Kendari, Sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Rakor ini sekaligus menjadi momen sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ini diikuti oleh seluruh gubernur, wali kota, dan bupati se-Indonesia, serta pejabat kementerian dan lembaga terkait. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan sejumlah narasumber lain turut hadir memberikan arahan.

Agenda utama rapat ini adalah membahas langkah-langkah konkret pengendalian inflasi daerah sepanjang tahun 2025 sekaligus memperkuat pemahaman pemerintah daerah tentang Inpres No. 9 Tahun 2025 yang menginstruksikan percepatan pembentukan koperasi di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi dan pembentukan koperasi memerlukan sinergi kuat antar lembaga dan pemerintah daerah. “Pembentukan koperasi ini sangat membutuhkan peran aktif kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Bupati dan wali kota sebagai pembina harus memfasilitasi percepatan pembentukan koperasi. Ini adalah program strategis nasional yang wajib didukung seluruh jajaran pemerintah,” ujarnya.

Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan menyampaikan amanat Presiden Prabowo Subianto melalui dua kebijakan kunci: Inpres No. 9 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden (Keppres) No. 9 Tahun 2025 tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan. Satgas ini bertugas di tingkat nasional hingga kabupaten/kota dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden.

“Presiden ingin desa-desa tumbuh dan berkembang, petani serta nelayan sejahtera, dan rantai pasok kebutuhan pokok dipersingkat agar harga tetap terkendali. Koperasi adalah kunci untuk mencapai semua itu,” tegas Zulkifli Hasan.

Satgas tersebut memiliki lima tugas utama: koordinasi kebijakan antar kementerian/lembaga dan pemda, memastikan pembentukan 80.000 koperasi desa, pemetaan potensi desa/kelurahan, pendampingan kelembagaan dan sumber daya manusia, serta menyelesaikan hambatan melalui mekanisme debottlenecking.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan perkembangan inflasi di minggu ketiga Mei 2025. Berdasarkan data BPS, terdapat kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di tujuh provinsi, sementara 31 provinsi lainnya mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya. Komoditas utama penyumbang kenaikan harga adalah cabai rawit dan cabai merah. Beberapa bahan pokok lain seperti bawang putih, minyak goreng, telur ayam ras, dan daging ayam ras mengalami fluktuasi harga.

“Perlu kewaspadaan ekstra terhadap harga beras dan telur ayam ras karena ini merupakan konsumsi harian masyarakat,” kata Amalia.

Dalam arahannya, Mendagri melalui Sekretaris Jenderal Kemendagri menginstruksikan seluruh kepala daerah dan dinas terkait untuk aktif memonitor harga bahan pokok strategis seperti beras, telur ayam ras, daging ayam ras, minyak goreng, dan bawang putih guna menyusun langkah pengendalian inflasi yang efektif.

Dari Sulawesi Tenggara, Gubernur Andi Sumangerukka didampingi sejumlah pejabat tinggi daerah seperti Asisten II Sekda, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, serta Kepala Biro Perekonomian Setda Sultra. Kolaborasi lintas sektor ini menegaskan komitmen Sultra dalam mendukung pengendalian inflasi sekaligus suksesnya program pembentukan Koperasi Merah Putih.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa, Sultra berharap upaya stabilisasi harga dan penguatan ekonomi rakyat dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan program ini diharapkan bisa menjadi kunci penguatan ekonomi desa dan ketahanan pangan nasional.

Kendari, Sultranet.com – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Arinta Andi Sumangerukka, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh peran Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dalam mendorong pemberdayaan perempuan dan pengembangan UMKM di Sultra. Hal tersebut disampaikan Arinta saat menerima kunjungan silaturahmi Ketua DPD IWAPI Sultra, Rinna Diazella, SM., MM, bersama jajaran pengurus di Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Kamis, 8 Mei 2025.

Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban itu menjadi ajang untuk mempererat sinergi antara pemerintah daerah, Tim PKK, dan organisasi perempuan dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Dalam suasana penuh semangat, Arinta mengapresiasi kiprah IWAPI Sultra yang dinilainya konsisten dalam mendampingi perempuan agar mandiri secara ekonomi melalui UMKM.

“Saya sangat senang dengan kegiatan yang dilakukan oleh IWAPI, terutama dalam bidang pemberdayaan perempuan dan pengembangan UMKM. Ini adalah langkah nyata yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian daerah kita,” kata Arinta.

Menurut Arinta, keterlibatan organisasi perempuan seperti IWAPI sangat strategis dalam menggerakkan potensi perempuan di daerah. Ia menyebut kerja sama antara IWAPI dan Tim PKK menjadi kolaborasi penting dalam menghadirkan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya kaum perempuan pelaku usaha kecil.

“Kami dari Tim PKK selalu siap untuk mendukung dan bekerja sama dengan IWAPI, apalagi dalam pemberdayaan perempuan dan UMKM. Ibu Wakil Gubernur Sultra, yang juga Wakil Ketua Tim PKK, turut memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah positif ini,” ungkapnya.

Kunjungan silaturahmi ini juga menjadi ruang diskusi antara dua organisasi perempuan tersebut, yang saling berbagi pandangan dan strategi dalam mengembangkan ekonomi keluarga. Rinna Diazella sebagai Ketua DPD IWAPI Sultra menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat dari Tim PKK dan apresiasi dari Arinta Andi Sumangerukka.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Ibu Ketua Tim PKK. Sinergi seperti ini sangat kami butuhkan agar kegiatan kami bisa menjangkau lebih banyak perempuan, khususnya yang berada di pelosok daerah,” ujar Rinna.

Ia menambahkan, IWAPI Sultra akan terus mendorong pelatihan, pendampingan usaha, dan akses pasar bagi pelaku UMKM perempuan. Menurutnya, banyak perempuan di Sultra yang memiliki potensi besar namun masih menghadapi keterbatasan akses dan pengetahuan usaha.

“IWAPI berkomitmen untuk menjembatani kebutuhan pelaku UMKM perempuan, dari pelatihan hingga pemasaran produk. Dengan dukungan PKK dan pemerintah provinsi, kami percaya program-program ini bisa berjalan lebih maksimal,” kata Rinna.

Arinta pun menyambut baik program-program tersebut. Ia menilai penguatan kapasitas pelaku UMKM perempuan bukan hanya berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat di Sultra.

“Perempuan adalah tulang punggung keluarga. Ketika mereka diberdayakan, maka akan lahir keluarga yang lebih kuat, anak-anak yang lebih sejahtera, dan masyarakat yang lebih mandiri,” tutur Arinta.

Pertemuan ini ditutup dengan kesepahaman untuk terus mempererat kerja sama yang lebih konkret antara PKK dan IWAPI Sultra. Arinta berharap IWAPI bisa terus menjadi ruang bagi perempuan untuk saling menguatkan dan berkembang bersama.

“Saya berharap IWAPI bisa terus menjadi wadah yang memberdayakan dan membangun solidaritas antarperempuan di Sultra. Mari kita terus berjalan bersama untuk kemajuan daerah ini,” pungkas Arinta.

Dengan adanya kolaborasi antara IWAPI dan Tim PKK, diharapkan upaya-upaya pemberdayaan perempuan tidak hanya berhenti pada pendampingan usaha, tetapi juga membuka akses perempuan pada ruang-ruang strategis pembangunan daerah. Kehadiran Arinta Andi Sumangerukka sebagai figur sentral dalam pemberdayaan perempuan di Sultra turut memperkuat semangat bahwa perubahan sosial bisa dimulai dari pertemuan-pertemuan sederhana namun bermakna.

Kendari, Sultranet.com — Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Bombana. Hal ini disampaikan Burhanuddin saat menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Kendari, dalam rangka pengawasan pelaksanaan dan penyelenggaraan BUMD dan BLUD di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra pada Rabu, 7 Mei 2025.

Acara tersebut menjadi bagian dari agenda Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025. Dihadiri oleh jajaran kepala daerah se-Sulawesi Tenggara, pejabat dari kementerian terkait, dan para anggota Komisi II DPR RI, kegiatan ini bertujuan memperkuat fungsi pengawasan legislatif terhadap BUMD dan BLUD sebagai instrumen penting dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI dan seluruh kepala daerah atas partisipasinya dalam penguatan peran BUMD dan BLUD. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta perlunya dukungan regulasi untuk meningkatkan kinerja dua badan strategis tersebut.

“BUMD dan BLUD punya peran strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung. Pemerintah provinsi terus mendorong pengelolaan yang profesional, adaptif, dan transparan. Sinergi dengan DPR RI ini jadi momentum penting untuk memperbaiki sistem dan memperkuat arah kebijakan kita ke depan,” kata Hugua di hadapan para peserta.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, dalam sesi dialog menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana menyambut baik kegiatan pengawasan ini sebagai ajang evaluasi dan refleksi bersama. Ia menyebut bahwa BUMD dan BLUD di Bombana akan terus didorong menjadi institusi yang tidak hanya fokus pada pelayanan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

“Kami terus berkomitmen memperkuat kinerja BUMD dan BLUD melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, akuntabilitas anggaran, dan efisiensi layanan. Tujuannya adalah agar lembaga ini benar-benar memberi dampak nyata, baik bagi masyarakat maupun untuk keuangan daerah,” ujar Burhanuddin.

Ia juga menambahkan bahwa tantangan ke depan adalah membangun sistem kelembagaan yang solid, serta mendorong transparansi dalam tata kelola. Baginya, BUMD dan BLUD harus menjadi entitas yang mampu bersaing secara sehat dan memiliki standar pelayanan yang tinggi.

Kegiatan ini juga diisi dengan paparan dari Komisi II DPR RI terkait hasil pengawasan dan temuan strategis di sejumlah daerah. Komisi menyampaikan sejumlah rekomendasi awal yang diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah, khususnya dalam sektor pelayanan publik dan tata kelola keuangan daerah.

Diskusi berjalan konstruktif dan terbuka, mencerminkan semangat kolaboratif antara lembaga legislatif dan pemerintah daerah. Komisi II menekankan bahwa pembenahan BUMD dan BLUD tidak cukup hanya pada sisi teknis, melainkan juga menyentuh aspek kelembagaan, regulasi, serta penguatan integritas pengelolanya.

Melalui forum ini, para kepala daerah diberi ruang untuk menyampaikan kondisi riil di wilayahnya masing-masing, termasuk tantangan yang dihadapi dalam mengelola BUMD dan BLUD secara efektif. Bupati Bombana termasuk salah satu yang secara aktif menyampaikan pandangan dan strategi pembangunan kelembagaan yang sedang ditempuh di daerahnya.

Kunjungan kerja ini diharapkan menghasilkan rumusan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat daerah, sekaligus memperkuat peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi lokal dan penyediaan layanan publik yang inklusif.

Kendari, Sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) kembali ambil bagian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara rutin oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI). Rakor ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dan dipusatkan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sultra pada Senin, 5 Mei 2025.

Rakor dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) di Jakarta. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga, di antaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini; Deputi III Kantor Staf Presiden, Edy Priyono; serta Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi.

Pemprov Sultra diwakili oleh Sekretaris Daerah Sultra, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Biro Perekonomian, serta perwakilan dari BPS, Bank Indonesia, dan sejumlah OPD terkait lainnya.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menegaskan bahwa rakor mingguan ini menjadi sarana penting untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan inflasi daerah. Ia meminta pemerintah daerah lebih aktif dalam menangani laju inflasi, terutama di daerah-daerah yang mencatatkan angka tinggi.

“Kami berharap daerah-daerah dengan inflasi tinggi dapat memaparkan langkah-langkah yang sudah dilakukan dan kendala apa saja yang mereka hadapi,” ujar Tomsi.

Ia menambahkan bahwa pada minggu pertama Mei 2025, sejumlah harga komoditas pangan mengalami penurunan. “Bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, gula pasir, daging ayam, dan telur ayam mengalami penurunan harga. Ini merupakan sinyal positif, namun upaya pengendalian tetap harus diperkuat,” kata Tomsi.

Ia mendorong pemerintah daerah untuk terus menjalin koordinasi dengan BPS setempat, serta merencanakan penanaman komoditas strategis, terutama cabai rawit, untuk pengendalian inflasi jangka menengah. “Daerah harus aktif memantau harga, memperkuat cadangan pangan, dan bergerak cepat mengambil langkah konkret,” tegasnya.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, menurut Tomsi, menjadi kunci keberhasilan dalam menekan inflasi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk Satgas Pangan, Kementerian Perdagangan, Bulog, hingga pelaku usaha di tingkat lokal.

Sementara itu, Deputi BPS Puji Ismartini menyampaikan bahwa inflasi pada April 2025 tercatat sebesar 1,17 persen secara bulanan (month-to-month) dan 1,95 persen secara tahunan (year-on-year). Menurutnya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan kontribusi ketiga terbesar terhadap inflasi, yakni sebesar 0,02 persen.

“Komoditas penyumbang utama inflasi bulan April adalah bawang merah, cabai merah, tomat, bawang putih, dan jeruk. Sedangkan cabai rawit, daging ayam ras, dan telur ayam ras justru menahan laju inflasi,” jelas Puji.

Ia juga memaparkan data penurunan harga pada awal Mei 2025. “Harga bawang merah turun 6,11 persen, cabai merah turun 5,06 persen, dan cabai rawit turun signifikan sebesar 15,30 persen. Minyak goreng merek Minyakita juga turun 0,21 persen, dan gula pasir turun 0,08 persen,” sebutnya.

Dalam forum ini, setiap daerah diberikan kesempatan untuk menyampaikan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi, serta tantangan yang dihadapi di lapangan. Rakor ini menjadi media strategis untuk mendiskusikan berbagai inisiatif kebijakan daerah dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat daya beli masyarakat.

Pemerintah berharap, melalui rakor yang konsisten, setiap daerah dapat memperbaiki koordinasi antarinstansi dan menyusun langkah lebih terukur dalam menghadapi dinamika harga kebutuhan pokok yang cenderung fluktuatif. Termasuk mendorong produktivitas pertanian lokal dan memperkuat sinergi antarsektor.

Rakor ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui peran aktif semua level pemerintahan, termasuk pemerintah daerah, untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan pokok.

Jakarta, Sultranet.com– Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR), menerima penghargaan TOP Pembina BUMD 2025 dalam ajang bergengsi nasional TOP BUMD Awards yang digelar di Dian Ballroom, Hotel Raffles Jakarta, Senin, 28 April 2025. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinannya dalam membina dan mendorong kemajuan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah Sulawesi Tenggara.

Ajang tahunan yang diselenggarakan oleh Majalah TopBusiness bekerja sama dengan Lembaga Kajian Nawacita (LKN), Institut Otonomi Daerah (i-OTDA), serta sejumlah konsultan independen ini menjadi barometer prestasi dan tata kelola terbaik bagi BUMD se-Indonesia.

“Penghargaan ini adalah buah dari kerja kolektif dan komitmen semua pihak di Sulawesi Tenggara untuk membangun ekonomi daerah melalui BUMD yang sehat, profesional, dan adaptif,” ujar Gubernur Andi Sumangerukka usai menerima penghargaan.

Penghargaan tersebut sekaligus menegaskan keberhasilan Pemprov Sultra dalam membina lima BPR Bahteramas yang tahun ini meraih kategori prestisius dalam TOP BUMD Awards 2025. BPR Bahteramas Konawe bahkan kembali mencatatkan prestasi luar biasa dengan meraih TOP BUMD Bintang 5, penghargaan tertinggi yang diberikan hanya kepada BUMD dengan performa luar biasa secara berkelanjutan dalam aspek keuangan, tata kelola, pelayanan publik, inovasi, dan daya saing.

Empat BPR Bahteramas lainnya — dari Kabupaten Kolaka, Konawe Selatan, Bombana, dan Kota Kendari — turut mengukir prestasi dengan mendapatkan predikat TOP BUMD Bintang 4. Kenaikan signifikan juga ditunjukkan oleh BPR Bahteramas Kolaka, yang pada 2024 hanya meraih Bintang 3, dan kini berhasil naik ke Bintang 4 berkat peningkatan nyata dalam manajemen dan operasional.

Pihak penyelenggara menjelaskan bahwa TOP Pembina BUMD diberikan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan komitmen tinggi dalam mendorong BUMD di wilayahnya menjadi institusi yang sehat, efisien, dan berdampak langsung terhadap masyarakat.

“TOP Pembina BUMD bukan hanya soal simbol, tetapi mencerminkan peran nyata kepala daerah dalam membimbing dan memastikan BUMD-nya berfungsi optimal sebagai penggerak ekonomi,” ujar Ketua Penyelenggara TOP BUMD Awards, M. Lutfi Handayani.

