Bombana, sultranet.com – Harapan masyarakat Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana, untuk menikmati akses jalan yang layak akhirnya menemukan titik terang. Ruas jalan Rumbia–Mataoleo yang selama ini dikenal berlumpur saat musim hujan dan berdebu di musim kemarau direncanakan bakal dikerjakan pada 2026 melalui Anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka. Informasi ini mengemuka setelah konfirmasi dari unsur DPRD Bombana ke Pemprov Sultra beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua DPRD Bombana, Zalman, menjelaskan bahwa ruas jalan Mataoleo–Rumbia secara resmi telah beralih status menjadi jalan provinsi sejak 2023. Peralihan status tersebut terjadi saat H. Burhanuddin masih menjabat sebagai Penjabat Bupati Bombana dan juga sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Sejak 2023 status jalan ini sudah naik menjadi jalan provinsi. Ini bukan proses singkat, tetapi melalui tahapan panjang, mulai dari pengusulan, pendataan, hingga masuk perencanaan,” kata Zalman. Rabu, 21 Januari 2026.

Ia menyebutkan, masuknya ruas jalan tersebut dalam anggaran provinsi merupakan hasil kerja kolektif berbagai pihak yang diperjuangkan sejak 2023 hingga 2024, kemudian masuk dalam perencanaan tahun 2025, dan ditargetkan mulai dikerjakan pada 2026 dengan panjang sekitar 10 kilometer.

“Dengan masuk di anggaran provinsi, ini adalah keberhasilan bersama. Insya Allah dikerjakan tahun 2026 sepanjang kurang lebih 10 kilometer,” ujarnya.

Zalman menambahkan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran Dinas PUPR Bombana yang aktif membantu proses pendataan serta alih status jalan dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Dukungan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya dari daerah pemilihan Bombana dan Konawe Selatan, juga dinilai sangat menentukan.

Selain pembangunan ruas jalan Rumbia–Mataoleo, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga akan membangun talud di Kecamatan Masaloka. Proyek tersebut sepenuhnya dibiayai melalui anggaran pemerintah provinsi sebagai bagian dari upaya penanganan infrastruktur dasar di wilayah Bombana.

Zalman yang juga menjabat sebagai Sekretaris Partai NasDem Bombana dan anggota DPRD Bombana Daerah Pemilihan I itu turut mengapresiasi peran Bupati Bombana saat ini. Menurutnya, pengalaman kepala daerah yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas SDA dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi faktor penting dalam mendorong percepatan koordinasi lintas pemerintahan.

“Peralihan status jalan ini tidak lepas dari inisiatif dan pengalaman Bupati Bombana yang memahami betul mekanisme di tingkat provinsi,” katanya.

Ia menegaskan, perjuangan menghadirkan pembangunan jalan tersebut juga mendapat dorongan kuat dari masyarakat dan pemuda Mataoleo. Aksi aspiratif yang dilakukan, baik di DPRD Bombana maupun DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, dinilai turut membuka ruang perhatian pemerintah provinsi terhadap kondisi infrastruktur di wilayah tersebut.

“Ini bukan pembangunan instan. Penuh perjuangan dan bolak-balik ke dinas provinsi. Peran masyarakat dan pemuda Mataoleo juga sangat besar, termasuk Anggota DPRD periode 2019-2024 yang turut memperjuangkan jalan ini,” ujar Zalman.

Menurutnya, dengan status jalan yang relatif baru sebagai jalan provinsi, dukungan berkelanjutan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tetap dibutuhkan. Ia mengajak seluruh pihak untuk mengapresiasi komitmen Pemprov Sultra dan Pemkab Bombana yang telah merespons aspirasi masyarakat.

“Karena itu, pemprov dan pemkab patut diapresiasi. Ini hasil perjuangan panjang sejak 2023 dan semoga tidak ada kendala lagi.” pungkasnya. (IS)

Bombana, sultranet.com – Perjuangan panjang masyarakat, aktivis, pemerintah daerah, dan berbagai pihak dalam mendorong penggantian Jembatan Langkowala di Kabupaten Bombana akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI resmi mengalokasikan anggaran sebesar Rp15.306.445.009 dari APBN 2025 untuk pembangunan ulang jembatan penghubung vital tersebut. Proyek ini dikerjakan oleh PT Mekongga Mina Mandiri dengan waktu pelaksanaan selama 240 hari kalender.

Proyek penggantian Jembatan Langkowala merupakan respons atas aspirasi masyarakat Bombana yang disuarakan secara konsisten oleh Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi (LKPD) Sultra sejak 9 Agustus 2024 hingga 14 Januari 2025. Aksi mereka tidak hanya berlangsung di Bombana, tetapi juga merambah hingga ke pusat pemerintahan di Kota Kendari.

“Ini bukan kemenangan LKPD semata, ini adalah kemenangan rakyat Bombana. Kami hanya wadah yang mempertemukan suara-suara kecil menjadi gema yang besar,” ujar Direktur LKPD Sultra, Muh. Arham. Kamis (8/5/2025)

Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah hasil gotong royong dari berbagai elemen masyarakat yang bergerak dengan satu tujuan: memperjuangkan hak dasar atas infrastruktur yang layak.

“Kami bergerak bukan karena benci, tetapi karena cinta pada daerah ini. Setiap langkah kami adalah bentuk tanggung jawab moral terhadap rakyat,” tambahnya.

Ia juga menyebut peran penting jajaran BPJN Wilayah I Sultra, DPRD Provinsi Sultra, dan Pemerintah Kabupaten Bombana yang saat itu diwakili oleh Sekda almarhum Man Arfa.

Sosok almarhum Man Arfa dikenang sebagai birokrat yang setia pada rakyat. Ia bahkan turut turun ke jalan bersama massa aksi LKPD di bawah terik matahari.

“Semoga menjadi amal jariyah bagi almarhum. Beliau adalah birokrat tulus yang tidak banyak bicara, tapi bergerak nyata,” ujar Arham mengenang.

Kepala Dinas PU Bombana, Sofian Baco, dan Inspektur Inspektorat, Ridwan, juga disebut sebagai pihak yang setia mendampingi aksi masyarakat. Di belakang layar, ada tokoh-tokoh sederhana yang memilih untuk tidak tampil ke depan namun bekerja senyap memperkuat jaringan advokasi.

Menurut Arham terdapat dua figur penting yang turut mengawal isu ini hingga ke tingkat pusat adalah Arfa (Bang Rambo) dan Ketua DPD Golkar Bombana, Heryanto. Keduanya bahkan melakukan audiensi langsung dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR RI untuk meyakinkan mendesaknya pergantian jembatan Langkowala.

“Jembatan Langkowala ini adalah urat nadi penghubung utama menuju dan keluar dari Wonua Bombana melalui jalur Konsel. Ketika rusak, bukan hanya kendaraan yang terganggu, tapi roda ekonomi masyarakat juga tersendat,” tegas Arham.

Para jurnalis lokal yang konsisten mengangkat isu ini juga mendapat apresiasi dari LKPD. Mereka dianggap sebagai bagian penting dari mata rantai perubahan.

Kapolres Bombana dan jajaran serta Satpol PP Kabupaten Bombana pun mendapat ucapan terima kasih atas peran mereka yang menjaga ketertiban dengan pendekatan persuasif selama berlangsungnya aksi.

Muh. Arham menutup pernyataannya dengan refleksi perjuangan yang penuh makna. “Jembatan ini adalah simbol. Di atasnya nanti bukan hanya kendaraan yang melintas, tapi juga harapan dan masa depan rakyat Bombana. Perjuangan belum selesai, tapi ini adalah tonggak penting yang harus kita rayakan dengan terus menjaga semangat kolektif,” tandasnya.

Kepala Satuan Kerja BPJN Wilayah I Sultra, Marlin Ramli, bersama PPK 1.4 Langkowala, Sandi Prima Yudha, turut menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam mendorong segera dilakukan pekerjaan di jembatan tersebut.

“Terima kasih atas kerja keras dan ketulusan semua pihak yang mengawal isu ini hingga terealisasi dalam bentuk proyek nyata,” kata Marlin saat menerima audiensi LKPD Sultra.

Gerakan ini bukan hanya mencatatkan hasil berupa pembangunan fisik, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan kesadaran bersama tentang pentingnya hak rakyat atas infrastruktur yang layak dan pemerintahan yang responsif.

Bombana, Sultranet.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana bersama anggota DPRD Bombana meninjau sejumlah titik banjir di Kecamatan Poleang Timur dan Poleang Utara. Peninjauan ini merupakan respons cepat pemerintah daerah terhadap keluhan masyarakat yang terdampak banjir di beberapa wilayah. (14/3)

Beberapa lokasi yang dikunjungi antara lain Kelurahan Puu Lemo di Kecamatan Poleang Timur serta Kelurahan Puulemo, Desa Toburi, dan Desa Wambarema di Kecamatan Poleang Utara. Selain melihat kondisi permukiman warga yang terdampak, tim juga meninjau beberapa sungai yang diduga menjadi penyebab utama banjir di wilayah tersebut.

Peninjauan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Bombana, Ir. Ishak, ST, MT, Camat Poleang Timur, serta anggota DPRD Bombana dari Partai Bulan Bintang (PBB), Yudi Utama Arsyad. Kehadiran mereka di lapangan bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab utama banjir dan mencari solusi penanganan jangka panjang.

Banjir yang sering terjadi di kedua kecamatan ini menyebabkan sejumlah rumah warga tergenang air dan menghambat akses jalan utama. Saluran drainase yang tidak berfungsi optimal serta sedimentasi di beberapa sungai menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi.

Ir. Ishak mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan kajian teknis untuk menentukan langkah strategis dalam menangani banjir, termasuk kemungkinan normalisasi sungai dan pembangunan drainase tambahan.

“Kami turun langsung ke lokasi untuk memahami kondisi di lapangan. Dengan data yang kami kumpulkan, kami akan merumuskan solusi yang efektif agar kejadian serupa tidak terus berulang,” ujar Ir. Ishak.

Di sisi lain, anggota DPRD Bombana, Yudi Utama Arsyad, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan legislatif dalam menangani permasalahan banjir. Ia menilai bahwa infrastruktur drainase yang lebih baik merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera diwujudkan.

“Kami di DPRD siap mendukung kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama dalam penanggulangan banjir. Infrastruktur yang baik adalah solusi jangka panjang yang harus kita perjuangkan bersama,” kata Yudi Utama Arsyad.

Camat Poleang Timur juga menambahkan bahwa pemerintah kecamatan akan terus berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan upaya mitigasi berjalan optimal. Ia mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya dengan tidak membuang sampah sembarangan di saluran air.

“Jika pemerintah dan masyarakat bisa bekerja sama dengan baik, kami yakin permasalahan banjir ini dapat diatasi secara bertahap,” ujar Camat Poleang Timur.

Peninjauan ini menjadi langkah awal dalam perencanaan strategi penanganan banjir yang lebih komprehensif. Dinas PUPR Bombana berencana melakukan evaluasi terhadap kondisi drainase dan aliran sungai di wilayah terdampak. Salah satu opsi yang akan dipertimbangkan adalah pengerukan sungai serta peningkatan kapasitas saluran air untuk mengurangi risiko banjir.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap masyarakat turut berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan mencegah penyumbatan drainase. Dengan langkah-langkah yang terencana dan kerja sama semua pihak, diharapkan banjir yang kerap terjadi dapat diminimalisir di masa mendatang.