Kendari, sultranet.com – Rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah Tahun 2025 resmi dimulai dengan penyelenggaraan Gala Dinner yang berlangsung di Pelataran Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara. Acara yang digelar pada Selasa (26/8/2025) ini dihadiri Menteri Dalam Negeri, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, para gubernur se-Sulawesi, bupati/wali kota, ketua DPRD, serta pejabat kementerian lainnya.

Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si turut hadir sebagai bagian dari forum nasional tersebut. Kehadirannya tidak hanya sebagai agenda seremonial, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat relasi antarpemimpin daerah. Melalui kesempatan ini, para kepala daerah dapat membangun komunikasi informal mengenai tantangan dalam penyusunan produk hukum daerah yang sering kali memerlukan koordinasi lintas wilayah dan lintas sektor.

Acara pembuka Rakornas ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Para tamu disambut dengan suguhan kuliner khas Sulawesi Tenggara serta penampilan tarian tradisional yang menggambarkan kekayaan budaya lokal. Nuansa kehangatan semakin terasa ketika perbincangan antarpeserta mencair di berbagai sudut area jamuan.

Di sela kegiatan, Bupati Bombana menegaskan pentingnya forum seperti ini dalam memperkuat sinergi pemerintahan daerah. “Pertemuan informal seperti ini sangat berarti karena membuka ruang diskusi yang lebih cair tentang berbagai persoalan di daerah. Kita bisa saling berbagi perspektif dan mencari solusi bersama,” ujarnya.

Tak hanya menjadi ajang silaturahmi, Gala Dinner juga menjadi momentum awal untuk memetakan isu-isu strategis yang akan dibahas dalam Rakornas, terutama terkait penyusunan regulasi daerah yang efektif, adaptif, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Kolaborasi antardaerah disebut menjadi kunci untuk menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika pembangunan.

Acara ditutup dengan penampilan artis asal kawasan timur Indonesia yang menambah semarak malam pembuka Rakornas. Para tamu terlihat menikmati rangkaian hiburan sembari melanjutkan percakapan ringan, menjadikan malam tersebut bukan hanya sebagai pembuka agenda nasional, tetapi juga sebagai wadah membangun kedekatan antarpemangku kepentingan.

Seluruh rangkaian pembukaan ini menjadi penanda dimulainya agenda Rakornas Produk Hukum Daerah yang dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari ke depan dengan fokus penguatan kualitas regulasi daerah sebagai fondasi penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.

KENDARI, sultranet.com – Bupati Kolaka Utara, Drs. Nur Rahman Umar, MH, menghadiri Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2025 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aula Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara, Kamis (31/7/2025).

Rakor ini diikuti seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tenggara beserta pejabat pendukung, dalam upaya bersinergi membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk meningkatkan kesadaran kolektif semua unsur pemerintah daerah dalam memberantas korupsi yang masih menjadi tantangan serius di berbagai wilayah.

Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, dalam sambutannya menegaskan bahwa korupsi merupakan pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan hambatan utama pembangunan nasional maupun daerah.

“Korupsi merampas hak dasar masyarakat dan menghancurkan masa depan generasi,” ujar Gubernur singkat namun penuh makna.

Ia juga menegaskan pentingnya langkah pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan dengan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas di setiap lini birokrasi.

Gubernur Andi Sumangerukka juga menguraikan empat langkah konkret yang dijalankan Pemprov Sultra guna mencegah korupsi, yaitu memperkuat pengawasan internal, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan transparansi pengelolaan aset daerah dan sektor strategis seperti tambang dan hutan, serta pembinaan etika dan integritas ASN dan kepala daerah.

Gubernur mengingatkan, “Pencegahan korupsi adalah tanggung jawab kita bersama.” Dia mengajak semua elemen masyarakat, tak terkecuali dunia usaha dan media, untuk ambil bagian dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

Ditempat yang sama, Bupati Nur Rahman Umar dari Kolaka Utara menegaskan komitmen daerahnya dalam mendukung upaya tersebut.

“Kami berkomitmen membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” katanya tegas.

Ia menyebutkan bahwa peningkatan pengawasan internal dan penerapan whistleblowing system merupakan fokus utama Pemkab Kolaka Utara untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, Bupati juga menjelaskan pentingnya digitalisasi dalam pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah. Dengan penggunaan teknologi, transparansi dapat ditingkatkan sehingga masyarakat bisa lebih mudah mengawasi setiap proses pelayanan dan pengelolaan anggaran.

Kehadiran dan komitmen kuat Bupati Kolaka Utara dalam rakor ini menjadi sinyal positif bahwa daerahnya siap menjadi bagian kunci dalam perjuangan bersama membangun berdemokrasi yang bebas dari korupsi dan mengedepankan kesejahteraan rakyat Sulawesi Tenggara.

Rakor ini juga menjadi momen penandatanganan Internal Audit Charter oleh Gubernur Sultra, serta komitmen bersama Kepala Daerah dan Ketua DPRD Sulawesi Tenggara dalam pencegahan korupsi. Lima Organisasi Perangkat Daerah dengan aset terbesar juga menandatangani fakta integritas sebagai bentuk nyata kesungguhan dalam menjaga amanah dan aset daerah.

Kegiatan ini mendapat apresiasi langsung dari Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Agung Yudha Wibowo, yang menyatakan dukungannya terhadap upaya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan KPK dalam memperkuat pencegahan korupsi.

Kendari, sultranet.com – Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2025 yang digelar oleh Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ruang Pola, Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kamis (31/7/2025). Ia hadir mewakili Bupati Bombana dalam forum strategis tersebut.

Rakor ini digelar untuk memperkuat sinergi antara KPK dan pemerintah daerah dalam menekan potensi praktik korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kegiatan tersebut berlandaskan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang mengamanatkan KPK melakukan koordinasi dengan instansi berwenang memberantas korupsi dan penyelenggara pelayanan publik.

Acara dihadiri Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, para bupati dan wali kota se-Sultra, serta jajaran pejabat terkait. Pertemuan ini menjadi ruang bertukar informasi, menyamakan persepsi, dan menyusun langkah bersama untuk mengawal tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.

Ahmad Yani menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus menjadi gerakan bersama, tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat. “Kita perlu memastikan setiap kebijakan dan pelayanan publik di Bombana berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya di sela kegiatan.

Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen menjalankan program-program pencegahan korupsi yang telah direkomendasikan KPK, termasuk penguatan sistem pengadaan barang dan jasa, penertiban aset daerah, peningkatan kualitas SDM, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Langkah ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari upaya nyata membangun kepercayaan publik,” kata Ahmad Yani.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka mengapresiasi kehadiran kepala daerah dan wakil kepala daerah di forum tersebut. Ia menilai, partisipasi aktif pemerintah daerah menjadi modal penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. “Pencegahan korupsi adalah investasi jangka panjang untuk daerah kita. Tidak ada daerah yang bisa berkembang jika masih dibayangi praktik korupsi,” tegasnya.

Melalui Rakor ini, KPK mendorong daerah untuk terus memperbaiki sistem perencanaan dan penganggaran, memperkuat manajemen aset, meningkatkan keterbukaan informasi publik, serta memastikan seluruh proses administrasi dan pelayanan berlangsung efisien dan bebas dari pungutan liar.

Bagi Bombana, keikutsertaan dalam agenda ini diharapkan memperkokoh langkah-langkah yang telah diambil sebelumnya dalam membangun pemerintahan yang bersih dan terpercaya. Forum ini juga menjadi momentum memperluas jaringan koordinasi dengan pemerintah provinsi, KPK, dan sesama pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara.

Dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas, Pemerintah Kabupaten Bombana bertekad menjadikan pencegahan korupsi sebagai budaya kerja di semua lini. Harapannya, tata kelola yang baik akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah nyata membentuk generasi unggul dan sehat.

Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR), memimpin langsung rapat koordinasi percepatan pelaksanaan program tersebut di Ruang Pola Kantor Gubernur, Selasa, 3 Juni 2025.

“Program ini bukan sekadar urusan makan, ini tentang menyelamatkan masa depan anak-anak kita. Saya sendiri yang akan memantau langsung progres pelaksanaannya,” jelas Gubernur Andi Sumangerukka.

Dalam arahannya di hadapan Forkopimda, kepala OPD, perwakilan 17 kabupaten/kota, dan Deputi Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Ia menegaskan komitmennya menjadikan Sultra sebagai contoh sukses nasional, sekaligus pilot project kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah.

Program MBG di Sultra menyasar anak-anak PAUD hingga SMA/SMK/MA, santri, siswa SLB, ibu hamil, menyusui, dan balita. Target penerima manfaat tercatat sebanyak 705.478 jiwa.

Gubernur memerintahkan agar seluruh laporan progres pembangunan dan operasional Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG) dari seluruh daerah dikirimkan ke meja kerjanya setiap pekan.

“Tidak boleh ada kabupaten atau kota yang ketinggalan. Ini kerja cepat dan terstruktur,” tegasnya.

Ia juga meminta Satgas MBG Provinsi segera memetakan lokasi pembangunan SPPG secara teknis dan menyelaraskan data pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih.

Terkait logistik pangan, Gubernur memerintahkan instansi terkait menjalin komunikasi intensif dengan Koperasi Merah Putih, mitra strategis pengadaan pangan bergizi.

“Kita punya potensi pangan lokal dan semangat gotong royong. Mari kita buktikan bahwa Sultra bisa bersinergi,” ucapnya penuh semangat.

Pada kesempatan itu, Gubernur memberi apresiasi atas kesiapan Lanud Haluoleo menyediakan lahan SPPG untuk ribuan siswa.

Ia juga mendukung penuh rencana Kadin Sultra membangun 51 titik SPPG, delapan di antaranya sudah disetujui.

Kepada Kanwil Kemenag, Gubernur meminta kepastian dukungan agar tidak ada pihak ketiga yang menarik diri.

Ia juga menginstruksikan BKKBN melibatkan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk menyempurnakan data penerima manfaat kelompok rentan non-peserta didik.

Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan program ini mencerminkan kinerja seluruh elemen pemerintahan di Sulawesi Tenggara.

“Saya tidak ingin program ini jalan lambat. Ini adalah warisan terbaik kita bagi anak-anak Sultra,” tandasnya.

Ditempat yang sama, Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN RI, Dr. Nyoto Suwigno, menjelaskan bahwa program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi anak, tetapi juga mendongkrak prestasi belajar, kesejahteraan petani dan UMKM, serta memperkuat ekonomi daerah.

“Setiap SPPG akan dikelola secara profesional. Satu kepala SPPG, satu akuntan, satu ahli gizi, dan 47 tenaga penjamah makanan lokal. Semua diberi pelatihan sesuai standar nasional,” singkat Dr. Nyoto.

Kendari, Sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Rakor ini sekaligus menjadi momen sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ini diikuti oleh seluruh gubernur, wali kota, dan bupati se-Indonesia, serta pejabat kementerian dan lembaga terkait. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan sejumlah narasumber lain turut hadir memberikan arahan.

Agenda utama rapat ini adalah membahas langkah-langkah konkret pengendalian inflasi daerah sepanjang tahun 2025 sekaligus memperkuat pemahaman pemerintah daerah tentang Inpres No. 9 Tahun 2025 yang menginstruksikan percepatan pembentukan koperasi di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi dan pembentukan koperasi memerlukan sinergi kuat antar lembaga dan pemerintah daerah. “Pembentukan koperasi ini sangat membutuhkan peran aktif kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Bupati dan wali kota sebagai pembina harus memfasilitasi percepatan pembentukan koperasi. Ini adalah program strategis nasional yang wajib didukung seluruh jajaran pemerintah,” ujarnya.

Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan menyampaikan amanat Presiden Prabowo Subianto melalui dua kebijakan kunci: Inpres No. 9 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden (Keppres) No. 9 Tahun 2025 tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan. Satgas ini bertugas di tingkat nasional hingga kabupaten/kota dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden.

“Presiden ingin desa-desa tumbuh dan berkembang, petani serta nelayan sejahtera, dan rantai pasok kebutuhan pokok dipersingkat agar harga tetap terkendali. Koperasi adalah kunci untuk mencapai semua itu,” tegas Zulkifli Hasan.

Satgas tersebut memiliki lima tugas utama: koordinasi kebijakan antar kementerian/lembaga dan pemda, memastikan pembentukan 80.000 koperasi desa, pemetaan potensi desa/kelurahan, pendampingan kelembagaan dan sumber daya manusia, serta menyelesaikan hambatan melalui mekanisme debottlenecking.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan perkembangan inflasi di minggu ketiga Mei 2025. Berdasarkan data BPS, terdapat kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di tujuh provinsi, sementara 31 provinsi lainnya mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya. Komoditas utama penyumbang kenaikan harga adalah cabai rawit dan cabai merah. Beberapa bahan pokok lain seperti bawang putih, minyak goreng, telur ayam ras, dan daging ayam ras mengalami fluktuasi harga.

“Perlu kewaspadaan ekstra terhadap harga beras dan telur ayam ras karena ini merupakan konsumsi harian masyarakat,” kata Amalia.

Dalam arahannya, Mendagri melalui Sekretaris Jenderal Kemendagri menginstruksikan seluruh kepala daerah dan dinas terkait untuk aktif memonitor harga bahan pokok strategis seperti beras, telur ayam ras, daging ayam ras, minyak goreng, dan bawang putih guna menyusun langkah pengendalian inflasi yang efektif.

Dari Sulawesi Tenggara, Gubernur Andi Sumangerukka didampingi sejumlah pejabat tinggi daerah seperti Asisten II Sekda, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, serta Kepala Biro Perekonomian Setda Sultra. Kolaborasi lintas sektor ini menegaskan komitmen Sultra dalam mendukung pengendalian inflasi sekaligus suksesnya program pembentukan Koperasi Merah Putih.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa, Sultra berharap upaya stabilisasi harga dan penguatan ekonomi rakyat dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan program ini diharapkan bisa menjadi kunci penguatan ekonomi desa dan ketahanan pangan nasional.

Kendari, Sultranet.com – Sebanyak 1.000 santri tahfidz resmi diwisuda dalam momen Milad ke-16 Pondok Pesantren Tahfidz Baitul Qur’an Al Askar Kendari yang digelar penuh khidmat di Aula Ponpes, Kamis, 8 Mei 2025. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) yang diwakili Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Karo Kesra) Setda Sultra, Iwan Susanto, hadir dan menyampaikan apresiasi atas pencapaian lembaga pendidikan Islam ini dalam mencetak generasi Qur’ani yang tangguh.

Acara ini juga dihadiri tokoh-tokoh nasional dan daerah, termasuk Ketua Majelis Ulama Internasional Dr. Habib Salim Segaf Al-Jufri yang juga mantan Menteri Sosial RI, Dewan Majelis Ulama Indonesia Prof. Dr. KH. Didin Hafidhudin, serta Syekh Kamal Al Khattami dari Madinah. Turut hadir juga perwakilan Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, para pimpinan yayasan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutan Gubernur Sultra yang dibacakan Karo Kesra, pemerintah provinsi menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh tamu undangan dari luar daerah serta rasa bangga atas terselenggaranya wisuda akbar santri tahfidz.

“Semoga selama berada di Bumi Anoa, para tamu mendapat kesan yang menyenangkan dan penuh keberkahan,” ujar Iwan Susanto.

Ia juga menyampaikan selamat kepada seluruh santri yang diwisuda serta pimpinan dan pengurus pondok pesantren yang telah kembali melahirkan para hafizh dan hafizhah tahun ini. Pemerintah berharap momentum ini semakin memotivasi santri untuk terus belajar dan menjadi generasi unggul berkarakter Qur’ani.

“Kepada para santri, teruslah menjaga semangat belajar. Kalian adalah masa depan daerah dan bangsa,” kata Iwan, menegaskan peran penting generasi muda dalam pembangunan bangsa yang beradab dan religius.

Ia mengingatkan bahwa di tengah kemajuan teknologi informasi saat ini, tantangan bagi generasi muda semakin kompleks. Pornografi, narkoba, pergaulan bebas, dan radikalisme menjadi ancaman serius. Oleh karena itu, pendidikan agama yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis harus dijadikan benteng utama dalam membentuk karakter generasi muda.

“Peran sinergis antara pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam membina generasi muda yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Sultra, lanjut Iwan, menyambut baik kehadiran pondok-pondok pesantren yang konsisten membina dan mencetak kader bangsa yang cinta Al-Qur’an.

“Kami menyampaikan terima kasih atas ketulusan dan keikhlasan seluruh jajaran pondok pesantren dalam mendidik santri yang tidak hanya menghafal, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan,” ujarnya.

Selain rangkaian wisuda dan milad, acara ini juga menjadi momentum penting dengan dilakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Santri Putri dan Sport Center Baitul Qur’an Al Askar Kendari. Kehadiran fasilitas baru ini diharapkan dapat semakin menunjang aktivitas pendidikan dan pembinaan santri di lingkungan pesantren.

Dengan semangat kolaborasi, Iwan mengajak seluruh elemen untuk terus membangun Sultra yang religius, aman, sejahtera, dan maju dalam semangat menuju Indonesia Emas 2045.

“Sinergi semua pihak menjadi kunci. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung generasi muda yang produktif dan berlandaskan nilai-nilai luhur,” pungkasnya.

Kegiatan Milad ke-16 dan Wisuda Akbar 1.000 Santri Tahfidz ini tak hanya menjadi bukti keberhasilan pendidikan Islam, tetapi juga cerminan tumbuhnya kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya membina karakter melalui Al-Qur’an. Ponpes Baitul Qur’an Al Askar Kendari kembali menunjukkan eksistensinya sebagai pusat pendidikan Islam yang mencerahkan dan membumi.

Kendari, sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2025-2030, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, resmi menjabat setelah prosesi Serah Terima Jabatan (Sertijab) yang berlangsung di Kantor Gubernur Sultra, Kendari, pada Senin (3/3/2025). Acara tersebut dihadiri oleh jajaran Pemerintah Provinsi Sultra, Forkopimda, Pimpinan Instansi Vertikal, serta Bupati dan Wali Kota se-Sultra, termasuk Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan komitmennya untuk mewakafkan diri dalam membangun Sultra yang lebih maju, aman, sejahtera, dan religius. “Melalui momentum serah terima jabatan ini, kami pertegas kembali tekad dan komitmen kami sejak awal mencalonkan diri sebagai Gubernur. Kami dengan penuh kesungguhan siap mewakafkan diri untuk masyarakat dan daerah Sultra,” ujarnya.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada pejabat sebelumnya, Komjen Pol (Purn) dr. (HC) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., yang telah memimpin pembangunan Sultra selama satu tahun lima bulan. “Banyak prestasi cemerlang yang membanggakan kita semua, salah satunya adalah suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., yang turut hadir dalam acara tersebut, menyatakan optimisme terhadap kepemimpinan baru di Sultra. Menurutnya, sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik. “Kami siap berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi untuk membangun Bombana dan Sulawesi Tenggara secara keseluruhan,” katanya.

Prosesi Sertijab ini menjadi awal dari kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka dalam menjalankan visi dan misinya untuk membawa Sultra ke arah yang lebih baik. Seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat berharap agar pembangunan di berbagai sektor semakin meningkat di bawah kepemimpinannya.

Kendari, SultraNet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar gladi bersih penyambutan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka dan Ir Hugua, di Bandara Haluoleo, Jumat (28/2/2025). Penyambutan ini menjadi bagian awal dari rangkaian agenda serah terima jabatan dan pelantikan resmi pasangan pemimpin baru Sultra periode 2025-2030, yang akan berlangsung hingga 3 Maret 2025.

Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. H Asrun Lio., M.Hum., Ph.D, menjelaskan bahwa gladi bersih dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan acara berjalan lancar dan khidmat. Ia menegaskan bahwa Pemprov telah mempersiapkan seluruh teknis kegiatan secara matang. “Gladi ini penting agar seluruh unsur yang terlibat memahami peran dan tanggung jawabnya, sehingga pelaksanaan nanti bisa berjalan tanpa hambatan,” ujar Asrun Lio.

Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra terpilih dijadwalkan tiba di Bandara Haluoleo Kendari pada Sabtu, 1 Maret 2025 pukul 01.55 WIB. Setibanya, keduanya akan disambut dengan prosesi adat Tolaki berupa pengalungan selempang dan penyematan kampurui, sebagai simbol penghormatan adat kepada pemimpin baru.

Ketua Tim Pengendali Program Quick Win ASR-Hugua, Mayjen TNI (Purn) Purnomo Sidi, S.I.P., M.H., M.M, menuturkan bahwa penyambutan tersebut bukan sekadar seremonial, tetapi juga bentuk penerimaan dari seluruh masyarakat Sultra. “Ini adalah wujud kebersamaan kita dalam menyambut pemimpin daerah yang akan membawa Sultra ke arah yang lebih baik,” ungkap Purnomo Sidi.

Rangkaian kegiatan penyambutan dilanjutkan dengan arak-arakan menuju Rumah Jabatan Gubernur Sultra. Di sana, pasangan gubernur dan wakil gubernur akan disambut tarian dari empat etnis di Sultra. Turut hadir menyambut, para staf ahli, asisten Sekda dan istri, kepala OPD beserta istri/suami, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan sejumlah paguyuban adat.

Sore harinya, kegiatan berlanjut di Aula Merah Putih Rujab Gubernur Sultra dengan penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja seluruh pimpinan OPD. Penandatanganan ini menjadi komitmen awal pemerintahan baru untuk menjunjung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Menjelang malam, diadakan kultum, buka puasa bersama, salat Magrib berjamaah, perkenalan pejabat, makan malam bersama, serta salat Isya dan Tarawih. Kegiatan tersebut dihadiri Forkopimda beserta istri, para kepala OPD dan pasangan, tokoh agama, adat, serta masyarakat.

Agenda hari kedua, Minggu 2 Maret 2025, diisi dengan pengambilan voice over Ramadhan oleh RRI dan dilanjutkan dengan pembagian sembako yang dihadiri seluruh kepala perangkat daerah. Gubernur dan Wakil Gubernur juga dijadwalkan memberikan ceramah usai salat Isya dan Tarawih berjamaah.

Puncak rangkaian kegiatan berlangsung pada Senin, 3 Maret 2025. Dimulai dengan apel pagi dan pembagian 556 paket sembako bagi ASN Golongan I dan II. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum berbagi di awal masa jabatan pemerintahan baru.

Masih di hari yang sama, dilaksanakan serah terima jabatan antara Pj Gubernur Sultra 2023–2025, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H dengan Gubernur definitif Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka. Acara tersebut juga diisi dengan sambutan dari kedua belah pihak, serta penyerahan memori jabatan.

Rangkaian seremoni itu turut disaksikan oleh unsur Forkopimda, Ketua DPRD, Kapolda Sultra, Danrem 143/HO, Kajati, Kapengti, Kabinda, Danlanal, Danlanud, bupati/wali kota se-Sultra, instansi vertikal, kepala OPD, serta unsur PKK dan Dharma Wanita.

Sebagai penutup agenda resmi, DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara akan menggelar rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sultra dengan menyampaikan pidato pengantar, menandai babak baru pemerintahan Sulawesi Tenggara selama lima tahun ke depan.

Agenda ini sekaligus menjadi wujud sinergi lintas lembaga dan tokoh masyarakat dalam menyongsong pemerintahan baru yang diharapkan mampu membawa perubahan signifikan bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sultra.

Jakarta, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., terus memantau tahapan persiapan pelantikan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra terpilih, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua, bersama 16 Bupati dan Wali Kota se-Sultra di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025. (18/2)

“Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 akan dilaksanakan secara serentak oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 20 Februari, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2025 tentang tata cara pelantikan kepala dan wakil kepala daerah,” ujar Pj Gubernur, Selasa (18/2/2025).

Sekda Sultra menambahkan bahwa sebelum pelantikan, para kepala daerah terpilih menjalani berbagai tahapan persiapan. Setelah pemeriksaan kesehatan, Selasa (18/2/2025) mereka mengikuti gladi kotor di sekitar Lapangan Monas, Jakarta.

“Hari ini gladi pertama dilakukan dengan pakaian olahraga sejak pagi hingga selesai. Para kepala daerah dari Sultra berangkat bersama dari satu hotel menuju lokasi menggunakan tiga bus. Gladi ini mencakup pembentukan pleton, penghormatan, dan peraturan baris-berbaris. Meski terdengar sederhana, persiapan ini penting karena peserta pelantikan cukup banyak,” jelasnya.

Gladi resik dijadwalkan pada Rabu (19/2/2025), sebelum pelantikan keesokan harinya. Setelah pelantikan, seluruh kepala daerah dan wakilnya akan mengikuti orientasi di Magelang.

“Kami berharap semua kepala daerah terpilih tetap dalam kondisi prima dan pelantikan berjalan lancar. Semoga mereka kembali ke Sultra tanpa kendala,” kata Sekda Sultra.

Selain Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, berikut 16 Bupati/Wali Kota serta Wakil Bupati/Wakil Wali Kota terpilih yang akan dilantik:

• Kolaka: H. Amri, S.STP., M.Si dan H. Husmaluddin
• Konawe: H. Yusran Akbar, S.T. dan H. Syamsul Ibrahim, S.E., M.Si
• Bombana: Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si
• Buton Utara: Afirudin Mathara, S.H., M.H dan Rahman, S.KM., M.Kes
• Kolaka Timur: Abd. Azis, S.H., M.H dan Yosep Sahaka, S.Pd
• Muna Barat: La Ode Darwin dan Drs. Ali Basa, M.S.
• Konawe Selatan: Irham Kalenggo, S.Sos., M.Si dan H. Wahyu Ade Pratama Imran, S.H.
• Muna: Drs. H. Bachrun, M.Si dan La Ode Asrafil, S.H., M.H
• Buton: Alvin Akawijaya Putra, S.H dan Syarifudin Saafa, S.T.
• Buton Selatan: Muhammad Adios, S.Sos dan La Ode Risawal, S.H
• Wakatobi: H. Haliana, S.E dan Dra. Hj. Safia Wualo
• Kolaka Utara: Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H dan H. Jumarding, S.E.
• Konawe Utara: H. Ikbar, S.H., M.H dan H. Abu Haera, S.Sos., M.Si
• Konawe Kepulauan: Rifqi Saifullah Razak, S.T dan Muhamad Farid, S.E
• Kota Kendari: dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM dan Sudirman
• Kota Baubau: H. Yusran Fahim, S.E dan Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc.

Pelantikan ini menjadi momen penting dalam transisi pemerintahan di Sulawesi Tenggara, menandai dimulainya masa jabatan baru bagi kepala daerah hasil Pilkada 2024.

Tags:
Frasa kunci:
Topik:

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui Zoom, Senin, 17 Februari 2025. Rakor ini juga membahas kesiapan angkutan Lebaran 2025 yang diprediksi akan mengalami lonjakan signifikan.

Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri oleh berbagai kementerian serta lembaga terkait, termasuk Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono, serta perwakilan dari Satgas Pangan Polri, Kementerian Pertanian, dan Badan Pangan Nasional. Dari Pemprov Sultra, hadir Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Karo Perekonomian, Sekdis ESDM, serta perwakilan dari BPS, BI, Dinas Ketahanan Pangan, dan dinas terkait lainnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mempersiapkan strategi matang dalam menghadapi lonjakan mobilitas saat Lebaran. “Pada 1 Maret 2025, kita memasuki bulan Ramadan, dan setelah itu ada libur nasional Idul Fitri yang selalu diikuti oleh peningkatan mobilitas masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama dalam pengelolaan transportasi, baik darat, laut, maupun udara, untuk memastikan arus mudik berjalan lancar,” ujar Tito.

Lebaran tahun ini ditetapkan jatuh pada 31 Maret – 1 April 2025, dengan cuti bersama pada 2, 3, 4, dan 7 April. Untuk mengurangi kepadatan, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi merekomendasikan kebijakan Work From Anywhere (WFA) mulai 24 Maret 2025. “Kami juga berharap dukungan penuh terhadap program mudik gratis serta penyediaan rest area di jalur-jalur utama,” kata Dudy.

Selain persiapan transportasi, rapat ini juga membahas kondisi inflasi nasional. Tito Karnavian melaporkan bahwa inflasi tahun ke tahun (Januari 2025 terhadap Januari 2024) tercatat sebesar 0,76%, sementara inflasi bulan ke bulan (Januari 2025 terhadap Desember 2024) mengalami deflasi sebesar -0,76%. “Deflasi ini disebabkan oleh turunnya harga di sektor perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar -9,16%, serta sektor informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -8,08%,” jelasnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menambahkan bahwa menjelang Ramadan dan Idul Fitri, kenaikan harga beberapa komoditas harus diantisipasi. “Daging ayam ras, tarif angkutan udara, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, beras, dan emas perhiasan menjadi komoditas yang perlu mendapatkan perhatian lebih karena tingginya permintaan,” katanya.

Dalam pemantauan harga, Kabupaten Bombana tercatat mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar 4,98%, menjadikannya salah satu dari 10 daerah dengan kenaikan IPH tertinggi secara nasional. Pemprov Sultra berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna menjaga stabilitas harga, terutama menjelang Ramadan dan Lebaran.

Pemprov Sultra akan terus melakukan langkah-langkah strategis untuk mengendalikan inflasi dan memastikan kesiapan angkutan Lebaran agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dan perjalanan dengan aman dan nyaman.