Bombana, sultranet.com – Upaya perbaikan darurat jembatan penghubung di Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, terus dilakukan untuk menjaga akses vital masyarakat tetap berfungsi. Anggota DPRD Bombana Yudi Utama Arsyad (YUA) turun langsung bergotong royong bersama warga lintas desa serta aparat kepolisian dan TNI dalam pengerjaan jembatan sementara yang selama ini dikeluhkan masyarakat, Selasa (21/4/2026).

Kegiatan gotong royong tersebut melibatkan masyarakat dari Desa Tampabulu, Desa Biru, dan Desa Tanah Poleang. Personel Polres Bombana dan unsur TNI dari Kodim setempat juga ikut ambil bagian dalam memperbaiki bentangan papan jembatan yang rusak, khususnya pada bagian papan roda yang menjadi jalur utama kendaraan melintas.

Yudi yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Bombana tampak membaur bersama masyarakat, mengangkat material dan ikut memasang papan jembatan. Ia mengatakan, perbaikan ini merupakan langkah darurat agar aktivitas warga tetap berjalan sambil menunggu pembangunan jembatan permanen oleh pihak berwenang.

“Ini bentuk kepedulian bersama. Kita tidak bisa menunggu terlalu lama karena akses ini sangat vital bagi masyarakat. Petani, pedagang, dan warga setiap hari bergantung pada jalur ini,” kata Yudi di sela kegiatan.

Menurutnya, kondisi jembatan yang rusak telah menghambat distribusi hasil pertanian dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam beberapa bulan terakhir. Karena itu, perbaikan sementara dilakukan untuk memastikan kendaraan roda dua maupun roda empat tetap bisa melintas dengan aman.

Dalam kegiatan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana turut berkontribusi dengan menyediakan material papan sebanyak sekitar 4 kubik. Sementara Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV juga memberikan dukungan material sekitar 1 kubik untuk menunjang pengerjaan jembatan sementara.

Yudi menyampaikan apresiasi atas keterlibatan semua pihak dalam kegiatan gotong royong tersebut. Namun ia menegaskan bahwa perbaikan darurat ini bukan solusi jangka panjang, melainkan langkah sementara untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.

“Perbaikan ini hanya sementara. Kami berharap ke depan jembatan ini segera direalisasikan pembangunannya secara permanen. Usulan sudah kami sampaikan ke Balai Wilayah Sungai,” ujarnya.

Ia menambahkan, jembatan di Desa Tampabulu merupakan jalur strategis yang menghubungkan beberapa desa bahkan kecamatan di wilayah Poleang. Karena itu, keberadaannya sangat penting dalam mendukung mobilitas warga serta kelancaran aktivitas ekonomi lokal.

“Jembatan ini menghubungkan banyak wilayah di Poleang. Kalau akses ini terganggu, dampaknya luas, bukan hanya satu desa tapi beberapa kecamatan,” kata Yudi.

Keterlibatan langsung Yudi dalam kegiatan tersebut juga mendapat respons positif dari masyarakat. Warga menilai kehadiran wakil rakyat di tengah kegiatan gotong royong menjadi bukti nyata kepedulian terhadap persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.

Sementara itu, masyarakat berharap pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV segera merealisasikan pembangunan jembatan permanen agar persoalan yang sama tidak terus berulang setiap tahun. Mereka juga menginginkan adanya perhatian lebih serius terhadap infrastruktur dasar yang menjadi penopang utama kehidupan warga di wilayah tersebut. (IS)

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, Burhanuddin, M.Si bersama Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas kepemimpinan baru di tubuh Partai Bulan Bintang (PBB) di bawah komando Yuri Kemal Fadlullah sebagai Ketua Umum dan Ruksamin sebagai Sekretaris Jenderal DPP PBB, dengan mengirimkan karangan bunga ke markas DPC PBB Bombana di Jalan Lampusui, sebagai bentuk dukungan dan apresiasi, Senin (20/4).

Ucapan tersebut menjadi simbol hubungan politik yang harmonis antara Pemerintah Kabupaten Bombana dengan PBB sebagai partai pengusung dalam kontestasi politik sebelumnya. Bupati dan Wakil Bupati berharap, kepemimpinan baru ini mampu membawa PBB ke arah yang lebih maju, berkembang, dan berkontribusi positif bagi pembangunan daerah maupun nasional.

