Bombana, Sultranet.com – Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Bombana yang juga anggota DPRD Bombana sekaligus Divisi Advokasi PGRI Bombana, Yudi Utama Arsyad (YUA), menyampaikan apresiasi tinggi atas kesuksesan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menyelenggarakan puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2025 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di Bombana.

Kegiatan yang dipusatkan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) eks MTQ Bombana, Rabu (5/11/2025), berlangsung meriah dan khidmat. Ribuan guru dari berbagai kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara hadir dalam suasana penuh semangat kebersamaan, sekaligus mengikuti penutupan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) PGRI Sultra.

Yudi menilai, keberhasilan Bombana menjadi tuan rumah kegiatan tingkat provinsi ini menunjukkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan organisasi profesi guru.

“PGRI dan Pemkab Bombana telah membuktikan bahwa kerja sama yang solid dapat melahirkan kegiatan besar yang membawa dampak positif bagi dunia pendidikan,” ujarnya dengan penuh bangga.

Ia menambahkan, peringatan HUT PGRI dan Hari Guru Nasional bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi momentum memperkuat solidaritas antarpendidik dan meningkatkan semangat pengabdian dalam mencetak generasi bangsa yang berkarakter.

Pada kesempatan itu, Ia juga memuji kepemimpinan Ketua PGRI Bombana, H. Kandamang, S.Pd., M.Pd, yang ia nilai mampu mensolidkan para guru di wonua Bombana dalam mensukseskan ivent akbar ini.

“Guru bukan hanya pengajar, tapi pembentuk masa depan. Kita semua berutang kepada jasa mereka,” tambah Yudi.

Upacara puncak HUT PGRI dan HGN ini dipimpin oleh Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tenggara, La Ode Fasikin, S.Pi., M.Si., yang hadir mewakili Gubernur Sultra. Tahun ini, peringatan mengusung tema HUT PGRI “Guru Bermutu, Indonesia Maju, Bersama PGRI Wujudkan Indonesia Emas” serta tema HGN “Guru Hebat, Indonesia Kuat.”

Dalam sambutannya, La Ode Fasikin menegaskan bahwa guru adalah ujung tombak pembangunan pendidikan nasional.
“Guru adalah penggerak perubahan. Dari ruang kelas, mereka menyalakan masa depan bangsa,” katanya.

Ia juga menyoroti tiga program prioritas nasional di bidang pendidikan, yakni Program Makan Bergizi Gratis, penerapan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning), serta penguatan literasi digital melalui koding dan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence).

“Saya berharap ketiga program ini dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat, modern, dan berkeadilan, dengan guru sebagai pelaksana utamanya,” jelasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., Ketua TP PKK Hj. Fatmawati Kasim Marewa, Wakil Ketua TP PKK Henny Setiawati Rachman, S.Pi., MM, jajaran Forkopimda, Pj. Sekda, Asisten, Staf Ahli, kepala OPD, serta ribuan guru dari berbagai jenjang pendidikan.

Acara ditutup dengan sejumlah kegiatan apresiasi, di antaranya penobatan Ibunda Guru Kabupaten Bombana kepada Hj. Fatmawati Kasim Marewa, penyematan Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun, penyerahan piala bergilir Porseni, parade fashion show daur ulang, senam massal PGRI, serta penampilan musik bambu dari SMPN 2 Rumbia. (IS)

Bombana, sultranet.com – Anggota DPRD Kabupaten Bombana dari Partai Bulan Bintang (PBB), Yudi Utama Arsyad, menegaskan agar petani tidak terus menjadi korban dalam kebijakan penyerapan gabah oleh Bulog. Ia mengusulkan agar gedung baru DPRD Bombana yang belum difungsikan digunakan sementara sebagai gudang Bulog untuk menampung gabah petani.

Sebagaimana diketahui, polemik harga gabah dan potongan timbangan yang memberatkan petani kembali mengemuka di Kabupaten Bombana. Sejumlah petani di Poleang dan Rumbia mengeluhkan adanya pemotongan hingga 5 kilogram per karung gabah dan pembelian dibawah Harga Pembelian Gabah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 oleh mitra Bulog.

Keluhan para Petani Bombana ini kemudian dibawa ke Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPRD Bombana, Senin (27/10/2025).

Kepada awak media, Yudi Utama Arsyad, anggota DPRD sekaligus Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Bombana, menyampaikan sikap tegas terhadap lemahnya keberpihakan Bulog terhadap petani. Ia mengingatkan bahwa Bulog seharusnya hadir untuk melindungi, bukan merugikan petani.

“Petani sudah bekerja keras di sawah, jangan lagi dijadikan korban kebijakan. Kalau Bulog alasan tidak punya gudang yang layak, saya sarankan kepada Pemerintah agar pakai saja gedung baru DPRD yang belum difungsikan. Itu bisa jadi solusi konkret untuk masyarakat,” kata Yudi dengan nada keras.

Yudi menilai, alasan teknis seperti kekurangan gudang tidak boleh menjadi dalih bagi mitra Bulog untuk menekan harga atau memotong timbangan gabah petani. Ia menegaskan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap petani harus nyata, bukan hanya retorika.

“Keberpihakan itu harus jelas, jangan hanya bunyi. Jangan mengaku membela petani tapi di lapangan malah merugikan mereka,” ujarnya.

Ia juga menyinggung sikap pasif Kepala Bulog Bombana dalam rapat RDPU yang dinilainya tidak menunjukkan keberanian untuk berpihak pada petani. Yudi bahkan menantang Kepala Bulog agar berani bersikap tegas.

“Kita harus balik menantang Kabulog. Kalau mitra Anda menurunkan harga dan Pemda sudah menyediakan gudang, apakah Anda siap mundur?. Kabulog itu kelihatan takut bersikap. Harusnya berani seperti Bupati Bombana,” tegasnya.

Yudi memuji langkah cepat Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si yang segera menerbitkan Surat Edaran tentang Harga Pembelian Gabah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025. Menurutnya, tindakan bupati tersebut mencerminkan keberpihakan penuh kepada petani.

“Contoh dong Bupati Bombana, begitu ada gejolak sosial langsung bertindak cepat. Itu baru namanya keberpihakan full power,” tambah Yudi.

Pantauan awak media ini, RDPU yang berlangsung selama enam jam itu menghasilkan sejumlah kesimpulan penting. Dinas Pertanian diminta menyampaikan data valid tentang luasan sawah dan hasil panen kepada Bulog agar proses pengadaan berjalan tepat sasaran.

Bulog juga diminta menambah kapasitas gudang dan membentuk tim verifikasi kualitas gabah agar pemotongan timbangan dilakukan secara objektif dan transparan.

Selain itu, Dinas Pertanian melalui penyuluh lapangan (PPL) akan dibekali alat pengukur kadar air gabah untuk mencegah pemotongan sepihak. Bulog diminta menyerap hasil panen petani hingga Desember 2025 dan menjatuhkan sanksi tegas kepada mitra yang membeli di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

Dalam rapat juga direkomendasikan agar potongan timbangan yakni maksimal 3 kilogram di musim kemarau dan 5 kilogram di musim hujan.

DPRD Bombana menegaskan akan terus mengawasi pelaksanaan hasil rapat tersebut. Jika dalam waktu dekat tidak ada perubahan nyata di lapangan, dewan siap memberikan rekomendasi resmi ke Bulog Provinsi untuk mengganti Kepala Bulog Bombana.

“Kita ini sudah terlalu sering dengar janji. Kalau hasil rapat tidak dijalankan, ya harus ada tindakan. DPRD siap rekomendasikan pergantian,” tegas Yudi.

Ia menegaskan, langkah-langkah tegas seperti itu perlu dilakukan agar pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.

“Negara tidak boleh bicara untung rugi dengan petani. Petani itu tulang punggung pangan kita,” pungkasnya.

Pewarta: Aldi. L