Selain Gubernur Sultra, penghargaan Pembina BUMD juga diberikan kepada kepala daerah lainnya, termasuk Bupati Konawe, Bupati Kolaka, Bupati Konawe Selatan, Bupati Bombana, dan Wali Kota Kendari. Daerah-daerah ini terbukti konsisten dalam mendukung pengembangan BPR Bahteramas masing-masing hingga mampu tampil dan bersaing di level nasional.

TOP BUMD Awards sendiri dikenal sebagai salah satu ajang penghargaan paling kredibel di bidang tata kelola perusahaan milik daerah. Penilaian dilakukan secara objektif oleh tim juri independen yang berasal dari kalangan pakar keuangan, hukum, pelayanan publik, dan pengembangan bisnis.

Sinergi kuat antara Pemerintah Provinsi Sultra, pemerintah kabupaten/kota, serta pengelola BUMD menjadi kunci keberhasilan Sultra dalam menciptakan ekosistem BUMD yang sehat dan kompetitif. Prestasi lima BPR Bahteramas ini juga menunjukkan bahwa model pembinaan dan tata kelola yang diterapkan di Sultra layak menjadi contoh bagi daerah lain.

“Penghargaan ini menjadi motivasi kami untuk terus mendorong BUMD agar menjadi lokomotif pembangunan ekonomi daerah, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada rakyat,” tutup Gubernur.

Dengan capaian ini, Sulawesi Tenggara semakin memperkuat posisinya sebagai provinsi yang tidak hanya unggul dalam sumber daya alam, tetapi juga dalam pengelolaan ekonomi lokal yang berbasis pada institusi daerah yang profesional dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Kabupaten Bombana kembali mengukir prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam ajang Top BUMD Awards 2025 yang digelar di Hotel Raffles Jakarta, Senin, 28 April 2025, Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., dinobatkan sebagai Top Pembina BUMD 2025. Penghargaan ini diterima langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Bombana, dr. H. Sunandar Rahim, M.M.Kes, yang mewakili Bupati karena berhalangan hadir. (29/4)

Penghargaan tersebut menjadi bukti nyata dari dedikasi Bupati Burhanuddin dalam membina dan mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bombana secara konsisten dan berkelanjutan sejak awal masa jabatannya.

“Penghargaan ini bukan hanya sebuah pengakuan, tapi menjadi cerminan nyata dari kerja-kerja serius Bapak Bupati dalam memperkuat peran BUMD sebagai motor penggerak ekonomi daerah,” ujar dr. Sunandar Rahim usai menerima penghargaan.

Ia menambahkan bahwa komitmen Bupati dalam penguatan BUMD tidak hanya pada aspek manajerial, namun juga menyentuh tata kelola, transparansi, hingga inovasi pelayanan publik. “Bupati terus mendorong BUMD Bombana agar lebih adaptif terhadap tantangan zaman, kompetitif dalam persaingan, dan tetap mampu memberi kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” ungkapnya.

Top BUMD Awards merupakan ajang penghargaan tahunan yang diberikan kepada kepala daerah dan BUMD terbaik di Indonesia. Penilaian dilakukan oleh dewan juri independen dari berbagai latar belakang, termasuk kalangan profesional, akademisi, serta praktisi pemerintahan dan keuangan.

Penghargaan ini diberikan atas dasar evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD, inovasi layanan, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta keberhasilan kepala daerah dalam membina dan mendorong BUMD agar lebih berdaya saing.

Atas capaian tersebut, Kabupaten Bombana dinilai berhasil menunjukkan tata kelola BUMD yang sehat dan produktif. Dalam beberapa tahun terakhir, BUMD Bombana semakin menunjukkan kinerja positif dengan berbagai terobosan yang mampu meningkatkan layanan publik dan mendukung penguatan ekonomi lokal.

Bupati Burhanuddin sendiri selama ini dikenal sebagai sosok pemimpin yang aktif mendorong kolaborasi antar-perangkat daerah dan stakeholder dalam memperkuat posisi BUMD sebagai ujung tombak pembangunan daerah.

“Semoga prestasi ini bisa menjadi pelecut semangat seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan BUMD Bombana agar terus berkarya dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” tutup dr. Sunandar dengan penuh harapan.

Keberhasilan ini juga diharapkan mampu menginspirasi daerah lain dalam memperkuat peran strategis BUMD, tidak hanya sebagai penyumbang PAD, tetapi juga sebagai lokomotif kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan bisnis yang sehat dan bertanggung jawab.

Bombana tak hanya menunjukkan kemajuan dalam pembangunan fisik dan infrastruktur, tetapi juga dalam pengelolaan ekonomi daerah berbasis institusi lokal yang kuat. Komitmen kepemimpinan yang ditunjukkan Bupati Burhanuddin menjadi faktor penting dalam mendorong transformasi positif tersebut.

Konsistensi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat ekosistem ekonomi lokal melalui BUMD yang transparan, profesional, dan berdampak luas menjadi pondasi yang terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kendari, Sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI). Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Sultra, Senin, 28 April 2025.

Rakor yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dari Kantor Pusat Kemendagri di Jakarta, bertujuan menguatkan sinergi antarinstansi dalam mengendalikan inflasi di daerah. Hadir sebagai narasumber pejabat lintas kementerian seperti Deputi BPS Puji Ismartini, Deputi III KSP Edy Priyono, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, serta perwakilan dari Kemendag dan Perum Bulog.

Sejumlah perwakilan instansi di Sultra turut serta dalam rakor ini, termasuk dari BPS, Bank Indonesia, Bulog, Dinas Ketahanan Pangan, dan dinas teknis lainnya. Fokus utama rakor adalah menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah dinamika harga komoditas yang fluktuatif.

“Pemerintah daerah harus turun langsung ke lapangan, pantau harga-harga di pasar, lakukan koordinasi intensif, operasi pasar, hingga pemberian subsidi transportasi jika diperlukan,” tegas Tomsi Tohir dalam arahannya.

Ia menekankan pentingnya pemetaan komoditas unggulan penyumbang inflasi di tiap daerah. Menurutnya, inflasi nasional memang sudah terkendali, namun kewaspadaan di tingkat lokal tetap krusial.

“Kita tidak boleh lengah, karena inflasi di daerah bisa berdampak pada daya beli masyarakat. Jaga harga, utamakan aksi konkret, bukan sekadar laporan,” imbuhnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini, dalam paparannya menyampaikan bahwa pada minggu keempat April 2025, terdapat 18 provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sementara 20 lainnya mengalami penurunan. Komoditas seperti bawang merah dan cabai merah menjadi penyumbang utama lonjakan harga di berbagai daerah.

“Rata-rata harga bawang merah tercatat naik 8,09 persen secara nasional dibandingkan Maret, dan sudah melampaui Harga Acuan Penjualan,” ungkap Puji.

Harga cabai merah juga naik 5,04 persen, sementara bawang putih mengalami kenaikan sebesar 1,39 persen. Di sisi lain, harga cabai rawit turun 8,10 persen dan Minyakita menurun tipis sebesar 0,37 persen, meski tetap berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Dalam konteks Sultra, Kabupaten Wakatobi menjadi salah satu daerah dengan lonjakan IPH tertinggi secara nasional di luar Jawa dan Sumatera, mencapai 4,52 persen. Bawang merah, cabai merah, dan beras menjadi komoditas utama penyumbang kenaikan harga di wilayah tersebut.

Rakor ini menjadi forum penting untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat respons daerah terhadap gejolak harga yang bisa berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan lebih proaktif dan responsif dalam menerapkan strategi pengendalian inflasi.

Langkah-langkah seperti intervensi pasar, penguatan distribusi pangan, serta sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk mengamankan harga bahan pokok, terlebih menjelang musim paceklik dan hari besar keagamaan.

Pemprov Sultra bersama TPID menegaskan komitmennya untuk terus memantau kondisi harga di pasar, mengambil langkah antisipatif, serta bekerja sama erat dengan stakeholder terkait agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Kendari – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara resmi memulai kegiatan Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025. Kegiatan ini ditandai dengan pelepasan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, mewakili Gubernur Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, bertempat di Dermaga Pelabuhan Lanal Kendari, Jumat, 25 April 2025.

Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bank Indonesia serta TNI Angkatan Laut atas sinergi dalam pelaksanaan ekspedisi yang bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-61 Provinsi Sultra. Ia menyebut kegiatan ini sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan ekonomi hingga ke pelosok negeri, khususnya wilayah 3T (terdepan, terluar, dan terpencil).

“Dengan pelaksanaan Ekspedisi Rupiah Berdaulat ini, kita tentu berharap kegiatan ini bukan sekadar perjalanan fisik mengedarkan uang layak edar kepada masyarakat, tetapi juga menjadi perjalanan nilai-nilai kedaulatan Rupiah,” ujar Asrun Lio.

Ia menegaskan, Rupiah bukan hanya alat tukar, melainkan simbol kepercayaan dan pondasi ekonomi nasional. Melalui ekspedisi ini, pemerintah ingin memastikan setiap warga negara, termasuk di wilayah terpencil seperti Wakatobi, mendapatkan hak yang sama terhadap akses uang yang berkualitas dan layak edar.

“Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki wilayah laut yang sangat luas, sekitar 110.000 km². Tantangan geografis seperti ini tidak menyurutkan semangat untuk menjangkau masyarakat di daerah 3T,” tambahnya.

Sekda juga menyebutkan bahwa Ekspedisi Rupiah Berdaulat tahun ini akan menyasar lima pulau utama di Wakatobi, yakni Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, Binongko, dan Runduma. Dalam ekspedisi tersebut, layanan kas keliling akan digelar untuk mendistribusikan uang baru sekaligus mendukung kebijakan clean money policy dari Bank Indonesia.

Selain layanan peredaran uang, kegiatan ini juga diisi dengan edukasi bertema Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah. Edukasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelayakan fisik uang, sekaligus menanamkan nilai nasionalisme melalui mata uang negara.

“Kegiatan ini adalah wujud bela negara tanpa senjata. Tim ekspedisi membawa misi penting untuk memastikan masyarakat mengenal, menggunakan, dan mencintai Rupiah sebagai bagian dari identitas bangsa,” tegasnya.

Asrun Lio juga menjelaskan bahwa Pemprov Sultra dan Bank Indonesia akan terus mengeksplorasi peluang kerja sama strategis untuk mendorong potensi ekonomi daerah. Ia mencontohkan upaya yang telah dilakukan tahun ini, seperti digitalisasi transaksi di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan pengolahan rumput laut di Kabupaten Wakatobi.

“Melalui sinergi seperti ini, kami ingin mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat eksistensi Rupiah di tengah masyarakat,” katanya.

Di akhir sambutannya, Sekda mengucapkan selamat bertugas kepada seluruh tim ekspedisi yang terdiri dari personel gabungan Bank Indonesia dan TNI AL.

“Kami yakin masyarakat Wakatobi akan menyambut tim ekspedisi dengan suka cita. Teruslah menebarkan semangat cinta pada Rupiah dan jadikan perjalanan ini sebagai pengabdian terbaik bagi bangsa,” pungkasnya.

Kegiatan kick off tersebut turut dihadiri Direktur Eksekutif Pengedaran Uang Rupiah Bank Indonesia, M. Anwar Bashori, Paban II Ops Sopsal Kolonel Laut (P) Andri Kristanto MHan, serta jajaran Forkopimda Sultra. Hadir pula pimpinan perbankan, Otoritas Jasa Keuangan, perwakilan media, serta tim onboard dari berbagai Kantor Perwakilan Bank Indonesia.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, memimpin rapat koordinasi (Rakor) untuk membahas pengelolaan aset daerah dan upaya memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rapat yang digelar di Ruang Rapat Paviliun Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Bombana pada Selasa, 22 April 2025, dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajaran terkait.

Agenda utama rapat tersebut adalah strategi pendataan ulang aset daerah, pemanfaatan aset secara optimal, serta penyelarasan sistem penarikan PAD yang lebih terintegrasi. Dalam arahannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa aset daerah harus menjadi sumber kekuatan fiskal yang dapat mendukung pembiayaan pembangunan daerah, bukan sekadar angka di laporan tahunan.

“Kita tidak boleh lagi memiliki aset yang tidak jelas penggunaannya. Aset yang menganggur adalah potensi ekonomi yang terbuang. Setiap aset yang kita miliki harus dikelola dengan baik dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah,” ujar Bupati dengan tegas.

Bupati Burhanuddin mengingatkan kepada seluruh peserta rapat bahwa pengelolaan aset daerah tidak hanya sebatas inventarisasi fisik, namun juga mencakup penyusunan dokumen hukum aset, memastikan legalitas kepemilikan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan aset oleh pihak ketiga. Hal ini, menurutnya, penting agar semua aset dapat dimanfaatkan secara maksimal dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Bupati menginstruksikan agar setiap OPD segera menyampaikan laporan terkait kondisi aset dan potensi PAD yang dimiliki masing-masing unit kerja. Laporan tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan fiskal daerah untuk tahun anggaran 2026. Bupati menekankan agar seluruh data yang dikumpulkan mencakup semua aspek yang relevan, baik secara fisik maupun administratif, agar dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan PAD.

“Laporan ini harus mencakup semua data yang diperlukan, dari kondisi fisik aset, dokumen kepemilikan, hingga potensi pendapatan yang bisa dihasilkan. Setiap langkah yang kita ambil harus terintegrasi dan terarah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bombana,” tegas Bupati.

Pada akhir rapat, Bupati Burhanuddin kembali menekankan pentingnya sinergi antar OPD untuk memperkuat pengelolaan aset daerah. Menurutnya, pengelolaan yang baik akan membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, dan pada gilirannya akan memperkuat ekonomi daerah serta mendorong pembangunan yang lebih merata.

Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal yang signifikan untuk mewujudkan pengelolaan aset daerah yang lebih efisien dan transparan, serta memastikan PAD Bombana dapat meningkat secara berkelanjutan.

Bupati Bombana berharap bahwa dengan adanya pemetaan yang lebih baik terkait aset dan PAD, pemerintah daerah dapat lebih cepat dalam mengambil langkah strategis yang diperlukan untuk memajukan daerah. Selain itu, kebijakan yang tepat akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bombana.

Muna, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah sebagai langkah menstabilkan pasokan dan harga pangan serta mengendalikan inflasi daerah selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) bulan puasa dan Idul Fitri 1446 H. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Kegiatan tersebut berlangsung di pelataran Kantor Kecamatan Kabupaten Muna, Rabu (19/3/2025), dan diawali dengan Zoom Meeting yang diikuti oleh 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

Bupati Muna, Drs. Bachrun, M.Si., hadir langsung dalam acara tersebut, didampingi sejumlah pejabat daerah. Program ini merupakan inisiatif pemerintah pusat yang diterapkan di daerah untuk membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga bahan pokok selama bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri.

Gerakan Pangan Murah ini menyediakan berbagai bahan pokok dengan harga lebih rendah dari Harga Eceran Tertinggi (HET). Program ini terselenggara berkat kerja sama Pemkab Muna dengan Bulog dan sejumlah distributor bahan pangan, sehingga selisih harga yang diberikan kepada masyarakat bisa mencapai Rp3.000 hingga Rp5.000 lebih murah dibanding harga pasar.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Muna, Ir. Movik, menjelaskan bahwa bahan kebutuhan pokok yang dijual dalam program ini berasal dari kerja sama dengan rekanan Bulog dan distributor lokal yang telah diseleksi oleh pemerintah daerah.

“Dengan kegiatan ini, mudah-mudahan masyarakat dapat terbantu. Sebab, harga yang kami tawarkan lebih rendah dari HET dengan selisih antara Rp3.000 hingga Rp5.000,” ujar Movik.

Sementara itu, Bupati Muna, Drs. Bachrun, M.Si., menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menekan kenaikan harga dan memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka tanpa beban berlebih.

“Kita berharap bahwa kegiatan ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya,” kata Bupati Bachrun.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa program ini tidak hanya bertujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat tetapi juga menjaga daya beli di tengah meningkatnya permintaan selama HBKN.

“Dengan adanya Gerakan Pangan Murah ini, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaatnya dan dapat membantu mengurangi beban keuangan selama periode HBKN,” pungkasnya.

Masyarakat yang hadir dalam kegiatan ini menyambut baik langkah pemerintah daerah. Mereka mengaku terbantu dengan adanya harga yang lebih murah dibanding harga pasar, terutama di tengah situasi ekonomi yang kerap mengalami gejolak menjelang hari raya.

Dengan adanya Gerakan Pangan Murah ini, Pemkab Muna berharap masyarakat bisa menjalani bulan suci Ramadhan dan merayakan Idul Fitri dengan lebih tenang tanpa khawatir terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok.

Pewarta: Borju