Jakarta, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara terus menggenjot percepatan pembangunan kawasan industri smelter yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam rapat strategis bersama manajemen PT Kolaka Resource Industrial Park (KRIP) di Jakarta, Senin (21/7/2025), Bupati Kolaka Utara Drs. H. Nurrahman Umar memimpin langsung pembahasan penting tersebut, didampingi jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Direktur PT KRIP, Mr. Kevin.

Pertemuan ini juga dihadiri Pls. Sekretaris Daerah H. Muhammad Idrus, S.Sos., M.Si., bersama para kepala dinas terkait, termasuk Kadis PUPR, Kadis Perumahan, Kadis Perikanan, Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kesehatan, Plt. Kadis Perindustrian, Sekretaris Dinas PTSP, dan Sekretaris Bappeda. Fokus utama diskusi adalah menuntaskan seluruh tahapan administrasi dan teknis untuk memastikan proyek pembangunan smelter bisa dimulai pada 2026.

“Kita menyepakati target bersama, yakni tahun 2026 pembangunan smelter sudah on progress. Seluruh kelengkapan administrasi dan kesiapan lainnya kita dorong untuk dituntaskan di tahun ini,” ujar Pls. Sekda Kolaka Utara, H. Idrus. Ia menegaskan, pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap proyek ini karena menyangkut harapan besar masyarakat.

Menurut Idrus, kehadiran industri smelter bukan hanya soal investasi, tetapi juga menyentuh langsung masalah-masalah fundamental daerah, seperti keterbatasan lapangan kerja dan rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal. “Fenomena lapangan kerja di Kolaka Utara menjadi tantangan utama. Maka, kehadiran smelter ini harus mampu menjawab itu. Dan tadi sudah disepakati, PT KRIP mengutamakan tenaga kerja lokal Kolaka Utara dalam proses rekrutmen,” tegasnya.

Di sisi lain, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi harapan besar dari pemerintah daerah. Idrus mengatakan, dengan beroperasinya smelter, geliat ekonomi lokal di berbagai sektor akan terdongkrak. “Proyek ini juga diharapkan mendongkrak PAD dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar,” tambahnya.

Pihak PT KRIP dalam pertemuan itu juga menyampaikan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam mempermudah proses perizinan dan menjaga stabilitas iklim investasi di Kolaka Utara. Perusahaan yang menggandeng investor asing seperti Huayu Group ini menekankan bahwa keamanan dan kepastian hukum menjadi pertimbangan utama dalam merealisasikan investasi besar tersebut.

“Stabilitas daerah adalah syarat mutlak dalam menarik investasi. Karena itu kami juga memberikan garansi keamanan untuk menghadirkan investor luar negeri untuk mendukung realisasi proyek ini,” tutup Idrus.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, menyatakan bahwa pihaknya siap mengawal penyebarluasan informasi positif mengenai pembangunan smelter ini kepada masyarakat. “Kami akan aktif menyampaikan perkembangan proyek ini agar masyarakat tahu dan turut mendukung. Ini momentum besar bagi Kolaka Utara untuk maju bersama,” ujarnya.

Syahlan juga menambahkan bahwa kolaborasi pemerintah daerah dengan investor seperti PT KRIP menjadi bukti bahwa Kolaka Utara serius menciptakan iklim investasi yang ramah dan terbuka. “Transparansi dan komunikasi menjadi kunci utama. Kami pastikan keterbukaan informasi kepada publik terus kami jaga,” pungkasnya.

Bombana,Sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana menerima aspirasi warga Desa Wumbubangka yang tergabung dalam Forum Masyarakat Wumbubangka Bersatu saat menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Bombana, Senin (5/5/2025). Dalam aksi tersebut, warga menyuarakan penolakan terhadap rencana investasi PT Sultra Industrial Park (SIP) yang dinilai berpotensi mengancam lingkungan dan kehidupan mereka.

Puluhan warga datang membawa spanduk penolakan dan berorasi secara bergantian. Mereka menegaskan bahwa kehadiran PT SIP tidak pernah disosialisasikan secara terbuka, dan dikhawatirkan dapat merampas lahan produktif, merusak lingkungan, serta mengganggu ketenteraman hidup masyarakat desa.

“Kami menolak PT SIP karena hadir tanpa sosialisasi yang jelas kepada masyarakat. Kami khawatir kehidupan kami terganggu, tanah kami hilang, dan alam kami rusak,” teriak salah satu peserta aksi dalam orasinya.

Menanggapi aksi tersebut, Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, turun langsung menemui massa dan menyampaikan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap kritik maupun masukan dari masyarakat. Ia kemudian mengundang perwakilan warga untuk hadir dalam dialog terbuka bersama pemerintah dan pihak perusahaan.

“Kita harus menolak investasi ini jika terbukti merugikan, tetapi jika terbukti bermanfaat bagi masyarakat dan daerah, kita harus mendukungnya,” ujar Ahmad Yani di hadapan massa.

Dialog terbuka kemudian digelar keesokan harinya, Selasa (6/5/2025), di Aula Kantor Bupati Bombana. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Ahmad Yani dan dihadiri oleh Asisten Setda, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kepala Bappeda, Camat Rarowatu Utara, Kepala Desa Wumbubangka, tokoh masyarakat dan pemuda, serta perwakilan PT Sultra Industrial Park.

Dalam forum tersebut, pemerintah menjelaskan bahwa arah pembangunan Bombana saat ini mengacu pada program Hilirisasi, yang juga menjadi prioritas nasional. Ahmad Yani menegaskan bahwa konsep “Bombana Surga Investasi” bukan berarti mengabaikan suara masyarakat atau kelestarian alam.

“Kami ingin menegaskan bahwa program kami adalah Hilirisasi, yang mengusung tagline Bombana Surga Investasi. Ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah berkomitmen menciptakan iklim investasi yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Masyarakat Wumbubangka harus dilibatkan sejak awal,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa hingga saat ini, belum ada persetujuan resmi yang diberikan kepada PT SIP. Menurutnya, segala keputusan akan diambil secara transparan dan mempertimbangkan semua aspek, termasuk dampak sosial dan lingkungan.

“Dialog ini penting agar semua pihak bisa mendengar dan memahami posisi masing-masing. Pemerintah tidak akan memaksakan investasi jika memang bertentangan dengan aspirasi masyarakat dan merugikan lingkungan,” kata Ahmad Yani.

Sementara itu, perwakilan PT SIP menyampaikan bahwa pihaknya masih berada pada tahap awal studi dan belum melakukan aktivitas apapun di lapangan. Ia menyesalkan beredarnya informasi yang dinilainya keliru dan memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Sebenarnya, terdapat kesalahpahaman antara masyarakat dan kami. Padahal, saat ini kami masih berada dalam tahap peninjauan lokasi dan pengurusan izin. Jadi, informasi yang beredar di masyarakat itu tidak benar,” ujar perwakilan PT SIP dalam forum tersebut.

Sebagai langkah tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Bombana memutuskan membentuk tim independen yang akan meninjau langsung ke lapangan. Tim ini bertugas melakukan kajian komprehensif terhadap rencana investasi, termasuk kajian Amdal, legalitas lahan, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Forum Masyarakat Wumbubangka Bersatu menyambut baik rencana pembentukan tim tersebut, namun menegaskan akan terus mengawal prosesnya. Mereka meminta agar tidak ada satu pun aktivitas investasi dilakukan sebelum kajian selesai dan masyarakat dilibatkan secara menyeluruh.

“Kami tetap pada sikap menolak jika tidak ada keterbukaan. Pemerintah harus memastikan tidak ada aktivitas apapun sebelum semua proses ini dijalankan secara adil dan transparan,” ujar salah satu tokoh masyarakat dalam forum.

Langkah Pemkab Bombana yang membuka ruang dialog dan menjembatani komunikasi antara masyarakat dan investor mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan kesepahaman bersama demi kemajuan daerah tanpa mengorbankan hak dan kelestarian hidup masyarakat lokal.