Bombana, sultranet.com — Dalam upaya memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan, Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana melakukan pendampingan pada kegiatan pasar murah yang digelar oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM) Kabupaten Bombana. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 16–17 Oktober 2025 ini, digelar di dua lokasi berbeda, yakni Gedung Serbaguna Batuawu, Kecamatan Kabaena Selatan, serta Halaman Terminal Pelabuhan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat.

Pasar murah ini merupakan langkah nyata Pemerintah Kabupaten Bombana dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah fluktuasi harga pasar. Melalui program ini, pemerintah berupaya meringankan beban ekonomi warga, khususnya keluarga berpenghasilan rendah yang terdampak kenaikan harga bahan pokok.

Berbagai komoditas pokok dijual dengan harga di bawah pasar. Di antaranya, beras premium Rp110.000 per karung (10 kg), minyak goreng Bimoli Rp20.000 per liter, gula pasir Rp15.000 per kilogram, daging ayam Rp50.000 per ekor, bawang merah Rp30.000 per kilogram, dan telur ayam Rp45.000 per rak. Potongan harga yang signifikan membuat warga memadati dua lokasi tersebut sejak pagi hari. Antusiasme masyarakat begitu tinggi, sebab pasar murah dianggap sangat membantu memenuhi kebutuhan dapur dengan biaya yang lebih ringan.

Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si, Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, serta jajaran Forkopimda, para Kepala Dinas, Camat, Lurah, dan Kepala Desa di wilayah Kabaena Kepulauan. Suasana pasar murah menjadi semarak ketika masyarakat berinteraksi langsung dengan para pejabat daerah yang ikut memantau jalannya kegiatan.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si. menyampaikan bahwa kegiatan pasar murah merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
“Pasar murah ini adalah upaya pemerintah untuk membantu rakyat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, sekaligus menekan inflasi daerah. Ini wujud kepedulian kami terhadap warga, khususnya di Pulau Kabaena,” ujarnya.

Sementara itu, Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., menjelaskan bahwa pendampingan yang dilakukan pihaknya bukan sekadar pengawasan formal, melainkan juga bagian dari pembinaan terhadap pelaksana kegiatan agar program benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Pendampingan ini kami lakukan agar pelaksanaan pasar murah berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Kami ingin memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh warga yang membutuhkan,” ungkap Ridwan.

Ia menambahkan, Inspektorat berkomitmen terus memperkuat sinergi dengan seluruh perangkat daerah agar setiap program pemerintah daerah dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Pendampingan juga menjadi bagian dari strategi pembinaan agar perangkat daerah semakin memahami pentingnya prinsip good governance dalam setiap kegiatan publik.

Melalui kerja sama antara Inspektorat, Disperindagkop UKM, dan seluruh unsur pemerintah daerah, pelaksanaan pasar murah di dua kecamatan tersebut berjalan lancar dan mendapat sambutan positif dari warga. Pemerintah berharap kegiatan serupa dapat digelar secara berkelanjutan, sehingga manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat Bombana.

Program pasar murah ini tidak hanya meringankan beban ekonomi warga, tetapi juga memperkuat jalinan kedekatan antara pemerintah dan masyarakat. Semangat gotong royong serta rasa kepedulian sosial yang ditunjukkan dalam kegiatan ini menjadi cerminan nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana untuk selalu hadir dan bekerja demi kesejahteraan rakyatnya.

Bombana, sultranet.com – Rangkaian kunjungan kerja hari ketiga Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si di Pulau Kabaena berlangsung hangat dan penuh makna. Pada Jumat (17/10/2025), rombongan Pemerintah Kabupaten Bombana melanjutkan agenda di Kecamatan Kabaena Barat dengan membuka secara resmi pelaksanaan Operasi Pasar Murah yang dipusatkan di halaman Terminal Pelabuhan Sikeli.

Masyarakat tampak antusias menyambut kegiatan tersebut. Bupati Burhanuddin hadir langsung dan menyampaikan bahwa pelaksanaan pasar murah merupakan langkah nyata pemerintah untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga bahan pokok yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

“Kita semua tahu, harga bahan pokok, terutama beras, sempat naik cukup tinggi. Karena itu pemerintah bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah menghadirkan pasar murah ini agar masyarakat bisa membeli kebutuhan dengan harga terjangkau,” ujar Burhanuddin.

Menurutnya, kegiatan pasar murah bukan hanya bertujuan menekan inflasi, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian dan kehadiran nyata pemerintah di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa seluruh produk yang dijual tetap memiliki kualitas baik, karena mendapat subsidi langsung dari pemerintah daerah.

“Pasar murah ini tidak sekadar tentang harga, tapi tentang empati dan kepedulian. Produk yang dijual sudah disubsidi agar tetap berkualitas. Jadi manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya,” tutur Burhanuddin di hadapan warga.

Lebih lanjut, Bupati berharap kegiatan semacam ini bisa mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memperkuat kebersamaan dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah, terutama di wilayah kepulauan seperti Kabaena.

Usai meresmikan pasar murah, Bupati Burhanuddin dan rombongan melanjutkan kegiatan dengan meninjau layanan pemeriksaan kesehatan gratis serta membuka Sosialisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) berbasis enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) tingkat Kabupaten Bombana.

Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, dalam sambutannya menjelaskan bahwa Posyandu kini bertransformasi menjadi pusat layanan masyarakat yang terintegrasi. Program ini tidak hanya fokus pada kesehatan ibu dan anak, tetapi juga memperluas cakupan pelayanan pada berbagai bidang yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

“Posyandu saat ini tidak lagi hanya tentang timbang bayi atau imunisasi. Kita integrasikan dengan enam bidang SPM agar pelayanan masyarakat bisa lebih luas dan menyeluruh,” jelas Fatmawati.

Ia merinci keenam bidang tersebut mencakup kesehatan, pendidikan, sosial, perumahan rakyat, pekerjaan umum, serta ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Posyandu diharapkan mampu menjadi simpul pelayanan dasar yang menjangkau hingga pelosok desa.

Sebagai bentuk dukungan, Hj. Fatmawati juga melakukan pemasangan pin secara simbolis kepada Ibu Camat Kabaena Barat sebagai Tim Pembina Posyandu Kecamatan. Ia berharap pembentukan tim tersebut mampu menjadi motor penggerak dalam mendukung program-program kesehatan masyarakat.

“Peran kader Posyandu dan Tim Pembina sangat penting karena mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dari merekalah pelayanan dasar bisa benar-benar dirasakan manfaatnya,” ucapnya penuh apresiasi.

Rangkaian kegiatan di Kabaena Barat juga diramaikan dengan penyerahan bantuan sosial secara simbolis dari berbagai perangkat daerah. Mulai dari kartu BPJS ketenagakerjaan dari Dinas Nakertrans, bantuan sosial dari Dinas Sosial, bantuan sarana pendidikan, hingga bantuan alat pertanian dan perikanan kepada kelompok tani dan nelayan setempat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Setda Bombana, para kepala OPD, camat dan jajaran pemerintahan kecamatan, kader Posyandu, serta masyarakat yang menyambut dengan penuh antusias.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan memberikan solusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat kepulauan. Kabaena bukan sekadar pulau, tetapi bagian penting dari wajah pembangunan Bombana yang terus digerakkan dengan semangat gotong royong dan pelayanan tulus.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana bekerja sama dengan PT Pegadaian Area Sulawesi Tenggara melalui Unit Pelayanan Syariah (UPS) Bombana menggelar seminar literasi keuangan syariah bertema “Perencanaan Investasi dan Pembiayaan Haji melalui Pegadaian Syariah”. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Kantor Bupati Bombana dan diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Daerah.
Selasa, 7 Oktober 2025.

Seminar tersebut menjadi tindak lanjut dari surat permohonan PT Pegadaian Cabang Bombana nomor 22/60311/SL/2025 tentang kegiatan literasi keuangan bersama ASN. Tujuannya, memperkenalkan berbagai layanan investasi berbasis syariah yang aman dan menguntungkan, sekaligus membantu ASN mengelola keuangan mereka secara bijak dan berkelanjutan.

Deputy Bisnis PT Pegadaian Area Sulawesi Tenggara, H. Rustam, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam penyelenggaraan kegiatan edukatif ini.

“Kami ingin Pegadaian hadir lebih dekat dengan masyarakat, khususnya ASN, agar mereka bisa memanfaatkan layanan keuangan syariah yang aman dan mudah. Program Tabungan Emas dan Pembiayaan Haji adalah bentuk komitmen kami membantu masyarakat mencapai kemandirian ekonomi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Pegadaian tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Melalui program berbasis syariah, Pegadaian berupaya memperluas pemahaman masyarakat terhadap investasi yang beretika dan sesuai prinsip Islam.

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., yang hadir membuka kegiatan tersebut, menyambut baik inisiatif Pegadaian. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat saat ini, di mana kesadaran untuk berinvestasi dan menabung secara produktif semakin meningkat.

“Kesadaran untuk berinvestasi dan merencanakan ibadah haji secara mandiri kini makin tumbuh. Program Tabungan Emas dan Pembiayaan Haji dari Pegadaian adalah inovasi yang membantu masyarakat mengelola keuangan dengan bijak dan terencana,” katanya.

Ahmad Yani juga menekankan bahwa investasi emas bukan semata soal keuntungan, tetapi juga tentang menjaga ketahanan ekonomi keluarga di tengah dinamika perekonomian global. Ia menilai, perencanaan keuangan yang baik merupakan pondasi penting bagi kesejahteraan dan stabilitas rumah tangga ASN.

“Merencanakan ibadah haji bukan hanya tentang kemampuan finansial, tapi juga kesiapan spiritual dan kedisiplinan dalam menabung. Melalui kegiatan ini, saya berharap ASN Bombana bisa lebih sadar pentingnya pengelolaan keuangan yang sehat,” tambahnya.

Kegiatan seminar menghadirkan pemateri utama Ummu Rachmah, M.SE., SPV BPO Sales PT Pegadaian. Dalam paparannya, ia menjelaskan secara rinci produk unggulan Pegadaian Syariah, seperti Tabungan Emas, Arrum Haji, dan Gadai Aman Syariah. Ia juga memberikan tips praktis tentang bagaimana mengatur keuangan pribadi dan keluarga berdasarkan prinsip syariah.

“Pegadaian Syariah hadir untuk memberikan solusi finansial yang sesuai nilai Islam, namun tetap kompetitif dan mudah diakses. Melalui Tabungan Emas, masyarakat bisa mulai berinvestasi dari nominal kecil, tapi memberi manfaat besar di masa depan,” tutur Ummu.

Ia menambahkan, edukasi seperti ini penting agar ASN dan masyarakat umum lebih memahami bahwa investasi syariah bukan hanya tentang menghindari riba, tetapi juga tentang membangun perencanaan keuangan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap, melalui kegiatan ini, ASN dapat menjadi pelopor dalam penerapan literasi keuangan di lingkungan kerja maupun masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah dan Pegadaian diharapkan terus berlanjut untuk memperluas akses edukasi dan layanan keuangan syariah bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung dengan suasana interaktif tersebut menandai langkah nyata dalam membangun budaya menabung, berinvestasi, dan merencanakan masa depan secara cerdas di Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Ketahanan Pangan bekerja sama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar Gerakan Pangan Murah di Pelataran Eks MTQ Kabupaten Bombana. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan teleconference Zoom Meeting bersama seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, SE., MM, Jumat (5/9/2025).

Gerakan Pangan Murah merupakan bagian dari program nasional untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus menekan laju inflasi. Program ini hadir sebagai langkah nyata pemerintah dalam meringankan beban masyarakat, terutama rumah tangga yang terdampak fluktuasi harga kebutuhan pokok.

Di Kabupaten Bombana, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, Ketua TP PKK Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, Forkopimda Bombana, Pj. Sekda Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K, serta para kepala perangkat daerah. Kehadiran jajaran pimpinan daerah menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung ketersediaan pangan murah bagi masyarakat.

Rangkaian kegiatan meliputi bazar bahan pokok murah, penyaluran bantuan sosial, hingga layanan kesehatan dasar. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi sejak pagi. Ratusan warga, sebagian besar ibu rumah tangga, tampak berbondong-bondong memanfaatkan kesempatan untuk membeli bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.

“Pangan adalah penopang ketahanan bangsa. Mari bersama-sama kita wujudkan negara yang mandiri dan tangguh dalam pangan,” ujar Gubernur Sultra Andi Sumangerukka dalam arahannya secara daring.

Bupati Bombana Burhanuddin bersama Wakil Bupati Ahmad Yani bahkan ikut mendampingi warga saat berbelanja. Kehadiran keduanya menciptakan suasana akrab sekaligus memberi pesan kuat bahwa pemerintah benar-benar hadir di tengah masyarakat.

Masyarakat yang hadir menyambut positif program ini. Sejumlah warga menyampaikan bahwa harga pangan yang ditawarkan jauh lebih murah dari biasanya, sehingga membantu mereka menghemat pengeluaran harian.

Adapun daftar harga pangan murah yang tersedia di lokasi antara lain: Beras Premium (10 kg) Rp120.000, Beras SPHP (5 kg) Rp58.000, Gula Pasir (1 kg) Rp15.000, Minyak Goreng Bimoli (1 liter) Rp18.000, Telur Ayam Ras (1 rak) Rp45.000, Bawang Merah (0,5 kg) Rp17.500, Bawang Putih (0,5 kg) Rp15.000, Cabai Merah Keriting (0,25 kg) Rp7.500, dan Cabai Rawit Merah (0,25 kg) Rp7.500.

Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani mengatakan, kegiatan ini tidak hanya menekan inflasi tetapi juga menjadi momentum kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. “Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang wajar. Ini bagian dari kepedulian pemerintah untuk membantu perekonomian rumah tangga,” ujarnya.

Gerakan Pangan Murah diharapkan menjadi solusi jangka pendek sekaligus bagian dari upaya strategis untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Melalui sinergi lintas sektor, pemerintah ingin memastikan bahwa masyarakat tetap dapat mengakses pangan dengan harga terjangkau tanpa mengurangi kualitas.

Program ini sekaligus menjadi pengingat bahwa stabilitas harga pangan bukan sekadar urusan ekonomi, melainkan juga menyangkut kesejahteraan sosial dan ketahanan keluarga. Dengan semangat kebersamaan, pemerintah daerah berkomitmen menjaga agar kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dan terjangkau.

Bombana, sultranet.com – Ribuan warga memadati halaman Kantor Kecamatan Rumbia Tengah untuk berbelanja kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional yang digelar Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Ketahanan Pangan, Sabtu (30/8/2025).

Sejak pagi, masyarakat dari berbagai desa di Kecamatan Rumbia Tengah berbondong-bondong datang membawa tas belanja. Mereka rela antre demi mendapatkan beras, minyak goreng, gula pasir, hingga cabai dan bawang dengan harga lebih murah dibanding pasar.

Beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dijual Rp60.000 per 5 kilogram, gula pasir Rp17.500 per kilogram, dan minyak goreng Rp18.500 per liter. Selain itu, tersedia telur ayam, daging ayam, dan sejumlah kebutuhan dapur lain yang disediakan oleh Dinas Ketahanan Pangan bersama Perum Bulog Cabang Bombana.

“Alhamdulillah, harga pangan di sini jauh lebih terjangkau. Sangat membantu kami untuk kebutuhan harian,” kata Siti, seorang ibu rumah tangga asal Desa Tapuahi yang ikut berbelanja di lokasi.

Gerakan Pangan Murah ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Kementerian Dalam Negeri tentang pelaksanaan kegiatan pangan murah secara nasional. Agenda tersebut juga merupakan bagian dari program bersama Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, serta dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Tahun ini, kegiatan dilaksanakan serentak di 7.285 kecamatan.

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., mengatakan bahwa langkah ini penting untuk membantu masyarakat menjaga daya beli di tengah fluktuasi harga bahan pokok. “Kami berharap dengan adanya Gerakan Pangan Murah, inflasi bisa terkendali, pasokan tetap stabil, dan kebutuhan pokok masyarakat selalu tersedia dengan harga yang terjangkau,” ujarnya.

Pj. Sekda Bombana, Ir. Syahrun, ST., MPWK, menambahkan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mendukung kegiatan nasional ini sebagai bentuk nyata perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat. “Kami akan terus mendorong agar program seperti ini berlanjut dan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, terutama yang berada di pelosok,” katanya.

Selain pejabat daerah, hadir pula perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sejumlah kepala perangkat daerah, serta kelompok masyarakat. Kehadiran mereka menandakan dukungan penuh terhadap program nasional ini yang dianggap strategis dalam menjaga stabilitas pangan.

Antusiasme masyarakat terlihat jelas dari ramainya suasana pasar murah tersebut. Banyak warga pulang membawa beberapa karung beras, minyak goreng, dan gula pasir, bahkan ada yang mengaku sengaja datang lebih awal agar tidak kehabisan stok.

“Kalau di pasar biasanya harga bisa lebih tinggi, apalagi menjelang musim hujan. Di sini lebih ringan di kantong. Harapan kami kegiatan ini bisa sering dilakukan,” ungkap Jafar, warga lainnya yang ikut mengantri.

Dengan penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap tidak hanya inflasi daerah yang dapat terkendali, tetapi juga tercipta rasa aman bagi masyarakat karena kebutuhan dasar mereka terpenuhi dengan harga bersahabat.

Kegiatan ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas pangan nasional, sekaligus memberi ruang lega bagi masyarakat Bombana yang tengah menghadapi tekanan biaya hidup.

Kendari, sultranet.com – Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Teuku Riefky Harsya, secara resmi membuka Pameran Ekonomi Kreatif dan Pariwisata yang digelar di Halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong dan disaksikan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Ir. Hugua, Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tenggara, Rabu (27/8/2025).

Pameran Ekonomi Kreatif dan Pariwisata ini menjadi rangkaian kegiatan dalam Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah. Ajang ini dirancang sebagai ruang kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Melalui kegiatan ini, produk-produk lokal diberi panggung lebih luas untuk menembus pasar nasional hingga internasional.

Dalam sambutannya, Teuku Riefky Harsya menekankan pentingnya memperkuat peran pelaku kreatif daerah. “Ekonomi kreatif adalah masa depan. Daerah memiliki kekuatan budaya dan kreativitas yang perlu terus ditampilkan. Pemerintah berkomitmen mendukung agar produk lokal semakin berdaya saing,” ujarnya sebelum meninjau area pameran.

Usai pembukaan, MENKRAF bersama rombongan mengunjungi sejumlah stand UMKM yang menampilkan tenun khas Sultra, kerajinan tangan, serta beragam kuliner tradisional. Salah satu stand yang menjadi perhatian adalah Stand Dekranasda Kabupaten Bombana.

Kunjungan tersebut disambut hangat oleh Bupati Bombana, H. Burhanuddin, bersama Ketua Dekranasda Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa. Keduanya memperkenalkan berbagai produk unggulan daerah, mulai dari tenun Bombana, kerajinan berbahan lokal, hingga berbagai olahan kuliner khas. “Kami ingin menunjukkan bahwa Bombana tidak hanya kaya budaya, tetapi juga siap bersaing lewat produk kreatif yang memiliki nilai ekonomi,” ujar Bupati Burhanuddin.

Ketua Dekranasda Bombana menambahkan bahwa keikutsertaan Bombana dalam pameran ini menjadi peluang memperluas jejaring dan membuka akses pasar. “Pameran seperti ini sangat penting untuk memperkenalkan karya pengrajin lokal kepada publik yang lebih luas,” kata Hj. Fatmawati Kasim Marewa.

Pameran Ekraf dan Pariwisata Sultra 2025 diharapkan mampu memperkuat kolaborasi lintas pemerintah serta meningkatkan eksposur produk lokal. Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus mendorong UMKM dan pelaku kreatif agar dapat naik kelas, sekaligus mendukung pengembangan pariwisata daerah melalui inovasi dan promosi berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si resmi meluncurkan Program “Berani Menabung” dalam rangka Hari Indonesia Menabung melalui gerakan Kejar Emas (Satu Rekening, Satu Pelajar, Generasi Bombana Cerdas Keuangan). Launching ini dirangkaikan dengan kegiatan edukasi keuangan dan berlangsung di Auditorium Tanduale, Rabu (20/8/2025).

Program ini menandai langkah besar Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperluas akses keuangan bagi pelajar dan mendorong budaya menabung sejak dini. Launching dilakukan dengan penyerahan simbolis buku tabungan kepada siswa mulai tingkat SD hingga SMA dari Kecamatan Rumbia dan Rumbia Tengah.

Acara tersebut dihadiri Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, unsur Forkopimda, Pj. Sekda Bombana, Kepala OJK Provinsi Sultra, Kepala Kantor Perwakilan LPS III Wilayah Sulawesi–Maluku–Papua, para pimpinan OPD, perbankan wilayah Bombana, kepala sekolah, anggota TPAKD, serta ratusan pelajar.

Sebanyak 8.140 rekening pelajar resmi diserahkan dalam kegiatan ini, terdiri dari:
– Bank Sultra: 7.220 rekening
– Bank Bahteramas: 748 rekening
– BRI: 60 rekening
– BNI: 60 rekening
– Bank Muamalat: 52 rekening

Selain pembagian rekening, para pelajar juga mengikuti sesi edukasi keuangan yang memberikan pemahaman dasar tentang pentingnya menabung, cara mengelola keuangan, hingga mengenal produk perbankan.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menekankan bahwa budaya menabung menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan.

“Program Berani Menabung ini hendaknya menjadi motivasi besar bagi generasi muda Kabupaten Bombana untuk membudayakan kebiasaan menabung. Ke depan, budaya menabung ini diharapkan tidak hanya menjadi sasaran pelajar, tetapi juga mahasiswa, pemuda, guru, ibu rumah tangga, pelaku UMKM, kelompok tani, hingga masyarakat luas,” ujarnya.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan seluruh perbankan yang bersinergi melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Menurutnya, kemitraan tersebut menjadi kunci dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Bombana.

Program ini diharapkan membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memanfaatkan layanan keuangan formal, sekaligus menumbuhkan kesadaran pentingnya menabung dan merencanakan masa depan yang lebih aman secara finansial.

Melalui Berani Menabung, Pemerintah Kabupaten Bombana menargetkan lahirnya generasi yang lebih melek finansial, mampu mengelola keuangan sejak muda, serta mendukung upaya percepatan inklusi keuangan di daerah.

Bau-Bau, sultranet.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Wagub Sultra) Ir. Hugua, M.Ling, mendorong pembangunan ekosistem pariwisata yang matang di Kota Bau-Bau sebagai pusat pertumbuhan sektor wisata di kawasan Kepulauan Buton. Hal itu ia sampaikan dalam audiensi bersama Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dan pelaku industri pariwisata, Sabtu malam, 9 Agustus 2025, di Hotel Zenith Bau-Bau.

Menurut Hugua, kemajuan pariwisata Bau-Bau kini memiliki momentum baru berkat peningkatan akses transportasi udara yang semakin mudah dan terjangkau. “Saat ini cara masuk ke Bau-Bau sudah jauh lebih mudah dan murah. Maskapai dengan pesawat berbadan legal sudah melayani rute ini dengan harga tiket sekitar satu jutaan ke bawah. Ini modal awal yang selama ini kita harapkan,” ujarnya.

Ia menilai infrastruktur bukan lagi hambatan utama. Justru, modal sejarah dan budaya menjadi kekuatan yang harus dimaksimalkan. Kota Bau-Bau, yang memiliki peradaban sejak abad ke-18, menyimpan warisan berharga seperti Keraton Buton. “Keraton Buton adalah simbol dan kekayaan budaya yang menjadi identitas Kota Bau-Bau. Kemajuan kota ini akan menjadi tolok ukur bagi kemajuan seluruh kawasan kepulauan,” kata Hugua.

Wagub menegaskan posisi strategis Bau-Bau sebagai pusat perkembangan yang dapat mendorong pertumbuhan pariwisata di kabupaten sekitar. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama erat antara Pemerintah Kota Bau-Bau, pemerintah kabupaten di wilayah Kepulauan Buton, dan pelaku usaha. Sinergi ini, menurutnya, menjadi kunci menjadikan kawasan tersebut sebagai destinasi unggulan.

Ia juga mengingatkan pentingnya membangun ekosistem pariwisata yang solid dan saling terhubung. Setiap unsur—mulai dari pelaku usaha, pengelola destinasi, masyarakat, hingga kelompok sadar wisata (Pokdarwis)—perlu memiliki kesiapan yang matang. “Tidak cukup hanya menyiapkan SDM atau membangun infrastruktur tanpa mendatangkan wisatawan. Kalau turis tidak datang, pelatihan yang diberikan tidak akan bermanfaat, hotel yang dibangun tidak terpakai, dan fasilitas tidak dimanfaatkan. Kuncinya adalah kebersamaan dalam membangun,” tegasnya.

Hugua juga menekankan perlunya dialog berkelanjutan antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah untuk menyatukan visi. Ia menilai keberhasilan pariwisata tidak hanya bergantung pada peran pemerintah, melainkan juga pada kontribusi aktif semua pihak. “Pemerintah bukan satu-satunya penentu keberhasilan. Keberhasilan itu lahir dari kerja bersama, saling percaya, dan satu tujuan,” ujarnya.

Audiensi tersebut menjadi forum strategis untuk membahas langkah konkret pengembangan destinasi di Bau-Bau. Harapannya, kota ini dapat menjadi lokomotif pertumbuhan wisata yang memberi dampak positif bagi seluruh Kepulauan Buton, sekaligus memperkuat identitas budaya dan sejarah kawasan.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menghadiri Rapat Konsolidasi Nasional dan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Merah Putih di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (8/8/2025).

Rapat yang dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ini dihadiri para gubernur dari berbagai provinsi, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, wakil menteri, serta pejabat tinggi lintas kementerian. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri PAN-RB turut hadir memberikan arahan.

Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, konsolidasi semacam ini penting dilakukan secara berjenjang. “Jangan hanya di pusat, tetapi harus menyentuh hingga tingkat desa dan kelurahan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian memaparkan perkembangan regulasi pembentukan koperasi merah putih. Ia menegaskan, surat keputusan percepatan pembentukan koperasi sudah dalam tahap finalisasi agar bisa segera diimplementasikan di seluruh daerah.

Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa Sultra telah menuntaskan seluruh regulasi yang diperlukan, baik melalui surat keputusan maupun peraturan gubernur. “Kami sudah merampungkan semua aturan untuk mendukung koperasi merah putih. Sekarang tinggal mendorong pelaksanaan di lapangan,” katanya.

Sebagai wujud dukungan nyata, Pemprov Sultra menyiapkan 232 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di berbagai dinas terkait. Selain itu, ada 96 tenaga P3K yang ditempatkan di 17 kabupaten/kota untuk memperkuat operasional koperasi. Menurut Gubernur Andi, langkah ini akan mempercepat pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang sebagai instrumen strategis untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan, memperkuat kedaulatan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, diharapkan model koperasi ini menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang mandiri dan berkelanjutan.

Para kepala daerah yang hadir dalam rapat tersebut sepakat untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan dukungan anggaran, serta mengawal proses pendampingan dan edukasi bagi pengelola koperasi di lapangan. Dukungan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor kunci agar koperasi ini tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar memberikan dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Bagi Sultra, langkah ini bukan hanya soal memenuhi target nasional, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan daerah berbasis potensi lokal. Melalui jaringan koperasi, hasil pertanian, perikanan, dan produk unggulan desa diharapkan bisa terserap pasar lebih cepat dengan harga yang lebih menguntungkan bagi petani dan nelayan.

Dengan regulasi yang telah siap, dukungan tenaga lapangan, dan komitmen politik dari pimpinan daerah, Sultra optimistis menjadi salah satu provinsi terdepan dalam mengimplementasikan program Koperasi Merah Putih secara efektif.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar rapat evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 untuk memperkuat strategi optimalisasi penerimaan daerah. Rapat yang dipimpin langsung Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si itu berlangsung di Ruang Rapat LPTQ pada Kamis, 7 Agustus 2025.

Rapat evaluasi ini menjadi forum penting bagi Pemerintah Kabupaten Bombana untuk meninjau capaian realisasi PAD yang bersumber dari berbagai sektor, termasuk retribusi daerah, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan berbasis digitalisasi.

Turut hadir dalam rapat tersebut Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Bombana, para kepala perangkat daerah, dan perwakilan perangkat daerah pengelola PAD. Diskusi mengarah pada upaya memperkuat sinergi antarinstansi guna meningkatkan akurasi perencanaan dan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Ahmad Yani menekankan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi untuk memaksimalkan potensi PAD. “Kita tidak hanya bicara soal angka, tapi juga kualitas tata kelola yang transparan dan akuntabel. Pemanfaatan digitalisasi dalam pengelolaan PAD menjadi kunci untuk memastikan setiap rupiah yang masuk tercatat dengan baik,” ujarnya.

Ahmad Yani juga menggarisbawahi bahwa optimalisasi PAD bukan sekadar meningkatkan pemasukan, melainkan memastikan setiap pendapatan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. “Setiap rupiah dari PAD harus kembali kepada rakyat dalam bentuk layanan publik yang lebih baik. Itu yang menjadi komitmen kita,” tambahnya.

Kepala Badan Keuangan Daerah Bombana dalam rapat tersebut memaparkan perkembangan realisasi PAD hingga pertengahan tahun 2025, termasuk tantangan di lapangan seperti kepatuhan wajib retribusi, pemutakhiran data objek pajak, serta integrasi sistem pembayaran digital. Ia menilai bahwa dukungan lintas perangkat daerah menjadi faktor penentu dalam mengejar target yang telah ditetapkan.

Pj. Sekda Bombana menyampaikan bahwa langkah evaluasi ini akan dilanjutkan dengan monitoring rutin dan rapat koordinasi teknis. “Kita ingin setiap perangkat daerah memiliki peta jalan yang jelas, sehingga target PAD bisa tercapai tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Rapat yang berlangsung dalam suasana konstruktif itu menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya percepatan integrasi data PAD ke dalam sistem digital daerah, peningkatan kapasitas SDM pengelola PAD, dan penguatan sosialisasi kepada masyarakat terkait kewajiban pajak dan retribusi.

Langkah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan PAD yang sehat dan berkelanjutan, sehingga mendukung pembiayaan program prioritas daerah, termasuk pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Bombana optimistis bahwa kolaborasi dan inovasi menjadi kunci keberhasilan pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.

Dengan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, evaluasi PAD 2025 diharapkan menjadi titik awal peningkatan kinerja penerimaan daerah yang lebih transparan, efektif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.