“Kami mengucapkan selamat dan sukses atas kepemimpinan baru di DPP PBB. Semoga di bawah kepemimpinan ini, PBB semakin maju dan terus memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan daerah,” demikian pesan yang disampaikan melalui karangan bunga tersebut.

Sikap tersebut mendapat respons positif dari Ketua DPC PBB Bombana yang juga anggota DPRD Bombana, Yudi Utama Arsyad (YUA). Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Bombana.

“Atas nama keluarga besar PBB Bombana, kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati atas ucapan selamat dan dukungannya. Ini menjadi semangat bagi kami untuk terus bekerja dan berkontribusi bagi daerah,” ujar YUA.

Lebih lanjut, YUA menegaskan komitmen PBB di DPRD Bombana untuk terus mendukung program-program pemerintah daerah yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Ia menekankan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

“Kami di DPRD dari PBB berkomitmen untuk selalu mendukung program pemerintah yang pro rakyat. Namun, kami juga akan tetap berada di garda terdepan untuk mengingatkan jika ada kekeliruan. Itu bagian dari fungsi kami sebagai wakil rakyat,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, PBB siap memberikan masukan konstruktif serta berperan aktif dalam menyukseskan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana. Menurutnya, kolaborasi yang sehat dan terbuka akan memperkuat arah pembangunan daerah ke depan.

“Kami siap memberikan masukan dan berkontribusi secara nyata dalam menyukseskan visi misi kepala daerah. Tujuan kita sama, yaitu kesejahteraan masyarakat Bombana,” tandasnya. (IS)

Bombana, sultranet.com — Upaya mempercepat hadirnya lembaga peradilan di Kabupaten Bombana kembali menguat. Lembaga Bantuan Hukum Rakyat (LBHR) Sulawesi Tenggara bersama anggota DPRD Bombana, Yudi Utama Arsyad, menemui Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si  di Rujab Bupati untuk mendorong percepatan pendirian Pengadilan Negeri di wilayah tersebut, Senin (20/4/2026).

Pertemuan tersebut membahas urgensi kehadiran Pengadilan Negeri sebagai bagian dari pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat. Direktur LBHR Sultra, Muhammad Basri Tahir, SH, menegaskan bahwa kebutuhan tersebut sudah sangat mendesak, mengingat Kabupaten Bombana telah berdiri sejak tahun 2003 namun hingga kini belum memiliki pengadilan sendiri.

“Bombana ini sudah mekar sejak 2003, tetapi sampai hari ini belum memiliki Pengadilan Negeri. Sementara daerah lain yang dimekarkan pada periode yang sama sudah lebih dulu memilikinya,” kata Basri.

Ia menjelaskan, secara administratif maupun kesiapan fisik, rencana pendirian Pengadilan Negeri Bombana sebenarnya telah lama rampung. Lahan untuk pembangunan gedung telah tersedia, sementara seluruh dokumen persyaratan disebut sudah lengkap dan berada di Kementerian Sekretariat Negara.

“Kami sudah bertemu dengan sekretariat Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada Februari 2025. Informasi yang kami terima, semua kelengkapan berkas sudah lama selesai dan sudah ada di Kementerian Sekretariat Negara. Tinggal menunggu Keputusan Presiden untuk bisa dieksekusi,” ujarnya.

Basri menilai, kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pembentukan Pengadilan Negeri Bombana kini hanya bergantung pada percepatan keputusan di tingkat pusat. Ia berharap pemerintah pusat segera memberikan perhatian agar kebutuhan dasar masyarakat dalam mengakses keadilan dapat terpenuhi.

Sementara itu, Yudi Utama Arsyad yang juga Ketua DPC Partai Bulan Bintang Bombana menyoroti dampak langsung yang dirasakan masyarakat akibat belum adanya Pengadilan Negeri di daerah tersebut. Selama ini, warga Bombana yang berperkara harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Pasarwajo, Kabupaten Buton.

“Selama ini masyarakat harus menyeberang ke Baubau, lalu melanjutkan perjalanan darat ke Buton untuk mengikuti sidang di PN Pasarwajo. Ini membutuhkan energi, waktu, dan biaya yang tidak sedikit,” kata Yudi.

Ia menegaskan, kondisi tersebut tidak hanya membebani masyarakat, tetapi juga menyulitkan aparat penegak hukum yang harus menjalankan proses peradilan di luar wilayah. Karena itu, ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini.

“Kami berharap ini segera menjadi atensi bersama. Kehadiran Pengadilan Negeri di Bombana akan sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan akses keadilan yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si menyatakan komitmennya untuk mengawal langsung proses percepatan pembentukan Pengadilan Negeri Bombana. Ia mengaku prihatin dengan kondisi yang dihadapi masyarakat selama ini.

“Saya prihatin masyarakat harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mencari keadilan. Ini tentu tidak ideal,” kata Burhanuddin.

Ia menegaskan akan segera melakukan koordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara guna mendorong percepatan penerbitan Keputusan Presiden terkait pembentukan Pengadilan Negeri Bombana.

“Kami siap mengawal ini. Kami akan berkoordinasi langsung dengan Mensesneg agar pembentukan Pengadilan Negeri Bombana bisa menjadi prioritas dan segera direalisasikan,” tegasnya.

Bombana, sultranet.com – Anggota DPRD Bombana, Yudi Utama Arsyad, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Bombana untuk segera mengalokasikan anggaran penggajian bagi sekitar 2.000 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi paruh waktu (PW) yang hingga kini belum menerima hak mereka, dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bersama DPRD Bombana, Senin (13/4/2026).

Dalam forum resmi tersebut, Yudi yang akrab disapa Bintang Parlemen itu menyuarakan tuntutan secara tegas di hadapan jajaran pemerintah daerah. Ia menilai persoalan keterlambatan gaji PPPK PW bukan sekadar isu administratif, melainkan sudah masuk kategori darurat karena menyangkut keberlangsungan hidup ribuan tenaga kerja dan keluarganya.

“Kita bicara soal lebih dari 2.000 orang yang menggantungkan hidupnya dari pekerjaan ini. Ini bukan hal sepele, ini darurat. Mereka sudah bekerja sejak dilantik, tetapi hingga hari ini belum menerima gaji, bahkan kontrak kerja pun belum mereka pegang,” tegas Yudi dalam rapat tersebut.

Ia mengakui kondisi keuangan daerah mungkin menjadi tantangan, namun menurutnya hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak dasar para tenaga PPPK PW. Apalagi, kata dia, peran mereka sangat vital dalam mendukung operasional organisasi perangkat daerah (OPD), terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

“Guru dan tenaga kesehatan adalah ujung tombak pelayanan masyarakat. Mereka sudah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, tapi haknya belum diberikan. Ini harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Yudi juga menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan nasib para PPPK PW selama dirinya masih menjabat sebagai anggota DPRD Bombana. Ia menyebut perjuangan ini telah dimulai sejak awal, termasuk saat mendorong pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK.

“Saya sampaikan kepada seluruh PPPK PW, selama saya masih di DPRD, saya akan terus berada di barisan terdepan memperjuangkan hak-hak kalian,” katanya kepada wartawan.

Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Bombana itu juga mengungkapkan bahwa perjuangan belum selesai. Ia meminta dukungan dari semua pihak, baik DPRD maupun pemerintah daerah, agar persoalan ini segera mendapat perhatian serius dan solusi konkret.

“Ini tanggung jawab kita bersama. Saya berharap pemerintah daerah dan seluruh anggota DPRD dapat memberikan atensi penuh. Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut,” ujarnya.

Meski demikian, Yudi mengajak para PPPK PW untuk tetap menjalankan tugas dengan baik dan menunjukkan dedikasi kepada daerah. Ia percaya bahwa kinerja yang baik akan menjadi bagian penting dalam memperkuat posisi mereka dalam memperjuangkan hak.

“Saya minta tetap bekerja dengan baik, tunjukkan pengabdian terbaik untuk daerah. Kita perjuangkan bersama hak-hak kalian,” ucapnya.

Ia juga menyatakan keyakinannya terhadap kepemimpinan Bupati Bombana, H. Burhanuddin, yang dinilainya memiliki kepedulian terhadap nasib para PPPK PW. Menurutnya, saat ini pemerintah daerah tengah berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Saya yakin Bupati sangat peduli dan sedang mencari jalan keluar. Kita semua berharap ada solusi cepat agar hak mereka segera terpenuhi,” tuturnya.

Di akhir pernyataannya, Yudi menegaskan bahwa dirinya akan terus bersama rakyat dalam memperjuangkan kepentingan publik, termasuk memastikan kesejahteraan tenaga PPPK di Bombana.

“Jangan ragu, saya akan selalu bersama rakyat untuk memperjuangkan kepentingan mereka,” pungkasnya.

Pewarta: Azuli

Bombana, sultranet.com – Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, Yudi Utama Arsyad atau YUA, menyambut optimistis kepemimpinan baru partai di tingkat pusat di bawah komando Yuri Kemal Fadlullah sebagai Ketua Umum dan Ruksamin sebagai Sekretaris Jenderal DPP PBB, yang ditetapkan melalui Sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP) pada Rabu (11/3/2026).

YUA yang juga anggota DPRD Bombana menilai, duet Yuri–Ruksamin menghadirkan energi baru yang diyakini mampu mendorong percepatan kerja organisasi secara menyeluruh. Menurutnya, kepemimpinan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi partai hingga ke tingkat daerah.

“Di bawah komando beliau, kami yakin roda organisasi akan bergerak dengan kecepatan maksimal. Ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan, tetapi awal dari lompatan besar Partai Bulan Bintang,” ujar YUA. Sabtu (11/4)

Penunjukan Yuri Kemal Fadlullah, yang merupakan putra Pendiri PBB Yusril Ihza Mahendra, menandai babak baru dalam perjalanan PBB. Ia dipercaya memimpin hingga Muktamar VII pada 2030. Keputusan tersebut sekaligus menegaskan bahwa PBB tetap konsisten dengan mekanisme internal tanpa melalui Muktamar Luar Biasa.

Sementara itu, kehadiran Ruksamin sebagai Sekjen dinilai menjadi kekuatan tersendiri bagi partai. Dua periode menjabat sebagai Bupati Konawe Utara serta pengalaman memimpin DPW PBB Sulawesi Tenggara menjadikannya figur dengan rekam jejak organisasi yang solid. Pada pemilu sebelumnya, ia berhasil mengantarkan PBB meraih empat kursi DPRD Provinsi dan menjadikan partai sebagai pemenang pemilu di Kabupaten Konawe Utara.

YUA menegaskan, capaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa PBB memiliki fondasi kuat untuk berkembang lebih besar. Ia menyebut pengalaman dan kapasitas kedua pemimpin tersebut sebagai kombinasi ideal untuk memperkuat posisi partai, baik di tingkat nasional maupun daerah.

“Kami di tingkat DPC tentu akan mendukung penuh dengan segala upaya untuk membesarkan partai ini. Konsolidasi akan kami perkuat hingga ke tingkat bawah, karena kekuatan partai sesungguhnya ada pada kerja kolektif kader di daerah,” tegas pria yang akrab disapa Bintang Parlemen itu.

Lebih jauh, YUA mengungkapkan harapannya agar PBB mampu tampil lebih kompetitif pada pemilu mendatang. Ia menekankan pentingnya soliditas internal, kerja nyata, dan kedekatan dengan masyarakat sebagai kunci utama meraih kepercayaan publik.

“Kami berharap PBB semakin besar di pemilu yang akan datang. Kader harus solid, kerja nyata harus ditunjukkan, dan kepercayaan masyarakat harus terus dijaga. Dengan kepemimpinan Yuri–Ruksamin, kami optimistis itu bisa terwujud,” ucapnya.

Menurut YUA, momentum pergantian kepemimpinan ini harus dimanfaatkan sebagai titik balik untuk mempercepat gerak partai. Ia mengajak seluruh kader dan simpatisan menjadikan semangat baru ini sebagai bahan bakar untuk memperkuat posisi PBB di berbagai daerah, termasuk di Bombana.

Dengan struktur kepemimpinan yang dinilai solid dan berpengalaman, PBB kini menghadapi fase penting dalam membangun kembali kekuatan politiknya. Konsolidasi yang terarah, strategi yang matang, serta kepemimpinan yang adaptif diyakini akan menjadi faktor penentu dalam menghadapi dinamika politik menuju pemilu mendatang.

Pewarta : Aldi.L

Bombana, Sultranet.com – Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Bombana yang juga anggota DPRD Bombana sekaligus Divisi Advokasi PGRI Bombana, Yudi Utama Arsyad (YUA), menyampaikan apresiasi tinggi atas kesuksesan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menyelenggarakan puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2025 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di Bombana.

Kegiatan yang dipusatkan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) eks MTQ Bombana, Rabu (5/11/2025), berlangsung meriah dan khidmat. Ribuan guru dari berbagai kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara hadir dalam suasana penuh semangat kebersamaan, sekaligus mengikuti penutupan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) PGRI Sultra.

Yudi menilai, keberhasilan Bombana menjadi tuan rumah kegiatan tingkat provinsi ini menunjukkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan organisasi profesi guru.

“PGRI dan Pemkab Bombana telah membuktikan bahwa kerja sama yang solid dapat melahirkan kegiatan besar yang membawa dampak positif bagi dunia pendidikan,” ujarnya dengan penuh bangga.

Ia menambahkan, peringatan HUT PGRI dan Hari Guru Nasional bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi momentum memperkuat solidaritas antarpendidik dan meningkatkan semangat pengabdian dalam mencetak generasi bangsa yang berkarakter.

Pada kesempatan itu, Ia juga memuji kepemimpinan Ketua PGRI Bombana, H. Kandamang, S.Pd., M.Pd, yang ia nilai mampu mensolidkan para guru di wonua Bombana dalam mensukseskan ivent akbar ini.

“Guru bukan hanya pengajar, tapi pembentuk masa depan. Kita semua berutang kepada jasa mereka,” tambah Yudi.

Upacara puncak HUT PGRI dan HGN ini dipimpin oleh Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tenggara, La Ode Fasikin, S.Pi., M.Si., yang hadir mewakili Gubernur Sultra. Tahun ini, peringatan mengusung tema HUT PGRI “Guru Bermutu, Indonesia Maju, Bersama PGRI Wujudkan Indonesia Emas” serta tema HGN “Guru Hebat, Indonesia Kuat.”

Dalam sambutannya, La Ode Fasikin menegaskan bahwa guru adalah ujung tombak pembangunan pendidikan nasional.
“Guru adalah penggerak perubahan. Dari ruang kelas, mereka menyalakan masa depan bangsa,” katanya.

Ia juga menyoroti tiga program prioritas nasional di bidang pendidikan, yakni Program Makan Bergizi Gratis, penerapan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning), serta penguatan literasi digital melalui koding dan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence).

“Saya berharap ketiga program ini dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat, modern, dan berkeadilan, dengan guru sebagai pelaksana utamanya,” jelasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., Ketua TP PKK Hj. Fatmawati Kasim Marewa, Wakil Ketua TP PKK Henny Setiawati Rachman, S.Pi., MM, jajaran Forkopimda, Pj. Sekda, Asisten, Staf Ahli, kepala OPD, serta ribuan guru dari berbagai jenjang pendidikan.

Acara ditutup dengan sejumlah kegiatan apresiasi, di antaranya penobatan Ibunda Guru Kabupaten Bombana kepada Hj. Fatmawati Kasim Marewa, penyematan Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun, penyerahan piala bergilir Porseni, parade fashion show daur ulang, senam massal PGRI, serta penampilan musik bambu dari SMPN 2 Rumbia. (IS)

Bombana, sultranet.com – Anggota DPRD Kabupaten Bombana dari Partai Bulan Bintang (PBB), Yudi Utama Arsyad, menegaskan agar petani tidak terus menjadi korban dalam kebijakan penyerapan gabah oleh Bulog. Ia mengusulkan agar gedung baru DPRD Bombana yang belum difungsikan digunakan sementara sebagai gudang Bulog untuk menampung gabah petani.

Sebagaimana diketahui, polemik harga gabah dan potongan timbangan yang memberatkan petani kembali mengemuka di Kabupaten Bombana. Sejumlah petani di Poleang dan Rumbia mengeluhkan adanya pemotongan hingga 5 kilogram per karung gabah dan pembelian dibawah Harga Pembelian Gabah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 oleh mitra Bulog.

Keluhan para Petani Bombana ini kemudian dibawa ke Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPRD Bombana, Senin (27/10/2025).

Kepada awak media, Yudi Utama Arsyad, anggota DPRD sekaligus Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Bombana, menyampaikan sikap tegas terhadap lemahnya keberpihakan Bulog terhadap petani. Ia mengingatkan bahwa Bulog seharusnya hadir untuk melindungi, bukan merugikan petani.

“Petani sudah bekerja keras di sawah, jangan lagi dijadikan korban kebijakan. Kalau Bulog alasan tidak punya gudang yang layak, saya sarankan kepada Pemerintah agar pakai saja gedung baru DPRD yang belum difungsikan. Itu bisa jadi solusi konkret untuk masyarakat,” kata Yudi dengan nada keras.

Yudi menilai, alasan teknis seperti kekurangan gudang tidak boleh menjadi dalih bagi mitra Bulog untuk menekan harga atau memotong timbangan gabah petani. Ia menegaskan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap petani harus nyata, bukan hanya retorika.

“Keberpihakan itu harus jelas, jangan hanya bunyi. Jangan mengaku membela petani tapi di lapangan malah merugikan mereka,” ujarnya.

Ia juga menyinggung sikap pasif Kepala Bulog Bombana dalam rapat RDPU yang dinilainya tidak menunjukkan keberanian untuk berpihak pada petani. Yudi bahkan menantang Kepala Bulog agar berani bersikap tegas.

“Kita harus balik menantang Kabulog. Kalau mitra Anda menurunkan harga dan Pemda sudah menyediakan gudang, apakah Anda siap mundur?. Kabulog itu kelihatan takut bersikap. Harusnya berani seperti Bupati Bombana,” tegasnya.

Yudi memuji langkah cepat Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si yang segera menerbitkan Surat Edaran tentang Harga Pembelian Gabah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025. Menurutnya, tindakan bupati tersebut mencerminkan keberpihakan penuh kepada petani.

“Contoh dong Bupati Bombana, begitu ada gejolak sosial langsung bertindak cepat. Itu baru namanya keberpihakan full power,” tambah Yudi.

Pantauan awak media ini, RDPU yang berlangsung selama enam jam itu menghasilkan sejumlah kesimpulan penting. Dinas Pertanian diminta menyampaikan data valid tentang luasan sawah dan hasil panen kepada Bulog agar proses pengadaan berjalan tepat sasaran.

Bulog juga diminta menambah kapasitas gudang dan membentuk tim verifikasi kualitas gabah agar pemotongan timbangan dilakukan secara objektif dan transparan.

Selain itu, Dinas Pertanian melalui penyuluh lapangan (PPL) akan dibekali alat pengukur kadar air gabah untuk mencegah pemotongan sepihak. Bulog diminta menyerap hasil panen petani hingga Desember 2025 dan menjatuhkan sanksi tegas kepada mitra yang membeli di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

Dalam rapat juga direkomendasikan agar potongan timbangan yakni maksimal 3 kilogram di musim kemarau dan 5 kilogram di musim hujan.

DPRD Bombana menegaskan akan terus mengawasi pelaksanaan hasil rapat tersebut. Jika dalam waktu dekat tidak ada perubahan nyata di lapangan, dewan siap memberikan rekomendasi resmi ke Bulog Provinsi untuk mengganti Kepala Bulog Bombana.

“Kita ini sudah terlalu sering dengar janji. Kalau hasil rapat tidak dijalankan, ya harus ada tindakan. DPRD siap rekomendasikan pergantian,” tegas Yudi.

Ia menegaskan, langkah-langkah tegas seperti itu perlu dilakukan agar pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.

“Negara tidak boleh bicara untung rugi dengan petani. Petani itu tulang punggung pangan kita,” pungkasnya.

Pewarta: Aldi. L