Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulawesi Tenggara yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting pada Rabu (12/3/2025). Rapat ini mengusung tema “Strategi Pengendalian Inflasi Jelang HBKN Idulfitri 1446 H” dan dibuka oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, S.E., M.M., selaku Ketua TPID Sulawesi Tenggara.

Rakor ini diikuti oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara dengan metode hybrid, baik secara daring maupun luring. Pembahasan utama dalam pertemuan ini berfokus pada strategi menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri, di mana permintaan barang dan jasa cenderung meningkat signifikan.

Dalam forum tersebut, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menegaskan pentingnya koordinasi antardaerah dalam menjaga harga tetap stabil dan ketersediaan bahan pokok aman hingga lebaran.

“Rapat ini sangat penting untuk menyusun strategi yang efektif dalam mengendalikan inflasi. Kita harus memastikan masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan tenang, tanpa khawatir terhadap lonjakan harga yang tidak terkendali,” ujar Bupati Bombana.

Ia juga menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap distribusi barang dan stok pangan, serta mencegah praktik spekulasi harga yang berpotensi merugikan masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah harus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk distributor dan pedagang, untuk memastikan kelancaran suplai bahan pokok.

“Pemerintah daerah harus bersinergi dengan semua pemangku kepentingan agar distribusi bahan pokok tetap lancar dan harga tetap stabil,” tambahnya.

Selain itu, Burhanuddin mengungkapkan bahwa upaya konkret perlu segera dijalankan guna menekan laju inflasi di daerah. Ia berharap hasil dari rapat koordinasi ini dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga yang terjangkau menjelang Idulfitri 1446 H.

Pelaksanaan rapat koordinasi ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya dalam menghadapi momen-momen penting seperti Ramadan dan Idulfitri. Dengan adanya kerja sama yang erat antara pemerintah daerah, TPID, serta stakeholder terkait, diharapkan lonjakan harga bahan pokok dapat diminimalisir, sehingga masyarakat dapat menjalani ibadah puasa dan merayakan lebaran dengan nyaman.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana bersama Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta Pertamina Kendari melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah titik distribusi dan pangkalan LPG 3 Kg di Kecamatan Rumbia, Rumbia Tengah, Rarowatu Utara, dan Lantari Jaya. Sidak ini merupakan respons cepat atas kelangkaan gas melon yang banyak dikeluhkan warga dalam beberapa pekan terakhir, Rabu (8/1/2025).

Dalam kegiatan tersebut, tim gabungan menelusuri pola distribusi LPG 3 Kg mulai dari agen hingga pangkalan, guna memastikan pasokan bersubsidi itu benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bombana, BINNURAENI AS, S.E., S.Pd., menegaskan bahwa sidak dilakukan untuk menjamin distribusi berlangsung sesuai aturan. “Kami ingin memastikan bahwa LPG bersubsidi ini benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang berhak dengan harga yang sesuai ketentuan,” ujarnya.

Hasil sidak menemukan adanya pangkalan yang menjual LPG 3 Kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Tim juga mendapati dugaan distribusi yang tidak tepat sasaran. TPID Kabupaten Bombana langsung memberikan teguran keras kepada pangkalan yang terbukti melanggar ketentuan distribusi dan menegaskan bahwa praktik semacam itu tidak dapat ditoleransi.

Perwakilan Pertamina Kendari yang turut hadir menegaskan komitmen perusahaan dalam mengawasi penyaluran LPG bersubsidi di Bombana. Ia menyampaikan bahwa Pertamina tidak akan ragu memberikan sanksi kepada agen atau pangkalan yang melakukan pelanggaran. “Kami memastikan pasokan LPG 3 Kg ke Bombana tetap aman dan cukup. Jika ditemukan kendala distribusi, kami akan segera melakukan penyesuaian pasokan,” ungkapnya.

Selain penindakan, pemerintah daerah berharap kehadiran tim gabungan dapat mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha terkait pentingnya menjaga ketertiban distribusi LPG bersubsidi. Warga juga diminta proaktif melapor jika menemukan adanya indikasi penimbunan atau harga jual yang melebihi HET di tingkat pangkalan.

Langkah cepat ini diharapkan dapat mengatasi kelangkaan LPG 3 Kg di wilayah Rumbia, Rumbia Tengah, Rarowatu Utara, dan Lantari Jaya. Pemerintah menegaskan bahwa upaya pengawasan akan terus diperketat agar distribusi gas melon berjalan lebih transparan, adil, dan tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan.