Jakarta, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Forum nasional ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan kebijakan sekaligus memperkuat koordinasi dalam mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden serta agenda pembangunan nasional yang terangkum dalam Asta Cita. Rakornas tersebut berlangsung di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Jalan Letjen S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat, Kamis, 15 Januari 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Bombana hadir didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bombana serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana. Rakornas ini juga dihadiri oleh para bupati dan wali kota dari seluruh Indonesia yang menjadi perwakilan pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.

Rapat koordinasi nasional tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, forum ini juga bertujuan meningkatkan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Melalui rakornas ini, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk semakin aktif dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di wilayah masing-masing. Stabilitas tersebut dinilai sebagai faktor penting dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Paharuddin, S.STP., M.Si menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga kondisi sosial dan politik yang stabil.

“Pemerintah daerah harus berhasil menjaga stabilitas sosial politik dengan baik, karena itulah indikator keberhasilan urusan pemerintahan umum,” kata Paharuddin dalam forum tersebut.

Menurutnya, stabilitas sosial dan politik menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan pembangunan daerah. Tanpa kondisi yang aman dan kondusif, berbagai program pembangunan akan sulit berjalan secara optimal.

Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Prof. (H.C.) Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si., CGRE menekankan bahwa pelaksanaan program prioritas Presiden serta agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah.

Ia menjelaskan bahwa program-program strategis pemerintah pusat akan lebih efektif jika didukung oleh kondisi daerah yang aman, stabil, dan kondusif.

“Program prioritas Presiden dan Asta Cita ini akan berjalan efektif jika tercipta stabilitas sosial dan politik di berbagai daerah,” ujar Akmal Malik.

Akmal juga menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang beragam. Pemerintah daerah diharapkan mampu membangun komunikasi yang baik dengan berbagai elemen masyarakat guna menciptakan suasana yang kondusif bagi pembangunan.

Senada dengan hal tersebut, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan, Dr. Drs. Bahtiar, M.Si menyampaikan bahwa Rakornas ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ia menilai forum koordinasi seperti ini sangat penting untuk menyamakan persepsi serta memperkuat langkah bersama dalam mendukung berbagai agenda pembangunan nasional.

“Rapat ini merupakan momentum penting untuk menyatukan langkah, memperkuat kolaborasi, dan menyelaraskan arah kebijakan pusat serta daerah dalam mendukung program prioritas Presiden,” kata Bahtiar.

Melalui rakornas tersebut, pemerintah pusat berharap pemerintah daerah dapat terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum, termasuk dalam menjaga stabilitas politik, memperkuat wawasan kebangsaan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Bupati Bombana Burhanuddin menyambut baik pelaksanaan rakornas ini sebagai forum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Menurutnya, sinergi yang kuat antara kedua level pemerintahan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program pembangunan di daerah.

Ia juga menilai bahwa rakornas tersebut memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk bertukar pengalaman, memperluas wawasan, serta memperkuat komitmen dalam menjalankan berbagai kebijakan yang mendukung pembangunan nasional.

Dengan adanya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan berbagai program prioritas pemerintah dapat berjalan secara efektif serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Bombana.

Jakarta, sultranet.com – Sebagai bagian dari komitmennya dalam mendukung program nasional pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Bombana melakukan audiensi strategis dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia (BP Taskin RI), Jumat (4/7/2025), bertempat di Gedung BP Taskin, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Bombana H. Burhanuddin hadir langsung bersama Kepala Bappeda Kabupaten Bombana Husrifnah Rahim dan jajaran Pemkab Bombana. Audiensi ini dimaksudkan untuk membuka ruang kolaborasi dalam merancang solusi konkret pengentasan kemiskinan melalui penguatan kemandirian pangan berbasis kawasan di wilayah Bombana.

“Fokus kami adalah membangun kemandirian pangan regional yang berbasis potensi lokal, agar masyarakat tidak lagi bergantung pada intervensi luar, tetapi bisa menjadi pelaku utama dalam pembangunan ekonomi daerahnya,” ujar Bupati Burhanuddin saat memaparkan rencana strategis daerah.

Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Bombana memiliki sumber daya alam dan sosial yang cukup besar untuk dikembangkan menjadi fondasi kemandirian ekonomi masyarakat, terutama di sektor pertanian terpadu dan industri pengolahan hasil tani.

Kepala BP Taskin RI, Budiman Sudjatmiko, menyambut baik inisiatif Pemkab Bombana yang dinilainya sejalan dengan arah kebijakan nasional. Dalam audiensi yang juga dihadiri oleh Bupati Indramayu tersebut, Budiman menekankan pentingnya membangun kultur produktif di tengah masyarakat.

“Kita harus menanamkan narasi perubahan yang inklusif di masyarakat, dimulai dari penguatan SDM, pelatihan wirausaha, pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) Plus, hingga pelaksanaan Sekolah Rakyat yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dari akar rumput,” tutur Budiman.

Ia juga menambahkan bahwa BP Taskin RI tengah mendorong pembentukan pusat-pusat pelatihan vokasional di berbagai daerah, termasuk integrasi konsolidasi pertanian modern yang memadukan teknologi, koperasi tani, dan pendekatan berbasis komunitas.

“Kolaborasi lintas kementerian, pelibatan dunia usaha dan investasi inklusif menjadi strategi utama kami dalam menumbuhkan industrialisasi kerakyatan di wilayah tertinggal, termasuk Bombana,” jelasnya.

Audiensi ini menjadi langkah awal yang positif bagi Kabupaten Bombana untuk memperluas jejaring mitra pembangunan di tingkat nasional, terutama dalam upaya menghadirkan model pengentasan kemiskinan yang terintegrasi dan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Dengan dukungan BP Taskin, Pemkab Bombana menargetkan terbentuknya ekosistem kewirausahaan baru di desa-desa, serta terbukanya akses terhadap pelatihan, permodalan, dan infrastruktur pendukung ekonomi produktif.

Kepala Bappeda Bombana, Husrifnah Rahim, menambahkan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti hasil audiensi tersebut melalui penyusunan rencana aksi bersama serta pemetaan program-program prioritas yang sesuai dengan karakteristik wilayah.

“Kami optimis, melalui pendekatan yang kolaboratif dan berkelanjutan, kita bisa mempercepat upaya penurunan angka kemiskinan di Bombana dengan cara yang bermartabat dan memberdayakan,” ujarnya.

Langkah ini menjadi bagian dari transformasi tata kelola pembangunan di Bombana, yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan keadilan sosial.

Dengan dukungan dan sinergi dari pemerintah pusat melalui BP Taskin, diharapkan Bombana dapat menjadi salah satu model daerah yang berhasil dalam mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis sumber daya lokal.