Bombana, sultranet.com – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bombana memberikan klarifikasi resmi terkait informasi di media sosial yang menyebut adanya lonjakan drastis pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Rp50 ribu menjadi Rp800 ribu. Penjelasan ini disampaikan menyusul unggahan salah satu akun Facebook warga Bombana yang menimbulkan keresahan masyarakat, Jumat (12/9/2025).

BKD menegaskan, tidak ada kenaikan PBB sebagaimana isu yang beredar. Kepala BKD Bombana menjelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan data, objek pajak dengan NOP 74.07.110.006.004-0134.0 atas nama Nurdin dan NOP 74.07.110.006.004-0135.0 atas nama Sabe baru terdaftar pada tahun 2024. Dengan demikian, kewajiban pembayaran PBB baru dimulai sejak 2024 hingga saat ini.

“Jumlah PBB yang dibayarkan pada tahun 2024 dan 2025 tetap sama. Jadi tidak benar jika ada informasi terjadi kenaikan pembayaran hingga Rp800 ribu,” ujar pejabat BKD Bombana.

BKD juga menelusuri asal-usul informasi Rp50 ribu yang disebutkan dalam unggahan media sosial. Setelah diverifikasi, ternyata angka itu merujuk pada data lama tahun 2007 ketika wilayah tersebut masih berada dalam administrasi Kabupaten Buton, dengan NOP berbeda atas nama Kadda. Setelah tahun itu, tidak ditemukan lagi catatan pembayaran untuk objek pajak yang sama.

“Dari hasil verifikasi langsung, wajib pajak menyadari adanya perbedaan Nomor Objek Pajak (NOP) yang membuat muncul persepsi keliru. Wajib pajak juga mengonfirmasi bahwa nilai PBB tahun ini sama dengan tahun lalu,” terang BKD.

Lembaga itu menegaskan, penetapan PBB-P2 di Bombana dilakukan secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat dibuktikan melalui dokumen resmi. BKD juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami membuka diri bagi warga yang ingin memastikan kebenaran tagihan PBB. Silakan lakukan pengecekan langsung melalui SPPT atau berkonsultasi dengan petugas pajak di kantor kecamatan maupun di BKD Bombana,” tambah pejabat tersebut.

Klarifikasi ini diharapkan dapat meluruskan kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses administrasi perpajakan di Kabupaten Bombana. Pemerintah daerah berkomitmen memberikan pelayanan yang adil, transparan, dan akuntabel dalam setiap penetapan pajak.

Masyarakat Bombana pun diimbau untuk memanfaatkan saluran resmi pemerintah dalam mendapatkan informasi, sehingga tidak mudah termakan kabar yang tidak jelas sumber dan kebenarannya.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dari Jakarta, sementara di Bombana dipimpin Bupati Ir. H. Burhanuddin, M.Si. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro Lt. 2 Setda Bombana, Selasa (2/9/2025).

Rakor tersebut diikuti secara serentak oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Di Bombana, hadir pula Pj. Sekretaris Daerah, perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para asisten Setda, serta kepala perangkat daerah terkait beserta jajaran.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya kerja sama erat antara pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas inflasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.
“Inflasi bukan hanya soal angka, melainkan dampaknya yang langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, kolaborasi pusat dan daerah sangat penting agar harga kebutuhan pokok tetap terkendali,” ujarnya.

Fokus pembahasan Rakor mencakup perkembangan inflasi nasional dan dinamika harga kebutuhan pokok di berbagai daerah. Laporan hasil pemantauan harga pangan strategis, aksi Badan Pangan Nasional dalam memastikan ketersediaan pasokan, serta langkah Perum Bulog dalam menjaga stabilitas harga pangan turut menjadi sorotan utama.

Selain isu inflasi, rakor juga menyinggung kondisi sosial dan ekonomi di sejumlah daerah pasca terjadinya aksi unjuk rasa. Pemerintah pusat meminta setiap daerah mengambil langkah antisipatif guna menjaga situasi tetap kondusif agar gejolak sosial tidak mengganggu stabilitas ekonomi.
“Kondisi masyarakat yang aman dan stabil adalah fondasi bagi pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, daerah harus peka terhadap dinamika sosial yang terjadi,” kata Mendagri.

Bupati Bombana, Burhanuddin, menyampaikan bahwa keikutsertaan Bombana dalam rakor ini merupakan bentuk komitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam mengendalikan inflasi sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat lokal.
“Pemerintah Kabupaten Bombana akan menindaklanjuti arahan ini dengan langkah konkret, termasuk memperkuat koordinasi bersama perangkat daerah dan stakeholder terkait,” ungkap Burhanuddin.

Ia menambahkan, Pemkab Bombana juga akan memastikan agar harga pangan strategis tetap terjaga melalui kerja sama dengan instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun pusat. Upaya ini diharapkan mampu memberi kepastian ekonomi dan meringankan beban masyarakat.

Melalui keterlibatan aktif dalam rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana tidak hanya menunjukkan partisipasi, melainkan juga tanggung jawab dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan pertumbuhan ekonomi daerah. Koordinasi yang berkesinambungan diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang efektif demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bombana.

Jakarta, sultranet.com – Presiden Prabowo Subianto meresmikan pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih), Senin (21/7), sebagai bagian dari program nasional pengentasan kemiskinan melalui penguatan ekonomi lokal di tingkat akar rumput.

Koperasi ini merupakan bagian dari Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo, yang menempatkan pengembangan ekonomi desa sebagai kunci pemerataan kesejahteraan. Kopdes Merah Putih juga menjadi bagian dari trisula pengentasan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah sepanjang Juli 2025, bersama dua program lainnya: Cek Kesehatan Gratis Sekolah dan Sekolah Rakyat.

“Senjata pertama adalah kesehatan, senjata kedua adalah pendidikan, dan senjata ketiga adalah sosial-ekonomi,” ujar Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, saat memberi keterangan di Jakarta, Minggu (20/7).

Trisula ini dirancang sebagai strategi terpadu untuk mengatasi akar persoalan kemiskinan yang masih menghantui jutaan warga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per September 2024 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 24,06 juta jiwa atau 8,57 persen, dengan 3,17 juta di antaranya masuk kategori miskin ekstrem.

Pendirian Kopdes Merah Putih merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diteken pada 27 Maret 2025. Inpres ini menggerakkan 13 kementerian dan dua lembaga untuk bersinergi, bersama para gubernur, bupati/wali kota, hingga kepala desa di seluruh Indonesia.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, menyampaikan bahwa pada peluncuran perdana ini akan diresmikan sebanyak 80.000 Kopdes secara kelembagaan, dengan 103 di antaranya menjadi model percontohan.

“Sebanyak 103 Kopdes Merah Putih ini akan dilihat operasionalisasinya. Yang lainnya menyusul secara bertahap. Ini untuk memastikan bukan hanya berdiri, tapi benar-benar berfungsi dan memberi manfaat optimal,” ucap Adita.

Kopdes Merah Putih mengusung prinsip inklusif, modern, dan berbasis gotong royong. Koperasi ini bukan sekadar wadah ekonomi, melainkan juga solusi konkret atas persoalan struktural yang selama ini menjerat masyarakat desa. Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap tak ada lagi warga desa yang terjebak pinjaman online ilegal, rentenir, maupun tengkulak.

“Fasilitas yang terdapat di Kopdes Merah Putih diharapkan bisa mempermudah masyarakat mengakses kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Masyarakat juga bisa meminjam modal usaha tanpa melalui rentenir. Layanan kesehatan lebih dekat, dan hasil tani atau laut dapat disimpan dengan aman,” ujar Adita.

Model koperasi ini tidak hanya fokus pada aktivitas jual beli dan simpan pinjam. Kopdes Merah Putih juga akan dilengkapi dengan gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik dan apotek desa, cold storage, serta layanan distribusi logistik. Dengan fasilitas tersebut, hasil pertanian dan kelautan dari masyarakat desa akan memiliki nilai tambah dan daya tahan, serta rantai pasok yang lebih efisien.

Menurut Adita, pendekatan pembangunan koperasi ini dilakukan melalui tiga jalur: membangun koperasi baru, mengembangkan koperasi yang sudah ada, dan merevitalisasi koperasi yang sempat vakum. Strategi ini dirancang agar seluruh elemen masyarakat desa dapat terlibat aktif dalam roda ekonomi, tidak hanya sebagai pengguna tetapi juga sebagai pengelola dan pemilik koperasi.

Pemerintah menargetkan seluruh koperasi ini bisa beroperasi penuh pada 28 Oktober 2025. “Kita ingin hasilnya terasa langsung oleh masyarakat, tidak berhenti di seremoni, tapi benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi lokal,” pungkas Adita.

Kopdes Merah Putih membawa harapan baru. Dari desa, Indonesia membangun. Dari koperasi, kesejahteraan dirajut kembali.

Kendari sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual. Kegiatan yang berlangsung pada Senin, 16 Juni 2025 itu dipusatkan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sultra, dan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah menjaga kestabilan harga serta mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional.

Rakor ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dan turut dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, hingga Kantor Staf Presiden (KSP). Hadir pula para narasumber yang memaparkan strategi dan data terkini, di antaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, serta perwakilan dari Kementan dan KSP.

