Bombana, sultranet.com. – Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., secara resmi membuka Forum Perangkat Daerah/Forum Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bombana Tahun 2027. Kegiatan ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam menyelaraskan program pembangunan lintas sektor guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang berlangsung di Aula Bappeda Kabupaten Bombana, Selasa (10/3/2026).

Forum yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bombana tersebut dihadiri para kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana, bersama pejabat yang menangani perencanaan, termasuk Kasubag Perencanaan dan Keuangan di masing-masing instansi.

Dalam sambutannya, Ahmad Yani menegaskan bahwa arah pembangunan Kabupaten Bombana pada tahun 2027 harus difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menilai, penguatan struktur ekonomi berbasis potensi unggulan wilayah menjadi kunci utama dalam mendorong kemajuan daerah.

“Pembangunan ke depan harus berfokus pada sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan kelautan, karena sektor ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pengembangan ekonomi kerakyatan melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri kreatif. Menurutnya, sektor ini mampu membuka lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.

Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia turut menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Ahmad Yani menyebut, perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan harus terus dilakukan agar masyarakat memiliki daya saing yang lebih baik.

Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas wilayah juga dinilai penting untuk memperlancar aktivitas ekonomi. Ia menegaskan, aksesibilitas antarwilayah harus menjadi prioritas agar distribusi barang dan jasa dapat berjalan lebih efisien.

“Seluruh perangkat daerah juga perlu terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik,” katanya.

Ia menambahkan, dalam penyusunan program pembangunan, setiap perangkat daerah wajib mengedepankan perencanaan berbasis kinerja dan hasil. Dengan demikian, setiap program yang dirancang memiliki indikator yang jelas, target yang terukur, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Melalui forum ini, pemerintah daerah berharap terwujud sinkronisasi dan harmonisasi program antarperangkat daerah secara lebih komprehensif. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih program serta memastikan seluruh kegiatan benar-benar menjadi prioritas pembangunan.

Forum Perangkat Daerah juga menjadi ruang strategis untuk membahas dan mempertajam usulan program pembangunan yang berasal dari Musrenbang kecamatan, pokok-pokok pikiran DPRD, serta berbagai aspirasi masyarakat. Seluruh masukan tersebut diharapkan dapat dirumuskan menjadi program yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan daerah.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana mengikuti Zoom Meeting Sinkronisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Daerah yang dilaksanakan bersama pemerintah pusat. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor DPPKB Bombana, dihadiri perwakilan Bappeda dan tim teknis DPPKB pada Rabu (27/08/2025).

Dalam forum strategis tersebut, pemerintah daerah, mitra kerja, dan pemangku kepentingan lainnya memperoleh penguatan teknis terkait penyusunan PJPK. Agenda ini juga menghadirkan sesi konsultasi serta diskusi interaktif bersama Tim Parameter dan Tim Kerja Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Nasional.

Kepala DPPKB Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si, mengatakan bahwa keikutsertaan daerah dalam forum nasional sangat penting untuk memastikan arah kebijakan pembangunan kependudukan berjalan sejalan dengan kebijakan pusat. “Partisipasi aktif dalam forum seperti ini sangat penting untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan kependudukan daerah dengan arah kebijakan nasional,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa ruang diskusi seperti ini membantu memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi antarpemangku kepentingan.

Menurut Abdul Azis, sinkronisasi PJPK menjadi fondasi penting agar roadmap pembangunan kependudukan Bombana memiliki arah yang jelas, terukur, dan terintegrasi. Ia mendorong seluruh perangkat daerah terkait untuk memanfaatkan forum ini sebagai momentum memperkuat data, analisis, serta strategi kebijakan yang akan dituangkan dalam dokumen resmi daerah.

Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Bombana berharap dapat menyusun PJPK yang lebih terarah dan berbasis data mutakhir, sehingga mampu menjawab kebutuhan serta tantangan pembangunan kependudukan di masa mendatang. Pemerintah daerah menilai bahwa kolaborasi dan keselarasan kebijakan merupakan kunci menghadapi dinamika kependudukan yang semakin kompleks.

Partisipasi Bombana dalam kegiatan nasional ini menandai komitmen daerah dalam memperkuat tata kelola pembangunan kependudukan secara berkelanjutan, sekaligus memastikan setiap langkah kebijakan tetap berada dalam koridor perencanaan yang komprehensif dan responsif terhadap perubahan.

Bombana, sultranet.com – Suasana haru bercampur bahagia menyelimuti Aula Paviliun Rumah Jabatan Bupati Bombana, Senin (3/11/2025). Puluhan perwakilan Forum Honorer Bombana R4 hadir dengan penuh harap untuk menyampaikan langsung aspirasi mereka kepada Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, terkait nasib mereka pasca pendataan PPPK paruh waktu.

Pertemuan ini tak lepas dari inisiatif cepat anggota DPRD Bombana dari Partai Bulan Bintang (PBB), Yudi Utama Arsyad (YUA), yang merespons keluhan para honorer dengan sigap. Dihari itu, Yudi menerima kedatangan perwakilan Forum Honorer Bombana R4 di kantor DPRD Bombana. Dalam pertemuan itu, para honorer meminta difasilitasi bertemu langsung dengan Bupati untuk menanyakan kepastian masa depan mereka setelah pendataan terakhir.

“Begitu mendengar keluhan teman-teman honorer, saya langsung menghubungi Bupati untuk meminta waktu bertemu hari itu juga. Ini soal nasib orang banyak, jadi tidak boleh ditunda,” ujar Yudi usai pertemuan tersebut.

Permintaan itu pun mendapat sambutan positif dari Bupati Burhanuddin. Tak butuh waktu lama, pertemuan digelar hari itu juga dengan menghadirkan Sekretaris Daerah (Sekda) Ir. Syahrun, ST, M.P.W.K, serta Kepala BKPSDM Bombana, Deddy Fan Alfa Slamet, ST., MM. Bupati mendengarkan satu per satu aspirasi para honorer dengan penuh perhatian.

Pada pertemuan itu, perwakilan para honorer menyampaikan bahwa mereka bersedia bekerja sebagai honorer kendatipun tidak ada kepastian gaji dan tidak digaji jika kondisi keuangan daerah tidak memungkinkan asalkan mereka tetap dimasukkan dalam pendataan ke BKN untuk diusulkan menjadi PPPK paruh waktu.

Merespon itu Bupati kemudian meminta pendapat Kepala BKPSDM terkait regulasi jika hal itu memungkinkan memasukkan para honorer R4 kedalam usulan terlebih mereka siap jika tidak digaji, merespon itu Kepala BKPSDM menyampaikan bahwa regulasi memungkinkan dengan catatan ada Surat Pernyataan dari para Honorer sebagai jaminan dari komitmen mereka tersebut.

Pada kesempatan itu juga, Bupati menyampaikan rasa empatinya terhadap para tenaga honorer kategori R4 yang selama ini telah mengabdi di berbagai instansi, mulai dari kantor OPD, kecamatan, kelurahan, sekolah, hingga Puskesmas dan RSUD.

“Saya memahami perjuangan dan harapan teman-teman honorer. Pemerintah tidak menutup mata, namun kita juga harus realistis dengan kemampuan keuangan daerah,” ujar Burhanuddin dengan nada penuh kehangatan.

Meski begitu, sang Bupati memberikan kabar bahagia. Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen mengusulkan seluruh tenaga honorer R4 ke BKN agar ditetapkan sebagai PPPK paruh waktu, sepanjang itu tidak bertentangan dengan regulasi dan perundang-undangan yang ada.

Kebijakan ini diambil sebagai solusi sementara agar status para honorer tetap diakui dan tidak kehilangan kesempatan untuk diusulkan secara resmi ke BKN.

“Kita apresiasi semangat pengabdian mereka. Meski dengan keterbatasan, semangat seperti ini yang justru menunjukkan dedikasi tinggi kepada daerah,” tutur Bupati.

Keputusan ini dituangkan dalam notulen rapat yang ditandatangani oleh pihak pemerintah dan perwakilan honorer, termasuk Bupati, Sekda, Kepala BKPSDM, Anggota DPRD, Yudi Utama Arsyad, serta sejumlah perwakilan honorer seperti Nani Mulyani, Sahruni, S.Pd, Saidu Karim, Muchlis Asfian, dan Irma Sari serta perwakilan honorer lainnya yang hadir.

Hasil rapat menyebutkan bahwa seluruh honorer R4 diharuskan menandatangani surat pernyataan dalam waktu 3 x 24 jam dan menyerahkannya ke BKPSDM Bombana. Setelah itu, BKPSDM bersama anggota DPRD dan perwakilan honorer akan berangkat ke BKN untuk menyerahkan langsung berkas usulan tersebut.

Salah satu perwakilan honorer, Muchlis Asfian, menyampaikan rasa syukurnya atas langkah cepat Bupati dan DPRD.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bupati dan Pak Yudi yang sudah mendengar langsung keluh kesah kami. Ini kabar bahagia yang kami tunggu-tunggu,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui pada pengusulan untuk menjadi PPPK Paruh Waktu, yang menjadi prioritas dari BKN adalah Honorer kategori R2 dan R3 sedangkan Kategori R4 yang berjumlah lebih dari 1.500 orang di Bombana tergantung kemampuan daerah masing-masing, namun Pemkab Bombana dengan keterbatasan yang ada memastikan tetap mengusulkan mereka Honorer kategori R4 yang memenuhi syarat agar menjadi PPPK Paruh waktu.

Bombana, sultranet.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana menggelar Rapat Paripurna dengan agenda persetujuan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 menjadi Peraturan Daerah. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bombana dan dihadiri oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si serta Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, Rabu (20/8/2025).

Pengesahan RPJMD menjadi Peraturan Daerah menandai langkah strategis Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menetapkan arah pembangunan lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi acuan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang lebih terarah, terukur, dan selaras dengan visi jangka panjang daerah.

Agenda paripurna diikuti unsur pimpinan dan anggota DPRD, Pj. Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, serta kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana. Kolaborasi legislatif dan eksekutif ini menjadi penentu utama dalam menyepakati arah kebijakan pembangunan yang komprehensif.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Burhanuddin menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas kerja sama yang terbangun selama proses penyusunan RPJMD. Ia menyebut penyusunan dokumen tersebut telah melalui berbagai tahapan penting, mulai dari perencanaan, pembahasan, hingga penyesuaian visi pembangunan daerah.

“RPJMD 2025–2029 merupakan pedoman arah pembangunan Kabupaten Bombana untuk lima tahun ke depan, selaras dengan visi Kabupaten yakni ‘Bombana Berdaya Saing Berbasis Agrominapolitan’,” ujarnya.

Bupati menjelaskan bahwa visi tersebut menitikberatkan pada penguatan sektor pertanian sebagai pilar utama pembangunan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan konektivitas desa-kota, pengembangan potensi lokal, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif.

Pengesahan Perda RPJMD 2025–2029 menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program strategis di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dokumen ini juga menjadi instrumen evaluasi agar setiap program pembangunan memiliki orientasi hasil yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat.

Melalui pengesahan ini, pemerintah kabupaten bersama DPRD menyatakan komitmen memperkuat sinergi demi memastikan seluruh program pembangunan berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan daerah di masa mendatang.

Dengan telah ditetapkannya RPJMD 2025–2029, Pemerintah Kabupaten Bombana kini memasuki fase implementasi kebijakan pembangunan yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya saing daerah secara menyeluruh.

Kendari,Sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 dengan upacara yang berlangsung khidmat di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Jumat, 2 Mei 2025. Upacara yang mengusung tema nasional “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D.

Upacara tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Prov. Sultra, Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Prov. Sultra, Forkopimda, para Kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, serta siswa-siswi dan guru dari berbagai jenjang pendidikan.

Sambutan tertulis dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti, menjadi pengantar utama dalam kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa peringatan Hardiknas bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk meneguhkan komitmen mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Pendidikan adalah hak asasi yang tidak boleh diskriminatif. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan bermutu, tanpa memandang latar belakang agama, suku, ekonomi, maupun kondisi fisik,” ujar Menteri Mu’ti.

Ia juga menyoroti bahwa pendidikan memiliki peran strategis sebagai pilar pembangunan karakter, peradaban, serta mobilitas sosial. Komitmen Presiden Prabowo dalam pembangunan SDM unggul pun ditegaskan melalui Asta Cita keempat, yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas pembangunan nasional.

Sejak Oktober 2024, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah meluncurkan berbagai inisiatif pembaruan, mulai dari peningkatan kualitas guru, kurikulum berbasis deep learning, hingga pelatihan teknologi seperti coding dan kecerdasan buatan. Program “Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat” dan “Pagi Ceria” juga digulirkan untuk menguatkan pendidikan karakter sejak dini.

Usai membacakan sambutan Menteri, Sekda Asrun Lio menyampaikan amanat Gubernur Sultra yang berhalangan hadir karena mendampingi Menteri Kesehatan dalam agenda pembangunan rumah sakit di empat kabupaten. Dalam arahannya, Sekda menyampaikan penghargaan dan apresiasi atas partisipasi semua pihak dalam membangun pendidikan di Bumi Anoa.

Ia juga menyoroti program prioritas 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur, termasuk penyediaan seragam sekolah gratis untuk siswa SMA, SMK, dan SLB sebagai langkah awal pemerataan akses pendidikan. “Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra berkomitmen memastikan tidak ada anak Sultra yang tidak bersekolah hanya karena faktor ekonomi,” ujar Asrun Lio.

Pemprov Sultra juga telah mengalokasikan beasiswa dalam dua kategori, yaitu beasiswa berprestasi dan beasiswa reguler bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Tak hanya itu, kerja sama dengan Universitas Sampoerna dalam pemberian beasiswa turut menunjukkan sinergi lintas sektor untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi.

Penyerahan simbolis beasiswa S1, S2, dan S3, termasuk beasiswa ke Universitas Sampoerna, dilakukan dalam upacara tersebut oleh Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Sultra didampingi oleh Sekda Sultra, Ketua DPRD, Kadis Pendidikan, dan Kepala Biro Kesra Setda Provinsi.

Sebagai penutup, seluruh peserta upacara larut dalam kebersamaan melalui tarian tradisional Lulo, yang melibatkan siswa, guru, dan tamu undangan. Semangat gotong royong dan kekeluargaan menjadi penanda akhir yang menggugah dari peringatan Hardiknas tahun ini.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Dengan kerja sama semua pihak, pendidikan yang inklusif, bermutu, dan menjangkau semua lapisan masyarakat bukan sekadar cita-cita, melainkan kenyataan yang tengah dibangun dari hati.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana menanggapi polemik yang terjadi di Politeknik Bombana (Polina) terkait keterlambatan pembayaran gaji dosen dan nasib ratusan mahasiswa. Ia menegaskan bahwa beasiswa yang diberikan pemerintah daerah hanya diperuntukkan bagi mahasiswa, sedangkan operasional kampus sepenuhnya menjadi tanggung jawab yayasan. Jika yayasan tidak mampu mengelola keuangan dengan baik, ia menyarankan agar pimpinan yayasan diganti demi keberlangsungan pendidikan di kampus tersebut.

“Tujuan beasiswa itu untuk mahasiswa, bukan untuk menutupi operasional kampus. Jika yayasan tidak mampu membayar gaji dosen dan mengelola kampus dengan baik, maka harus ada perbaikan. Jika tetap tidak bisa, gantilah kepemimpinan yayasan dengan orang yang mampu menghidupkan institusi ini,” tegasnya. (23/3)

Ia juga menyoroti buruknya manajemen Politeknik Bombana yang berdampak pada kesejahteraan dosen dan staf. Menurutnya, tidak pantas jika kampus membebankan tanggung jawab finansialnya kepada pemerintah daerah, mengingat Polina dikelola oleh yayasan swasta.

“Saya tidak akan menyalurkan beasiswa dari pemerintah daerah jika manajemennya masih seperti ini. Jika ada masalah, selesaikan dulu. Jangan sampai mahasiswa menjadi korban karena ketidakmampuan yayasan dalam mengelola kampus,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tidak ada kaitan langsung antara Pemkab Bombana dengan Yayasan Politeknik Bombana. Oleh karena itu, ia tidak akan mengizinkan dana daerah digunakan untuk kepentingan yayasan jika tidak ada transparansi pengelolaan keuangan.

“Ini yayasan pribadi. Tidak boleh semua ditanggung pemerintah. Yayasan harus punya inisiatif sendiri untuk menyelesaikan masalah internalnya. Masa dosennya tidak dibayar, lalu meminta Pemda yang menanggulangi?” ujarnya.

Bupati Bombana juga mengungkapkan bahwa sejauh ini tidak ada komunikasi dari pihak yayasan kepada Pemkab terkait masalah yang terjadi.

“Karena tidak ada komunikasi, saya anggap mereka masih bisa menangani dan bertanggung jawab. Jika mereka tidak sanggup, sebaiknya mundur dan beri kesempatan kepada manajemen baru yang lebih profesional,” tegasnya.

Menurutnya, jika pengelolaan kampus tidak diperbaiki, maka kualitas pendidikan di Politeknik Bombana akan terus menurun.

“Kami ingin Politeknik Bombana menjadi kampus berkualitas, tetapi bagaimana bisa berkualitas jika manajemennya tidak bagus? Tidak ada kampus yang maju tanpa manajemen yang baik,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui akibat keterlambatan pembayaran gaji dosen dan staf kampus Politeknik Bombana, para dosen dan mahasiswa telah menggelar aksi untuk menuntuk hak mereka, terbaru siang tadi (27/3) puluhan mahasiswa menggelar aksi di Kampus Polina menuntut pembayaran gaji dosen dan pengelolaan kampus agare diserahkan ke Pemerintah daerah.

Pewarta : Idris Hayang

Kendari, sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, resmi melantik Dr. Azhari, S.STP, M.Si sebagai Bupati Buton Tengah dan Muh. Adam Basan, S.Sos sebagai Wakil Bupati Buton Tengah periode 2025-2030. Prosesi pelantikan berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra pada Jumat, 21 Maret 2025.

Pelantikan ini merujuk pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.2.1.3-1997 Tahun 2025 yang merupakan perubahan kedua atas Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak 2024.

Dalam acara tersebut, Gubernur Sultra memandu pengucapan sumpah jabatan yang diikuti oleh Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah. Keduanya berjanji untuk menjalankan tugas dengan penuh amanah, berpedoman pada konstitusi, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

“Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi awal dari tanggung jawab besar dalam memimpin daerah. Masyarakat Buton Tengah menaruh harapan besar pada kepemimpinan baru untuk membawa perubahan yang lebih baik,” ujar Andi Sumangerukka dalam sambutannya.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam membangun Buton Tengah ke arah yang lebih maju. “Jangan terlalu melihat ke belakang. Mari bersama-sama fokus pada masa depan dan menghadapi tantangan yang ada dengan semangat kebersamaan,” tambahnya.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam pelantikan tersebut, termasuk Anggota DPR RI dan DPD RI, Ketua serta anggota DPRD Sultra, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sultra, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sultra, Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Ketua KPU dan Bawaslu Sultra, serta tokoh masyarakat, adat, dan pemuda.

Dengan dilantiknya Dr. Azhari dan Muh. Adam Basan, diharapkan kepemimpinan mereka dapat membawa kemajuan bagi Kabupaten Buton Tengah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.

JAKARTA, sultranet.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Wagub Sultra), Ir. Hugua, M.Ling., menjalankan tugas delegasi dari Gubernur Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR) dengan melakukan serangkaian agenda penting di Jakarta. Didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., Wagub memulai kegiatannya sejak 21 Februari 2025, dengan agenda utama koordinasi pemerintahan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dan Kantor Penghubung Sultra di Jakarta. Sabtu, 22 Februari 2025

Sekda Sultra mengatakan, setelah menerima mandat dari Gubernur Sultra, Wagub langsung bertolak ke Kemendagri untuk membahas berbagai tugas pemerintahan yang menjadi prioritas daerah. “Kemarin sejak pagi, Bapak Wagub langsung melaksanakan tugas perdana di Kemendagri terkait koordinasi pemerintahan. Selanjutnya, sekitar pukul 10.00 WIB, beliau melanjutkan kegiatan di Kantor Penghubung Sultra di Jakarta,” ujar Asrun Lio.

Selama berdinas di Jakarta, Wagub Sultra juga memberikan arahan kepada jajaran Kantor Penghubung. Ia meminta seluruh pegawai untuk bekerja lebih optimal dalam mendukung kepentingan daerah. Plt. Kepala Kantor Penghubung turut diberi kesempatan memaparkan tugas pokok dan fungsi dari setiap bagian.

“Pak Wagub menekankan pentingnya sinergi dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sultra. Beliau juga mengingatkan agar tidak melupakan sejarah pembentukan Provinsi Sultra yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan suku bangsa di Bumi Anoa,” tambah Sekda.

Gubernur Sultra saat ini tengah mengikuti kegiatan retret kepala daerah di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang. Selama periode tersebut, Wagub Hugua akan menjalankan tugas delegasi hingga berangkat ke Magelang pada 26 Februari 2025 untuk mengikuti agenda resmi yang dimulai sehari setelahnya.

Menurut Sekda Sultra, Gubernur ASR dan Wagub Hugua memiliki komitmen kuat dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. “Setiap pemimpin ada masanya. Inilah waktu yang tepat bagi ASR – Hugua untuk mengabdi dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Mereka ingin memastikan bahwa seluruh aparatur sipil negara (ASN) tetap kompak dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik,” tuturnya.

Selain fokus pada tata kelola pemerintahan, Wagub juga menegaskan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat agar program pembangunan di Sultra berjalan lancar. Ia memastikan bahwa agenda yang dijalankan di Jakarta bukan sekadar seremonial, melainkan langkah konkret dalam memperkuat pembangunan daerah.

Dengan adanya koordinasi intensif yang dilakukan, Pemprov Sultra berharap setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Wagub menargetkan optimalisasi peran Kantor Penghubung Sultra untuk menjadi fasilitator utama bagi kepentingan daerah di tingkat nasional.

Sejumlah agenda strategis lain juga telah disusun untuk memaksimalkan periode delegasi ini, termasuk pertemuan dengan berbagai instansi terkait guna mempercepat program-program prioritas daerah.

Dengan sinergi yang terus diperkuat, pemerintah daerah berharap berbagai kebijakan yang dirancang dapat semakin efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menggelar Zoom Meeting untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Bangga Kencana Tahun 2025, khususnya terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB). Kegiatan ini berlangsung di Ruangan Kepala DPPKB, Drs. H. Abdul Asiz, M.Si, dan diikuti 22 Kepala UPTD Balai Penyuluh KB se-Kabupaten Bombana, Rabu (08/01/2025).

Rapat virtual tersebut diselenggarakan sebagai upaya memastikan pengelolaan dana BOKB berjalan optimal, transparan, dan tepat sasaran. Dalam arahannya, Kepala DPPKB Drs. H. Abdul Asiz, M.Si menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap tahapan program. “Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana BOKB dikelola secara optimal dan tepat sasaran. Kita ingin semua program berjalan sesuai perencanaan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Melalui forum itu, para Kepala UPTD diminta menyampaikan laporan perkembangan program di wilayah kerja masing-masing. Pemaparan mencakup penggunaan dana, pencapaian kegiatan, hingga kendala teknis yang sering muncul di lapangan. Sejumlah tantangan seperti keterbatasan sarana pendukung, proses administrasi yang belum merata, serta kebutuhan pendampingan intensif bagi penyuluh KB menjadi sorotan utama diskusi.

Pihak DPPKB juga menekankan agar penyuluh KB memperkuat pendekatan kepada masyarakat. Penguatan ini dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas program Bangga Kencana, terutama dalam layanan keluarga berencana, pengendalian penduduk, dan pembangunan keluarga. Upaya ini diharapkan mempermudah pencapaian target program yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Selain evaluasi, meeting tersebut juga mengarahkan seluruh UPTD untuk meningkatkan kualitas pelaporan berbasis teknologi. Kepala DPPKB meminta setiap satuan kerja memaksimalkan pemanfaatan sistem digital agar monitoring dan evaluasi di tingkat kabupaten dapat berlangsung lebih cepat, akurat, dan terukur. Standarisasi pelaporan juga menjadi salah satu fokus utama agar kualitas data antar-wilayah lebih konsisten.

Diskusi berlangsung interaktif, diisi sesi tanya jawab yang memungkinkan peserta menyampaikan masukan dan usulan perbaikan. Para Kepala UPTD menyampaikan beragam rekomendasi, mulai dari kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh hingga penguatan sistem komunikasi antar-unit. Forum ini menjadi ruang kolaboratif untuk menyamakan persepsi sekaligus mencari solusi bersama atas hambatan yang mereka hadapi.

DPPKB Bombana menegaskan bahwa evaluasi ini merupakan langkah awal memperkuat sinergi antar-UPTD dalam mendukung keberhasilan Program Bangga Kencana tahun 2025. Pemerintah daerah berharap hasil rapat ini dapat mendorong pengelolaan dana BOKB yang lebih efektif, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di seluruh kecamatan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana bersama Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta Pertamina Kendari melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah titik distribusi dan pangkalan LPG 3 Kg di Kecamatan Rumbia, Rumbia Tengah, Rarowatu Utara, dan Lantari Jaya. Sidak ini merupakan respons cepat atas kelangkaan gas melon yang banyak dikeluhkan warga dalam beberapa pekan terakhir, Rabu (8/1/2025).

Dalam kegiatan tersebut, tim gabungan menelusuri pola distribusi LPG 3 Kg mulai dari agen hingga pangkalan, guna memastikan pasokan bersubsidi itu benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bombana, BINNURAENI AS, S.E., S.Pd., menegaskan bahwa sidak dilakukan untuk menjamin distribusi berlangsung sesuai aturan. “Kami ingin memastikan bahwa LPG bersubsidi ini benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang berhak dengan harga yang sesuai ketentuan,” ujarnya.

Hasil sidak menemukan adanya pangkalan yang menjual LPG 3 Kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Tim juga mendapati dugaan distribusi yang tidak tepat sasaran. TPID Kabupaten Bombana langsung memberikan teguran keras kepada pangkalan yang terbukti melanggar ketentuan distribusi dan menegaskan bahwa praktik semacam itu tidak dapat ditoleransi.

Perwakilan Pertamina Kendari yang turut hadir menegaskan komitmen perusahaan dalam mengawasi penyaluran LPG bersubsidi di Bombana. Ia menyampaikan bahwa Pertamina tidak akan ragu memberikan sanksi kepada agen atau pangkalan yang melakukan pelanggaran. “Kami memastikan pasokan LPG 3 Kg ke Bombana tetap aman dan cukup. Jika ditemukan kendala distribusi, kami akan segera melakukan penyesuaian pasokan,” ungkapnya.

Selain penindakan, pemerintah daerah berharap kehadiran tim gabungan dapat mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha terkait pentingnya menjaga ketertiban distribusi LPG bersubsidi. Warga juga diminta proaktif melapor jika menemukan adanya indikasi penimbunan atau harga jual yang melebihi HET di tingkat pangkalan.

Langkah cepat ini diharapkan dapat mengatasi kelangkaan LPG 3 Kg di wilayah Rumbia, Rumbia Tengah, Rarowatu Utara, dan Lantari Jaya. Pemerintah menegaskan bahwa upaya pengawasan akan terus diperketat agar distribusi gas melon berjalan lebih transparan, adil, dan tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan.