Konawe Utara, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut) menerima Mahasiswa Prodi D-III Kebidanan Poltekes Kemenkes Kendari dalam rangka pelaksanaan Praktek Klinik Kebidanan (PKK) II, bertempat di Aula Anawai Ngguluri Kantor Bupati Konawe Utara Senin. (02/10/2023)

Bupati Konut, Dr. Ir. H. Ruksamin, S.T., M.Si., IPU., ASEAN. Eng, saat menyampaikan sambutan mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa yang akan melaksanakan PKK II di Bumi Oheo. Bupati dua periode itu berpesan kepada para Mahasiswa untuk melaksanakan PKK dengan baik dan penuh dedikasi tinggi dan agar terus berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara siap berkolaborasi dengan adik-adik sekalian,” tegas H.Ruksamin

Ia menyebut data Ibu Hamil yang ada wilayah itu, dari yang usia kandungan 0 bulan sampai yang akan melahirkan besok sudah dimiliki Pemerintah Kabupaten, begitu pula data bayi dan balita semua tersedia sehingga data itu dapat menjadi rujukan bagi Mahasiswa PKK dalam memberikan pelayanan.

“Untuk itu, diakhir pelaksanaan PKK II ini, saya minta laporan dari adik-adik sekalian tentang capaian selama turun langsung ke Masyarakat.” jelasnya

Selaku Bupati ia juga menyadari sepenuhnya tentang peran penting Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan, yang mana peran Bidan tidak akan tergerus oleh perkembangangan zaman. Dalam era digitalisasi seperti saat ini, peran bidan dalam meberikan pelayanan kesehatan tidak akan pernah tergantikan.

Tidak mungkin bayi yang akan lahir bisa di download. Untuk itu, adik-adik yang hari ini memilih untuk menjadi bidan, lakukan tugas mulia anda semua dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, bekali diri anda dengan ilmu agama, karena sesayang apapun orang tua kepada bayinya, adik-adik sekalian lah yang akan menyentuh untuk pertama kali saat bayi tersebut lahir ke dunia.” tandasnya

Sebagai bentuk dukungan kepada para Mahasiswa Kebidanan Poltekes Kemenkes kendari, H. Ruksamin selaku Bupati Konawe Utara juga menyiapkan bantuan konsumsi di Rumah Sakit dan tiap-tiap Puskesmas yang akan menjadi lokasi Praktek Kerja Kebidanan (PKK).

Dalam sambutannya, Wakil Direktur Poltekes Kemenkes kendari mengaku bahwa pihaknya sudah dua kali menyambangi Konawe Utara sebagai lokasi praktek bagi Mahasiswanya, yang mana kali ini akan turun langsung di Rumah Sakit dan Puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Ia menjelaskan tujuan dilaksanakannya PKK II di Konawe Utara adalah sebagai sarana dalam menginplementasikan interprofesionalisme education agar menjadi interprofesionalisme collaboration, yang mana mahasiswa di tuntut untuk dapat berkolaborasi dalam penyelesaian masalah kesehatan yang ada di lapangan, seperti kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu dalam masa nifas, bayi, seta balita.

Kepada mahasiswa yang akan melaksanakan PKK II ia berpesan untuk menjaga dan menghormati adat istiadat dan budaya yang ada di Konawe Utara, serta memegang teguh falsafah lokal dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

“Inae Konasara, Iepinesara, Siapa yang menjunjung tinggi adat istiadat dia akan dihargai dan Inae Liasara Iepenekasara yaitu siapa yang melanggar adat dia akan disiksa atau dihukum,” ujarnya.

Taklupa ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Konawe Utara khususnya kepada Bupati H. Ruksamin yang telah memberikan penyambutan terbaik, yang mana pihaknya belum pernah dapatkan saat melaksanakan PKK maupun KKN di Kabupaten lainnya.

Kegiatan dihadiri langsung Bupati Konawe Utara Dr. Ir. H. Ruksamin, S.T., M.Si., IPU., ASEAN. Eng, jajaran Forkopimda, para asisten atau staf ahli, para Kepala OPD, serta Kepala Puskesmas se Konawe Utara dan dari pihak Poltekes Kemenkes Kendari dihadiri oleh Wakil Direktur, Ketua Jurusan, para Dosen Pembimbing serta 150 Mahasiswa yang akan melaksanakan PKK II di Konawe Utara. (S)

Wanggudu, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut) menggelar Sosialisasi Pelaksanaan Outbreak Response Immunization (ORI) Difetri sekaligus penyerahan bantuan sosial di Balai Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo Kepulauan yang bertujuan untuk Penanggulangan dan Pencegahan penularan penyakit Difteri. Sabtu (30/9/2023)

ORI (Outbreak Response Immunization) Difteri adalah pemberian imunisasi DPT-HB-HIB untuk anak usia 1-5 tahun tanpa memandang status imunisasi sebelumnya yang akan dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu bulan 1, ke 2 dan 6 bulan kemudian.

Kegiatan ini dihadiri Forkopimda Kabupaten Konawe Utara, Perwakilan WHO (World Health Organization), Kementrian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara, Kepala OPD se-Kabupaten Konawe Utara,  Camat Lasolo Kepulauan, Lurah se-Kec. Lasolo Kepulauan, serta Tokoh Masyarakat dan seluruh Masyarakat Kec. Lasolo Kepulauan

Bupati Konawe Utara, Dr. Ir. H. Ruksamin, ST.,MSI., IPU.,ASEAN.,Eng, dalam sambutannya menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh upaya penanggulangan difteri. Imunisasi sebagai upaya pencegahan harus lengkap. penguatan imunisasi rutin di seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara.

Ia juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya yang mempunyai bayi dan anak-anak untuk melakukan imunisasi secara terjadwal ke Puskesmas terdekat. Sebab, hanya imunisasi DPT tersebut, kasus difteri ini dapat dicegah dan tentunya dengan pola hidup sehat dan selalu menjaga kebersihan lingkungan dimanapun kita berada.

“Saya berharap Konawe Utara harus bebas dari penyakit Difteri,” tegasnya.

Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara, Nurjanah Effendi mengajak seluruh lapisan masyarakat bersama-sama untuk menekan angka kasus difteri. Dalam Laporan Ketua Panitia diketahui bahwa berdasarkan data terakhir, sebelumnya ada 2 kasus difteri dengan jumlah kontak erat sebanyak 162 orang, 16 orang telah diambil sampel swabnya dengan hasil 1 orang swab tenggorokan positif difentri.

“Sebagai langkah awal telah diberikan antiserum pada 2 kasus tersebut dan pemberian profilaksis pada 353 orang di desa Boenaga untuk mengurangi resiko penularan Difteri. Untuk selanjutnya imunisasi masal ini akan dilaksanakan dalam 3 tahapan,” singkatnya (S)

Kendari, SultraNET. | Pj. Bupati Buton Drs. La Ode Mustari, M.Si. menghadiri secara langsung penutupan Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) 2023 di Auditorium Mokodompit, Universitas Halu Oleo (UHO), Kendari, Selasa 26 September 2023.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJIKP) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kuantitas kekayaan intelektual nasional.

Hadir dalam acara tersebut Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara sekaligus Sekjen Kemenkumham Komjen Pol. (Purn.) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Min Usihen, S.H., M.H., Forkopimda Prov. Sultra, Rektor UHO yang diwakili Wakil Rektor III Dr. Nur Arafah, SP, MSi para kepala daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya Dirjen DJIKP, mengapresiasi program MIC karena permintaan pencatatan kekayaan intelektual tahun ini secara nasional meningkat dari tahun sebelumnya.

“Saya sangat mengapresiasi MIC yang telah dilaksanakan di seluruh Indonesia karena secara langsung memberikan dampak positif terhadap kenaikan permohonan Kl dari dalam negeri menjadi 165.258 permohonan atau 17,92 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Saya optimis angka ini masih akan tumbuh di sisa Tahun 2023,” jelasnya.

Program MIC yang telah digelar di 33 provinsi selama 42 kali selama 2023 ini juga telah memberikan dampak bagi peserta kegiatan yang berjumlah sebanyak 13.976 orang yang merasakan manfaat dari pendampingan dan konsultasi KI.

Tidak hanya itu, terdapat penambahan 458 Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang tercatat pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Komunal saat dan setelah pelaksanaan MIC.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah provinsi, Kantor Wilayah Kemenkumham serta stakeholder Kl lainnya di seluruh Indonesja karena dampak positif serta capaian besar dari pelaksanaan MIC dan program DJKI lainnya di tahun 2023 dapat terlaksana berkat sinergi dan kolaborasi semua pemangku kepentingan KI dengan Kementerian Hukum dan HAM,”ujarnya.

Terakhir, Min mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus mengimplementasikan program BBI (Bangga Buatan Indonesia) yang sejalan dengan Tahun 2023 sebagai Tahun Merek.

Sejalan dengan hal tersebut Pj. Gubernur Sultra menerangkan saat ini pemerintah daerah melakukan perencanaan yang matang dalam program pembangunan dan menyediakan anggaran yang cukup dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung perlindungan kekayaan intelektual di Bumi Anoa.

“Ketika kita menghargai dan melindungi hak kekayaan intelektual, kita memberi sayap kepada imajinasi untuk terus mencipta dan berinovasi, menghasilkan karya-karya yang menginspirasi dan memajukan umat manusia,” pungkas Andap.

Mobile IP Clinic ini akan terus berlanjut di 2024 sebagai wujud nyata Kemenkumham melalui DJKI dan Kantor Wilayah hadir ditengah Masyarakat menyentuh lebih banyak daerah yang belum terjangkau dan masih menyimpan berbagai potensi kekayaan intelektual lainnya, sehingga akan semakin banyak karya anak bangsa yang terlindungi.

 (KominfoButon / Akbar Haiqal Hat)

Kolaka, SultraNET. |  Bupati Kolaka H. Ahmad Safei, SH.,MH menjelang akhir masa jabatannya sebagai Bupati Kolaka 2 periode menggelar silaturahmi dan temu rakyat serta jajaran Pemerintah Kecamatan Kolaka dan Latambaga . Selasa, (26/09)

Temu rakyat ini dilaksanakan untuk mempererat tali silahturahmi sekaligus berpamitan kepada seluruh elemen masyarakat .

“Saya ingin izin berpamitan, karena tinggal beberapa waktu lagi saya akan meninggalkan jabatan ini selaku Bupati Kolaka .” ucapnya

Bupati Kolaka juga menyampaikan dalam waktu kurang lebih 10 tahun, beliau diberikan amanah untuk memimpin daerah ini yang juga penuh dinamika .

“Seperti yang kita ketahui, masyarakat Kabupaten Kolaka begitu besar ekspetasinya terhadap pemerintahan yang saya pimpin,” ujarnya

Ia menyebut seperti yang dapat amati bersama bahwa hampir seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Kolaka itu, harapan masyarakat terhadap pemerintah, baik dalam hal pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan semua berjalan sebagaimana yang telah di programkan

“Alhamdulillah, semua berjalan sebagaimana yang telah kami programkan.” tandasnya. (Kominfo)

Kendari, SultraNET. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara (Kadis Kominfo Sultra), Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd.,MM membuka Workshop Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Direktori Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah selama 2 (dua) hari mulai tanggal 26-27 September 2023 bertempat di Hotel Claro Kendari, Selasa, (26/9/2023).

Hadir dalam Workshop tersebut Agung Basuki Ketua Tim Pusat Data Nasional Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Bambang Dwi Anggono Direktur Layanan Aplikasi Pemerintah, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan SPBE, Direktur Keamanan Sumber, Kadis Kominfo Kolaka, Kadis Kominfo Konsel, Kadis Kominfo Muna Barat, Perwakilan Kadis Kominfo Kab/Kota se-Sultra, Kabid Aptika Prov. Sultra, Pranata Komputer Ahli Muda dan Pranata Humas Kominfo Sultra, serta hadir juga secara virtual

Sambutan Ketua Tim Pusat Data Nasional bertugas Direktorat  Pelayanan Aplikasi Informatika Pemerintah, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Agung Basuki, salah satu tugas yang diamanatkan oleh Presiden melalui Pepres no. 95 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik kepada Kemenkominfo khususnya Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika adalah sebagai peran regulator dan fasilitator dalam mengimplementasikan sistem pemerintah berbasis elektronik

Lanjut, Workshop Infrastruktur SPBE khususnya kita akan mengenalkan infrastruktur SPBE berupa pelayanan berbasis Cloud Computing atau komputasi awan sebagai fasilitas infrastruktur untuk seluruh pemerintah baik pusat, provinsi, kab/kota untuk seluruh satuan kerja

Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sekarang istilahnya menjadi kebutuhan pokok, sekarang era transformasi digital tanpa ada fasilitas TIK penerapan dan pengembangan TIK maka pengembangan setiap wilayah, Provinsi, Kab/Kota baik pusat akan kalah untuk bersaing semua sudah serba digital.

Kebutuhan TIK dalam transportasi digital memang tidak hanya menjadi salah satu kunci sukses dalam tranformasi digital kami melihat 3 (tiga) pilar besarnya yaitu: regulasi kebijakan, Infrastruktur dan SDM

Sambutan Kadis Kominfo Sultra,  menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting dalam rangka membangun transformasi digital di Sulawesi Tenggara, sebagai bentuk  komitmen kita bersama guna mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik dalam kinerja yang baik

Untuk diketahui bersama pusat data nasional merupakan percepatan transformasi digital dalam merujuk pada amanat Pepres no.95 tahun 2018 tentang SPBE. Kemudian Pj. Gubernur Sultra melakukan percepatan SPBE sudah mengimplementasikan salah satu aplikasi Kemenkumham Sisumaker kita akan meloncing dalam waktu dekat akan menghadirkan 17 Kab/Kota se-Sultra

Dalam melakukan percepatan transformasi digital tersebut tentu pemanfaatan TIK dan penyelenggaraan pusat data nasional akan memberikan informasi dan mendukung data center bagi Kementerian dan daerah. Maka diperlukan pemahaman layanan pusat data nasional, melalui penyedia pusat data nasional di harapkan konsolinasi layanan dan data pemerintah dapat berlangsung lebih awal kebijakan ini akan mendorong efisiensi belajar pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan terwujudnya satu data Indonesia. Tutupnya (KInfo)

Wanggudu, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut) terus mengambil peran penting dalam pengembangan Sumber Daya Manausia (SDM) di Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana hari ini Selasa (26/09/2023) Bupati Konawe Utara Dr. Ir. H. Ruksamin, S.T., M.Si., IPU., ASEAN. Eng. menerima lansung kedatangan mahasiswa Universitas Lakidende (Uilaki).

Kedatangan Mahasiswa Unilaki di Konut dalam rangka melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 2 Kecamatan yang terpilih yaitu Kecamatan Asera dan Kecamatan Oheo.

H. Ruksamin sebagai pimpinan tertinggi di Konawe Utara berpesan kepada para mahasiswa untuk mensukseskan program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar dengan memberikan tugas tambahan kepada para Mahasiswa untuk besama-sama mensukseskan Program Pemanfaatan Kebun dan Pekarangan (PPKP).

Tidak hanya memberikan tugas tambahan, H. Ruksamin juga menyiapkan petugas pendamping dalam menjalakan Program PPKP. Dinas Ketahanan Pangan dipilih menjadi pendamping untuk para mahasiswa.

“Untuk anak-anak saya yang akan melaksanakan KKN, dalam proses melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, program yang dibawa juga harus berdampak kepada masyarakat. Untuk itu saya perkenalkan Program PPKP, yang manfaatnya bisa lansung dirasakan, diantaranya kebutuhan masyarakat akan pangan dan nutrisi yang baik dapat tercukupi. Tidak hanya itu, inflasi yang hari ini juga menjadi fokus program nasional juga kita dapat selesaikan dengan program PPKP.” ungkap H. Ruksamin.

Tidak sampai disitu, sebagai bentuk support kepada Mahasiswa yang akan melaksanakan KKN di wilyah yang di pimpin nya, H. Ruksamin juga menyiapkan bantuan uang konsumsi sebesar 5 juta rupiah per posko. (S)

Buton, SultraNET.  | Pj. Bupati Buton, Drs. Laode Mustari, MSi, bersama rombongan mengunjungi Desa Wisata Wasuemba, Kecamatan Wabula. Wasuemba merupakan salah satu destinasi wisata di Kabupaten Buton yang memiliki Jembatan Lingkar yang diperkaya dengan ikan purba yang banyak terdapat di sekitar jembatan lingkar. ia berharap desa itu bisa menjadi Desa wisata terbaik di Sultra 2023.

“Hari ini pertama kali saya berkunjung ke Desa Wasuemba dan semoga desa ini ke depan akan banyak program yang akan dipersiapkan untuk pengembangan desa wisata ini,” kata Pj. Bupati. Sabtu (23/9/2023)

Pj. Bupati Buton menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Kadis Pariwisata atas atensi untuk Desa Wasuemba ini sehingga bisa menjadi daerah wisata seindah ini.

Sekwan DPRD Sultra ini berharap pariwisata yang ada di Desa Wasuemba ini dapat meraih predikat desa wisata Favorit dan berharap kepada masyarakat untuk memiliki kesadaran akan pentingnya kebersihan dan keindahan.

Pada kesempatan ini juga Mantan Kepala BKD Sultra ini menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan termasuk tidak membakar lahan maupun hutan untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan sekitar khusunya pada musim kemarau saat ini.

Di tempat yang sama Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara (Dispar Sultra) Belli Tombili mengatakan ditempat itu bakal digelar event pada bulan November mendatang yang akan disupport full oleh Dispar Sultra yakni Festival Wasuemba Happy and Nice. Event ini sejak tahun lalu telah diinstruksikan oleh Mantan Gubernur Sultra, H. Ali Mazi.

Dikatakannya, saat ini telah dipersiapkan desa wisata terbaik di Sultra dan Wasuemba masuk dalam 20 desa wisata di Sulawesi Tenggara. Kadis Pariwisata Sultra mengakui Wasuemba begitu indah dan membuat jatuh cinta siapa yang berkunjung disini.

“Tahun ini kita dukung dua kegiatan yakni pembuatan gazebo dan boarding word,” ungkap Belli.

Belli Tombiliberpesan untuk menjaga tempat ini, diperhatikan kebersihannya sehingga tempat wisata ini dapat terjaga dengan baik

“Nantikan even yang akan diadakan November nanti. InsyaAllah untuk pertama saya berdiri di sini tahun lalu dan janji kita tetap satu Wasuemba adalah desa kecil di ujung pulau Buton yang akan mendunia,” tutupnya

Sumber : (KominfoButon/Dian Sasmita)

Bombana, SultraNET. | Kepala Desa Watukalangkari, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sahrir akhirnya angkat bicara sekaligus menunjukkan ijazah asli miliknya menyusul ramai pemberitaan di beberapa media yang menuding dirinya menggunakan ijazah palsu saat mendaftar sebagai Calon Kepala Desa (Cakades) hingga terpilih pada Pilkades serentak Kabupaten Bombana Tahun 2022 lalu.

Kepada sejumlah awak media, Jum’at (22/9/2023) Sahrir menjelaskan tudingan bahkan pelaporan di Polres Bombana tentang dugaan ia menggunakan ijazah palsu saat mencalonkan diri sebagai Cakades sudah terjadi sejak Maret 2022 lalu yaitu usai dirinya dinyatakan sebagai Kepala Desa terpilih.

Yang melakukan pelaporan adalah Martinus yang tak lain adalah rivalnya sesama Calon Kepala Desa peraih suara terbanyak kedua saat pelaksaan Pilkades serentak tersebut.

Menurut Syahrir, usai dilaporkan Martinus, Polres Bombana bergerak cepat dengan melakukan pemeriksaan terhadap dirinya sekaligus memeriksa fisik ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang ia gunakan untuk mendaftar Cakades yang dipersoalkan.

“Saya sudah diperiksa termasuk ijazah saya ini (Sambil menunjukkan ijazahnya.red). Pernah saya tanyakan kembali ke penyidiknya, ia sampaikan bahwa laporan Pak Martinus belum dilanjutkan karena kurangnya alat bukti pendukung dari laporannya,” ujar Syahrir.