Dari Pemprov Sultra, Sekretaris Daerah Provinsi, Asisten II Setda, serta perwakilan dari BPS, Bank Indonesia, Bulog, Inspektorat, dan sejumlah OPD teknis turut berpartisipasi dalam rapat yang berlangsung interaktif itu.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya peran strategis pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, terutama menjelang dan setelah momen besar seperti hari raya keagamaan. Ia juga meminta agar seluruh kepala daerah memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan program-program prioritas nasional yang telah ditetapkan Presiden RI.

“Kami mohon atensinya. Ini program prioritas Bapak Presiden dan memiliki konsekuensi hukum bagi kepala daerah yang tidak melaksanakannya. Kita akan undang secara khusus kepala daerah yang belum mengusulkan untuk mempertanggungjawabkannya,” ujar Tomsi tegas.

Beberapa program nasional yang menjadi sorotan dalam rakor ini antara lain penyediaan lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mendukung penurunan angka stunting, percepatan pembangunan tiga juta rumah layak huni, pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai wadah penguatan UMKM, serta pelaksanaan layanan kesehatan dan pendidikan gratis.

Tomsi juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat sedang memfokuskan langkah konkret untuk menurunkan harga komoditas utama yang belakangan mengalami lonjakan, seperti beras, minyak goreng, cabai merah, dan cabai rawit. Namun, ia menyebut harga telur dan daging ayam ras masih dalam kategori wajar.

Sementara itu, Deputi BPS Pudji Ismartini mengungkapkan tren inflasi nasional selama momen Idul Adha dalam kurun 2021 hingga 2024. Menurutnya, inflasi saat Idul Adha umumnya lebih rendah dibandingkan Ramadan dan Idul Fitri, kecuali pada tahun 2022.

“Komoditas yang dominan memicu inflasi saat Idul Adha adalah cabai merah dan cabai rawit. Data Indeks Perkembangan Harga minggu kedua Juni 2025 menunjukkan ada 14 provinsi yang mengalami kenaikan, 1 provinsi stabil, dan 23 provinsi mengalami penurunan,” paparnya.

Data BPS juga menyebutkan bahwa pada Mei 2025, beberapa komoditas yang paling berpengaruh terhadap inflasi di antaranya adalah tomat, beras, dan ketimun. Informasi ini menjadi rujukan penting bagi daerah untuk menentukan langkah pengendalian yang lebih tepat sasaran.

Rakor ini bukan hanya soal pengendalian harga, tetapi juga menjadi panggung untuk mempercepat realisasi agenda-agenda strategis pemerintah pusat. Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, terutama dalam situasi ekonomi yang terus bergerak dinamis.

Bagi Pemprov Sultra, rakor ini menjadi kesempatan memperkuat koordinasi, menyusun langkah taktis menghadapi tantangan inflasi, serta memastikan program-program nasional bisa dijalankan secara konkret dan terukur di daerah.

SultraNet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) pada Senin, 17 Februari 2025.

Rapat yang berlangsung setiap pekan ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti oleh kementerian serta lembaga terkait seperti Kementerian Perhubungan, Badan Pusat Statistik (BPS), Kantor Staf Presiden (KSP), Satgas Pangan Polri, Kementerian Pertanian, serta Badan Pangan Nasional. Pemprov Sultra sendiri mengikuti rakor ini dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, diwakili oleh unsur Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Biro Perekonomian, Dinas ESDM, serta perwakilan dari BPS, BI, Dinas Ketahanan Pangan, dan dinas teknis lainnya.

Dalam pembahasan utama, Tito menekankan pentingnya kesiapan pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi arus mudik dan lonjakan harga menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Tito menyebutkan bahwa Ramadan akan dimulai pada 1 Maret 2025, dengan arus mudik diprediksi terjadi mulai 28 Maret 2025 dan arus balik pada 7 April 2025.

“Setelah masuk Ramadan, kita akan menghadapi pekerjaan besar karena mobilitas masyarakat sangat tinggi menjelang Idul Fitri. Ini butuh manajemen transportasi yang matang, baik darat, laut maupun udara,” kata Tito.

Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi antarpihak, baik pusat maupun daerah. Dalam mendukung hal tersebut, Kemendagri telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.6.1/749/SJ tentang kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam mendukung arus mudik Lebaran 2025. Surat edaran ini mencakup imbauan pengamanan, kelancaran arus transportasi, serta peningkatan sinergi antarinstansi.

Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi, menambahkan bahwa pemerintah juga mengkaji penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) mulai 24 Maret 2025. Hal ini sebagai langkah untuk mengurangi beban di jalur-jalur strategis seperti Ketapang–Gilimanuk dan Bandara Ngurah Rai Bali, yang akan ditutup selama Hari Raya Nyepi pada 29 Maret 2025.

“Kami mendorong pelaksanaan mudik gratis, penyediaan rest area, serta peningkatan pengawasan di titik-titik rawan kecelakaan dan kemacetan,” ujar Dudy.

