Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Selasa (4/11/2025).

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring itu diikuti oleh seluruh kepala daerah di Indonesia bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) masing-masing. Dari Bombana, rapat berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, dan dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K. serta sejumlah kepala dinas terkait yang berperan dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di daerah.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga menjelang akhir tahun, di mana permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pokok biasanya meningkat.
“Daerah harus mengambil langkah cepat dan nyata untuk menekan laju inflasi, khususnya menjelang momen akhir tahun dan hari besar keagamaan,” ujar Tito.

Ia juga menekankan agar setiap kepala daerah bersama TPID rutin memantau harga pangan di pasar-pasar tradisional serta memastikan ketersediaan stok mencukupi. Tito mengingatkan bahwa inflasi yang tidak terkendali dapat berdampak langsung pada daya beli masyarakat.

Rapat tersebut turut membahas perkembangan inflasi nasional per Oktober 2025, termasuk indeks harga konsumen, pergerakan harga pangan strategis, dan tren harga bahan pokok di berbagai daerah. Perum BULOG memaparkan langkah stabilisasi harga beras dan strategi menjaga pasokan di seluruh wilayah, termasuk Sulawesi Tenggara.

Dari sisi penegakan hukum, Satgas Pangan Polri melaporkan hasil pantauan lapangan di berbagai daerah terkait distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, terutama beras, gula, dan minyak goreng. Kejaksaan Agung menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mencegah praktik penimbunan atau permainan harga di pasar.

Selain itu, TNI juga melaporkan perannya dalam mendukung program nasional di bidang ketahanan pangan, termasuk membantu distribusi logistik ke daerah-daerah terpencil dan wilayah rawan bencana. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kelancaran rantai pasok dan memastikan masyarakat di seluruh wilayah tetap mendapat akses kebutuhan pokok.

Bupati Burhanuddin menyambut baik rapat koordinasi tersebut sebagai bentuk komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional. Menurutnya, upaya menekan inflasi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama antara semua pihak.
“Pemkab Bombana berkomitmen untuk terus bersinergi dengan seluruh instansi terkait dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” kata Burhanuddin.

Ia juga menegaskan bahwa Pemkab Bombana akan terus memperkuat peran TPID dalam pemantauan harga di pasar, memperlancar distribusi bahan pokok, serta melakukan langkah antisipatif terhadap potensi gejolak harga menjelang akhir tahun.

Rakor ini menjadi forum penting untuk menyamakan langkah antara pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi. Pemerintah pusat berharap seluruh daerah, termasuk Bombana, dapat memperkuat kerja sama lintas sektor guna menjaga daya beli masyarakat, menstabilkan harga pangan, dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

Bupati Burhanuddin tegaskan komitmen Pemkab Bombana menjaga harga tetap stabil! Dalam Rakor Pengendalian Inflasi Nasional yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian, ia pastikan Bombana siap berperan aktif menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun.

Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, secara daring, Selasa (4/11/2025). Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), sebagai upaya memperkuat koordinasi nasional dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok menjelang akhir tahun.

Bupati Burhanuddin mengikuti rapat dari Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, didampingi oleh Pj. Sekretaris Daerah Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K, serta sejumlah kepala dinas terkait yang memiliki peran strategis dalam pengendalian inflasi daerah. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mendukung langkah pemerintah pusat menekan laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi prioritas nasional yang membutuhkan kerja konkret di tingkat daerah. Ia meminta seluruh kepala daerah tidak hanya mengandalkan kebijakan pusat, tetapi juga aktif memantau harga pangan di wilayah masing-masing, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru yang biasanya ditandai dengan lonjakan permintaan bahan pokok.

“Langkah cepat dan sinergi lintas sektor menjadi kunci menjaga kestabilan harga di daerah. Pemerintah daerah harus hadir di lapangan, memastikan distribusi berjalan lancar dan stok pangan tersedia,” ujar Tito dalam arahannya.

Rapat tersebut juga memaparkan kondisi terkini inflasi nasional per Oktober 2025, yang mencakup perkembangan indeks harga dan laporan pemantauan bahan pangan strategis dari berbagai provinsi. Beberapa instansi pusat turut memberikan laporan komprehensif, termasuk Perum BULOG yang menyampaikan strategi stabilisasi harga beras dan ketersediaan stok di daerah, serta upaya menjaga kelancaran distribusi menjelang akhir tahun.

Sementara itu, Satgas Pangan Polri melaporkan hasil pemantauan di sejumlah wilayah terkait distribusi, stok, serta indikasi penimbunan bahan pokok yang berpotensi mengganggu kestabilan harga. Kejaksaan Agung menyoroti pentingnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menjaga keteraturan pasar serta menindak praktik yang merugikan konsumen.

Dari sisi pertahanan, TNI menyampaikan dukungan terhadap program prioritas nasional, termasuk bantuan distribusi pangan ke wilayah terpencil serta pengamanan logistik di daerah rawan bencana. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan ketahanan pangan dan kestabilan sosial di berbagai daerah.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat langkah pengendalian inflasi secara terpadu. Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bombana siap berkolaborasi dengan seluruh pihak guna memastikan ketersediaan bahan pokok dan keterjangkauan harga di pasar tetap terjaga.

“Inflasi bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut kesejahteraan masyarakat secara langsung. Karena itu, kami akan terus memperkuat kerja sama antara OPD, pelaku usaha, dan aparat lapangan agar harga-harga kebutuhan tetap stabil,” ujar Burhanuddin.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah melalui TPID Bombana terus melakukan langkah konkret seperti pemantauan harga harian, operasi pasar, serta kerja sama dengan BULOG dan distributor lokal untuk menjaga rantai pasok pangan tetap lancar. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi masyarakat juga terus diperkuat agar daya beli masyarakat tetap terjaga meski terjadi fluktuasi harga di tingkat nasional.

Melalui rapat koordinasi ini, Kementerian Dalam Negeri berharap setiap pemerintah daerah dapat mengambil langkah antisipatif sejak dini terhadap potensi kenaikan harga menjelang akhir tahun. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dianggap penting untuk menjaga kestabilan ekonomi sekaligus menghindari dampak sosial akibat inflasi yang tidak terkendali.

Kegiatan rutin yang digelar Kemendagri ini menjadi wadah evaluasi bersama dan pengingat bagi seluruh pemerintah daerah akan pentingnya kebijakan berbasis data dan aksi nyata di lapangan. Dengan partisipasi aktif Kabupaten Bombana, diharapkan upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok dapat berjalan efektif dan berkesinambungan.