Kendatipun sudah di laporkan di Polres Bombana dan pelaporannya tidak dapat dibuktikan, saat itu dirinya tidak melakukan respon apapun terhadap pelapor, karena ia merasa bahwa itu adalah bagian dari dinamika politik di alam demokrasi modern ini.

Terlebih lagi Pemilihan Kepala Desa telah selesai dan dirinya sudah dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak setelah melalui pemilihan yang demokratis sehingga ia merasa sebagai Kepala Desa terpilih dirinya harus bijaksana tidak perlu merespon berlebihan pelaporan itu dan ia berkeinginan untuk merangkul semua calon rivalnya untuk bersama sama membangun Desa Watukalangkari menjadi desa yang lebih baik.

“Yang lalu itu setelah saya dilaporkan, saya kembali sadari dan saya tidak mau perpanjang. Masa saya lapor balik, biar bagaimanapun setelah saya terpilih sebagai Kepala Desa maka pelapor itu adalah warga saya juga. Masa saya mau lapor wargaku,” ungkap Sahrir

Setelah berjalan lebih dari setahun menjabat, ia mengaku terkejut setelah sejumlah awak media mendatanginya untuk mengkonfirmasi kembali tentang pelaporan dirinya setahun yang lalu terkait dugaan penggunaan ijazah palsu saat Pilkades yang ia pikir telah selesai.

Untuk itu ia merasa perlu untuk meluruskan, terlebih informasi yang menurutnya telah menjurus ke fitnah dan pencemaran nama baik dirinya itu telah tersebar luas di masyarakat melalui beberapa media.

“Banyak keluarga yang menelpon dan beberapa tokoh masyarakat juga datang ke saya mempertanyakan ini. Mereka tidak terima terhadap fitnah ke saya ini. Tapi saya berupaya redam biar persoalan ini tidak melebar,” bebernya

Untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat ia menceritakan asal usul ijazah miliknya yang dilaporkan sebagai ijazah palsu itu. Menurutnya ijazah miliknya saat ini  merupakan Ijazah kelulusan Tahun 2000 yang ditanda tangani Kepala SLTP Negeri 1 Rumbia Kabupaten Buton saat itu (Bombana adalah wilayah pemekaran dari Buton pada 2004 lalu.red).

Kendati ditandatangani Kepala SLTPN 1 Rumbia saat itu, namun ia dan banyak siswa lainnya berstatus Siswa SLTP Terbuka yang mana saat itu ada program Dinas Pendidikan Buton di Desa Desa yang membuka kelas SLTP Terbuka yang tujuannya untuk mengurangi angka putus sekolah karena saat  itu akses ke sekolah SLTP tidak semudah saat ini sehingga banyak yang memilih berhenti sekolah setamat Sekolah Dasar. Diadakanlah program ini, namun pelaksanaan ujian akhirnya di ikutkan serentak di SLTPN 1 Rumbia.

“Kita belajar saja di Desa Ladumpi saat itu (Desa Watukalangkari adalah pemekaran dari Desa Ladumpi.red) seingat saya kurang lebih 20 orang, itupun tidak setiap hari. Hanya 3 kali dalam seminggu kita belajarnya. Tetapi ujiannya serentak dan bersamaan dengan siswa reguler SLTPN 1 Rumbia dan SLTP Terbuka di sekitar Kecamatan Rumbia dan Rarowatu saat itu, jadi itu rame bukan satu kelas tapi banyak kelas yang dipakai. Harus dicari nomor ujian dan ruangannya. Jadi tidak benar itu kalau dipisah hanya 8 orang,” ungkap Sahrir

Terkait tidak adanya data lulusan di SLTP 1 Rumbia untuk tahun 2000 (Saat ini SLTPN 1 Rumbia telah berubah nomenklatur menjadi SLTPN 2 Rumbia), ia enggan menanggapi karena menurutnya itu sudah terlalu jauh dan diluar kapasitas serta kepentingannya dan yang pasti adalah saat dirinya mendaftarkan diri sebagai Cakades ijazahnya telah di sahkan oleh lembaga pendidikan tersebut dan dinyatakan bahwa salinannya telah sesuai dengan aslinya.

“Yang saya akan persoalkan kalau misalkan ada data ijazah lulusan Tahun 2000 di SLTP 1 Rumbia dan disitu tidak ada nama saya. Itu pasti akan saya persoalkan atau ijazah saya tidak diakui dan tidak disahkan di sekolah itu baru saya juga akan persoalkan. Ini ijazah saya disahkanji. Bagaimana Logika berpikirnya itu,” candanya.

Untuk itu ia mempersilahkan kepada semua pihak yang meragukan keaslian dan keabsahan ijazahnya untuk melakukan upaya pembuktian hukum termasuk yang menginginkan forensik dokumen untuk dilakukan terhadap seluruh ijazah SLTPN 1 Rumbia lulusan Tahun 2000 termasuk ijazah miliknya.

“Hanya saya ingatkan jika ini diperpanjang urusannya, dan karena ini telah meresahkan warga saya dan keluarga apalagi jika mengganggu pelaksanaan tugas saya selaku Kepala Desa, maka jangan salahkan saya juga jika saya mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum yang terukur untuk menuntut keadilan dari fitnah ini dengan melapor balik,” tegas Syahrir

Ditempat yang sama, salah satu lulusan SLTPN 1 Rumbia tahun 2000 yang juga Warga Desa Watukalangkari. Suharni mengaku geram dengan adanya pelaporan dugaan ijazah palsu yang dimiliki Kepala Desa Watukalangkari.

Menurutnya jika ijazah Kades Watukalangkari disebut palsu maka ijazah miliknya juga disebut palsu karena ia tau persis bahwa Kades Watukalangkari Syahrir bersekolah dan bersama sama dengan dirinya ujian di SLTPN 1 Rumbia di Kasipute tahun 2000 lalu itu dan memegang ijazah dari tempat yang sama pula.

“Kita lihat sendiri pak itu ijazah saya dengan ijazahnya pak Desa, adakah bedanya bentuk tulisan dan tanda tangannya, kertasnya juga, hanya punya saya sudah termakan rayap sedikit, jadi kalau ada yang bilang ujian hanya 8 orang itu salah pak, saya ingat betul dulu itu ramai karena digabung semua yang sekolah SLTP Terbuka dari banyak desa dengan siswa betulnya SLTPN 1 Rumbia. Jadi Ramai dan banyak kelas dipakai ujian,” tegas Suharni.

Ia juga mempertegas bahwa Siswa SLTP Terbuka Rumbia bukan hanya dari Desa Ladumpi saja namun dibuka di banyak desa karena ia ingat saat itu dipercaya sebagai salah satu peserta cerdas cermat antar SLTP Terbuka se Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari mewakili SLTP Terbuka Rumbia dengan dua siswa lainnya yang bersal dari Desa Rarowatu dan Desa Tapuahi.

“SLTP Terbuka rumbia dulu itu juara 4 yang juara satu dari SLTP Terbuka Konda,” bebernya

Kendatipun tahun 2000 itu sama dengan kejadian 23 tahun yang lalu yang sudah sangat lama, Suharni masih mengingat bahwa dari kurang lebih 20 orang siswa SLTP Terbuka di Desa Ladumpi namun yang mengikuti ujian hanya 9 orang saja bukan 8 orang sebagaimana diberitakan lalu, sekaligus mempertegas bahwa yang memegang ijazah hanya yang mengikuti ujian akhir saja di SLTPN 1 Rumbia.

“Jadi saya ulangi lagi pak, kalau pesoalan bahwa ijazah pak Desa dianggap palsu, tidak mungkin ijazah saya ini bisa saya pakai sampai saya kuliah dan selesai sebagai sarjana. Karena kita lihat sendiri bedakah itu ijazah. Manami yang palsu disitu, kalau memang bisa ada ijazah kalau tidak ujian pasti yang lain juga 20 orang itu ada ijazahnya nah ini kan tidak ada mereka, karena mereka tidak mau ikut turun ujian di Kasipute,” tegasnya.

Salah satu tokoh masyarakat Desa Watukalangkari, Hamid turut menyayangkan adanya pelaporan terhadap kepala Desa terkait dugaan ijazah palsu, ia khawatir jika ini dibiarkan dapat mengganggu konsentrasi Kepala Desa dalam memimpin roda pembangunan yang sedang bergeliat di desa Watukalangkari.

Terlebih dengan adanya pernyataan dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Watukalangkari Edi Hasri di sejumlah media yang  menyebut bahwa banyak desakan dari warga Desa yang mempersoalkan ijazah kepala desa yang diduga palsu. Menurutnya masyarakat Desa Watukalangkari saat ini tidak tau menahu itu persoalan ijazah mau asli atau palsu yang masyarakat ingin pastikan adalah Kepala Desa menjalankan tugasnya sesuai amanat undang-undang yang berlaku.

Selain itu saat pendaftaran Cakades, Ijazah Sahrir telah diperiksa dari tingkat panitia Desa BPD, hingga tim Pilkades Kabupaten dan dinyatakan sah sehingga lolos sebagai calon.

“Bukannya saat pendaftaran Calon Kepala Desa itu BPD sendiri yang terima dan verifikasi berkasnya termasuk ijazahnya dan diperiksa sampai tingkat Kabupaten. Terus kalau bicara desakan masyarakat itu masyarakat yang mana saja, saya tau persis yang dorong dorong kasuskan ini hanya sekelompok orang saja yang tidak puas,” tandasnya.

Hingga berita ini dirilis baik Martinus maupun Ketua BPD Watukalangkari Edi Hasri belum terkonfirmasi. (IS)

Konsel, SultraNET. | Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra)  periode 2023 – 2026 Resmi dikukuhkan oleh Ketua PWI Sultra, Sarjono,.S.Sos.,M.Ap di Ballroom Wonua Monapa, Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konsel. Senin 18/9/2023.

Bupati Konawe Selatan H Surunuddin Dangga ST MM dalam sambutannya, pihaknya sangat mendukung dengan terbentuk pengurus PWI Konsel, karena organisasi-organisasi ini bisa menjadi mitra pemerintah dalam mendorong pembangunan.

“Dengan terbentuk pengurus PWI Konsel ini, bisa memberikan peran informasi yang baik, independen dan mencerdaskan putera-puteri di Konsel,” ucap Bupati Konsel dua periode itu.

Sementara itu, Ketua DPRD Konsel Irham Kalenggo mengucapkan, kehadiran PWI Konsel ini dapat bersinergi dan berkontribusi dalam membangun daerah.

“Yang dilantik ini, kita sudah bersama sekitar 20 tahun lamanya, diharapkan bisa menambah semangat bertugas dan menjadi mitra strategis Pemkab Konsel,”ujarnya.

Sementara itu Ketua PWI Sultra Sarjono menyampaikan, keberadaan PWI di Konsel di harapkan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dalam hal penyampaian informasi yang sehat dan menyehatkan.

“di era sekarang ini jaman Globalisasi dimana adanya berita yang sering menerpa kita banyak hal yang kita dibuat bingung dimana munculnya media sosial yang terkadang banyak yang tak jelas kebenarannya bahkan bentuknya hoax”, ujar Sarjono

Sehingga dalam memilah berita, sambungnya, tentunya harus teliti dalam hal melihat dan menilai berita, tentunya hal ini perlu diketahui apa dan bagaimana syaratnya media yang jelas badan hukumnya dan diakui oleh Dewan Pers.

“profesionalisme Wartawan tentunya diutamakan pula dalam hal pemuatan berita sehingga wartawan yang bergabung di PWI tentunya sudah melalui verifikasi syarat dan aturan yang ditetapkan dalam aturan organisasi PWI sehingga tentunya diharapkan bisa menjaga marwah organisasi sebaik-baiknya”,tegas Ketua PWI Sultra

Terakhir Sarjono berharap kepada Bupati dan Pemerintah Konsel, DPRD dan semua anggota untuk tetap menjalin kerjasama baik dengan PWI Konsel dalam hal kemitraan dalam kegiatan pemberitaan dalam mengangkat dan menjaga nama baik daerah kita Konsel.

Untuk diketahui kegiatan tersebut dihadiri Ketua Koni Konsel Adi Jaya Putra, Ketua KNPI Sultra Muh. Amsar, KPU Konsel, pengurus PWI Sultra dan pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan serta para undangan lainnya.