sultranet.com – Kendari – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menghadiri kegiatan Silaturahmi dan Arahan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia kepada kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Sulawesi. Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, tata kelola pemerintahan, serta mendorong percepatan pembangunan daerah, yang berlangsung di Aula Serbaguna Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Sabtu (30/5/2026).

Kegiatan itu dihadiri para kepala daerah dan unsur Forkopimda se-Sulawesi Tenggara. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus memastikan program-program pembangunan nasional dapat berjalan efektif hingga ke daerah.

Dalam arahannya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan kerja sama seluruh unsur Forkopimda dalam menciptakan stabilitas daerah. Menurutnya, sinergi yang kuat menjadi fondasi utama dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung keberhasilan berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kekompakan dan kolaborasi antarunsur Forkopimda harus terus dijaga. Stabilitas daerah yang baik akan menjadi modal penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Djamari Chaniago dalam arahannya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh pemerintah daerah untuk terus memperkuat sinergi dengan Forkopimda. Ia menegaskan bahwa kekompakan antarpimpinan daerah merupakan kunci utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.

“Hampir semua persoalan dapat diselesaikan apabila seluruh unsur pimpinan daerah bersatu dan bekerja sama. Stabilitas wilayah sangat bergantung pada soliditas Forkopimda,” kata Tito Karnavian.

Menurut Tito, sinergi yang terbangun dengan baik tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban daerah, tetapi juga menentukan keberhasilan pelaksanaan program-program strategis pemerintah pusat maupun program prioritas yang dijalankan pemerintah daerah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara memperoleh alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang lebih layak huni.

Maruarar juga memberikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) atas dukungan data yang digunakan dalam penyaluran bantuan perumahan. Menurutnya, data yang akurat menjadi faktor penting untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Data yang valid sangat menentukan keberhasilan program bantuan. Dengan data yang akurat, bantuan perumahan dapat diberikan kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya,” ujarnya.

Program BSPS merupakan salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendukung pembangunan kawasan permukiman yang sehat, aman, dan berkelanjutan di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Tenggara.

Menanggapi berbagai arahan yang disampaikan para menteri, Bupati Bombana Burhanuddin menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menilai forum seperti ini sangat penting untuk mempererat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Menurut Burhanuddin, arahan yang diberikan pemerintah pusat menjadi pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat pelayanan publik, serta memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kegiatan ini menjadi wadah yang sangat baik untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah. Arahan yang disampaikan akan menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bombana,” kata Burhanuddin.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan terbangun komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi, menjaga stabilitas daerah, dan mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan. Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah diyakini menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, secara daring, Selasa (4/11/2025). Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), sebagai upaya memperkuat koordinasi nasional dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok menjelang akhir tahun.

Bupati Burhanuddin mengikuti rapat dari Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, didampingi oleh Pj. Sekretaris Daerah Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K, serta sejumlah kepala dinas terkait yang memiliki peran strategis dalam pengendalian inflasi daerah. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mendukung langkah pemerintah pusat menekan laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi prioritas nasional yang membutuhkan kerja konkret di tingkat daerah. Ia meminta seluruh kepala daerah tidak hanya mengandalkan kebijakan pusat, tetapi juga aktif memantau harga pangan di wilayah masing-masing, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru yang biasanya ditandai dengan lonjakan permintaan bahan pokok.

“Langkah cepat dan sinergi lintas sektor menjadi kunci menjaga kestabilan harga di daerah. Pemerintah daerah harus hadir di lapangan, memastikan distribusi berjalan lancar dan stok pangan tersedia,” ujar Tito dalam arahannya.

Rapat tersebut juga memaparkan kondisi terkini inflasi nasional per Oktober 2025, yang mencakup perkembangan indeks harga dan laporan pemantauan bahan pangan strategis dari berbagai provinsi. Beberapa instansi pusat turut memberikan laporan komprehensif, termasuk Perum BULOG yang menyampaikan strategi stabilisasi harga beras dan ketersediaan stok di daerah, serta upaya menjaga kelancaran distribusi menjelang akhir tahun.

Sementara itu, Satgas Pangan Polri melaporkan hasil pemantauan di sejumlah wilayah terkait distribusi, stok, serta indikasi penimbunan bahan pokok yang berpotensi mengganggu kestabilan harga. Kejaksaan Agung menyoroti pentingnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menjaga keteraturan pasar serta menindak praktik yang merugikan konsumen.

Dari sisi pertahanan, TNI menyampaikan dukungan terhadap program prioritas nasional, termasuk bantuan distribusi pangan ke wilayah terpencil serta pengamanan logistik di daerah rawan bencana. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan ketahanan pangan dan kestabilan sosial di berbagai daerah.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat langkah pengendalian inflasi secara terpadu. Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bombana siap berkolaborasi dengan seluruh pihak guna memastikan ketersediaan bahan pokok dan keterjangkauan harga di pasar tetap terjaga.

“Inflasi bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut kesejahteraan masyarakat secara langsung. Karena itu, kami akan terus memperkuat kerja sama antara OPD, pelaku usaha, dan aparat lapangan agar harga-harga kebutuhan tetap stabil,” ujar Burhanuddin.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah melalui TPID Bombana terus melakukan langkah konkret seperti pemantauan harga harian, operasi pasar, serta kerja sama dengan BULOG dan distributor lokal untuk menjaga rantai pasok pangan tetap lancar. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi masyarakat juga terus diperkuat agar daya beli masyarakat tetap terjaga meski terjadi fluktuasi harga di tingkat nasional.

Melalui rapat koordinasi ini, Kementerian Dalam Negeri berharap setiap pemerintah daerah dapat mengambil langkah antisipatif sejak dini terhadap potensi kenaikan harga menjelang akhir tahun. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dianggap penting untuk menjaga kestabilan ekonomi sekaligus menghindari dampak sosial akibat inflasi yang tidak terkendali.

Kegiatan rutin yang digelar Kemendagri ini menjadi wadah evaluasi bersama dan pengingat bagi seluruh pemerintah daerah akan pentingnya kebijakan berbasis data dan aksi nyata di lapangan. Dengan partisipasi aktif Kabupaten Bombana, diharapkan upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok dapat berjalan efektif dan berkesinambungan.