Dalam rapat itu, pengendalian inflasi juga menjadi sorotan. Mendagri mengungkapkan bahwa inflasi nasional pada Januari 2025 tercatat sebesar 0,76% secara tahunan (year-on-year), sementara secara bulanan (month-to-month) justru terjadi deflasi sebesar -0,76%.

Deflasi terutama dipicu oleh turunnya harga pada sektor perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar -9,16%, serta sektor informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -8,08%. Diskon 50% tarif listrik untuk pelanggan berdaya di bawah 2200 watt selama Januari dan Februari menjadi penyumbang utama deflasi tersebut.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam paparannya menjelaskan bahwa meskipun Januari mengalami deflasi, sejumlah komoditas tetap menunjukkan kenaikan harga yang signifikan menjelang Ramadan.

“Perlu diwaspadai lonjakan harga pada daging ayam ras, telur ayam, tarif angkutan udara, bawang merah, bawang putih, beras, dan emas perhiasan. Ini komoditas-komoditas utama yang sering memicu inflasi menjelang hari besar keagamaan,” kata Pudji.

Dalam konteks daerah, Sulawesi Tenggara mendapat sorotan karena kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kabupaten Bombana mencapai 4,98%. Angka ini menempatkan Bombana di posisi 10 besar nasional sebagai daerah dengan lonjakan IPH tertinggi.

Menanggapi hal ini, Pemprov Sultra menyatakan komitmennya untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pihak terkait guna menjaga stabilitas harga bahan pokok di wilayahnya. Terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri yang diprediksi akan meningkatkan tekanan inflasi akibat lonjakan permintaan barang kebutuhan pokok.

“Kami akan terus melakukan pemantauan dan mengambil langkah antisipatif di lapangan, termasuk memperkuat pasokan dan distribusi pangan,” ujar perwakilan Biro Perekonomian Sultra usai rakor.

Langkah-langkah yang diambil Pemprov Sultra ini diharapkan mampu meredam gejolak harga sekaligus memastikan kelancaran arus mudik dan distribusi logistik selama periode penting Ramadan dan Idul Fitri 2025.

Kendari, SultraNET. | Penjabat Bupati Kolaka Utara, Dr. Ir. Sukanto Toding, MSP, MA, memimpin rapat strategis yang dihadiri para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Penghubung Kolaka Utara di Kendari pada Sabtu (30/9). Dalam rapat tersebut, Dr. Ir. Sukanto Toding, MSP, MA, menggarisbawahi urgensi menggabungkan sistem Desa Presisi dengan sensus untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data di tingkat desa.

Menyadari peran penting data yang akurat dalam proses pengambilan kebijakan, Kolaka Utara telah menjadi daerah percontohan dalam implementasi Desa Presisi. Keberhasilan inisiatif ini menarik minat beberapa kabupaten lain di Sulawesi Tenggara untuk mempelajari pengalaman dan praktek terbaik dari Kolaka Utara.

Dr. Ir. Sukanto Toding, MSP, MA, menegaskan niatnya untuk mendorong penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ia juga memaparkan rencana untuk mengintegrasikan perencanaan penataan usaha dengan pendampingan Sistem Pengelolaan Basis Data Elektronik (SPBE). Selain itu, ia menyoroti pentingnya kios informasi yang kuat, yang mampu menyajikan data terperinci mengenai sektor kakao dan informasi lainnya.

“Penerapan Desa Presisi di Kolaka Utara dilihat sebagai penghargaan bagi daerah kita karena membantu desa memiliki data berkualitas. Data yang akurat dan tepat adalah fondasi bagi pengambilan keputusan pemerintah yang cerdas, sesuai dengan prinsip good data good decision, bad data bad decision, and no data no decision,”Katanya.

Dalam upaya memajukan transparansi dan akurasi data, Kolaka Utara, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, menjalin kerja sama dengan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor. Kerja sama ini bertujuan untuk menyusun Detailed Village Profiles (DDP) khususnya di 8 Desa se-Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara. Dalam DDP tersebut, terdapat 204 indikator yang mencakup informasi mengenai kesejahteraan, ekonomi, kondisi fisik rumah, serta data lahan pertanian dan infrastruktur desa.

Salah satu aspek penting yang dijelaskan dalam rapat adalah hubungan erat antara akurasi data dengan potensi desa. “Menyajikan data yang tepat dan akurat tentang potensi sumber daya alam suatu desa, seperti lahan perkebunan dan potensi kandungan mineral di dalamnya, adalah kunci dalam pengambilan kebijakan yang cerdas,” Katanya.

“Data yang valid, akurat, dan aktual akan membantu merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Hal ini memperkuat pandangan bahwa perbaikan data monografi adalah langkah esensial dalam merencanakan pembangunan di desa,” Jelasnya. (KinfoKolut)