir sejumlah pejabat dan pegawai, di antaranya Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, pejabat fungsional widyaiswara, serta ASN dari berbagai OPD lingkup Pemprov Sultra.

Sekda juga menegaskan bahwa ASN yang sedang menjalankan tugas kedinasan dalam rangka Musrenbang tidak boleh dianggap alpa. Sebaliknya, bagi pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan, akan dikenakan tindak lanjut sesuai aturan yang berlaku.

“Bagi mereka yang tidak hadir tanpa alasan jelas, itu menjadi catatan. Tapi bagi yang ikut Musrenbang, mereka tetap menjalankan tugas negara, jadi tidak bisa dikategorikan absen,” ujarnya.

Menjelang akhir arahannya, Sekda Asrun Lio mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kantor. Ia menyoroti masih banyaknya benda-benda seperti meja dan kursi yang diletakkan sembarangan di lorong-lorong gedung pemerintahan.

“Kita harus menunjukkan bahwa kantor pemerintah itu bersih, rapi, dan nyaman. Mohon segera rapikan lingkungan kerja masing-masing karena Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur akan melakukan inspeksi mendadak,” ucapnya.

Menurutnya, lingkungan kerja yang bersih mencerminkan semangat kerja dan pelayanan publik yang profesional. Ia berharap kebersihan dan kedisiplinan menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya kerja di Pemprov Sultra.

“Dengan disiplin dan kebersihan, saya yakin kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sulawesi Tenggara,” tutupnya.

Apel gabungan hari Senin ini menjadi momentum penting bagi Pemprov Sultra untuk kembali menegaskan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam tubuh ASN, sekaligus menunjukkan kesiapan birokrasi daerah dalam mendukung kebijakan pembangunan yang lebih luas, termasuk melalui partisipasi aktif dalam Musrenbang RKPD 2026.

Kendari, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, menanggapi tudingan terkait dugaan rekayasa hasil seleksi Computer Assisted Test (CAT) Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) serta penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD untuk kepentingan pribadi. Asrun Lio justru mengapresiasi keberanian mahasiswa yang menyuarakan isu tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial. Minggu (16/2/2025)

“Saya berterima kasih kepada pihak yang menyampaikan hal ini, khususnya mahasiswa. Ini menunjukkan bahwa mereka berani menjalankan peran sebagai agen perubahan dan kontrol sosial,” ujar Asrun.

Ia menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam proses seleksi TPHD, karena tugas panitia seleksi (Pansel) yang diketuai oleh pejabat dari Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) hanya sebatas verifikasi dokumen pelamar. Sementara tahapan seleksi dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag).

“Setelah seleksi selesai dan hasil diumumkan, barulah kami diundang karena TPHD menggunakan APBD. Jika ada rekayasa, seharusnya yang lolos adalah orang-orang dekat saya. Namun, seleksi ini transparan dan berdasarkan perangkingan,” jelasnya.

Terkait dugaan penggunaan APBD untuk kepentingan pribadi, Asrun menegaskan bahwa mekanisme penggunaan keuangan negara memiliki aturan ketat. Ia menolak anggapan bahwa dana BTT bisa digunakan untuk membiayai ibadah haji seseorang.

“BTT hanya digunakan untuk kondisi darurat atau kebutuhan mendesak yang belum dianggarkan sebelumnya. Tidak mungkin digunakan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

Asrun juga menyatakan telah mempersilakan Inspektorat melakukan pemeriksaan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam seleksi TPHD dan penggunaan anggaran daerah.