Bombana, Sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Senin (23/6/2025). Rapat ini digelar secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh seluruh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia.

Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Lantai 2 Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana itu dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir. Dalam arahannya, Tomsi menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi dan kerja nyata dari pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi, terutama menghadapi potensi kenaikan harga bahan pokok.

“Pemerintah daerah harus aktif memantau harga di pasar dan bergerak cepat jika ada gejolak. Koordinasi yang solid dengan berbagai pihak adalah kunci,” ujar Tomsi Tohir saat menyampaikan arahannya kepada peserta rakor.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bombana menegaskan kesiapannya mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam menekan laju inflasi.
“Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah, termasuk pelaku usaha, distributor, dan masyarakat, agar inflasi di Kabupaten Bombana tetap terkendali dan tidak berdampak pada daya beli masyarakat,” ujar Burhanuddin usai mengikuti rakor.

Rakor ini juga menekankan pentingnya pelaksanaan langkah konkret di lapangan, seperti operasi pasar, penguatan ketahanan pangan lokal, serta perbaikan distribusi barang kebutuhan pokok.

Melalui forum ini, daerah diberi ruang untuk menyampaikan kondisi riil yang terjadi di lapangan dan menyusun strategi berbasis data. Pemerintah Kabupaten Bombana pun menyatakan siap menindaklanjuti hasil rakor dengan aksi nyata guna menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Polsek Lantari Jaya, Polres Bombana, menggelar pasar murah sebanyak 1.000 paket sembako guna membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis (6/3/2025) dan bertujuan meringankan beban warga, terutama di bulan suci Ramadan.

Program pasar murah ini merupakan bentuk kepedulian sosial Polri dalam mendukung kestabilan ekonomi masyarakat dan menekan dampak inflasi lokal. Dengan harga lebih murah dibanding harga pasar umum, warga di wilayah hukum Polsek Lantari Jaya dapat memperoleh bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Kapolsek Lantari Jaya, Prasetyo Nento, S.H., menjelaskan bahwa pasar murah ini juga bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan serta mengurangi potensi gangguan keamanan akibat tekanan ekonomi yang meningkat di bulan ramadhan dan menjelang Idul Fitri.

“Kami ingin memastikan masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau. Dengan kegiatan ini, kami berharap dapat meringankan beban warga dan menjaga stabilitas harga di pasaran,” ujar Kapolsek Lantari Jaya.

Pasar murah ini terselenggara berkat dukungan berbagai pihak, termasuk subsidi dari Direktur PT. Jhonlin Batu Mandiri (JBM) untuk gula pasir. Harga gula yang biasanya Rp17.200 per kilogram kini dijual hanya Rp14.200. Sementara itu, subsidi untuk bahan pokok lainnya seperti beras, minyak goreng, tepung terigu, dan susu kaleng diberikan oleh Kapolsek Lantari Jaya beserta anggota Polsek melalui sistem urunan atau sumbangan.

Warga yang hadir dapat membeli paket sembako dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga di pasar umum. Sebagai perbandingan, harga paket sembako di pasar umum mencapai Rp102.000, sedangkan di pasar murah ini hanya Rp80.000 per paket. Paket tersebut berisi beras 3 kg, gula pasir 1 kg, minyak goreng 1 liter, tepung terigu 1 kg, dan susu kaleng.

Camat Rarowatu Utara, Hajar Aswad, S.E., M.P.W., mengapresiasi kegiatan ini karena dinilai sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok di bulan Ramadan.

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif Polsek Lantari Jaya yang telah menggelar pasar murah ini. Program seperti ini sangat bermanfaat, terutama bagi warga yang membutuhkan di tengah kondisi harga bahan pokok yang terus berfluktuasi,” ujar Hajar Aswad.

Kegiatan pasar murah ini juga diharapkan dapat membantu menekan tingkat kriminalitas yang kerap meningkat menjelang Idul Fitri. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, situasi keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polsek Lantari Jaya dapat lebih terjaga.

Acara berlangsung dengan lancar dan tertib hingga selesai. Warga yang hadir mengungkapkan rasa syukur atas adanya program pasar murah ini. Salah satu warga, Siti, mengaku sangat terbantu dengan harga yang lebih murah dibandingkan di pasar umum.

“Alhamdulillah, harga sembakonya lebih murah dibanding di pasar. Kami sangat berterima kasih kepada pihak kepolisian yang telah mengadakan pasar murah ini,” ujar Siti.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kapolda Sulawesi Tenggara, Irjen Pol. Dwi Irianto, S.I.K., M.Si., yang mengapresiasi inisiatif pasar murah yang digelar oleh Polsek Lantari Jaya. Menurutnya, program seperti ini sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Polri harus selalu hadir untuk masyarakat, terutama dalam kondisi ekonomi yang menantang seperti saat ini. Dengan adanya pasar murah ini, kami berharap dapat membantu meringankan beban masyarakat dan menjaga stabilitas harga bahan pokok,” ujar Kapolda Sulawesi Tenggara.

Dengan adanya pasar murah ini, Polsek Lantari Jaya berharap dapat terus menjalin kedekatan dengan masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi mereka yang membutuhkan. Program ini juga menjadi wujud nyata kepedulian Polri dalam menjaga kesejahteraan sosial di tengah masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Kapolda Sulawesi Tenggara (Sultra) Irjen Dwi Irianto, S.I.K., M.Si., meninjau langsung kegiatan pasar murah yang diselenggarakan Polsek Lantari Jaya Polres Bombana pada Kamis (6/3/2025) di Kantor Lurah Aneka Marga, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pokok di bulan Ramadan.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda didampingi Wakapolda Sultra Brigjen Amur Chandra Juli Buana, S.H., M.H., serta sejumlah pejabat utama (PJU) Polda Sultra. Turut hadir Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., Camat Rarowatu Utara Hajar Aswad, S.E., M.P.W., Lurah Aneka Marga Justang Busasa, S.Ip., serta Direktur PT. Jhonlin Batu Mandiri (JBM) H. Paijan. Sekitar 500 warga turut serta dalam kegiatan ini.

Pasar murah yang diinisiasi Polsek Lantari Jaya ini menyediakan 600 paket sembako dengan harga subsidi. Paket yang seharusnya seharga Rp102.000 ini dijual kepada masyarakat hanya seharga Rp80.000 per paket. Setiap paket berisi 1 kg gula pasir, 1 kg tepung terigu, 1 liter minyak goreng, 1 kaleng susu, dan 3 kg beras. Program ini terselenggara berkat kerja sama dengan PT. Prima Alam Gemilang (PAG), PT. Jhonlin Batu Mandiri (JBM), CV. MSV, dan Toko Ahmad Mas.

Dalam tinjauannya, Kapolda Sultra memastikan bahwa kegiatan pasar murah berjalan lancar dan tepat sasaran. Ia juga menyerahkan secara simbolis paket sembako murah kepada warga bersama Wakapolda, Kapolres Bombana, serta Direktur PT. JBM.

“Kami ingin memastikan bahwa bantuan ini benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan seperti ini sangat penting untuk membantu meringankan beban warga, terutama di bulan Ramadan yang kebutuhan pokoknya meningkat,” ujar Kapolda Sultra Irjen Dwi Irianto.

Selain itu, ia mengapresiasi kolaborasi antara pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam mendukung kegiatan sosial seperti ini. Menurutnya, kerja sama yang baik dapat membantu menciptakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Kami berharap sinergi antara Polri, pemerintah, dan dunia usaha terus berlanjut dalam berbagai program sosial lainnya. Dengan kerja sama yang solid, kita bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi menegaskan bahwa pasar murah ini adalah bagian dari upaya kepolisian untuk hadir di tengah masyarakat dan memberikan solusi nyata terhadap persoalan ekonomi.

“Kami tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga ingin berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan warga. Kami berharap kegiatan ini dapat membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau,” kata Kapolres.

Kegiatan pasar murah berlangsung dengan lancar hingga pukul 14.40 WITA. Setelah acara, Kapolda Sultra dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kota Kendari. Situasi selama kegiatan berlangsung aman dan kondusif.

Bombana, sultranet.com – Menjelang bulan suci Ramadhan, Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM menggelar pasar murah di Kecamatan Rarowatu Utara dan Lantari Jaya. Program ini disambut antusias oleh masyarakat yang berbondong-bondong memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau. (27/2)

Kegiatan pasar murah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengendalikan inflasi serta membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga yang kerap terjadi menjelang bulan puasa. Berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan tepung dijual dengan harga subsidi melalui kerja sama dengan Perum Bulog sebagai penyedia bahan utama.

Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Bombana, Asis Fair, yang turun langsung memantau jalannya kegiatan, menegaskan bahwa pasar murah ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga di daerah. “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses terhadap bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Ini adalah upaya konkret kami untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat, terutama menjelang bulan Ramadhan,” ujarnya.

Ferawati, Kepala Bidang Perdagangan sekaligus koordinator pasar murah, menjelaskan bahwa program ini akan terus digelar di berbagai kecamatan lainnya agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas. “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat di seluruh wilayah Bombana, termasuk daerah terpencil, dapat merasakan dampak positif dari program ini. Pasar murah ini bukan hanya sekadar membantu warga membeli bahan pokok dengan harga lebih murah, tetapi juga sebagai langkah untuk menekan kenaikan harga di pasaran,” katanya.

Camat Rarowatu Utara, Abdul Hajar Aswad, yang turut hadir dan mengarahkan warganya untuk memanfaatkan pasar murah ini, mengungkapkan apresiasinya terhadap langkah pemerintah. “Kami sangat berterima kasih atas inisiatif ini. Pasar murah seperti ini sangat membantu warga kami, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan terbatas. Dengan adanya harga yang lebih murah, mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih ringan,” tuturnya.

Warga yang datang ke pasar murah mengaku sangat terbantu dengan adanya program ini. Seorang ibu rumah tangga asal Rarowatu Utara, Hasna, menyampaikan rasa syukurnya karena bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih bersahabat. “Beras dan minyak goreng biasanya mahal kalau mendekati bulan puasa, tapi di pasar murah ini harganya jauh lebih murah. Semoga kegiatan seperti ini sering diadakan,” ujarnya.

Selain menekan inflasi, pasar murah juga diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat serta mengurangi potensi kelangkaan bahan pokok di pasaran. Pemerintah Kabupaten Bombana akan terus menggencarkan kegiatan serupa di berbagai wilayah guna memastikan stabilitas harga menjelang dan selama Ramadhan.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah. Rakor ini digelar secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sultra dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Selasa, 4 Februari 2025.

Rakor yang menjadi agenda rutin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini menghadirkan sejumlah pejabat tinggi dari berbagai kementerian dan lembaga negara, termasuk Jaksa Agung, Kapolri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP), serta Kepala Badan Pangan Nasional.

Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mempercepat digitalisasi perizinan guna menekan praktik korupsi di sektor pelayanan publik. “Masih banyak daerah yang mengandalkan perizinan manual, ini berpotensi menimbulkan gratifikasi, pungutan liar, hingga suap. Dengan digitalisasi, kita bisa menutup celah tersebut,” katanya.

Untuk itu, pemerintah telah mengembangkan sistem layanan perizinan berbasis digital seperti Mal Pelayanan Publik dan Online Single Submission (OSS) yang dikelola Kementerian Investasi. Namun, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, baru 272 daerah yang telah menerapkan Mal Pelayanan Publik. “Kita harus percepat ini, agar investasi semakin mudah dan transparan,” ujar Tito.

Sebagai bentuk penguatan pengawasan, dilakukan penandatanganan MoU antara Mendagri, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK, serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. MoU ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan perizinan yang lebih transparan serta mencegah praktik korupsi di sektor tersebut.

Inflasi Jelang Ramadan Jadi Perhatian Serius

Selain membahas perizinan, rakor juga menyoroti pengendalian inflasi, terutama menjelang bulan Ramadan. Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, melaporkan bahwa inflasi Januari 2025 secara tahunan (year-on-year/y-on-y) mencapai 0,76%. Angka ini lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, terjadi deflasi 0,76% secara bulanan (month-to-month/m-to-m) akibat turunnya tarif listrik dan harga komoditas tertentu.

Amalia menjelaskan bahwa kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga berkontribusi terhadap deflasi dengan andil 1,44%. Sementara itu, inflasi tahunan terbesar disebabkan oleh kenaikan harga makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi 1,07%. Komoditas utama penyumbang inflasi adalah minyak goreng, sigaret kretek mesin (SKM), dan cabai rawit.

Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ke-5 Januari 2025, sebanyak 35 provinsi mengalami kenaikan IPH, sementara tiga provinsi mengalami penurunan. Komoditas yang paling berkontribusi terhadap kenaikan harga adalah cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras.

Mendagri meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah antisipatif guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama menghadapi tingginya permintaan selama Ramadan. “Harga bahan pokok harus dikendalikan sejak awal agar masyarakat tidak terbebani dengan lonjakan harga menjelang bulan puasa,” ujarnya.

Pemprov Sultra turut berkomitmen dalam upaya pengendalian inflasi dan peningkatan pengawasan perizinan. Perwakilan daerah yang hadir dalam rakor ini antara lain Asisten II Setda, Asintel Kejati, Staf Ahli Ekonomi, Kepala Dinas Perhubungan, Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), perwakilan Bank Indonesia (BI), BPS, Bulog, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Ketahanan Pangan, serta sejumlah instansi terkait lainnya.

Dengan adanya koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan implementasi layanan perizinan digital dapat segera merata serta pengendalian inflasi dapat berjalan lebih efektif demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan kesejahteraan masyarakat.

Kendari, sultranet.com – Inflasi di Sulawesi Tenggara (Sultra) tercatat stabil dan terkendali pada Januari 2025, menempatkan provinsi ini sebagai salah satu daerah dengan inflasi terendah di Indonesia. Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra pada Senin (3/2/2025), inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 0,39%, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 0,76%.

Pj. Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, menyatakan apresiasinya atas capaian ini. Ia menegaskan pentingnya menjaga kestabilan harga, terutama menjelang Bulan Suci Ramadan 1446 H.

“Menjelang Ramadan, kita harus memastikan inflasi tetap terkendali agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan pasokan barang tidak terganggu. Sinergi antara pemerintah, TPID, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas harga,” ujar Andap.

Inflasi Sultra yang relatif rendah ini menempatkannya di posisi ketiga terendah dari 38 provinsi di Indonesia. Inflasi tertinggi tercatat di Papua Pegunungan sebesar 4,55%, sementara Nusa Tenggara Timur mengalami deflasi sebesar -0,06%. Beberapa komoditas yang memberikan kontribusi terhadap inflasi tahunan di Sultra antara lain emas perhiasan (0,31%), sigaret kretek mesin atau SKM (0,25%), serta mobil (0,11%).

Di sisi lain, beberapa komoditas justru menekan laju inflasi tahunan, seperti tarif listrik (-1,70%), tomat (-0,18%), angkutan udara (-0,14%), dan cabai rawit (-0,10%). Kondisi ini menunjukkan adanya keseimbangan harga di pasaran.

Secara wilayah, tingkat inflasi tahunan di kabupaten/kota di Sultra bervariasi. Kabupaten Konawe mengalami deflasi terdalam sebesar -1,24%, disusul Kota Bau-Bau (-0,47%) dan Kota Kendari (-0,38%). Sementara itu, Kabupaten Kolaka mencatatkan inflasi tertinggi sebesar 0,48%.

Pemerintah Provinsi Sultra terus melakukan berbagai langkah strategis untuk mengendalikan inflasi. Salah satu kebijakan yang berdampak signifikan adalah pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan PT PLN (Persero) yang berlaku selama Januari hingga Februari 2025.

“Angka inflasi yang terkendali ini merupakan hasil kerja keras seluruh pihak. Saya mengapresiasi TPID dan seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi. Kami akan terus memantau dinamika pasar serta memperkuat langkah-langkah strategis agar stabilitas harga dan ketersediaan komoditas tetap terjaga,” kata Andap.

Lebih lanjut, Andap menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan bagian dari upaya menjaga perekonomian daerah agar tetap stabil dan berkelanjutan.

“Sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, TPID, pelaku pasar, dan masyarakat sangat penting. Ke depan, kami akan terus memperkuat koordinasi serta mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan dan intervensi pasar agar harga-harga tetap stabil,” tambahnya.

Stabilitas inflasi menjadi kunci utama dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama dalam menghadapi momen penting seperti Ramadan dan Idulfitri. Pemerintah Provinsi Sultra memastikan akan terus mengawal kebijakan yang dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Tag:

Frasa kunci:

Topik: