Kendari, sultranet.com – Ribuan masyarakat Sulawesi Tenggara antusias mengikuti jalan sehat dan senam bersama dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79 yang digelar Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara di pelataran Eks MTQ Kota Kendari, Sabtu pagi, 28 Juni 2025.

Kegiatan ini dilepas secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, didampingi Ketua DPRD Provinsi Sultra La Ode Tariala, dan Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Agung Widjanarko. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari semarak perayaan HUT Bhayangkara tahun ini yang mengusung semangat kebersamaan, sinergi, dan kedekatan Polri dengan masyarakat.

Tampak hadir pula Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Juli Buana, S.H., M.H., serta jajaran pejabat utama Polda Sultra, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, personel TNI, dan keluarga besar Polri. Ribuan peserta dari berbagai latar belakang – mulai dari aparat keamanan, ASN, pelajar hingga warga umum – tumpah ruah memenuhi kawasan MTQ dengan penuh semangat.

Kapolda Sultra, Irjen Pol Didik Agung Widjanarko dalam sambutannya mengatakan bahwa peringatan HUT Bhayangkara bukan hanya seremoni belaka, tetapi menjadi momentum penting untuk mempererat kehadiran dan keterlibatan Polri di tengah masyarakat.

“Hari Bhayangkara bukan sekadar peringatan seremonial. Ini adalah bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelayan dan mitra masyarakat,” ujar Didik.

Ia menambahkan bahwa sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif, sekaligus membangun semangat kebersamaan dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, juga menyampaikan apresiasi atas keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan ini. Ia menyebut, momentum HUT Bhayangkara dapat menjadi refleksi bagi semua pihak untuk terus menjaga keharmonisan, keamanan, dan kesehatan masyarakat secara kolektif.

“Kegiatan seperti ini memperlihatkan bahwa Sulawesi Tenggara adalah rumah kita bersama. Di sinilah kita bertemu, berjalan bersama, dan membangun harapan. Semoga semangat Bhayangkara semakin memperkuat sinergi antara masyarakat dan aparat,” tutur Gubernur.

Jalan sehat dan senam bersama ini tidak hanya menjadi ajang olahraga massal, tetapi juga sarana memperkuat kedekatan emosional antara institusi keamanan dengan rakyat. Keceriaan dan keakraban tampak jelas dari raut para peserta yang menikmati setiap momen.

Di akhir acara, panitia membagikan door prize dengan beragam hadiah menarik seperti sepeda, alat elektronik, dan paket sembako. Hiburan rakyat turut memeriahkan suasana, menambah semangat dan tawa ceria warga yang datang sejak pagi hari.

Rangkaian kegiatan HUT Bhayangkara ke-79 ini tidak hanya menekankan nilai-nilai kebugaran fisik, tetapi juga mengusung makna mendalam tentang pentingnya kolaborasi lintas sektor demi terciptanya lingkungan yang aman, sehat, dan harmonis di Sulawesi Tenggara.

Bombana, Sultranet.com — Dalam upaya menjaga stabilitas sosial dan memperkuat kerukunan antarumat beragama, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bombana menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) pada Senin, 23 Juni 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Rapat Kejaksaan Negeri Bombana dan dihadiri oleh sejumlah unsur Forum Koordinasi PAKEM.

Hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bombana, Drs. Budiman, MM bersama staf dari Bidang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Rapat juga diikuti oleh perwakilan Kodim 1431/Bombana, Polres Bombana, Kementerian Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Kepala Kejaksaan Negeri Bombana secara resmi membuka kegiatan dan menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam mengawasi serta mendeteksi secara dini keberadaan aliran kepercayaan yang dilarang di masyarakat. Dalam rapat tersebut, pihak Kejaksaan menyampaikan daftar 12 aliran yang dinyatakan terlarang dan meminta semua pihak agar aktif melaporkan apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan.

Adapun aliran-aliran yang dimaksud antara lain Jamiatul Islamiyah, Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), Aliran Jamaah Keimanan, Al Qiyadah Al-Islamiyah (yang berkembang menjadi Gafatar), serta sejumlah ajaran lain seperti Atazkir, Yamisah, dan Tarekat tertentu yang telah masuk dalam daftar pengawasan.

Kajari Bombana juga menyampaikan perlunya dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah agar kegiatan PAKEM dapat menjangkau langsung masyarakat dan dilaksanakan secara optimal. “Kami berharap koordinasi rutin ini dapat membantu mengantisipasi potensi gangguan sosial dan memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan,” ujarnya.

Sekretaris Kesbangpol, Drs. Budiman, MM menegaskan pentingnya peran aktif semua pihak dalam mencegah penyebaran aliran menyimpang.
“Kegiatan koordinasi ini sangat penting untuk memantau munculnya aliran-aliran kepercayaan yang dilarang. Kami mengimbau masyarakat, jika menemukan keberadaan aliran tersebut, segera laporkan. Sampaikan juga kepada keluarga dan tetangga agar ikut peduli,” tegas Budiman.

Ia juga berharap rapat koordinasi ini menjadi momentum mempererat kerja sama lintas sektor untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian di tengah masyarakat Bombana.

Forum PAKEM juga sepakat untuk melaksanakan koordinasi rutin setiap dua triwulan sebagai bagian dari program kerja Kejaksaan Negeri Bombana. Kesepakatan ini dinilai strategis dalam mendukung deteksi dini serta respons cepat terhadap dinamika sosial dan keagamaan di daerah.

Dengan komitmen bersama dari lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan dapat berjalan lebih efektif, serta memperkuat pondasi kerukunan antarumat beragama di wilayah ini.