Sultranet.com, Bombana – Upaya penanganan banjir yang kerap melanda Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, terus diperjuangkan Anggota DPRD Kabupaten Bombana, Kusmardin, SH. Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) III itu bersama dua anggota DPRD Bombana lainnya melakukan kunjungan kerja ke Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Sulawesi Tenggara guna mendorong solusi permanen atas persoalan yang selama ini dikeluhkan warga, Kamis (4/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Kusmardin turut bersama Anggota DPRD lainnya yaitu Ir. H. Johan Salim, SP dan Ahmad Sutejo Eriadi, S.KM. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sultra (Barat), Ir. Marlin Ramli, ST., MT., bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.3 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sultra (Barat), Ir. Dolly Humada Siregar, ST., MT.

Kunjungan itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas banjir yang berulang kali terjadi di ruas Jalan Nasional Poros Kolaka–Boepinang, tepatnya di Desa Rakadua. Selain mengganggu aktivitas masyarakat, banjir juga kerap menggenangi permukiman warga dan menghambat arus transportasi.

Dari hasil pembahasan dan peninjauan teknis, diketahui bahwa salah satu penyebab utama banjir berasal dari sistem drainase dan sumur resapan yang sudah tidak berfungsi optimal. Kondisi tersebut membuat air hujan tidak mengalir dengan baik sehingga meluap ke badan jalan dan kawasan permukiman.

Sebagai langkah penanganan, BPJN Sultra merencanakan pembangunan dan peningkatan saluran drainase serta pembangunan sumur resapan di kawasan tersebut. Program tersebut masuk dalam rencana pekerjaan tahun 2026.

Kusmardin mengatakan pihaknya akan terus mengawal rencana tersebut agar dapat direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Alhamdulillah, dari hasil koordinasi ini sudah ada langkah yang jelas. Insya Allah pembangunan drainase dan sumur resapan masuk dalam rencana tahun 2026 dan kami akan terus mengawalnya,” kata Kusmardin.

Menurutnya, kehadiran DPRD tidak hanya sebatas menerima aspirasi masyarakat, tetapi juga memastikan setiap persoalan yang dihadapi warga mendapat tindak lanjut dari instansi terkait.

“Kami tidak ingin keluhan masyarakat berhenti sebagai laporan saja. Tugas kami adalah menghubungkan aspirasi warga dengan pemerintah agar ada solusi yang nyata,” ujarnya.

Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) itu menegaskan bahwa persoalan banjir di Poleang Barat harus menjadi perhatian bersama karena dampaknya cukup besar bagi masyarakat.

“Banjir ini bukan hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berdampak pada pertanian, perkebunan, dan mobilitas masyarakat. Karena itu penanganannya harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Perjuangan Kusmardin dalam penanganan banjir Rakadua bukanlah hal baru. Saat banjir merendam belasan rumah warga pada Mei 2026 lalu, ia turun langsung ke lokasi untuk membantu masyarakat terdampak. Setelah menerima laporan warga, Kusmardin segera berkoordinasi dengan BPBD Bombana hingga bantuan mesin penyedot air atau alkon diterjunkan ke lokasi.

Bersama petugas BPBD, aparat kepolisian, dan warga setempat, Kusmardin ikut membantu proses penanganan banjir hingga malam hari. Langkah tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat karena dinilai menunjukkan kepedulian nyata seorang wakil rakyat terhadap kondisi yang dihadapi warga di daerah pemilihannya.

Melalui koordinasi yang dibangun dengan BPJN Sultra, Kusmardin berharap persoalan banjir yang selama ini menghantui warga Rakadua dapat segera teratasi. Ia optimistis pembangunan drainase dan sumur resapan akan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat. (IS)

Bombana, sultranet.com — Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Iskandar, SP menegaskan komitmennya untuk terus mendukung setiap kebijakan Pemerintah Kabupaten Bombana yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Pada saat yang sama, ia juga meminta pemerintah segera melakukan penataan birokrasi dengan mengisi sejumlah jabatan strategis yang masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Pernyataan tersebut disampaikan Iskandar saat menghadiri kegiatan halal bihalal bersama masyarakat yang turut dihadiri Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si di Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Senin, 23 Maret 2026.

Kegiatan halal bihalal yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan itu menjadi momentum silaturahmi antara masyarakat dan para pemangku kepentingan pasca-Idulfitri. Namun lebih dari sekadar agenda seremonial, forum tersebut juga menjadi ruang dialog mengenai arah pembangunan daerah dan pelayanan publik, khususnya di wilayah Kepulauan Kabaena.

Dalam sambutannya, Iskandar menegaskan bahwa dirinya memiliki tanggung jawab untuk mengawal jalannya pemerintahan sebagai Ketua DPRD Bombana sekaligus pimpinan partai pengusung pasangan Burhanuddin-Ahmad Yani yang saat ini memimpin Kabupaten Bombana.

“Sebagai mitra kerja pemerintah daerah, sebagai pimpinan partai pengusung, dan juga sebagai teman, saya masih komitmen akan terus mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat,” kata Iskandar di hadapan masyarakat dan tamu undangan.

Pernyataan tersebut disambut positif oleh peserta yang hadir. Iskandar menilai sinergi antara legislatif dan eksekutif merupakan fondasi penting dalam mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa dukungan tersebut tidak mengurangi fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga legislatif. Menurutnya, DPRD tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

“Sebaliknya, jika ada kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, saya akan menjadi orang pertama yang mengingatkan,” tegasnya.

Pernyataan itu sekaligus menegaskan posisi DPRD sebagai mitra strategis pemerintah daerah yang tetap menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan secara objektif demi kepentingan publik.

Dalam kesempatan yang sama, Iskandar juga menyampaikan harapannya kepada Pemerintah Kabupaten Bombana agar segera melakukan langkah konkret dalam memperkuat tata kelola birokrasi. Ia secara langsung meminta Wakil Bupati Ahmad Yani untuk mendorong percepatan pengisian jabatan-jabatan strategis yang hingga kini masih dijabat oleh pelaksana tugas.

Menurutnya, sejumlah posisi penting yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat membutuhkan pejabat definitif agar roda pemerintahan dapat berjalan lebih optimal dan efektif.

“Jabatan-jabatan tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat. Maka sudah seharusnya diisi oleh pejabat definitif agar pelayanan berjalan maksimal,” ujar Iskandar.

Ia menjelaskan bahwa jabatan seperti camat, kepala puskesmas, hingga kepala sekolah memiliki peran vital dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, keberadaan pejabat definitif dinilai penting untuk menciptakan kepastian administrasi, meningkatkan kinerja organisasi, serta memperkuat kualitas pelayanan publik di tingkat lapangan.

Menurut Iskandar, penataan birokrasi yang cepat dan tepat akan memberikan dampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah. Selain itu, stabilitas organisasi pemerintahan juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung percepatan pembangunan yang berkelanjutan.

Kegiatan halal bihalal tersebut tidak hanya menjadi sarana mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga menjadi forum penyampaian aspirasi yang konstruktif. Sejumlah tokoh masyarakat, aparat desa, dan warga yang hadir memanfaatkan momentum itu untuk mendengarkan langsung pandangan para pemimpin daerah mengenai berbagai isu pembangunan yang berkembang di Bombana.

Kehadiran Ketua DPRD Bombana dan Wakil Bupati Bombana dalam kegiatan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dan lembaga legislatif untuk terus menjaga komunikasi dengan masyarakat hingga ke wilayah kepulauan. Langkah tersebut dinilai penting dalam memastikan setiap kebijakan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan dan harapan warga.

Melalui forum yang berlangsung penuh keakraban itu, Iskandar kembali menegaskan bahwa hubungan antara legislatif dan eksekutif harus dibangun di atas prinsip kemitraan yang sehat. Dukungan terhadap program pemerintah, menurutnya, harus berjalan seiring dengan fungsi pengawasan yang kuat agar seluruh kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pesan tersebut menjadi salah satu poin penting yang mengemuka dalam kegiatan halal bihalal di Desa Pongkalaero. Selain memperkuat tali silaturahmi pasca-Idulfitri, kegiatan itu juga menjadi momentum untuk mempertegas komitmen bersama dalam membangun Kabupaten Bombana yang lebih maju, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Di hadapan masyarakat Kabaena Selatan, Iskandar menegaskan bahwa kepentingan rakyat harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan. Karena itu, ia memastikan DPRD Bombana akan terus mengawal jalannya pemerintahan sekaligus memberikan dukungan terhadap setiap program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bombana.

Sumber: Kibar News