TPID Bombana Perkuat Pengendalian Harga Pangan dan Pasokan Hadapi Tekanan Inflasi

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah dengan mengevaluasi perkembangan harga pangan, memastikan ketersediaan pasokan, serta memperlancar distribusi sejumlah komoditas strategis. Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Internal Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bombana yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Syahrun, ST., MPWK, di Ruang Rapat Measa Laro Lantai 2 Kantor Bupati Bombana, Selasa (22/9/2026).

Rapat internal tersebut merupakan tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri pada Senin (21/9/2026). Pertemuan itu menjadi ruang bagi TPID Bombana untuk menerjemahkan arahan pemerintah pusat ke dalam langkah yang sesuai dengan kondisi harga, pasokan, produksi, dan distribusi pangan di daerah.

Sekda Bombana Ir. Syahrun mengatakan, pengendalian inflasi membutuhkan pemantauan yang konsisten terhadap perkembangan harga dan ketersediaan bahan pangan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengetahui secara rinci komoditas yang mengalami kenaikan harga agar intervensi dapat dilakukan secara tepat.

“Yang perlu kita lakukan adalah melihat perkembangan harga setiap komoditas, mengetahui penyebab kenaikannya, kemudian menentukan langkah yang tepat. Jangan sampai kita melakukan intervensi tanpa mengetahui persoalan sebenarnya di lapangan,” kata Syahrun dalam rapat tersebut.

Salah satu perhatian utama TPID Bombana adalah kenaikan harga beras. Komoditas tersebut menjadi bagian penting dalam kebutuhan masyarakat sehingga perubahan harga dan ketersediaannya perlu dipantau secara berkala.

TPID tidak hanya melihat pergerakan harga di tingkat pasar, tetapi juga mengevaluasi kondisi pasokan dan jalur distribusi. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kenaikan harga tidak terjadi akibat gangguan pada rantai pasok dari sentra produksi hingga konsumen.

Dalam pembahasan, TPID melakukan evaluasi terhadap sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga. Evaluasi mencakup jenis komoditas yang mengalami kenaikan, besaran perubahan harga, faktor penyebab, tindakan yang telah dilakukan pemerintah, serta hasil dari intervensi yang sudah dilaksanakan.

Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut terhadap komoditas yang masih mengalami tekanan harga. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah dapat membedakan persoalan yang berasal dari keterbatasan produksi, gangguan distribusi, peningkatan permintaan, maupun faktor lain yang memengaruhi harga di pasar.

Selain berfokus pada pengendalian harga, TPID Bombana membahas penguatan produksi pangan lokal. Produksi daerah dinilai memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah.

Salah satu program yang mendapat perhatian adalah Gerakan Mandiri Produksi Gabah (Gema Gabah). Program tersebut didorong untuk mendukung peningkatan produksi gabah di daerah sekaligus memperkuat ketersediaan beras sebagai salah satu komoditas utama dalam pengendalian inflasi.

Penguatan produksi pangan lokal juga dinilai perlu berjalan beriringan dengan perbaikan data pangan. TPID membahas pentingnya sinkronisasi data produksi, stok, kebutuhan, dan harga sebagai dasar dalam mengambil keputusan.

Data yang akurat diperlukan agar pemerintah dapat melihat kondisi pangan secara lebih menyeluruh. Data tersebut juga menjadi bagian penting dalam penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan langkah pengendalian inflasi di daerah.

“Data harus kita sinkronkan. Kita perlu mengetahui berapa produksi yang tersedia, berapa stok yang ada, berapa kebutuhan masyarakat, dan bagaimana perkembangan harganya. Dengan data yang jelas, langkah intervensi akan lebih terarah,” ujar Syahrun.

Pada aspek ketersediaan, TPID memberikan perhatian terhadap sejumlah komoditas yang berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan inflasi. Komoditas tersebut antara lain beras, cabai, bawang, telur, ayam, dan ikan.

Komoditas tersebut memiliki karakteristik pasokan dan pola distribusi yang berbeda. Karena itu, langkah penanganannya juga perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing komoditas.

Beras, misalnya, berkaitan erat dengan produksi gabah dan ketersediaan stok. Sementara cabai dan bawang sangat dipengaruhi oleh produksi serta kondisi distribusi. Komoditas telur dan ayam juga membutuhkan perhatian terhadap kesinambungan pasokan dari produsen hingga pasar. Adapun ikan berkaitan dengan produksi perikanan dan kelancaran distribusi hasil tangkapan maupun budidaya.

TPID juga menyoroti persoalan distribusi pangan. Kelancaran distribusi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga karena keterlambatan pasokan dapat memengaruhi ketersediaan komoditas di pasar.

Pembahasan diarahkan pada upaya mengurangi berbagai hambatan distribusi dari sentra produksi menuju pasar di wilayah Kabupaten Bombana. Pemerintah daerah perlu memastikan jalur distribusi berjalan dengan baik sehingga pasokan dapat sampai ke masyarakat tanpa gangguan yang dapat meningkatkan biaya distribusi.

“Distribusi juga harus menjadi perhatian. Kalau produksi tersedia tetapi distribusinya terganggu, harga di pasar tetap bisa mengalami kenaikan. Karena itu, hambatan dari sentra produksi sampai ke pasar harus kita identifikasi dan cari solusinya,” kata Syahrun.

Selain distribusi dalam wilayah, TPID membahas peluang kerja sama antardaerah dalam memenuhi kebutuhan komoditas. Kerja sama tersebut dapat menjadi salah satu alternatif ketika produksi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Koordinasi antardaerah dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pasokan, terutama terhadap komoditas yang produksinya bergantung pada kondisi musim atau belum mencukupi kebutuhan daerah.

Melalui rapat internal tersebut, TPID Bombana juga menegaskan pentingnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah dan pihak terkait dalam pengendalian inflasi. Pengendalian harga tidak hanya menjadi tanggung jawab satu sektor, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pemantauan harga di pasar, penguatan produksi lokal, pengamanan stok, kelancaran distribusi, sinkronisasi data, serta kerja sama antardaerah menjadi bagian yang saling berkaitan dalam menjaga stabilitas pangan.

Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau. Pemerintah Kabupaten Bombana melalui TPID akan terus mengevaluasi perkembangan harga dan pasokan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan berikutnya.

Pengendalian inflasi di tingkat daerah pada akhirnya tidak hanya berorientasi pada menjaga angka inflasi, tetapi juga memastikan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok secara mudah dan wajar. Karena itu, setiap perubahan harga komoditas strategis perlu diikuti dengan pemantauan dan tindakan yang terukur.

Rapat internal TPID Kabupaten Bombana menjadi bagian dari koordinasi berkelanjutan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Evaluasi terhadap komoditas yang mengalami kenaikan harga akan menjadi bahan untuk menentukan intervensi lanjutan, sekaligus memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi tekanan harga di Kabupaten Bombana.

Dengan penguatan produksi pangan lokal, perbaikan distribusi, sinkronisasi data, dan koordinasi antardaerah, pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan dan kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung stabilitas harga pangan sekaligus menjaga daya beli masyarakat di Kabupaten Bombana.




Bupati Burhanuddin Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Nasional Bersama Mendagri Tito Karnavian

Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Selasa (4/11/2025).

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring itu diikuti oleh seluruh kepala daerah di Indonesia bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) masing-masing. Dari Bombana, rapat berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, dan dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K. serta sejumlah kepala dinas terkait yang berperan dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di daerah.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga menjelang akhir tahun, di mana permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pokok biasanya meningkat.
“Daerah harus mengambil langkah cepat dan nyata untuk menekan laju inflasi, khususnya menjelang momen akhir tahun dan hari besar keagamaan,” ujar Tito.

Ia juga menekankan agar setiap kepala daerah bersama TPID rutin memantau harga pangan di pasar-pasar tradisional serta memastikan ketersediaan stok mencukupi. Tito mengingatkan bahwa inflasi yang tidak terkendali dapat berdampak langsung pada daya beli masyarakat.

Rapat tersebut turut membahas perkembangan inflasi nasional per Oktober 2025, termasuk indeks harga konsumen, pergerakan harga pangan strategis, dan tren harga bahan pokok di berbagai daerah. Perum BULOG memaparkan langkah stabilisasi harga beras dan strategi menjaga pasokan di seluruh wilayah, termasuk Sulawesi Tenggara.

Dari sisi penegakan hukum, Satgas Pangan Polri melaporkan hasil pantauan lapangan di berbagai daerah terkait distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, terutama beras, gula, dan minyak goreng. Kejaksaan Agung menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mencegah praktik penimbunan atau permainan harga di pasar.

Selain itu, TNI juga melaporkan perannya dalam mendukung program nasional di bidang ketahanan pangan, termasuk membantu distribusi logistik ke daerah-daerah terpencil dan wilayah rawan bencana. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kelancaran rantai pasok dan memastikan masyarakat di seluruh wilayah tetap mendapat akses kebutuhan pokok.

Bupati Burhanuddin menyambut baik rapat koordinasi tersebut sebagai bentuk komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional. Menurutnya, upaya menekan inflasi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama antara semua pihak.
“Pemkab Bombana berkomitmen untuk terus bersinergi dengan seluruh instansi terkait dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” kata Burhanuddin.

Ia juga menegaskan bahwa Pemkab Bombana akan terus memperkuat peran TPID dalam pemantauan harga di pasar, memperlancar distribusi bahan pokok, serta melakukan langkah antisipatif terhadap potensi gejolak harga menjelang akhir tahun.

Rakor ini menjadi forum penting untuk menyamakan langkah antara pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi. Pemerintah pusat berharap seluruh daerah, termasuk Bombana, dapat memperkuat kerja sama lintas sektor guna menjaga daya beli masyarakat, menstabilkan harga pangan, dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

Bupati Burhanuddin tegaskan komitmen Pemkab Bombana menjaga harga tetap stabil! Dalam Rakor Pengendalian Inflasi Nasional yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian, ia pastikan Bombana siap berperan aktif menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun.




Bupati Bombana Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Nasional Bersama Mendagri Tito Karnavian

Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, secara daring, Selasa (4/11/2025). Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), sebagai upaya memperkuat koordinasi nasional dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok menjelang akhir tahun.

Bupati Burhanuddin mengikuti rapat dari Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, didampingi oleh Pj. Sekretaris Daerah Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K, serta sejumlah kepala dinas terkait yang memiliki peran strategis dalam pengendalian inflasi daerah. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mendukung langkah pemerintah pusat menekan laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi prioritas nasional yang membutuhkan kerja konkret di tingkat daerah. Ia meminta seluruh kepala daerah tidak hanya mengandalkan kebijakan pusat, tetapi juga aktif memantau harga pangan di wilayah masing-masing, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru yang biasanya ditandai dengan lonjakan permintaan bahan pokok.

“Langkah cepat dan sinergi lintas sektor menjadi kunci menjaga kestabilan harga di daerah. Pemerintah daerah harus hadir di lapangan, memastikan distribusi berjalan lancar dan stok pangan tersedia,” ujar Tito dalam arahannya.

Rapat tersebut juga memaparkan kondisi terkini inflasi nasional per Oktober 2025, yang mencakup perkembangan indeks harga dan laporan pemantauan bahan pangan strategis dari berbagai provinsi. Beberapa instansi pusat turut memberikan laporan komprehensif, termasuk Perum BULOG yang menyampaikan strategi stabilisasi harga beras dan ketersediaan stok di daerah, serta upaya menjaga kelancaran distribusi menjelang akhir tahun.

Sementara itu, Satgas Pangan Polri melaporkan hasil pemantauan di sejumlah wilayah terkait distribusi, stok, serta indikasi penimbunan bahan pokok yang berpotensi mengganggu kestabilan harga. Kejaksaan Agung menyoroti pentingnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menjaga keteraturan pasar serta menindak praktik yang merugikan konsumen.

Dari sisi pertahanan, TNI menyampaikan dukungan terhadap program prioritas nasional, termasuk bantuan distribusi pangan ke wilayah terpencil serta pengamanan logistik di daerah rawan bencana. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan ketahanan pangan dan kestabilan sosial di berbagai daerah.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat langkah pengendalian inflasi secara terpadu. Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bombana siap berkolaborasi dengan seluruh pihak guna memastikan ketersediaan bahan pokok dan keterjangkauan harga di pasar tetap terjaga.

“Inflasi bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut kesejahteraan masyarakat secara langsung. Karena itu, kami akan terus memperkuat kerja sama antara OPD, pelaku usaha, dan aparat lapangan agar harga-harga kebutuhan tetap stabil,” ujar Burhanuddin.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah melalui TPID Bombana terus melakukan langkah konkret seperti pemantauan harga harian, operasi pasar, serta kerja sama dengan BULOG dan distributor lokal untuk menjaga rantai pasok pangan tetap lancar. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi masyarakat juga terus diperkuat agar daya beli masyarakat tetap terjaga meski terjadi fluktuasi harga di tingkat nasional.

Melalui rapat koordinasi ini, Kementerian Dalam Negeri berharap setiap pemerintah daerah dapat mengambil langkah antisipatif sejak dini terhadap potensi kenaikan harga menjelang akhir tahun. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dianggap penting untuk menjaga kestabilan ekonomi sekaligus menghindari dampak sosial akibat inflasi yang tidak terkendali.

Kegiatan rutin yang digelar Kemendagri ini menjadi wadah evaluasi bersama dan pengingat bagi seluruh pemerintah daerah akan pentingnya kebijakan berbasis data dan aksi nyata di lapangan. Dengan partisipasi aktif Kabupaten Bombana, diharapkan upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok dapat berjalan efektif dan berkesinambungan.