Kendari, Sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menegaskan bahwa pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah langkah strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa. Hal itu ia sampaikan saat membuka kegiatan “Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih” yang digelar di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Minggu, 25 Mei 2025.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Yandri Susanto, Wakil Gubernur Sultra, Sekda Provinsi, para bupati dan walikota, termasuk Bupati Bombana H. Burhanuddin, serta para kepala desa, lurah, anggota BPD, tenaga pendamping desa, penyuluh, notaris, hingga perangkat dinas terkait.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi menyampaikan bahwa koperasi Merah Putih menjadi alat penting untuk mempercepat kemandirian ekonomi desa. Menurutnya, jika koperasi dapat berdiri secara merata dan kuat di setiap desa, maka urbanisasi akibat kesenjangan ekonomi bisa ditekan.

“Koperasi Merah Putih adalah alat strategis membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa. Kalau koperasi kuat, tidak ada lagi alasan bagi warga desa untuk pergi mencari penghidupan di kota,” ujar Gubernur Andi.

Ia bahkan memberikan motivasi kepada para kepala desa dengan janji hadiah satu unit sepeda motor untuk setiap desa yang berhasil membentuk koperasi sebelum Juli 2025.

“Kalau koperasi desa berhasil kita bentuk di 2.285 desa hingga Juli 2025, maka setiap desa akan mendapatkan hadiah 1 unit motor. Ini bukan dari APBD, tetapi dari kekuatan saya pribadi,” tegasnya.

Senada dengan itu, Menteri Desa dan PDTT Yandri Susanto menegaskan bahwa program ini bukan semata kebijakan teknis kementerian, melainkan arahan langsung dari Presiden RI sebagai bentuk nyata dari upaya pengentasan kemiskinan di desa.

“Presiden ingin memastikan tidak ada lagi masyarakat desa yang miskin. Karena itu, koperasi ini bukan hanya program ekonomi, tapi juga program pengentasan kemiskinan,” jelas Menteri Yandri.

Ia menyebutkan bahwa program Koperasi Merah Putih telah dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025 dan diperkuat melalui Instruksi Presiden (Inpres) yang melibatkan 18 kementerian dan lembaga.

Yandri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, hingga desa agar program ini benar-benar menjadi tonggak kebangkitan ekonomi desa.

“Saya mengapresiasi kesiapan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menjalankan agenda percepatan pembentukan koperasi. Saya yakin, dengan semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor, Koperasi Merah Putih akan menjadi tulang punggung ekonomi desa,” ujarnya.

Menurut dia, visi besar Presiden Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2045 harus dimulai dari penguatan desa.

“Harapan Presiden Prabowo, Indonesia tahun 2045 harus menjadi negara maju dan rakyatnya sejahtera. Maka desa harus kuat, dan Koperasi Merah Putih adalah kendaraan strategis menuju ke sana,” kata Yandri.

Bupati Bombana H. Burhanuddin yang hadir dalam kegiatan itu menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh percepatan pembentukan koperasi di wilayahnya. Ia menilai, koperasi tidak hanya sebagai wadah ekonomi, tetapi juga ruang kolaborasi yang memperkuat solidaritas dan partisipasi warga desa.

“Kami di Bombana siap bersinergi. Ini bukan sekadar agenda program, tapi amanat moral untuk mengangkat harkat hidup masyarakat desa,” ungkap Burhanuddin usai kegiatan.

Acara ini juga menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi dan langkah antar pemangku kepentingan, termasuk notaris yang akan memfasilitasi legalitas koperasi, serta perangkat daerah yang berperan langsung dalam pemberdayaan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong agar seluruh desa dan kelurahan di wilayahnya segera melaksanakan musyawarah khusus pembentukan koperasi Merah Putih, sebagai bagian dari gerakan nasional yang dicanangkan Presiden RI.

KENDARI, sultranet.com – Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (Purn.) Andap Budhi Revianto, resmi melantik Roni Yakub Laute sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Sultra. Prosesi pelantikan berlangsung di lobi Kantor Gubernur Sultra, Senin, 17 Februari 2025.

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sultra Nomor 100.3.3.1/49 Tahun 2025. Acara tersebut dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretariat Daerah, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sultra, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Andap menegaskan bahwa Roni Yakub Laute memiliki tugas penting dalam mendorong pertumbuhan sektor industri dan perdagangan di Sulawesi Tenggara.

“Saya melantik saudara dalam jabatan baru sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sultra. Laksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT bersama kita,” ujar Andap saat memimpin pelantikan.

Ia juga menekankan pentingnya transformasi digital dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Menurutnya, digitalisasi yang tepat sasaran dapat membantu usaha kecil dan menengah berkembang lebih pesat.

“Saya minta yang sudah dilantik berfokus pada lima aspek utama dalam formalisasi digital. Pastikan usaha masyarakat mendapat akses yang sesuai dengan potensi digital daerah,” tegasnya.

Selain itu, Andap meminta agar fasilitas pelayanan publik di sektor industri dan perdagangan terus diperbaiki agar lebih optimal. Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip ekonomi berkelanjutan dalam setiap kebijakan.

“Apa yang tidak bisa didaur ulang harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.

Menutup arahannya, Andap mengajak seluruh jajaran Pemprov Sultra untuk bekerja dengan hati dan pikiran yang selaras demi pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

“Sebagus-bagusnya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi sesama. Mari kita satukan komitmen untuk membangun Sulawesi Tenggara yang lebih baik,” pungkasnya.

Pelantikan ini menandai awal tugas Roni Yakub Laute dalam memimpin Dinas Perindag Sultra, dengan harapan membawa inovasi dan kebijakan yang berpihak pada kemajuan industri serta perdagangan daerah.

Kendari, sultranet.com – Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol (Purn) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sultra, turun langsung ke pasar tradisional dan gudang distributor di Kota Kendari, Kamis, 13 Februari 2025. Langkah ini dilakukan untuk memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok tetap stabil menjelang bulan Ramadan.

Dalam pemantauan tersebut, Pj. Gubernur didampingi Danrem 143 Halu Oleo Brigjen TNI R. Wahyu Sugiarto, Kepala Perwakilan BI Sultra, Kepala BPS Sultra, Kepala Bulog Sultra, serta sejumlah pejabat pemerintah daerah dan instansi terkait. Sebelum turun ke lapangan, rombongan menggelar rapat koordinasi di Makorem 143/Halu Oleo guna membahas strategi pengendalian inflasi menjelang Ramadan.

Harga Bahan Pokok Masih Stabil

Saat mengunjungi Pasar Korem Kendari, Pj. Gubernur berdialog dengan para pedagang untuk mengetahui perkembangan harga dan pasokan bahan pokok. Hasil pemantauan menunjukkan stok pangan dalam kondisi aman dan harga relatif stabil. Beberapa harga komoditas yang tercatat di pasar antara lain:

• Cabai rawit: Rp55 ribu/kg
• Cabai merah: Rp40 ribu/kg
• Telur ayam: Rp55 ribu/rak
• Bawang merah: Rp40 ribu – Rp45 ribu/kg
• Daging sapi: Rp140 ribu/kg

Sementara itu, harga beras mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 per kilogram, tetapi masih dalam batas wajar. Beras premium super kini dijual seharga Rp16 ribu/kg, beras super Rp14 ribu/kg, dan beras medium Rp13.500/kg.

Stok Beras di Bulog Cukup untuk Tiga Bulan

Usai dari pasar tradisional, Pj. Gubernur dan TPID Sultra melanjutkan pemantauan ke Gudang Bulog. Berdasarkan pengecekan lapangan, stok beras di Sultra mencapai 83.277,51 ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan tiga bulan ke depan. Bulog juga mencatat ketersediaan 297 ton gula dan 324.139 liter minyak goreng.

“Stok kita cukup aman. Masyarakat tidak perlu khawatir akan kekurangan bahan pokok. Pemerintah akan terus memastikan ketersediaan dan harga tetap terkendali,” kata Pj. Gubernur Andap Budhi Revianto.

Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta daerah memaksimalkan penggunaan beras lokal sebanyak 17 ribu ton untuk menjaga stabilitas pangan.

Distribusi Aman, Masyarakat Diminta Tidak Panic Buying

Pj. Gubernur dan TPID Sultra juga meninjau PT. Cinta Damai Insan Persada, salah satu distributor bahan pokok utama di Kendari, serta Indogrosir Kendari. Kunjungan ini bertujuan memastikan distribusi berjalan lancar dan stok tetap terjaga.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan. Pemerintah terus bekerja memastikan pasokan mencukupi hingga Ramadan dan Idulfitri,” ujar Pj. Gubernur.

Hingga saat ini, Sulawesi Tenggara mengalami deflasi, menandakan keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di wilayah tersebut.