Kendari – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan sosialisasi program Sekolah Rakyat. Kegiatan yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini digelar secara virtual melalui Zoom Meeting dan diikuti jajaran Pemprov Sultra dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Sultra. Senin, 21 April 2025.

Dalam arahannya, Mendagri Tito menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif baru yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan kepada masyarakat kurang mampu.

“Sekolah Rakyat ini berbentuk asrama. Kebutuhan makan, tempat tinggal, bahkan fasilitas olahraga siswa ditanggung negara. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin, dari jenjang SD sampai SMA,” jelas Tito.

Ia menambahkan bahwa program ini berbeda dengan Sekolah Unggulan Garuda yang diperuntukkan bagi siswa berprestasi. “Kita ingin memastikan bahwa anak-anak dari keluarga prasejahtera tidak mewarisi kemiskinan orang tuanya. Sekolah Rakyat adalah jembatan sosial menuju masa depan yang lebih baik,” ujarnya.

Mendagri juga meminta para kepala daerah segera merespons peluang ini dengan melakukan koordinasi lintas OPD. Ia menekankan pentingnya kesiapan legalitas dan lahan dalam pengajuan pembangunan Sekolah Rakyat di tiap daerah.

Turut hadir dalam rakor ini Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang ditunjuk sebagai koordinator utama program. Ia menjelaskan bahwa dasar hukum program ini mengacu pada Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

“Pendidikan adalah alat paling efektif dalam memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat merupakan langkah afirmatif untuk menciptakan keadilan akses pendidikan dan menjadi bagian dari visi Indonesia Emas 2045,” ujar Saifullah.

Hingga April 2025, tercatat sebanyak 356 titik usulan pembangunan Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, dengan target 200 lokasi dibangun tahun ini.

Selain sosialisasi program pendidikan, rakor juga membahas perkembangan inflasi nasional. Mendagri menyampaikan bahwa inflasi year-on-year Maret 2025 terhadap Maret 2024 tercatat sebesar 1,03%, sedangkan month-to-month dari Februari ke Maret 2025 sebesar 1,65%.

“Target inflasi nasional kita adalah 2,5 persen plus minus 1 persen. Angka saat ini berada dalam kategori aman dan menggembirakan bagi masyarakat,” ujar Tito.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan bahwa pada minggu ketiga April 2025, terdapat 23 provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), 14 provinsi mengalami penurunan, dan satu provinsi tetap stabil. Dua komoditas utama penyumbang inflasi adalah bawang merah dan cabai merah.

“Secara nasional, harga bawang merah naik sebesar 9,18 persen dan bawang putih naik 1,69 persen dibanding bulan sebelumnya. Keduanya juga berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP),” jelas Amalia.

Rakor ini diikuti oleh berbagai unsur penting di Sultra, termasuk perwakilan dari BPS, Biro Perekonomian, Dinas Sosial, Dinas Tanaman Pangan, serta instansi teknis lainnya. Pemerintah pusat mengajak daerah untuk meningkatkan sinergi dalam menekan inflasi serta menyukseskan program-program strategis yang berpihak pada masyarakat.

Dengan dukungan penuh seluruh unsur pemerintahan, program Sekolah Rakyat diharapkan segera direalisasikan di Sultra. Tak hanya sebagai wujud kehadiran negara bagi masyarakat kecil, tetapi juga sebagai bentuk komitmen dalam menyiapkan generasi masa depan yang mandiri dan berkualitas.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) guna menstabilkan pasokan dan harga pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Acara ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M.Lig, bersama Ny. Ratna Lada Hugua di Pelataran Eks MTQ Kendari, Rabu (19/03/2025).

GPM dilaksanakan serentak di 17 kabupaten/kota se-Sultra dan disiarkan langsung dari 22 titik melalui Stasiun TVRI Pusat Senayan serta 21 Stasiun TVRI Daerah. Hadir dalam kegiatan ini Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional RI, Maino Dwi Hartono, S.T.P., M.P., Forkopimda Provinsi Sultra, perwakilan Bank Indonesia Sultra, Kepala BPS, Pimpinan Wilayah Bulog, serta para kepala OPD lingkup Pemprov Sultra dan kabupaten/kota secara daring. Selain itu, hadir pula perwakilan Tim Penggerak PKK, DWP Provinsi Sultra, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sultra, distributor pangan, serta masyarakat umum.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Ir. Ari Sismanto, menyatakan bahwa GPM menjadi bagian dari aksi 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur ASR-Hugua. “Tujuan utama program ini adalah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, mengendalikan inflasi daerah, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan harga pasar, sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,” ujarnya.

Berdasarkan data inflasi Sultra per Februari 2025, tercatat inflasi sebesar 0,22% Year on Year (YoY), lebih rendah dibandingkan Januari 2025 yang mencapai 0,38%. Empat titik pengukuran inflasi menunjukkan variasi angka, yakni Kota Kendari (0,06% YoY), Kota Baubau (0,08% YoY), Kabupaten Konawe (-1,54% YoY), dan Kabupaten Kolaka (0,16% YoY). Angka ini masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 0,76% YoY.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional RI, Maino Dwi Hartono, menegaskan bahwa GPM adalah langkah strategis nasional dalam menjaga ketersediaan pangan dan menekan fluktuasi harga. “Secara nasional, ada sekitar 1.600 titik pelaksanaan GPM di berbagai daerah. Sulawesi Tenggara sendiri telah melaksanakan GPM sebanyak 66 kali dalam berbagai kesempatan. Selain itu, operasi pangan murah juga digelar di seluruh kantor pos di Indonesia, termasuk 49 titik di Sultra, sejak 24 Februari hingga 29 Maret 2025,” katanya.

Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M.Lig, mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak dalam menyukseskan program ini. “Gerakan Pangan Murah adalah wujud kepedulian pemerintah dalam memastikan bahan pangan berkualitas tersedia dengan harga terjangkau, terutama menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Saya mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam berbelanja serta tidak melakukan penimbunan bahan pangan,” ujarnya.

Hugua juga memastikan bahwa ketersediaan pangan di Sultra dalam kondisi aman. “Saat ini stok pangan cukup untuk tiga bulan ke depan. Panen raya akan berlangsung pada April-Mei, sehingga ketersediaan pangan tetap terjaga. Saya juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong dengan menanam komoditas pangan bernilai ekonomi guna mendukung ketahanan pangan daerah,” tambahnya.

GPM di Sultra berlangsung selama lima hari, mulai 19 hingga 23 Maret 2025. Program ini berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Badan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Dinas Perkebunan dan Hortikultura, serta Dinas ESDM yang turut menjual gas elpiji 3 kg dengan harga terjangkau. Selain itu, Bank Indonesia juga menghadirkan layanan penukaran uang rupiah untuk mendukung kesiapan masyarakat menyambut Idul Fitri.

Kegiatan ini ditutup dengan pemantauan kesiapan GPM di 17 kabupaten/kota secara virtual oleh Wakil Gubernur Sultra, serta peninjauan langsung lokasi GPM di Kendari. Diharapkan dengan adanya program ini, masyarakat Sultra dapat menikmati bahan pangan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau serta turut menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Kendari, SultraNet.com – Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idulfitri 2025, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai langkah konkret untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Kegiatan ini dibuka resmi oleh Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M.Lig, bersama Ny. Ratna Lada Hugua di Pelataran Eks MTQ Kendari, Rabu, 19 Maret 2025.

GPM digelar serentak di 17 kabupaten/kota se-Sultra dan disiarkan langsung dari 22 titik di TVRI Pusat serta 21 stasiun TVRI daerah. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat umum. Hadir secara langsung maupun daring antara lain Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional RI, Maino Dwi Hartono, S.T.P., M.P., Forkopimda Sultra, perwakilan Bank Indonesia, Kepala BPS, Pimpinan Wilayah Bulog, serta kepala OPD di lingkup Pemprov Sultra dan kabupaten/kota.

“Gerakan ini merupakan bagian dari aksi 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur ASR-Hugua. Kami ingin memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga dan inflasi daerah terkendali dengan menyediakan bahan pokok di bawah harga pasar,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sultra, Ir. Ari Sismanto.

Program ini dinilai tepat sasaran. Data inflasi per Februari 2025 menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan bulan sebelumnya. Inflasi Sultra tercatat sebesar 0,22% secara tahunan (YoY), lebih rendah dari Januari 2025 yang sebesar 0,38%. Kota Kendari mencatat inflasi 0,06% YoY, Baubau 0,08%, Kolaka 0,16%, dan bahkan deflasi sebesar -1,54% di Kabupaten Konawe. Seluruh angka ini lebih baik dari rata-rata inflasi nasional yang berada di angka 0,76% YoY.

Maino Dwi Hartono dari Badan Pangan Nasional menyampaikan bahwa GPM adalah bagian dari strategi nasional pengendalian harga dan pasokan pangan. “Secara nasional, GPM telah dilaksanakan di sekitar 1.600 titik. Di Sultra sendiri, kegiatan ini sudah digelar sebanyak 66 kali. Bahkan, sejak 24 Februari hingga 29 Maret 2025, operasi pangan murah juga dilakukan melalui 49 titik kantor pos di Sultra,” jelasnya.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Ir. Hugua menegaskan pentingnya sinergi antar pihak dalam menjaga ketahanan pangan. “Saya apresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini. GPM adalah bukti nyata kehadiran negara dalam menjaga kesejahteraan rakyat, terlebih menjelang hari besar keagamaan,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aksi borong atau penimbunan bahan pokok. “Stok pangan kita aman dan cukup hingga tiga bulan ke depan. Panen raya akan berlangsung pada April hingga Mei. Mari manfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam komoditas pangan bernilai ekonomi,” tambah Hugua.

GPM di Sultra berlangsung selama lima hari, dari 19 hingga 23 Maret 2025. Selain menjual bahan pangan dengan harga murah, kegiatan ini juga menggandeng berbagai instansi, termasuk Dinas ESDM yang menyediakan gas elpiji 3 kg dengan harga terjangkau, serta Bank Indonesia yang menyediakan layanan penukaran uang rupiah menjelang Idulfitri.

Kegiatan ditutup dengan pemantauan virtual oleh Wakil Gubernur terhadap pelaksanaan GPM di 17 kabupaten/kota, serta kunjungan langsung ke lokasi GPM di Kota Kendari. Melalui program ini, pemerintah berharap kestabilan harga dapat terjaga dan masyarakat bisa menyambut hari raya dengan tenang dan penuh suka cita.

SultraNet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menegaskan komitmennya dalam mengendalikan inflasi menjelang bulan suci Ramadan. Hal ini disampaikan saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), Senin, 24 Februari 2025.

Rapat koordinasi mingguan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, ini turut diikuti oleh sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait, di antaranya Plh. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS M. Habibullah, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono, serta perwakilan dari Bulog dan Kementerian Perdagangan.

Dari Sultra, rapat ini dihadiri Sekretaris Daerah Asrun Lio, Asisten II Setda, Staf Ahli Gubernur, kepala OPD terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas ESDM, Biro Perekonomian, serta perwakilan Bank Indonesia.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan harga barang dan jasa, khususnya menjelang Ramadan dan Idulfitri yang biasanya diiringi peningkatan konsumsi masyarakat.

“Pemerintah daerah harus memastikan inflasi tetap terkendali agar daya beli masyarakat tidak terganggu,” tegas Tomsi. Ia meminta agar pemda lebih aktif memantau harga pasar dan segera mengambil langkah intervensi jika terjadi lonjakan signifikan. Bentuk intervensi yang disarankan antara lain melalui operasi pasar dan subsidi biaya distribusi.

Tomsi juga menyampaikan bahwa mulai tahun ini, setiap daerah akan ditunjuk secara bergiliran untuk melaporkan kondisi harga dan strategi pengendalian inflasi yang telah dilakukan. “Dengan begitu, masing-masing daerah akan lebih aktif menekan laju kenaikan harga tanpa selalu mengandalkan dukungan dari luar,” ujarnya.

Sementara itu, BPS mencatat bahwa pada minggu ketiga Februari 2025, delapan provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), termasuk Sulawesi Tenggara. Kenaikan harga di daerah ini dipengaruhi oleh komoditas seperti cabai merah, cabai rawit, dan beras. Kabupaten Bombana bahkan mencatat kenaikan IPH tertinggi sebesar 4,38 persen, didorong oleh naiknya harga daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang merah.

Plh. Deputi BPS, M. Habibullah, menyebutkan bahwa pada Ramadan tahun sebelumnya, lima komoditas utama penyumbang inflasi adalah telur ayam ras, daging ayam ras, beras, cabai rawit, dan bawang putih. Untuk Februari 2025, harga gula pasir mengalami kenaikan sebesar 1,01 persen dibandingkan Januari 2025, sementara harga cabai rawit justru turun 4,37 persen. Adapun minyak goreng mengalami kenaikan harga sebesar 0,48 persen.

Menanggapi kondisi ini, Sekda Sultra Asrun Lio meminta seluruh instansi terkait agar memperkuat koordinasi dalam menjaga kestabilan harga. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dengan BPS dalam menganalisis perkembangan harga dan merumuskan langkah strategis pengendalian inflasi.

“Kita perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar efektif dalam menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat,” ujar Asrun.

Ia juga menegaskan bahwa Pemprov Sultra siap melakukan intervensi jika dibutuhkan, termasuk dalam bentuk pengurangan biaya distribusi dan pengendalian biaya transportasi. Langkah ini dianggap penting agar harga kebutuhan pokok tetap terjangkau dan tidak membebani masyarakat.

Menurut Asrun, distribusi menjadi salah satu faktor utama dalam pengendalian harga. “Kalau distribusi terganggu, maka harga di pasaran pasti ikut terdampak. Maka dari itu, kita akan fokus pada penguatan rantai distribusi agar tidak ada kelangkaan dan lonjakan harga yang tidak wajar,” katanya.

Pemprov Sultra pun berkomitmen untuk mempercepat respons jika terjadi gangguan pasokan bahan pokok di pasar. Selain operasi pasar, pemerintah juga akan mengupayakan kerja sama lintas sektor, termasuk melibatkan pelaku usaha dan stakeholder lainnya dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga barang strategis.

Dengan antisipasi dan strategi yang matang, pemerintah berharap lonjakan harga yang biasa terjadi menjelang Ramadan bisa diminimalisir. Fokus utama Pemprov Sultra saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat tetap stabil dan memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau.