Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana mulai mempercepat proses pembangunan kawasan industri dengan memfasilitasi pembebasan lahan bagi investasi PT Sultra Industrial Park. Langkah ini dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani S.Pd., M.Si. bersama sejumlah unsur pimpinan daerah, guna memastikan proses pembangunan kawasan industri berjalan sesuai ketentuan serta memberi dampak ekonomi bagi masyarakat. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro Lantai 2 Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana pada Selasa, 13 Januari 2026.

Rapat tersebut dihadiri Ketua DPRD Bombana Iskandar, SP, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bombana, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Bombana, para asisten Sekda, kepala organisasi perangkat daerah terkait beserta jajaran, serta perwakilan dari PT Kawasan Industri Sultra.

Pertemuan ini secara khusus membahas permohonan fasilitasi pembebasan lahan yang diajukan dalam rangka percepatan pembangunan kawasan industri PT Sultra Industrial Park. Pemerintah daerah memandang bahwa langkah tersebut penting untuk memastikan proses investasi berjalan lancar serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam rapat itu, berbagai aspek teknis dan administratif turut dibahas, termasuk mekanisme pembiayaan pembebasan lahan yang harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya koordinasi antara pihak perusahaan, pemerintah, dan masyarakat agar proses pembebasan lahan dapat berlangsung secara transparan, adil, dan kondusif.

Selain membahas persoalan pembebasan lahan, rapat tersebut juga menjadi forum untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung pengembangan kawasan industri yang direncanakan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Bombana.

Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani S.Pd., M.Si. dalam arahannya menegaskan bahwa pengembangan kawasan industri di daerah tersebut bukanlah program yang muncul secara tiba-tiba, melainkan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah yang telah dirumuskan secara resmi oleh pemerintah daerah.

“Pengembangan kawasan industri ini merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, dan pada tahap awal difokuskan di Kecamatan Rarowatu Utara,” kata Ahmad Yani.

Ia menjelaskan bahwa kawasan industri yang direncanakan di wilayah tersebut diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Dengan adanya kawasan industri, berbagai aktivitas ekonomi baru diyakini akan tumbuh, mulai dari sektor industri pengolahan, perdagangan, hingga jasa pendukung lainnya.

Menurut Ahmad Yani, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif agar pembangunan kawasan industri dapat berjalan dengan lancar. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memfasilitasi komunikasi dan kesepahaman antara perusahaan dan masyarakat, khususnya terkait proses pembebasan lahan.

“Pemerintah daerah memfasilitasi kesepahaman antara masyarakat dan perusahaan agar proses pembebasan lahan berjalan baik dan kawasan industri dapat memberikan manfaat nyata bagi Kabupaten Bombana,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa setiap tahapan pembangunan harus memperhatikan aspek sosial serta kepentingan masyarakat setempat. Oleh karena itu, proses pembebasan lahan diharapkan dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kesepakatan bersama sehingga tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

Selain memberikan dampak ekonomi bagi daerah, pembangunan kawasan industri juga diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Bombana. Dengan bertambahnya investasi di daerah, peluang kerja bagi tenaga lokal diperkirakan akan meningkat seiring berkembangnya berbagai kegiatan industri.

Pemerintah Kabupaten Bombana menilai kehadiran kawasan industri akan memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain meningkatkan investasi, kawasan industri juga dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah serta mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung di wilayah sekitar.

Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah daerah berharap seluruh pihak dapat bekerja sama secara konstruktif agar proses pembebasan lahan dan pembangunan kawasan industri dapat berjalan dengan lancar, aman, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bombana.

tag:
frasa kunci:
topik:

deskripsi meta:

Jakarta, sultranet.com – Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Iskandar, S.P., mengingatkan perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Pulau Kabaena agar tidak abai terhadap tanggung jawab sosial mereka dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Hal ini disampaikan Iskandar saat menghadiri Executive Meeting antara Pemerintah Daerah Bombana dan para pimpinan perusahaan di Yuan Garden Hotel, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Juli 2025.

Executive Meeting ini digelar sebagai langkah awal kolaborasi strategis antara Pemkab Bombana dengan sektor swasta yang beroperasi di wilayah Bombana, guna mendorong kesejahteraan masyarakat melalui sektor kesehatan dan infrastruktur.

Iskandar menegaskan bahwa Pulau Kabaena bukan wilayah tanpa tuan, melainkan bagian penting dari Kabupaten Bombana yang selama ini justru menjadi lokasi utama aktivitas pertambangan dan usaha sejumlah perusahaan besar.

“Bapak ibu mengambil keuntungan dari usaha di Kabaena, tapi saya ingin mengingatkan bahwa Pulau Kabaena bukan pulau yang tidak bertuan. Suaranya sudah lama berteriak dalam diam. Jangan sampai kesabaran masyarakat habis, lalu mereka menuntut dengan cara mereka sendiri,” kata Iskandar lantang dalam forum tersebut.

Menurutnya, jika kepedulian sosial perusahaan tidak ditunjukkan secara nyata, potensi gejolak sosial bisa meningkat. Ia mengajak semua pihak untuk menjadikan pertemuan itu sebagai ruang diplomasi dan komitmen bersama.

“Pemerintah tidak menginginkan konflik. Justru forum ini adalah jalan sejuk. Saya mengajak bapak ibu semua untuk merasa bertanggung jawab terhadap tempat di mana perusahaan bapak ibu beroperasi,” ujarnya.

Iskandar juga menyoroti lemahnya kontribusi riil sejumlah perusahaan terhadap infrastruktur dasar di Kabaena. Ia mencontohkan kondisi jalan antara Pongkalaero menuju Teemokole yang hingga kini belum tersentuh bantuan dari korporasi, padahal hanya berjarak sekitar tujuh kilometer.

“Cukup bangun satu ruas jalan saja, dari Pongkalaero ke Teemokole. Panjangnya cuma tujuh kilometer. Tapi belum ada yang lakukan. Sementara di sisi lain, banjir dan bencana ekologis terus terjadi akibat aktivitas usaha,” ungkapnya.

Dalam forum yang sama, Iskandar juga menyinggung soal pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dinilai tidak sesuai mekanisme. Ia mengkritik praktik beberapa perusahaan yang menyalurkan program CSR secara langsung ke desa tanpa melalui kas resmi, sehingga tidak dapat diawasi penggunaannya.

“Beberapa perusahaan menyalurkan CSR langsung ke desa, tidak melalui kas desa. Ini keliru. Mestinya melalui APBDes, karena kita punya aturan dan perda. Kalau langsung ke desa, dana itu rawan disalahgunakan oleh oknum kepala desa. Dan begitu perusahaan cabut izin dan pergi, tidak ada yang tertinggal,” tegas Iskandar.

Executive Meeting yang di inisiasi dan dipimpin langsung oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si ini turut dihadiri Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, Direktur Wilayah III Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM RI Abdul Qodir, S.Sos., Pj. Sekda Bombana, dan sejumlah kepala OPD terkait.

Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum baru untuk memperkuat komitmen kolaboratif antara pemerintah dan sektor swasta, dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan inklusif di Bombana.

Iskandar mengajak semua pihak untuk tidak hanya hadir secara administratif, tapi juga hadir secara nyata melalui kontribusi pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak langsung kepada masyarakat lokal, khususnya masyarakat Kabaena yang selama ini menjadi garda depan penyambut aktivitas investasi.

“Kalau selama ini masyarakat Kabaena ramah, itu karena mereka punya harapan. Tapi jangan sampai harapan itu berubah jadi kekecewaan. Kita semua berkepentingan menjaga harmoni,” pungkas Iskandar.

Jakarta, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Executive Meeting bersama pimpinan dan direksi perusahaan mitra di Yuan Garden Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025), sebagai langkah konkret mendorong pembangunan yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, Direktur Wilayah III Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM RI Abdul Qodir, S.Sos, Ketua DPRD Bombana, Pj. Sekda Bombana, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam pertemuan tersebut, Burhanuddin menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam mendorong percepatan pembangunan daerah. Salah satu fokus utama kerja sama ini adalah pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di bidang kesehatan dan infrastruktur.

“Pertemuan ini bukan sekadar seremoni, tapi langkah awal untuk menyatukan semangat dan komitmen kita dalam membangun Bombana secara inklusif. Kita ingin memastikan bahwa kehadiran perusahaan di Bombana benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Burhanuddin dalam sambutannya.

Menurutnya, pembangunan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Butuh sinergi dan komitmen bersama dengan sektor swasta agar program-program prioritas daerah dapat berjalan secara optimal. Terutama pada sektor kesehatan dan infrastruktur dasar yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.

Executive Meeting ini juga menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan pelaku usaha, untuk menyamakan persepsi, menyusun strategi bersama, dan mencari solusi terhadap tantangan-tantangan pembangunan daerah.

Abdul Qodir dari Kementerian Investasi/BKPM RI menyambut baik langkah Pemkab Bombana yang mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan lokal. Ia menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan selalu mendukung inisiatif daerah yang berpihak pada masyarakat dan mendukung iklim investasi yang sehat.

“Kami mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah untuk berperan aktif melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, terutama yang bersifat berkelanjutan dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” kata Abdul Qodir.

Sementara itu, Sekda Sultra Asrun Lio dalam keterangannya menilai bahwa pendekatan dialogis seperti ini penting dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang kolaboratif. Ia menyampaikan apresiasi atas prakarsa Pemkab Bombana dalam menjalin komunikasi terbuka dengan sektor usaha.

“Langkah ini sejalan dengan semangat pembangunan daerah berkelanjutan yang mengutamakan partisipasi multipihak. Ini contoh baik yang patut ditiru oleh daerah lain di Sulawesi Tenggara,” ucap Asrun Lio.

Dalam forum tersebut, sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Bombana menyampaikan dukungan mereka untuk berkontribusi dalam program PPM, khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, akses air bersih, serta pelayanan kesehatan berbasis komunitas.

Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memastikan seluruh program PPM berjalan sesuai kebutuhan riil masyarakat. Ia juga menyatakan komitmen Pemkab Bombana untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program tersebut.

“Kami ingin masyarakat bisa melihat dan merasakan manfaat dari keberadaan investasi di daerahnya. Pemerintah akan terus mengawal agar semua program yang dijanjikan benar-benar terealisasi,” ujarnya.

Executive Meeting ini menjadi tonggak penting dalam membangun model kolaborasi yang sehat antara pemerintah daerah dan dunia usaha, dengan menjadikan kepentingan masyarakat sebagai pusat orientasi pembangunan. Pemkab Bombana berharap, komitmen bersama yang dibangun dalam pertemuan ini akan berlanjut pada pelaksanaan program nyata di lapangan.